batampos.co.id – Persebaran Covid-19 yang terus meningkat dikhawatirkan memengaruhi pilkada 2020. Desakan untuk menunda pilkada pun kembali muncul.
Anggota DPD Fachrul Razi menyatakan, risiko kemunculan klaster baru dalam pilkada sangat terbuka. Baik dari aktivitas kampanye yang melibatkan massa maupun saat pemungutan suara. Dia menilai, hal itu sudah cukup menjadi dasar untuk menunda sementara pelaksanaan pilkada.
”Saya minta presiden memperhatikan keselamatan rakyat. Potensi munculnya klaster pilkada jangan dianggap sepele,” tegasnya Minggu (13/9).
Sebetulnya, jelas dia, sejak awal tahapan pilkada akhir tahun ini dirasa tidak rasional. Apalagi melihat bahaya Covid-19 terus menguat, sedangkan upaya meminimalkan persebaran virus kurang optimal.
Fachrul menyebut ada lima alasan yang membuat penundaan pilkada perlu dipertimbangkan. Pertama, banyak calon kepala daerah (cakada) yang terpapar Covid-19. Hingga 10 September saja, sudah ada 60 cakada dari 21 provinsi yang dinyatakan positif Covid-19. ”Jumlah ini diprediksi terus bertambah mengingat ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.
Selanjutnya, risiko persebaran juga menghantui penyelenggara. Alasan ketiga, jumlah penambahan kasus semakin mengkhawatirkan. Setiap hari tercatat rata-rata 3 ribu kasus baru. Jumlah orang yang meninggal pun melebihi angka 8 ribu jiwa.
Fachrul menggarisbawahi pula temuan Bawaslu bahwa ada 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Terakhir, saat ini banyak daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon. Pembukaan pendaftaran kembali pun belum tentu bisa menggaet paslon-paslon baru yang cukup kuat bersaing dengan paslon yang sudah mendaftar.
”Ini akan memperburuk sendi-sendi demokrasi di daerah dengan maraknya paslon tunggal melawan kotak kosong,” tegas Fachrul. Jadi, sebagai bentuk tanggung jawab kepada 105 juta pemilih, dia menyarankan pilkada tidak buru-buru dilaksanakan sebelum kondisi terkendali. Pilkada bisa dilaksanakan lagi pada 2021.
Selain DPD, desakan penundaan pilkada juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Usul tersebut mempertimbangkan kondisi terkini di tanah air. Komnas HAM menilai, pemerintah bersama penyelenggara tidak harus memaksakan diri untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi.
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan, ada beberapa rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah dan penyelenggara pilkada. Di antaranya, meminta supaya KPU, pemerintah, dan DPR menunda tahapan pilkada yang saat ini berjalan.
”Sampai kondisi persebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasar data epidemiologi yang dipercaya,” beber dia kepada Jawa Pos (grup Batampos Online).
Untuk memberikan kepastian hukum kepada para peserta pilkada, lanjut dia, Komnas HAM merekomendasikan proses yang sudah berlangsung sampai saat ini dinyatakan sah dan berlaku. Dengan begitu, nanti mereka tinggal melanjutkan tahapan yang sudah dilalui.
Dari analisis Komnas HAM, tahap kampanye mendatang cukup riskan terhadap persebaran kasus korona. Apalagi, dari pengalaman yang tampak saat pendaftaran cakada, tahapan-tahapan pilkada tersebut melibatkan massa.
Meski penyelenggara pemilu dan pemerintah sudah menetapkan protokol sesuai dengan kondisi pandemi korona, banyak yang melanggar. ”Kondisi persebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren yang terus meningkat,” kata Amiruddin.
Berdasar data rekap pendaftaran pasangan calon yang sampai ke Komnas HAM, banyak calon yang terinfeksi. Bahkan, data yang dikumpulkan Komnas HAM juga mencatat virus itu sudah menginfeksi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. ”Bahkan, Bawaslu menjadi klaster di Boyolali,” terang Amiruddin.
Di sisi lain, data Bawaslu mencatat ada 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama tahap pendaftaran. Semua itu, lanjut dia, menunjukkan bahwa potensi persebaran Covid-19 dalam tahapan pilkada masih ada.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rekomendasi penundaan pilkada tidak dapat diputuskan pihaknya. Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, keputusan harus dibuat bersama pemerintah dan DPR. Dia tidak bisa berandai-andai.
”Nanti kita bahas. Kan bukan hanya KPU yang terlibat dalam penentuan,” ujarnya di sela simulasi TPS di Tangerang Selatan.
Sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya mempersiapkan teknis sebaik-sebaiknya. KPU juga telah mengeluarkan aturan khusus terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi. ”Segala daya upaya akan dilakukan. Antara pemilih dan penyelenggara tetap sehat dengan standar keselamatan tinggi.”
Sebelumnya, Kemendagri menegaskan bahwa pilkada tetap akan dilangsungkan tahun ini. Pemerintah beralasan, jika pilkada ditunda tahun depan, belum ada jaminan pandemi berakhir. Karena itu, agenda ketatanegaraan bisa terganggu.(jpg)
