batampos.co.id – Pendakwah Syeikh Ali Jabber diserang orang tidak dikenal saat sedang memberikan ceramah. Beruntung, akibat peristiwa ini, Ali Jabber dipastikan tidak mengalami luka parah.
Kabi Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, saat hendak diserang, Ali Jabber sempat menangkis sabetan senjata tajam pelaku. Sehingga penyerangan hanya melukai bagian tangannya.
“Dengan reflek yang tinggi, sempet melakukan tangkisan tapi kena lengan sebelah kanan di bahu,” kata Pandra saat dihubungi, Senin (14/9).
Ali Jabber kemudian dibawa ke Puskesmas Gedong Air di Bandar Lampung untuk mendapat pengobatan. Usai diberikan tindakan medis, pendakwah itu dipastikan dalam keadaan sehat, dan sedang istrahat untuk pemulihan.
“Sekarang kondisi Syeikh sudah kembali pulih, artinya ada bekas luka lah, bekas tusukan itu, jadi barang buktinya saat ini masih dlakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Bandar Lampung,” jelas Pandra.
Sebelumnya, Syeikh Ali Jaber ditikam seorang pria tidak dikenal saat mengisi kegiatan tablig di Masjid Falahudin, Sukajawa, Tanjungkarang Barat, pada Minggu (13/9) sore. Berdasar informasi yang dihimpun, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di bagian bahu kanan.
Belum diketahui motif pemuda yang nekat menyerang Syekh Ali Jaber menggunakan senjata tajam tersebut. Kapolsek Tanjungkarang Barat AKP David Sianipar membenarkan hal tersebut.
”Benar, saat ini kondisi korban sedang dirawat di Puskesmas Gedong Air, untuk pelaku sudah berhasil ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tanjungkarang,” kata Kapolsek David Sianipar seperti dilansir dari Antara pada Minggu (13/9).(*/jpg)
batampos.co.id – Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam terus bertambah. Terbaru pada Minggu (13/9/2020) sebanyak 33 warga Kota Batam dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya menyatakan, data tersebut merupakan hasil pemeriksaan swab oleh Tim Analis Laboratorium BTKL PP Dan Analis Laboratorium RSKI Covid-19 Galang berdasarkan hasil temuan kasus baru dan hasil tracing.
“Dengan ini kami sampaikan uraian jumlah orang yang
terpapar dari temuan kasus baru ini sebanyak 33 orang. Terdiri dari 13 orang laki-laki dan 20 orang perempuan Warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif,” jelasnya.
Warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada MInggu (13/9/2020) terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta, ibu rumah tangga, pelajar, honorer, mahasiswa dan anggota TNI.
Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Minggu (13/9/2020).
“Dapat kami sampaikan bahwa dari hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan oleh Tim Surveilans Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam terhadap seluruh cluster, dapat disimpulkan sementara bahwa saat ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru sehubungan adanya penurunan tingkat kedisplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan diberbagai aktifitas sehari-hari,” jelasnya.
Sehingga kata dia, hal ini nantinya memungkinkan terjadi pertumbuhan kembali kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster tersebut ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun import.
Pihaknya mengingatkan dan mengimbau kembali guna kemaslahatan bersama masyarakat Kota Batam agar tetap mengikuti anjuran pemerintah.
Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Kemudian tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.
Dengan adanya penambahan tersebut total jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam sebanyak 971 orang.
Dengan rincian 561 orang dinyatakan sembuh, 38 orang meninggal dunia dan 372 orang dalam perawatan.(*/esa)
batampos.co.id – Stasiun Meteorologi (Stamet) Hang Nadim Batam memprakirakan hingga dua minggu ke depan, Kota Batam akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Masyarakat diminta waspada dengan angin kencang hingga puting beliung.
Kepala Seksi Data dan Informasi (Kasi Datin) Stamet Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan, hujan diprakirakan
akan tetap berlangsung hingga akhir bulan.
Hal itu karena adanya penguatan terhadap penguapan yang ada di sekitar bawah garis khatulistiwa.
Sehingga, terjadi pembentukan awan-awan konvektif secara
signifikan yang menyebabkan hujan dengan intensitas sedang
hingga lebat.
”Termasuk Kepri, tepatnya hingga 23 September, matahari berada di atas garis khatulistiwa. Jadi, kemungkinan hingga tanggal itu (23 September, red) atau lebih, masih akan terjadi hujan,” kata Suratman seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos, Minggu (13/9/2020).
BMKG memprediksi Kota Batam akan diguyur hujan hinga dua minggu ke depan. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Menurut dia, hujan yang berlangsung juga bisa disertai angin kencang dan petir. Namun untuk angin, sifatnya tidak terus menerus atau hanya temporer.
”Angin kencang iya, tapi tidak terus-terusan,” terang Suratman.
Tak hanya angin kencang, di wilayah Kepri, khususnya Batam, juga berpotensi terjadi puting beliung, terutatama pada pagi atau siang hari.
Begitu juga di kawasan laut, yang disebut water spot dapat terjadi kapan saja. Hal itu akan terjadi setelah terbentuknya awan comulonimbus (CB), baik di darat maupun di laut.
”Kondisi gelombang di laut saat ini masih normal. Namun, bisa saja terjadi gelombang besar saat adanya pembentukan awan CB,” imbuh Suratman.
Karena itu, Suratman mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama yang berada di luar ruangan dan laut.
Jika puting beliung terjadi di darat, hendaklah mencari bangunan yang kokoh.
”Durasinya tidak lama, paling lima menit. Tapi memang kecepatan
anginnya di atas 60 km/jam. Jika terjadi puting beliung, hendaknya berlindung di bangunan yang kokoh,” pungkas Suratman.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, akhirnya angkat bicara soal polemik penunjukan PT Moya Indonesia sebagai pengganti PT Adhya Tirta Batam (ATB) dalam pengelolaan air bersih selamamasa transisi.
Rudi menjamin meski ada polemik, namun pelayanan air bersih tidak akan terganggu.
”Jadi, memang lelang dibuka untuk umum. Ketika masa lelang akan berakhir, ATB tidak mendaftar. Kalau tidak salah, ada dua hingga tiga perusahaan yang daftar. Setelah dinilai, PT Moya Indonesia yang paling memenuhi persyaratan,” kata Rudi, usai menghadiri acara di Golden Prawn, Jumat (11/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Mengenai keuntungan yang ditawarkan PT Moya kepada BP Batam, sehingga memilih perusahaan tersebut selama
masa transisi, Rudi mengungkapkan, sesuai dengan berkas pengajuan, mereka dinilai mampu menggantikan ATB
dan yang paling penting ada jaminan suplai air ke masyarakat lebih baik dari saat ini.
”Soal kemampuan kan belum tahu ini. Karena belum jalan.
Mungkin Pak Syahril (Syahril Japarin, Deputi IV Bidang
Pengusahaan BP Batam, red) yang paling paham soal teknis ini. PT Moya lebih tinggi (nilainya, red) dari pendaftar lainnya. Makanya kita pilih, sebab ATB tak mendaftar,” ungkapnya.
BP Batam melakukan peninjauan di area tangkapan air Waduk Sei Harapan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Terkait serah terima aset antara ATB dan BP Batam, Rudi mengatakan, sesuai dengan perjanjian konsesi yang sudah disepakati.
Dalam perjanjian tersebut jelas apa-apa yang menjadi aset yang
harus diserahkan usai konsesi berakhir.
”Sebab, ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Jadi, apa saja yang menjadi isi dari perjanjian tersebut akan kita laksanakan dengan baik. Jadi, tidak boleh ada kendala,” ucapnya.
Rudi memastikan 15 November semua aset pengelolaan air yang selama ini ditangani ATB akan diambil alih, sebab itu sudah menjadi aset milik BP Batam atau negara.
Seiring berjalannya waktu, baik BP Batam dan ATB akan
menyelesaikan hitung-hitungan mengenai aset ini.
”Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, tidak boleh diberhentikan,” tegasnya.
Mengenai adanya ketidaksepahaman antara BP Batam dan ATB, menurutnya, masih ada waktu untuk menyelesaikan hal ini. Semua sudah ada prosedurnya.
Bahkan jika ATB keberatan untuk menyerahkan semua aset mereka, ada langkah dan jalur-jalur yang bisa ditempuh, agar
persoalan ini selesai.
”Pengelolaan tetap harus jalan. Misalnya mereka menolak, silakan saja mau ke jalur pengadilan. Administrasi silakan saja,” utupntya.
Sebelumnya, para pengembang properti, asosiasi pengusaha seperti Apindo, PHRI, HKI, dan pengusaha lainnya yang tergabung dalam beberapa organisasi, mengingatkan BP Batam dan ATB, bahwa polemik yang terjadi antara mereka tidak boleh mengganggu layanan air bersih kepada industri, bisnis, maupun masyarakat umum.
Sebab, jika terganggu, maka muncul preseden buruk di mata investor.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP Batam) akan melakukan penandatanganan kerjasama untuk pengelolaan air bersih di Kota Batam hari ini, Senin (14/9/2020).
Dalam agenda yang diberikan Humas BP Batam, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di ruang Balairungsari lantai 3, Gedung Bida Utama kantor BP Batam pada pukul 10.00 WIB.
Peninjauan area tangkapan air Waduk Sei Harapan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Selain melakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan masa transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pada kegiatan tersebut juga akan ada penjelasan tentang sistem kerjasama pengelolaan SPAM.(*/esa)
batampos.co.id – Kabar baik bagi masyarakat Batam. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji, akan kembali membuka layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poliklinik mulai Senin (14/9/2020) hari ini.
Dua layanan ini sempat tutup sejak 28 Agustus 2020 lalu. Sebab, puluhan petugas medis setempat terkonfirmasi positif Covid-19.
Penghentian sementara ini untuk kebaikan bersama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Humas RSUD Embung Fatimah, Novi, menuturkan, sebagian besar petugas medis yang positif terpapar ataupun suspek Covid-19 beberapa waktu lalu tersebut, kini sudah sembuh total.
Mereka sudah siap untuk kembali melayani masyarakat yang berobat ke RSUD.
Suasana pelayanan pasien di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto diambil beberapa waktu lalu. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
”Alhamdulillah sebagian besar sudah sembuh dan besok (hari ini, red) kami kembali memberikan pelayanan medis secara maksimal kepada masyarakat Kota Batam dan sekitarnya,” ujar Novi seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Petugas medis yang terpapar atau suspek Covid-19 beberapa waktu lalu, mencapai 37 orang.
Mereka telah menjalani perawatan dan pemulihan yang intensif sehingga sebagian besar sudah sembuh.
Untuk upaya antisipasi ke depannya, protokol kesehatan akan di-
perhatikan secara ketat dan ruangan pelayanan yang ada di rumah sakit pelat merah ini akan disterilisasi secara rutin.
”Protokol kita sesuai dengan level risiko, baik itu petugas ataupun pasien. Untuk strelisasi rutin setiap hari,” ujar Novi.
Berdasarkan data dari komite medik RSUD sehari sebelumnya, Sabtu (12/9/2020), jumlah pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD tersisa 12 orang.
Ada penurunan yang drastis selama sepekan terkahir ini.
Pasien yang masih dirawat ini di antaranya; sembilan orang di gedung Tun Sendari, satu orang di ruangan Teratai dan dua orang di ruangan Tulip.
Yang sudah dinyatakan sembuh dan pulang pada Sabtu lalu ada 24 orang, dengan perincian dari gedung Tun Sendari sembilan orang, ruangan Teratai tiga orang, dan Tulip 12 orang.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena dapat menarik dan meningkat minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya Kota Batam.
Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengatakan, pemerintah akan terus memfasilitasi investor yang ada.
Termasuk menyelesaikan berbagai kendala dalam menjalankan operasinya, di antaranya memangkas birokrasi yang panjang.
Hal itu disampaikannya saay memaparkan keunggulan Batam dalam sebuah forum discussion group (FGD) tentang Peluang Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia, pada Jumat (4/9/2020).
BP Batam lanjutnya juga sudah menyosialisasikan pengembangam sektor jasa pendidikan tinggi dan jasa kesehatan.
“Roadmapnya sedang disusun BP Batam tahun ini. Ini sangat positif sekali untuk Batam ke depan dan akan memberikan kontribusi untuk PDRB. Memberikan peluang kenagakerjaan,” ujarnya.
“Dan dukungan vokasi industri. Sekaligus mengurangi uang yang terbang ke luar negeri dengan banyaknya WNI berobat ke luar dan juga mencari pendidikan tinggi di luar negeri,” kata Enoh lagi.
Teknisi MRO BAT Lion Air melakukan sedang perawatan berkala pada salah satu pesawat Lion Air Group. Foto: Messa Haris/batampos.co.id
Enoh Suharto, menambahkan, BP Batam terus berupaya meningkatkan sektor-sektor strategis baru agar ekonomi Batam lebih kuat dan bervariasi dan lebih banyak pilihan sektor bagi investor untuk berinvestasi.
Kepala Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan, BP Batam juga memaparkan tentang fasilitas investasi di FTZ Batam.
Dikatakan Irfan, adapun peluang Investasi di Batam, Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai yang dilalui lebih dari 60 ribu kapal setiap tahunnya.
Dengan status Free Trade Zone (FTZ) akan sangat menguntungkan investor yang orientasinya ekspor.
Ditambah dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta besarnya dukungan ekosistem untuk pengembangan industri atau sektor strategis baru di Batam.
“Contohnya dukungan keberadaan perusahaan teknologi tinggi di Batam. Secara klasifikasi OECD 17 persen perusahaan yang beroperasi di Batam masuk kategori high tech,” jelasnya.
Contoh lain kata dia, yaitu dukungan human resource di Batam.
“Human Development Index Batam di atas rata-rata nasional,” kata Irfan.
Selain itu kata dia, tersedianya pilihan lokasi investasi yang beragam serta masih tersedia 330 hektar lebih lokasi di 24 Kawasasan Industri di Batam.
“Dengan Pengembangan KEK di Pulau Batam, seperti MRO Batam Aero Teknik dan KEK Digital di Nongsa Digital Park, juga akan semakin memperkuat Batam sebagai kawasan investasi,” kata Irfan lagi.(esa/adv)
batampos.co.id – PT Pertamina Gas (Pertagas), selaku afiliasi dari subholding gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah melaksanakan first welding (pengelasan perdana) pembangunan jaringan pipa minyak menuju Blok Rokan di Riau.
Kegiatan yang terpusat di Kelurahan Kandis Kota, Kandis, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu (9/9/2020) ini sekaligus menandai awal dimulainya alih kelola blok Rokan kepada PT Pertamina pada tahun 2021.
Corporate Secretary PT Pertagas, Fitri Erika, menyatakan, pembangunan infrastruktur pipa minyak ke blok Rokan merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi produksi minyak dari wilayah kerja di Blok Rokan berjalan lebih efektif saat dikelola oleh Pertamina.
“Blok Rokan merupakan salah satu backbone dari produksi minyak nasional. Karena itu pembangunan infrastruktur pipa minyak menuju wilayah kerja Rokan akan memastikan produksi minyak nasional tetap terjaga,” jelas Erika di Jakarta.
Erika menegaskan, ditengah Pandemi Covid-19 yang masih terjadi, pembangunan infrastruktur pipa menuju blok Rokan ini senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara ketat dan disiplin.
PT Pertamina Gas (Pertagas), selaku afiliasi dari subholding gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah melaksanakan first welding (pengelasan perdana) pembangunan jaringan pipa minyak menuju Blok Rokan di Riau. Foto: PGN untuk batampos.co.id
“Komitmen kami adalah membantu Pertamina dalam pengelolaan wilayah kerja Blok Rokan dengan dukungan infrastruktur pipa minyak yang handal, efisien dan dapat beroperasi tepat waktu,” katanya.
“Dalam situasi pandemi Covid-19, seluruh proses pengerjaan infrastruktur pipa minyak Rokan ini mengikuti protokol kesehatan,” tegasnya lagi.
Sesuai keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina sebagai holding Migas nasional, ditetapkan sebagai pengelola wilayah kerja blok Rokan mulai tahun 2021 saat kontrak dengan kontraktor eksisting selesai.
Sebelumnya wilayah kerja Rokan selama lebih dari 50 tahun dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Proyek pembangunan pipa sepanjang kurang lebih 360 kilo meter dengan diameter 4-24 inchi ini ditargetkan rampung pada tahun 2021.
Selain melalui Kabupaten Siak, pipa ini nantinya akan melintas di 5 kabupaten/ kota di Provinsi Riau, yaitu Dumai, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Rokan Hilir.
Pertagas secara proaktif juga melakukan sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi dengan stakeholders terkait di lima kabupaten kota dan Provinsi Riau khususnya.
“Dukungan seluruh stakeholders tentunya sangat kami harapkan agar pembangunan proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Proyek penggantian pipa minyak Rokan ini dilakukan melalui sinergi anak perusahaan Pertamina Grup. Pelaksana konstruksi dilakukan oleh Konsorsium PT PGN Solution-PT Patra Drilling Contractor (KPP).
Selain itu, proyek ini juga melibatkan sinergi antar BUMN. Pertagas juga menggandeng PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengadaan material Pipa Minyak Blok Rokan.(*)
batampos.co.id – Menko Polhukam, Mahfud MD, pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.
Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.
Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, juga menegaskan bahwa fakta yang ada memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktek-praktek korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada,” katanya, Minggu (13/9/2020).
Ia mengatakan, pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktek kolusi dan korupsi.
Baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah.
Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara bekerja sama dengan pihak swasta terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.
“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumberdana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Ketua KPK ini.
Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri bersalaman dengan bersama Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” tegasnya.
Perlu Perbaikan Sistem Pilkada
Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada.
“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” tegasnya.
Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK.
Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain, Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Pergurusn Tinggi. Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta.
“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara Negara,” tegas Firli.
Selanjutnya kata Ketua KPK itu, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.
Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan system, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada.
“Sesuai dengan teori yang pernah saya ketahui bahwa korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system),” jelasnya.
Jadi lanjutnya, keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Khususnya dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).
“Apakah sistemnya gagal, sistemnya lemah atau sistemnya buruk. Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (law enforcement approach),”urai Firli.
Untuk itu tegas Firli kembali pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara.
“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktek korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” pungkasnya.(*)
batampos.co.id – Aktivitas penambangan pasir ilegal akan mengakibatkan kawasan hutan lindung yang menjadi Daerah Tangkapan Air (DTA) di Kota Batam rusak berat.
Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan Ditpam BP Batam, Tony, menjelaskan, area hutan lindung yang paling dikhawatirkan adalah di sekitaran Nongsa.
Karena lanjutnya, Nongsa adalah daerah pesisir dan berefek terhadap ekosistem perairan di area tersebut.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian mereka di Kecamatan Nongsa adalah di Teluk Mata Ikan.
Akibat aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut mengakibatkan air di pesisir pantai menjadi kotor dan keruh.
Backhoe excavator 09 disita dari lokasi penambangan pasir ilegal di Tembesi. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Aktivitas penambangan pasir lanjutnya dapat merusak kualitas air baku. Terlebih saat musim hujan turun, pasir-pasir yang mengalir bersama air masuk ke genangan air waduk menjadi lumpur.
“Efeknya kualitas air baku di Dam menjadi kurang baik dan juga membuat daya tampung waduk berkurang akibat limbah penambangan pasir ilegal ini disaat hujan masuk ke waduk menjadi material sedimentasi,” jelasnya belum lama ini.
Sementara itu Manajer Air Baku Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hadjad Widagdo, mengatakan, salah satu kegiatan penambangan pasir adalah di waduk Tembesi.
“Lumpurnya itu dimasukkan dalam waduk Tembesi. Jadi waduk itu belum kita pakai saja sudah dangkal,” paparnya.(esa/adv)
