batampos.co.id – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan bahwa masih ada 1,3 juta warga yang ingin melakukan mudik lebaran. Dengan adanya rencana tersebut, tentunya bakal ada daerah baru yang berpotensi menjadi kawasan penularan Covid-19.

“Saat ini ada 1,3 juta yang dianggap masih ada potensi ingin mudik. Diprediksi 1,3 juta calon pemudik sisa dari Jabodetabek belum memutuskan memang mudik atau tidak mudik,” kata dia dalam Diskusi Online, Selasa (14/4).

Data tersebut berdasarkan hasil dari analisa bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengatakan bahwa saat ini ada 2,6 juta orang luar daerah yang belum memutuskan pulang kampung, di mana di antaranya ada 1,3 juta yang berpotensi mudik.

“Kemenhub itu tercatat sudah 900 ribu orang sekarang ini sudah mudik, sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang, setengahnya berpotensi mudik,” tambahnya.

Terdapat tiga kategori yang diklasifikasikan terkait mudik, mulai dari nekat mudik karena budaya tahunan, nekat mudik karena tidak ada pemasukan biaya hidup dan terakhir adalah nekat mudik karena permintaan dari orang tua maupun keluarga.

Menyangkut kawasan penyebarannya, yang terancam paling besar menjadi kawasan zona merah virus akibat mobilisasi mudik, antara lain Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Jawa Barat 13 persen dan Lampung serta Sumatera Selatan sebesar 8 persen.

“Nah, inilah nanti yang perlu dilihat dampaknya dari mudik, terutama di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat, karena daerah-daerah inilah nanti yang akan menjadi daerah dengan ODP-ODP baru, yang juga berpotensi menjadi daerah penularan wabah baru apabila mudik ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah dan kita semua,” tutupnya.(jpg)

batampos.co.id – Pemerintah hingga kini masih hanya memberikan imbauan kepada masyarakat terkait mudik lebaran 2020. Padahal, mobilitas transportasi menjadi media penyebaran virus Covid-19.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah jika masyarakat sekedar dihimbau untuk tidak mudik lebaran tidak akan efektif menghindari pergerakan orang dari kota ke daerah.

“Kalau (sekedar) menghimbau mending lepas aja (untuk mudik). Orang Indonesia (kalau cuma) diimbau dan tidak ada sanksi ya bakal dilanggar. Ada sanksi aja (kadang) dilanggar. Jadi jangan sekali-kali kita mengimbau, ini (imbauan) kalau diibaratkan manusia itu banci, nggak jelas gendernya,” kata dia dalam Diskusi Online Mudik Lebaran di Masa Pandemik Covid-19, Selasa (14/4).

Dia mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang tegas dan tidak setengah-setengah dalam mencegah adanya penyebaran Covid-19. Pasalnya, jika tetap dilakukan, yang akan menanggung akibat dari banyaknya mobilitas transportasi saat mudik adalah pemerintah daerah (Pemda).

“Ini jangan diimbau, atur saja larang, ini urusannya bebannya ada di daerah, mereka yang kewalahan, yang jelas-jelas saja (dalam membuat aturan),” tambahnya.

Apalagi pemerintah juga terlalu banyak mengeluarkan regulasi yang mana hal itu membuat bingung masyarakat, salah satunya terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana di dalamnya juga terdapat imbauan dan pembatasan operasional transportasi.

“Kita dari kemarin bingung terus, udah kebanyakan aturan, kebanyakan definisi mending segera lakukan dan terapkan larangan,” tutupnya.(jpg)