Minggu, 26 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10375

DPR Mendapat Kritik Karena Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

Ahmadi Sultan
-
0
DPR Mendapat Kritik Karena Tetap Bahas RUU Cipta Kerja

batampos.co.id – Ombudsman RI mengkritik sikap DPR yang ngotot membahas RUU Cipta Kerja di tengah bangsa sedang berjuang melawan pandemi covid-19. Padahal setiap hari jumlah pasien dan korban virus korona itu terus bertambah.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, sangat tidak etis jika anggota DPR terus ngotot untuk membahas Omnibus Law. Padahal Omnibus Law akan membawa dampak bagi nasib banyak masyarakat Indonesia.

“Harusnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan Omnibus Law dilibatkan secara optimal. Di saat pendemi masih terjadi mereka justru ngotot terus membahas Omnibus Law. Ini sangat aneh. Negara ini bukan hanya milik pemerintah dan anggota DPR saja. Adanya pemaksaan pembahasan Omnibus Law yang dilakukan oleh anggota DPR saya nilai kurang beradab,” terang Alamsyah dilansir JawaPos.com, Selasa (14/4).

Kritikan Alamsyah itu terkait agenda Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menjadwalkan Rapat Kerja dengan pemerintah hari ini, Selasa (14/4)di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Lantai 3. Agenda itu berdasar pada surat yang dikirim Setjen DPR pada Senin (13/4) yang mengundang 11 menteri Kabinet Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Alamsyah, pembahasan Omnibus Law saat ini tidak memiliki urgensi sama sekali. Apalagi jika dalil yang dipergunakan adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Tiongkok yang biasa digadang-gadang sebagai investor strategis di Indonesia saat ini ekonominya juga tengah mengalami kontraksi. “Mustahil mendatangkan investasi dari Negeri Tirai Bambu tersebut,” kata Alamsyah.

“Harusnya DPR dan pemerintah memikirkan urusan yang lebih penting dari pada membahas Omnibus Law. Menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia jauh lebih penting dan mulia dibandingkan membahas Omnibus Law,” imbuhnya.

Alamsyah meminta pemerintah fokus untuk mencari dana untuk tanggap darurat dan menanggulangi dampak sosial akibat pendemi Covid-19. DPR diharapkan fokus untuk mengawasi pelaksanaan dan penyaluran dana tanggap darurat yang dibuat oleh pemerintah.

“Lebih mulia dan terhormat jika DPR mengawasi jalannya Perpu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi ketika dikonfirmasi membenarkan jadwal tersebut. Agendanya adalah rapat kerja yang berupa pemaparan pemerintah. Rapatnya berlangsung secara fisik dan virtual.

“Ini baru rapat perdana. Lalu fraksi-fraksi menanggapi terhadap pemaparan dari pemerintah,” kata Achmad Baidowi kepada JawaPos.com, Selasa (14/4).

“Tentu yang kami tanya keseriuan pemerintah membahas RUU Ciptaker di tengah situasi seperti sekarang ini. Terbuka bisa melalui TV Parlemen atau medsos DPR,” tandas pria yang biasa disapa Awiek tersebut.(jpg)

Prioritaskan Corona, Pembangunan Tiga Gedung SMP Baru di Batam Ditunda

Aris
-
0
Prioritaskan Corona, Pembangunan Tiga Gedung SMP Baru di Batam Ditunda

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam berencana menunda pengerjaan proyek fisik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2020 ini.

Alasannya, memperhitungkan kemampuan APBD yang ikut terdampak Covid-19.

”Melihat keadaan saat ini, memang tidak semua proyek fisik yang kami rencanakan bisa direalisasikan. Kami masih menghitung dan memetakan proyek mana yang bisa ter-cover dan terpaksa ditunda pengerjaannya tahun ini,” kata Kepala Dis-
dik Batam, Hendri Arulan, Senin (13/4/2020).

Ia menjelaskan, pembangunan proyek fisik bersumber dari pendapatan asli daerah Kota Batam. Namun, karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengutamakan penyelesaian virus corona lebih diprioritaskan.

”Sementara ini kami tahan dulu, hingga kondisi membaik. Karena memang keadaan tengah sulit. Jadi proyek fisik belum bisa dimulai hingga saat ini,” sebutnya.

Hendri menyebutkan, proyek fisik yang membutuhkan biaya cukup besar yaitu pembangunan tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang didirikan pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB) Juni 2019 lalu.

Pembangunan gedung SMPN 53 Batuaji beberapa waktu lalu. Tahun ini Dinas Pendidikan Kota Batam menunda pembangunan tiga gedung SMP dikarenakan anggaran APBD diprioritaskan untuk menanganan Covid-1. Foto:Dalil Harahap/batampos.co.id

Tiga unit sekolah baru (USB) tersebut yaitu SMPN 60, 61 dan 62 Batam. Selain USB, pihaknya juga merencanakan penambahan ruang kelas baru (RKB) di sejumlah sekolah.

Penambahan ini guna menampung siswa yang saat ini melebihi kapasitas karena tidak adanya ruangan.

”Ada juga revitalisasi dan usulan lainnya yang sudah masuk rencana dikerjakan
tahun ini. Kami harus melihat keadaan saat ini. Karena tidak mungkin dipaksakan dibangun sedangkan uangnya tidak ada,” ucapnya.

Untuk itu, siswa dan guru diharapkan bersabar, jika belum bisa memiliki gedung sendiri tahun ini. Lanjutnya, jika keadaan membaik dan anggaran cukup, pihaknya pasti memprioritaskan pembangunan sekolah untuk disegerakan.

”Beberapa waktu lalu, pembangunan sekolah ini masih jadi prioritas. Namun, karena
pandemi keadaan semakin sulit, sehingga kami belum bisa memulai proses rencana pembangunan tersebut,” jelasnya.

“Mudah-mudahan kondisi cepat pulih, sehingga pembangunan Kota Batam tetap bisa berlanjut termasuk USB,” harapnya.

Saat ini, siswa yang tidak memiliki gedung sendiri masih menumpang belajar di sekolah terdekat. Karena pandemi, siswa diliburkan, sehingga belajar di rumah.

Kondisi ini jauh lebih nyaman dari pada mereka harus belajar dua sif, karena harus berbagi ruangan dengan sekolah yang mereka tumpangi.

”Belajar dari rumah kan diperpanjang. Jadi mereka tidak ke sekolah sementara ini,”
tutupnya.(yui)

Warga Seipanas yang Positif Covid-19 Baru Dua Bulan di Batam

Aris
-
0
Warga Seipanas yang Positif Covid-19 Baru Dua Bulan di Batam

batampos.co.id – Ada dua tambahan kasus positif Covid-19 di Batam, masing-masing warga Seipanas dan Botania-Batam Center.

Hasil swab (PCR) keduanya sudah
keluar dari Kementerian Kesehatan dan diumumkan secara resmi Tim Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Senin (13/4/2020).

“Hasil pemeriksaan swab yang dilakukan di Fasyankes/rumah sakit yang menyatakan
kesimpulan terdapat dua orang warga Kota Batam yang terdiri atas satu laki-laki dan satu orang perempuan dengan hasil terkonfirmasi positif,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi

Rudi menjelaskan, pasien laki-laki itu berusia 62 tahun beralamat di kawasan Jalan
Laksamana Bintan, Seipanas. Pria ini berasal dari Bandung, Jawa Barat dan baru dua
bulan tinggal di Batam.

Dia bekerja sebagai juru ukur di kawasan Pelabuhan Telagapunggur.

“Seminggu sebelum masuk rumah sakit yang bersangkutan merasakan demam disertai
sesak napas yang kemudian dibawa berobat ke salah satu klinik di daerah Kabil,” jelasnya.

Di klinik tersebut dilakukan tindakan pengobatan oleh tim medis dengan memberikan obat-obatan oral dan disarankan untuk rawat jalan.

Kemudian pada 9 April 2020, yang bersangkutan kembali mengalami hal yang sama, dan akhirnya dibawa kembali ke klinik tersebut dan selanjutnya di rujuk ke rumah sakit
swasta di kawasan Batam Center.

Di rumah sakit tersebut yang bersangkutan dilakukan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium dan photo thorax dengan hasil ditemukan gambaran pneumonia dan cardiomegali.

“Kemudian dilakukan RDT dengan hasil nonreaktif serta dilakukan pemeriksaan sampel swab yang hasilnya belum diperoleh saat itu juga, selanjutnya ia ditetapkan sebagai PDP,” kata Rudi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kemeja putih) berfoto bersama 50-an warga Batam yang sempat diisolasi di Rusunawa BP Batam. Mereka diperbolehkan pulang dan dinyatakan steril dari virus corona. Foto: batampos.co.id/Eusebius Sara

Karena kondisinya terlihat semakin melemah, tim medis mengupayakan untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan.

Namun tidak mendapatkan tempat mengingat semua rumah sakit rujukan sudah penuh. Selanjutnya, yang bersangkutan dirawat di ruang isolasi rumah sakit tersebut.

“Pada tanggal 11 April terpantau kondisinya semakin memburuk yang kemudian dilakukan tindakan RJP. Namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia pada pukul 19.06 WIB,” jelasnya.

“Pada hari ini (kemarin, red) diterima hasil swab dari BTKLPP Batam yang menyatakan terkonfirmasi positif dan yang bersangkutan dimasukkan sebagai kasus terkonfirmasi positif Covid-19 nomor 11 Kota Batam,” ujar Rudi lagi.

Sementara itu, untuk kasus berikutnya, warga Kota Batam seorang perempuan berusia 32 tahun beralamat di kawasan Botania, Batam Kota.

Ia merupakan karyawan perusahaan swasta di Batam dan merupakan istri dari ASN
yang memiliki riwayat kontak sekunder dengan kasus 07 dan 08.

Rudi menjelaskan, pada 8 April 2020, yang bersangkutan melakukan pemeriksaan RDT/rapid test di salah satu puskesmas daerah Batam Center dengan diperoleh hasil reaktif.

Mengingat tidak ada gejala yang menyertainya, maka diberikan edukasi untuk melakukan self isolation/karantina mandiri di rumahnya.

“Selanjutnya, pada 10 April, yang bersangkutan dilakukan pengambilan sampel swab
oleh Tim Analis BTKLPP Batam di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Batam
Center yang hasilnya baru diperoleh pada hari ini (kemarin, red) dengan terkonfirmasi positif,” ujar Rudi.

Berdasarkan hasil tersebut, maka wanita ini ditetapkan sebagai kasus terkonfirmasi
positif Covid-19 nomor 12 Kota Batam.

“Saat ini yang bersangkutan telah dilakukan perawatan di ruang isolasi rumah sakit rujukan RSBP Batam guna penanganan medis lebih lanjut,” jelasnya.(iza)

Kemenag Gelar Sidang Isbat 23 April untuk Tentukan Awal Ramadan 1441 H

Ahmadi Sultan
-
0
Kemenag Gelar Sidang Isbat 23 April untuk Tentukan Awal Ramadan 1441 H

batampos.co.id – Di tengah pandemi covid-19, suasana ibadah Ramadan 1441 H/2020 M dipastikan berbeda dari tahun sebelumnya. Meski demikian, umat muslim tetap wajib menjalani ibadah puasa Ramadan.

Untuk menentukan 1 Ramadan 1441 H, Kementerian Agama (Kemenag) tetap menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadan yang diagendakan pada Kamis 23 Apri 2020.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, Indonesia kini tengah dalam wabah pandemi covid-19. Maka, sidang Isbat digelar dengan skema berbeda. Yakni, memanfaatkan sarana teleconference.

“Seiring kebijakan physical distancing dan sesuai protokol kesehatan, kita menghindari ada kerumunan. Sidang isbat akan memanfaatkan teknologi teleconference. Peserta dan media tidak perlu hadir di Kementerian Agama,” ujar Kamaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).

“Masyarakat dapat menyaksikan proses isbat nanti melalui live streaming website dan media sosial Kementerian Agama,” tambahnya.

Sebagaimana biasa, sidang isbat dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama, paparan posisi hilal awal Ramadan 1441 Hijriah oleh anggota Tim Falakiyah Kementerian Agama Cecep Nurwendaya. Paparan itu disiarkan secara live streaming melalui website dan medsos Kemenag.

“Akan dibuka dialog. Masyarakat dan media bisa mengikuti melalui room meeting online yang nanti akan dibagikan. Tentu kuotanya juga terbatas,” tutur Kamaruddin.

Setelah Magrib, lanjut Kamaruddin, sidang isbat digelar secara tertutup. Sidang ini hanya dihadiri secara fisik oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi, dan Dirjen Bimas Islam.

Sidang diawali dengan pembacaan laporan olah Direktur Urusan Agama Islam tentang hasil rukyatul hilal dari seluruh Indonesia. Para tokoh ormas yang diundang, bisa mengikuti dan berdialog dalam proses sidang ini melalui meeting room online_yang akan akan dibagikan tautan, ID, dan passwordnya.

“Setelah mendengar laporan dan masukan dari ormas, Menag menetapkan awal Ramadan 1441H,” jelas Kamaruddin.

Hasil sidang isbat, diumumkan secara terbuka oleh Menag Fachrul Razi melalui telekonferensi pers. Media tidak perlu hadir di kantor Kemenag. “Publik bisa mengikutinya melalui live streaming web dan medsos Kemenag,” pungkasnya.(jpg)

Penumpang di Bandara Hang Nadim Wajib Isi Kartu Kesehatan

Aris
-
0
Penumpang di Bandara Hang Nadim Wajib Isi Kartu Kesehatan

batampos.co.id – Guna mencegah penyebaran Covid-19 dari luar Batam, masyarakat yang ingin masuk ke Kota Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim, diwajibkan mengisi form kartu kuning atau kartu kewaspadaan kesehatan.

Kartu ini diterbitkan Kementerian Kesehatan RI. Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim, Suwarso, mengaku, kartu kuning sudah diberlakukan sejak Kamis (2/4/2020) lalu.

“Jadi, bagi yang masuk wajib mengisi kartu ini, apalagi dari daerah red zone (zona merah) seperti Jakarta,” jelasnya.

Kartu kuning tersebut berisikan mengenai data pribadi seperti nama, umur, dan alamat. Selain itu, di dalam kartu kuning itu, juga berisikan riwayat perjalanan dua minggu terkahir. Kemudian suhu tubuh terakhirnya.

Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam memeriksa suhu tubuh penumpang di pintu keberangkatan. Kini setiap masayrakat yang berkunjung ke Kota Batam wajib mengisi kartu kuning  atau kartu kewaspadaan kesehatan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Semuanya wajib diisi,” tegasnya.

Pengisian kartu kuning ini, kata Suwarso, demi memudahkan tracing apabila ditemukan kasus penumpang yang terjangkit Covid-19.

“Jadi ada datanya. Penelusuran penumpang yang pernah satu pesawat dengan warga terjangkit Covid 19 jadi lebih gampang ditelusuri,” ucapnya.

Suwarso mengaku, selain Jakarta, penumpang dari daerah lainnya juga wajib mengisi kartu kuning tersebut.

“Siapa saja yang datang, harus isi,” ungkapnya.

Selain itu, Suwarso juga mengaku pengecekan dengan thermal gun di pintu keberangkatan Hang Nadim terus diberlakukan.

Bagi penumpang yang panasnya lebih dari 38 derajat celcius, maka petugas akan membawa ke kantor KKP di bandara.

“Di sana akan dilakukan pengecekan ulang. Apabila masih panas, maka penumpang tersebut dirujuk ke rumah sakit terdekat,” terangnya.(ska)

Data Covid-19 di Lapangan Diyakini Lebih Besar

Ahmadi Sultan
-
0
Data Covid-19 di Lapangan Diyakini Lebih Besar

batampos.co.id – Kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini sudah menembus angka 4.557 orang. Namun data itu diyakini belum mencerminkan seluruh jumlah pasien sesungguhnya di permukaan. Sebab masih banyak kasus yang belum terdeteksi dengan alat real time PCR dengan antigen.

“Di Indonesia saya juga ragu dengan data yang ada, karena deteksinya sangat sedikit. Walaupun sekarang ada lebih 60 laboratorium bisa deteksi Covid-19, tapi kecepatannya masih lebih kecil dibanding penularannya,” kata Pakar Kesehatan dari Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono dilansir JawaPos.com baru-baru ini.

Makanya banyak Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur dan lainnya. Jumlah-jumlah kasus di permukaan yang tak terdeteksi dinilainya melebihi dari jumlah data yang diumumkan.

“Perkiraan saya PDP meninggal di Jakarta itu sudah 600-an, maka kalau PDP itu Covid-19 maka jika ada 1500 kasus positif, diperkirakan sudah 6 ribuan positif di Jakarta, 4 kali lipat estimasinya. Bayangin kalau di Indonesia sekarang baru umumkan 4 ribuan, maka estimasinya melebihi,” kata Tri Yunis.

Kondisi itu juga berlaku untuk di Jawa Timur, Bali, dan Batam selain DKI Jakarta. Sebab wilayah itu memiliki jumlah wisatawan yang banyak.

“Buat saya terlalu sedikit deteksi kasusnya di Indonesia. Kemampuan deteksi di Indonesia terlalu kecil,” katanya.

Dia juga mengkritik tidak terbukanya pemerintah dalam hal pengumuman data kasus positif yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemerintah didesak untuk mengumumkan secara jelas berapa total pasien yang diisolasi mandiri di rumah.

“Ini isolasi kasus ringan di rumah saja enggak tahu ada berapa. Pemerintah enggak clear isolasi di rumah berapa, isolasi di RS berapa. Harusnya lebih terbuka soal itu, diumumkan, kasus Covid-19 sekian, di rumah sekian, masuk RS sekian, enggak jelas dari semua provinsi,” tegasnya.

Angka kematian yang diumumkan saat ini sekitar 10 persen. Dan itu belum termasuk angka PDP.

“Padahal laporan dari Jakarta ada 600an PDP, di Jawa Timur saat saya datang awal Maret saja, PDP banyak sekali. Dan apakah sekarang dilakukan kontak tracing pada PDP? Harusnya pada semua provinsi kasusnya, termasuk Jakarta. Kalau enggak lakukan tracing, maka enggak akan terhenti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kasusnya enggak tahu begitu banyaknya,” jelasnya.

“Kalau dikalkulasi, estimasi 4 kali lipat misalnya Jakarta 6 ribu. Dan di Indonesia 4 kali misalnya, artinya sudah 16 ribu kasus estimasinya keseluruhan,” paparnya.(jpg)

Pak Gubernur, RSUD Raja Ahmad Tabib Kekurangan Alat Perlindungan Diri

Aris
-
0
Pak Gubernur, RSUD Raja Ahmad Tabib Kekurangan Alat Perlindungan Diri

batampos.co.id – Relawan Covid-19 Provinsi Kepri, Rudy Chua, RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang sedang membutuhkan masker bedah atau masker
N95.

Menurut Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri tersebut, stok yang tersedia cukup hanya bertahan sembilan hari ke depan.

“Jumlah positif terus bertambah, tentu membutuhkan APD (alat pelindung diri) yang cukup bagi tenaga medis dalam melayani pasien Covid-19,” ujar Rudy Chua, Senin (13/4/2020).

Anggota Komisi II DPRD Kepri itu mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak RSUD RAT Tanjungpinang, jumlah masker bedah yang tersedia saat ini sebanyak 185 buah.

RSUP Raja Ahmad Tabib (RAT). Foto: Peri/batampos.co.id

Sementara kebutuhan perhari adalah 20 kotak. Menyikapi hal ini, pihaknya yang terlibat dalam relawan Covid bersama pengusaha, pihak gereja dan vihara juga sedang menggalang kekuatan.

“Bagi masyarakat yang punya link untuk mendapatkan APD berupa masker N95 atau ada
yang mau menyumbangkan bisa langsung disampaikan ke pihak RSUD RAT,” ujar Rudy.

Dia mengatakan, sore kemarin Vihara Guna Vijaya (VGV) akan menyerahkan bantuan 500 dari 2.500 baju hazmat ke RSUP RAT sebanyak 300 dan Dinkes Kota 200 ditambah sejumlah disinfektan.

“Masker N95 dan disinfektan juga sedang dibutuhkan RSUD RAT,” jelas Rudy.(jpg/per)

Pelni Hentikan Pelayaran, Penyebabnya…..

Aris
-
0
Pelni Hentikan Pelayaran, Penyebabnya…..

batampos.co.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menghentikan sementara pelayaran kapalnya dari dan menuju Batam, setelah satu kru kapal KM Kelud yang berlayar dari Jakarta tujuan Batam dinyatakan masuk daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19, serta 39 lainnya Orang Tanpa Gelaja (OTG) dengan hasil rapid test reaktif.

Humas PT Pelni, Ahmad Sujadi, mengatakan, untuk sementara KM Kelud yang melayani pelayaran Jakarta Batam dan Tanjungbalai Karimun serta berlanjut ke Belawan akan dila-
buhkan sementara di Belawan.

“Portstay dulu. Jadi sementara ini tidak ada pelayanan untuk rute yang biasa dilayani (KM Kelud) untuk sementara waktu ini,” kata dia, Senin, (13/4/2020).

Pelni cabang Batam juga menghentikan penjualan tiket untuk semua rute yang mereka layani. Saat ini, ada dua rute yaitu Tanjungpriok dan Belawan-Medan, yang dilayani Pelni Batam.

“Tidak ada penjualan (tiket,red). Jadi calon penumpang harap bersabar dulu hingga
kondisi kembali kondusif. Hingga kini belum ada tiket yang terjual untuk keberangkatan selanjutnya,” ujarnya.

“Nanti kalau ada info baru akan disampaikan Pak Yahya dari Kesekretariatan Perusahaan,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Yahya Kuncoro, mengatakan, tindakan pencegahan yang bisa dilakukan saat ini adalah melabuhkan sementara KM Kelud yang mengangkut penumpang yang terindikasi PDP.

Kapal Kelud. Foto: batampos.co.id /Dalil Harahap

“Kapal portstay dulu di Belawan, setelah adanya penumpang yang terindikasi PDP Covid-19,” terangnya.

Ia menjelaskan, KM Kelud tiba di Pelabuhan Batuampar, Minggu (12/4) pagi. Karena
kondisi tengah dalam masa pandemi, seluruh penumpang dan awak kapal menjalani
pemeriksaan dari KKP dan Dinas Kesehatan Kota Batam.

Hal ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan tim kesehatan Batam.

“Setelah dicek, satu petugas kapal terindikasi sebagai PDP. Jadi penumpang tersebut
langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan 39 ABK menjalani isolasi,” terangnya.

Kapal yang seharusnya melanjutkan perjalanan ke Tanjungbalai, Karimun, terpaksa dibatalkan dan berlanjut menuju Belawan, Medan.

Yahya mengatakan, manajemen PT Pelni juga telah melengkapi seluruh petugas kapal dengan alat pelindung diri (APD) serta membekali multivitamin sebagai upaya dalam meningkatkan imunitas para ABK.

“Ini upaya kami dalam mencegah adanya petugas yang terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Yahya menegaskan, kepada seluruh otoritas di pelabuhan untuk menerapkan protokol penanganan Covid-19 sesuai arahan pemerintah.

“Kami mengharap kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap penumpang. Dimulai dari screening masuknya penumpang di terminal pelabuhan sampai dengan dermaga sebagai awal dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di atas kapal,” jelasnya.

Pelni juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Di antaranya mengurangi kapasitas kapal menjadi 50 persen, penjualan tiket hanya untuk penumpang dengan KTP daerah tujuan.

Sedangkan untuk KTP Batam tidak dibenarkan untuk berangkat. Selain itu, sambungnya,
untuk penumpang berusia 60 tahun harus dilengkapi dengan surat kesehatan dari dokter setempat.

Adapun calon penumpang yang kurang sehat, sebaiknya menunda perjalanan menggunakan KM Kelud.

“Penumpang dapat menunda perjalanan dengan melakukan pembatalan tiket dan uang pembelian tiket akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang

Mulai 12 April 2020, Pelni juga mewajibkan seluruh penumpangnya untuk menggunakan masker selama berada di atas kapal.

Selain itu, Pelni secara konsisten menjalankan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh penumpang sebelum naik ke atas kapal.

Perusahaan juga melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh kapalnya secara berkala, serta menerapkan physical distancing bagi para penumpang dengan mengatur jarak antar penumpang sejauh 1-2 meter,

Baik itu pada nomor tempat tidur maupun saat mengantre makan. Petugas kapal juga menyediakan hand sanitizer di setiap dek penumpang, sabun cuci tangan di setiap toilet, pemberian masker bagi penumpang yang sakit ditengah perjalanan, serta memberikan
imbauan mengenai kesehatan melalui pengeras suara setiap tiga jam.(yui)

Kabar Duka, Satu Lagi Pasien Covid 19 di Batam Meninggal Dunia

Aris
-
0
Kabar Duka, Satu Lagi Pasien Covid 19 di Batam Meninggal Dunia

batampos.co.id – Satu lagi pasien Covid19 di Kota Batam meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan (kadiskes) Kota Batam, Didi Kusmajadi, mengatakan, pasien merupakan pasien Covid-19 nomor 10.

“Meninggal sekitar pukul 09.45 di RSBP Batam,” katanya, Selasa (14/4/2020).

Didi menjelaskan pasien berinisial J dan berusia 64 tahun.

Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Batam Bertambah Jadi 12

Ilustrasi. batampos.co.id

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan swab pertama pasien dinyatakan negatif.

Namun lanjutnya pasien baru dinyatakan sembuh atau steril dari Covid-19 apabila sudah dilakukan dua kali pemeriksaan swab dengan hasil negatif.

Baca Juga: Fasilitas Karantina Covid-19 di Pulau Galang Resmi Beroperasi, Begini Bentuknya

Kata dia, karena pasien 10 baru satu kali dilakukan pengambilan swab dengan hasil negatif, proses penyelenggaraan jenazah masih mengikuti prosedur pasien covid 19.

“Akan kita makamkan siang ini di TPU Sei Temiang,” jelasnya.(esa)

Mantan Kapolresta Barelang Jadi Deputi Penindakan KPK, Tercatat Tak Patuh Lapor LHKPN

Ahmadi Sultan
-
0
Mantan Kapolresta Barelang Jadi Deputi Penindakan KPK, Tercatat Tak Patuh Lapor LHKPN

batampos.co.id – Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Pol Karyoto terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Karyoto yang pernah menjabat Kapolresta Barelang tercatat tak patuh melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat negara.

Merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (7/4), Brigjen Pol Karyoto terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 18 Desember 2013 silam. Dalam laporan tersebut, jenderal bintang satu ini tercatat memiliki total harta kekayaan Rp 5.453.000.000. Ini artinya selama hampir tujuh tahun Karyoto belum melaporkan harta kekayaannya.

Terkait hal ini, sebelumnya Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihaknya telah menelusuri rekam jejak sejumlah calon pejabat struktural lembaganya.

“Pada prinsipnya KPK melakukan penelusuran terkait latar belakang dan rekam jejak kandidat yang mengikuti seleksi jabatan struktural di KPK, yang saat ini sedang berlangsung, salah satunya terkait kepatuhan LHKPN bagi mereka yang termasuk wajib lapor LHKPN,” kata Ipi dilansir JawaPos.com, Senin (13/4).

KPK, lanjut Ipi, memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi dan menjadi bukti tanggung jawab, serta komitmen seorang penyelenggara negara kepada publik untuk berlaku jujur, transparan dan akuntabel.

“Dalam rangkaian seleksi, salah satu yang menjadi aspek penilaian pada tes wawancara adalah komitmen antikorupsi dan visi misi kandidat tentang pemberantasan korupsi,” tegas Ipi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, nama Karyoto memang sudah santer digadang-gadang akan menduduki jabatan strategis itu jauh-jauh hari pada saat awal seleksi. Dia berhasil menyingkirkan Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Kadiklat) Reserse Lemdiklat Polri, Agus Nugroho yang juga tak patuh melaporkan harta kekayaannya, serta Wakapolda Sumatera Selatan Rudi Setiawan yang lebih patuh melaporkan harta kekayaannya dibanding Karyoto.

Selain jabatan Deputi Penindakan, jabatan strategis lain yang berhasil dikuasasi oleh korps bhayangkara adalah direktur penyelidikan. Jabatan ini diperoleh Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Endar Priantoro. Endar mengalahkan pesaingnya yang juga berasal dari institusi Polri, yakni Widyaiswara Muda Sespimti Polri Kombes Pol Nazirwan Adji Wibowo dan dua calon kandidat lain dari internal KPK.

Di lain pihak, perwakilan dari Kejaksaan Agung hanya mendapatkan jatah Kepala Biro Hukum KPK. Dia ada Jaksa Fungsional pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Ahmad Burhanuddin. Dalam seleksi ini, Burhanuddin berhasil menyingkirkan tiga pesaing lain untuk menjabat sebagai Kepala Biro Hukum KPK.

Sementara itu, untuk Deputi Informasi dan Data KPK, berhasil didapatkan Mochamad Hadiyana. Hadiyana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Terkait hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, sejumlah pihak yang terpilih tersebut dilantik Selasa (14/4). “Pelantikan direncanakan akan dilakukan besok, Selasa 14 April 2020 di Auditorium Gedung Penunjang KPK sekitar pukul 09.30 wib,” kata Ali. (jpc)

1...10,37410,37510,376...14,211Halaman 10,375 dari 14,211

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000