batampos.co.id – Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna, M Fadhly Azzuhry mengatakan, pemerintah daerah sudah menyalurkan sebagian bantuan langsung tunai dana Desa (BLTDD).
”Sudah lima Desa disalurkan. Yakni, Desa Cemaga Tengah, Serantas, Teluk Labuh, Sabang Mawang dan Tanjung Setelung. Desa lain akan segera menyusul,” katanya kemarin.
Fadhly mengatakan, masing-masing desa berdasarkan jumlah penerima manfaat BLT DD akan mendapat dana sebanyak Rp 1,8 juta per- Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan. Dengan rincian sebesar Rp 600 ribu per-bulan.
Fadhly menambahkan, besaran alokasi BLTDD disetiap desa bervariasi. Berdasarkan Permen Desa Nomor 6 tahun 2020, bahwa desa yang pagu sampai Rp 800 juta, maksimal menganggarkan BLT 25 persen.
Sementara desa dengan besaran dana desa Rp 800 hingga 1,2 miliar, maksimal menganggarkan 30 persen untuk BLT, dan desa dengan dana desa di atas Rp 1,2 miliar menganggarkan maksimal 35 persen untuk BLT.
”Bantuan tunai ini merupakan mendukung dampak ekonomi masyarakat dari Pandemi Corona saat ini. Mudah-mudahan masyarakat yang menerima bantuan dapat menggunakannya dengan bijak sesuai kebutuhan,” harapnya.(arn)
batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto memberikan ultimatum kepada Adya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait persoalan piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Pemprov Kepri.
Mengenai masalah itu, Isdianto meminta ATB dan BP Batam menyelesaikan sebelum tahapan konsensi antara keduanya berakhir.
”Memang persoalan ini sudah beberapa tahun ini tak kunjung selesai. Tentu kita sangat menginginkan apa yang menjadi hak Pemprov Kepri ini terselesaikan sebelum proses konsesi berakhir,” ujar Isdianto, Selasa (12/5/2020).
Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut turut meminta BP Batam memasukan piutang PAP tersebut dalam daftar inventaris.
Ditegaskannya, jika memang pada perjalanan konsesi nanti tidak ada progres yang menggembirakan, Pemprov Kepri akan melakukan upaya terakhir, yakni melakukan gugatan ke meja pengadilan.
”Gugatan ke pengadilan adalah upaya terakhir. Kita berharap ATB dan BP Batam tetap profesional untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena persoalan ini juga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
Warga mengunjungi kantor Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning yang dikelola ATB beberapa waktu lalu. Plt Gubernur Kepri, Isdianto, mengultimatum ATB dan BP Batam terkait persoalan piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Pemprov Kepri. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Ditambahkannya, Pemprov Kepri sejauh ini sudah melakukan berbagai usaha, baik melalui surat, maupun koordinasi langsung dengan masing-masing pihak.
Bahkan Pemprov Kepri juga sudah meminta bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun kenyataan, hanya sampai saat ini, belum ada progres yang menggembirakan.
”Kita menuntut sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Karena memang persoalan PAP itu dikelola oleh Pemprov Kepri merujuk pada regulasi sudah ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutup Isdianto.
Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, meskipun BP Batam akan mengakhiri konsensi pengelolaan air bersama ATB, ada satu persoalan yang harus menjadi perhatian penting, yakni piutang PAP Pemrov Kepri yang masih belum dituntaskan oleh ATB.
”Tentu hutang pajak tetap harus dibayar. Kita minta kepada BP Batam supaya itu masuk dalam daftar inventarisir serah terima yang harus diperhitungkan. Kita juga minta BP sesama pemerintah untuk menyelesaikannya,” ujar Irwansyah, Jumat (1/5/2020) lalu.
Menurut Irwansyah, dari penjelasan TAPD Pemprov Kepri yang disampaikan melalui Kepala BP2RD Provinsi Kepri akhir tahun lalu, Piutang PAP ATB sebesar Rp 32
miliar masuk kedalam catatan pendapatan daerah.
Meskipun pada perjalanannya sudah tiga tahun belakangan ini, kewajiban tersebut tidak pernah dituntaskan oleh ATB.
”Khusus mengenai PAP ATB, kabar baik yang disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Kepri waktu itu, perusahaan tersebut sudah melunak dan akan menyelesaikan kewajibannya. Karena apabila itu tidak kooperatif, Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan turun tangan. Adapun wacananya adalah penyitaan aset milik ATB. Namun sampai saat ini, tidak ada progresnya,” tegas Irwansyah.(jpg)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.
Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5). Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.
Berikut rinciannya:
1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.
Sebelumnya pada Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung pernah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.
Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen.(jpg)
batampos.co.id – Meski di tengah pandemi Corona Virus Deseas-19 (Covid-19), kebutuhan barang pokok menjelang Idul Fitri atau Lebaran di Kabupaten Kepulauan Anambas, masih terbilang cukup.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, Usman, saat dikonfirmasi Batam Pos Online, Rabu (13/5/2020).
“Untuk kebutuhan barang sembako dari hasil pantauan kami, mencukupi untuk Lebaran. Cuaca alhamdulillah bagus, sehingga kapal kargo berjalan dengan lancar,” sebutnya.
Ia mengatakan saat ini kapal Pelni yang membawa barang sembako sudah beraktifitas kembali seperti biasanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Di sisi lain, saat ditanya ketersedian kelapa di pasar, yang mana akhir-akhir ini tidak tersedia karena tranportasi laut dihentikan akibat pandemi Covid -19, Usman mengatakan para pelaku usaha kelapa sudah mendatangkan kelapa dari Midai Kabupaten Natuna. “Alhamdulillah sudah bisa diatasi,” tuturnya. (fai)
batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai bagian dari Holding Migas PT Pertamina dan menjalankan peran sebagai Sub Holding Gas yang mengelola hampir 96 persen infrastruktur hilir gas bumi dengan penguasaan market share niaga sebesar 92 persen, telah memasuki tahun ke-55.
Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia telah dilaksanakan secara massif, meski upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Kini PGN telah mengelola panjang pipa ±10.000 KM. Dari infrastruktur tersebut, PGN mendistribusikan gas bumi sebesar 3000 BBTUD ke ± 2.475 pelanggan komersial industrI dan pembangkit listrik dan 1.566 Pelanggan Kecil.
PGN juga mengalirkan gas ke lebih dari 390.000 pelanggan rumah tangga yang dibangun dengan dana APBN maupun investasi mandiri PGN, serta 12 stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU).
Selain itu PGN juga mengelola bisnis hulu lebih dari 28.200 BOEPD. Pelanggan PGN ini tersebar di 59 kabupaten/ kota di Indonesia di 17 provinsi.
Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso mengatakan sebagai Sub Holding Gas, PGN akan terus melakukan inisiatif dan terobosan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai segmen melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi dalam rangka menjalan peran agent of development untuk peningkatan pemanfaatan dan memenuhi kebutuhan domestik gas bumi.
PGN telah mengelola panjang pipa ±10.000 KM. Dari infrastruktur tersebut, PGN mendistribusikan gas bumi sebesar 3000 BBTUD ke ± 2.475 pelanggan komersial industrI dan pembangkit listrik dan 1.566 Pelanggan Kecil. Foto: PGN untuk batampos.co.id
“Di usia yang semakin matang ini, PGN akan melakukan optimalisasi pasokan, infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh Indonesia, regional, dan pasar internasional sehingga akan meningkatkan utilisasi gas bumi untuk kepentingan nasional. Selain itu PGN diharapkan bisa memasok gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi,” jelas Gigih.
PGN berpeluang dapat mengembangkan bisnis-bisnis baru. Dengan demikian, harapannya dapat lebih meningkatkan volume gas yang berujung pada kompensasi untuk menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah dalam rangka bauran energi nasional.
Gigih juga mengungkapkan bahwa laju konsumsi gas bumi Indonesia per tahun sebesar 39,0 billion kubik meter namun masih jauh di bawah kemampuan produksi gas bumi Indonesia yang sebesar 73,2 bilion kubik meter.
Sesuai data SKK Migas (2018), kontribusi produksi gas nasional saat ini adalah rata-rata sebesar 64,21 persen terhadap produksi migas nasional.
Untuk kebutuhan domestik, telah disalurkan gas sebesar 3.995 Bbtud (59,95 persen) dan untuk ekspor telah disalurkan gas sebesar 2.669 Bbtud (40,05 persen).
“Masih terdapat ruang untuk pemanfaatan gas bumi yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan gas bumi di wilayah baru dalam rangka pemerataan akses, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Gigih.
Lebih lanjut, PGN berkomitmen untuk menyukseskan berbagai program pemerintah terkait dengan gas bumi seperti program gasifikasi pembangkit listrik PLN, gasifikasi kilang Pertamina, transportasi, serta penyediaan gas untuk pengembangan kawasan industri, dimana untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan investasi yang sangat besar.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat major project berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi dengan panjang pipa lebih dari 2.200 km.
Penambahan infrastruktur pipa transmisi tersebut akan menstimulus pembukaan wilayah baru yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, juga ditargetkan akan ada akumulasi penambahan sambungan jargas rumah tangga sebanyak 4 juta sambungan.
PGN berkomitmen untuk tetap menjalankan program pemerintah pada pengembangan Jargas, mengingat Jargas adalah program prioritas mempertimbangkan dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara.
“PGN tengah mengejar target penyelesaian jargas rumah tangga APBN. Terkait dengan program KPBU untuk Jargas, saat ini program telah memasuki tahap kajian lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM dan direncanakan akan terealisasi dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Gigih.
Gigih menegaskan bahwa PGN senantiasa siap untuk melalui tantangan demi tantangan demi ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional di era yang dinamis.
“Perayaan ulang tahun kali ini ‘spesial’ karena sedang dalam moment tak terduga yaitu COVID-19 yang cukup berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. Namun kami masih memiliki motivasi yang besar untuk terus melanjutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan dengan tetap mengutamakan safety dan efisiensi,” ungkap Rachmt.
“Selain itu, sebagai bagian dari BUMN, PGN senantiasa mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku dan PGN siap untuk menjalankan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaan penugasan ini tetap harus mempertimbangkan keekonomian dan keberlanjutan bisnis perusahaan,” jelas Rachmat lagi.
Dengan kemampuan dan kinerja yang sehat, sumber daya dan upaya PGN kedepan difokuskan untuk mencapai target utilisasi dan porsi gas bumi dalam bauran energi nasional sebagaimana yang juga diamanatkan Pemerintah melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN), dimana gas meningkat lebih dari dua kali lipat dan berkontribusi signifikan sebesar 22 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.(*)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyatakan, sebagian besar pasien terkonfirmasi positif corona virus disease (Covid-19) di Kota Batam adalah orang tanpa gejala (OTG).
Oleh karena itu ia meminta perlunya kesadaran diri setiap warga untuk mentaati protokol pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.
“Lebih dari 50 persen pasien positif Covid kita tanpa gejala. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk masyarakat umum,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Selasa (12/5/2020).
Ia mencontohkan kasus terbaru yang diumumkan kemarin. Tiga bersaudara terkonfirmasi positif Covid-19, yang tercatat sebagai pasien positif nomor 40-42. Ketiganya merupakan tetangga dari pasien positif nomor 35 yang telah meninggal dunia.
Mereka lanjutnya, cukup dekat dengan almarhum semasa hidup. Sebagai anak-anak yatim yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri, empat bersaudara ini banyak dibantu oleh keluarga pasien 35 untuk kehidupan sehari-hari.
Petugas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam sedang memeriksa sampel swab suspect corona, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kondisi anak-anak ini umumnya baik. Sehat. Tanpa ada gejala sama sekali. Kita lakukan swab karena menjadi kontak dekat dari pasien positif sebelumnya. Dan dari empat bersaudara ini, hanya yang bungsu hasilnya negatif. Kan kasihan jadinya harus jalani karantina terpisah dari kakak-kakaknya,” kata dia.
Didi mengatakan, kasus seperti ini banyak terjadi. Warga yang tampak sehat dari luar, ternyata menjadi carrier virus corona jenis baru tersebut.
Kondisi pasien positif tanpa gejala ini biasanya digambarkan dalam rilis gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Batam.
Di akhir siaran pers tentang penambahan pasien positif baru, kerap tertulis ‘saat ini kondisi pasien dalam keadaan stabil dan tidak pernah merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti’.
“Maka itu pemerintah terus mengingatkan warga untuk tetap di rumah, jaga jarak social physical distancing, hindari kerumunan, kalau tak penting tak usah keluar rumah, kalau keluar rumah pakai masker, terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir atau menggunakan hand sanitizer,” pesan Didi.(*/esa)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak serius untuk mencari tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Fraksi PDI Perjuangan. Sejak dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Senin (20/1), lembaga antirasuah belum mengetahui keberadaan Harun Masiku.
“Persangkaan dan dugaan sangat boleh dilakukan, mengingat tidak ada tanda tanda aktivitas dari Harun Masiku yang kini masih buron. Karena itu, sangat wajar jika ada dugaan Harun meninggal dunia atau mati,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dilansir JawaPos.com, Selasa (12/5).
Kendati demikian, Fickar menyebut sebelum ada pernyataan resmi dari otoritas dalam hal ini Dinas Kependudukan atau dinas yang mengurus tempat pemakaman, maka kabar bahwa Harun Masiku meninggal menjadi tidak pasti.
“Berbeda dengan buronan lain yang terlacak transaksi ekonomi dan transaksi lainnya, baik berdasar kecanggihan alat penelusur juga laporan intelejen dari masing masing instansi, termasuk LSM dan profesional pengacara,” beber Fickar.
Fickar memandang KPK yang kini menjadi lembaga eksekutif akibat revisi UU KPK atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kini bukan lagi lembaga independen. Menurutnya, gaya KPK saat ini sama seperti lembaga pemerintahan lainnya.
“Gaya KPK sekarang ini sama dengan gaya lembaga pemerintahan pada umumnya yang birokratis dan tidak menggambarkan sebagai organisasi modern. Ada nuansa kompromis pada langkah langkahnya yang notabene sebagai penegak hukum,” tukas Fickar.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, narasi Harun Masiku meninggal dilontarkan karena tak ada upaya serius KPK untuk mencarinya. “Memancing Harun muncul jika masih hidup,” ujar Boyamin.
Menurutnya, KPK memang tidak mau mencari Harun yang merupakan saksi kunci suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dia menilai, KPK enggan membongkar elite PDIP yang juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. “KPK takut menambah tersangka lain, karena akan membahayakan pihak lain dan pimpinan KPK takut dengan pihak lain tersebut,” cetusnya.
Sebelumnya, KPK menegaskan belum mempunyai bukti konkret soal narasi yang dimunculkan Harun Masiku meninggal dunia. Lembaga antirasuah masih berusaha mencari Harun. “Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).
Ali memastikan, meski Harun masih menjadi buronan. KPK terus berupaya menyelesaikan berkas perkara terhadapnya. “Penyidikan perkaranya saat ini masih terus berjalan, sekalipun tersangka belum tertangkap,” tegas Ali.
Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini mengklaim, KPK terus berupaya mencari keberadaan Harun. Meski memang belum juga membuahkan hasil. “KPK juga masih terus mencari keberadaan DPO tersebut,” klaim Ali.(jpg)
batampos.co.id – Jumlah data kasus penularan Covid-19 di tanah air masih fluktuatif. Meski angka kasus meninggal terus bertambah setiap hari, tapi pasien sembuh juga terus meningkat signifikan. Beberapa hari terakhir angka pasien sembuh terus naik di atas 100 orang, sehingga kini totalnya mencapai 3.063 orang.
Angka ini 3 kali lipat dari angka kematian. Sebab total kasus meninggal sebanyak 1.007 kasus kematian.
“Data-data ini menggambarkan upaya kerja keras bersama bahu-membahu semuanya. Sehingga hasilnya cukup membahagiakan. Kerja keras harus lebih lagi untuk mengendalikan semaksimal mungkin,” tegas Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers, Selasa (12/5).
Salah satu upaya menekan jumlah kasus baru, kata dia, adalah dengan mengoptimalkan dan mematuhi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga bisa mengurangi laju pertambahan positif.
“PSBB akan mengurangi penambahan kasus positif. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan pakai masker. Penting agar sebaran droplet butiran batuk bersin kita tak kena dalam jarak 1-2 meter. Dan tetap berada di rumah, tak lakukan perjalanan yang tak penting atau mudik,” tukasnya.
Pasien yang dinyatakan sembuh adalah ketika 2 kali tes swab spesimen hasilnya negatif. Pasien sembuh juga tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 2 pekan di rumah agar memulihkan diri dari sisa virus di dalam tubuhnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga 29 Mei 2020.
Terakhir, kebijakan ini berlaku hingga Rabu (13/5/2020) hari ini.
”Informasi yang kami dapatkan WFH diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Batam, Hasnah, Selasa (12/5/2020).
Keputusan ini senada dengan harapan Pemko Batam. Yang berharap WFH diperpanjang dengan pertimbangan jika kembali normal akan membuat aktivitas di kantor lebih ramai.
”Kondisi sebagian kantor juga kan ada yang sempit dan berdempet. Harapan kami memang diperpanjang,” imbuhnya.
Pihaknya khawatir dengan berkumpulnya atau beraktivitas banyak orang dalam satu ruangan akan berpotensi membuka ruang penyebaran Covid-19 jika ada salah seorang saja yang terinfeksi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam sesaat setelah mengikuti upcara di dataran Engku Putri, batam Centre beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Kekhawatiran Hasnah bukan tanpa alasan. Di Batam sendiri salah satu klaster yang besar yakni dari ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Klaster ini berawal dari satu orang dan menginfeksi pegawai lainnya ironisnya hingga keluarga pegawai lain.
”Sebagian pekerjaan masih bisa dilakukan di rumah,” harapnya.
Di Batam, WFH ditujukan untuk eselon empat bersama staf. Dan kini berlaku hingga sekarang. Sementara eselon dua dan eselon tiga tetap berkantor.
”Yang bekerja dari rumah juga kami pakai sistem bergilir, sudah ada jadwalnya,” kata Hasnah, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, bekerja dari rumah merupakan salah satu langkah menekan penyebaran Covid-19 sesuai dengan arahan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
”Dengan tidak terlalu berkerumun kita cegah penyebaran virus ini dan pak wali sudah mewanti kita turut andil,” imbuhnya.(iza)
batampos.co.id – Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Batam, arus lalu-lintas pelayaran di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang dan Telaga Punggur masih berjalan normal, meski mengalami penurunan jumlah penumpang.
Akibat penurunan jumlah penumpang tersebut, sekitar 52 unit kapal berhenti beroperasi.
“Penyebaran Covid-19 di Kota Batam tentunya juga berdampak pada kuantitas kapal yang beroperasi. Adapun kapal yang tidak beroperasi selama wabah Covid-19 berjumlah 32 unit untuk Pelabuhan Feri Domestik Telaga Punggur dan 20 unit untuk Pelabuhan Feri Domestik Sekupang,” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Nelson Idris.
Nelson mengatakan rata-rata penumpang yang berangkat di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang per harinya adalah 181 orang dan rata-rata penumpang tiba di pelabuhan 51 orang.
Kemudian Pelabuhan Feri Domestik Telaga Punggur melayani rata-rata 284 orang yang berangkat dan 200 orang penumpang yang datang.
“Di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang per harinya ada satu kapal ke Selat Panjang, dua kapal yang beroperasi ke Tanjungbalai Karimun, satu kapal ke Tanjung Batu, dan satu kapal ke Tanjung Pinang. Untuk Pelabuhan Feri Domestik Telaga Punggur ada lima kapal per hari yang beroperasi ke Tanjungpinang dan delapan kapal per hari ke Tanjunguban,” jelas Nelson.
Aktivitas di Pelabuhan Domestik Sekupang. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Nelson merinci kapal yang beroperasi di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang, yakni Batam Jet 3 tujuan Selat Panjang dengan jadwal keberangkatan pukul 11.30 WIB.
MV Miko Natalia 88 tujuan Tanjungbalai Karimun dengan jadwal keberangkatan pukul 11.30 WIB.
MV Sentosa 15 tujuan Tanjungbatu dengan jadwal keberangkatan pukul 12.30 WIB. Dumai Line 1 tujuan Tanjungpinang dengan jadwal keberangkatan pukul 15.00 WIB.
MV Miko Natalia 33 tujuan Tanjungbalai Karimun dengan jadwal keberangkatan pukul 17.00 WIB.
Sementara untuk operator kapal di Pelabuhan Feri Domestik Telaga Punggur, Baruna Jaya dan Oceanna Baru melayani tujuan Tanjungpinang dengan jadwal keberangkatan setiap 2 jam sekali, yaitu pukul 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, dan 17.30 WIB.
Sedangkan PT Anugrah Jala Candra, PT Flora Perkasa, dan PT Cahaya Mulya melayani penumpang dengan speed boat tujuan Tanjunguban dengan jadwal keberangkatan setiap 1 jam sekali, dimulai pukul 07.03 hingga pukul 18.03 WIB.
Pelabuhan Feri Domestik Sekupang beroperasi mulai pukul 11.30 WIB dan feri terakhir akan berlayar pada pukul 17.00 WIB.
Sedangkan feri terakhir ke Tanjungpinang beroperasi pada pukul 17.30 WIB, serta feri terakhir ke Tanjunguban pada pukul 18.00 WIB.(leo)
