batampos.co.id – Tampaknya banyak­ pihak yang ikut geram dengan kasus penyelundupan sparepart Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Garuda.

Keputusan pemerintah, khusus­nya Menteri Badan Usaha Mili­k Negara (BUMN) Erick Thohir yang mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara atas kasus tersebut dinilai sudah tepat.

Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah memecat mantan Direktur Utama Ari Askhara.

Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial dan dinilai merugikan perusahaan dan pegawai.

”Kami sangat mendukung respon cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat garuda ini,” ujar Ketua Ikagi Zainal Muttaqin, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Dia membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Garuda.

Dia mengungkapkan, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018 dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.

Keputusan kontroversial lainnya adalah pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar secara sepihak, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir penyelundupan Harley Davidson.

Zaenal mengatakan, pengalihan rute London dan Amsterdam itu merugikan awak kabin ka­rena menambah waktu kerja mereka.

Dia melanjutkan, pengalihan rute itu memperpanjang jarak tempuh penerbangan menuju London dan Amsterdam hingga 19 jam lebih.

”Yang paling mendasar dan prinsip bahwa apa yang dilakukan pak Ari atau kebijakan atau peraturan yang dilakukan sepanjang periode pak Ari itu dilakukan dengan ucapan mereka, ucapan pak Ari menjadi aturan bagi perusahaan,” bebernya.

Dia melanjutkan, kebijakan kontroversial Ari Askhara yang merugikan awak kabin secara langsung di antaranya, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya.

”Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu kami bersyukur pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.

Pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa seperti Ari Askhara.

“Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat seba-gai penumpang,” urainya.

Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara, jajaran direksi maskapai pelat merah ini diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional dan beretika baik.

Sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak. Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini.

Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat ada kerugian.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Ashkara.

Menurut dia, hal ini karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhir aksi korporasinya berada di tangan pemegang saham.

”Kami masih menunggu dan melihat karena prosesnya RUPS karena perusahaan terbuka. Mau tidak mau lewat formalnya RUPS,” jelasnya.

“Nanti akan kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS,” ujarnya lagi.

Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko.

Arya menegaskan bahwa Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelendupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

”Yang pasti Pak Fuad gak ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga,” beber Arya.

Berbicara mengenai kandidat yang berpotensi untuk duduk di kursi kepemimpinan Garuda Indonesia, nama mantan menteri ESDM yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PT KAI Ignatius Jonan, sempat santer terdengar.

Jonan memang dikenal bertangan dingin, salah satunya terbukti sukses mening­katkan kinerja PT KAI dengan berbagai strateginya.

Namun, pihak Kementerian BUMN sendiri masih menutup rapat informasi tersebut dan enggan memberikan konfirmasi.

Arya hanya kembali menegaskan bahwa dengan pencopotan Dirut Garuda kali ini, Menteri Erick sedang membuktikan komitmen untuk ”bersih-bersih” BUMN.

Sebab yang jadi fokus ke depan Erick, menurut Arya, tak boleh lagi ada penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN.(far/agf/dee/jpg)

batampos.co.id– Dua pekan jelang dilantiknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), istana belum mau membeberkan nama-nama yang bakal menjabat. Dalihnya, proses penjaringan masih berlangsung.

Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman meminta publik bersabar. Jika sudah tuntas, akan disampaikan ke publik.

”Tunggu saja pelantikan nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2019).

Fadjroel mengatakan, penjaringan dilakukan oleh tim yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Anggotanya sejumlah staf khusus seperti Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Dini Purwono dan dirinya.

Tugas tim internal tersebut menelusuri nama-nama calon yang potensial sesuai dengan syarat-syarat administratif yang disebutkan dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

”Kalau Presiden menga-takan, tolong cek nama ini, kita cek,” imbuhnya.

Dia menegaskan, nama-nama dengan rekam jejak antikorupsi akan diprioritaskan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan nama Dewas KPK.

Mengingat batas akhir penetapannya masih relatif lama, yakni 20 Desember 2019 mendatang.

”Ini masih proses berjalan. Kita masih tanggal 20-an kan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menunggu penetapan dewas oleh Presiden. Sebagai pelak-sana UU KPK yang baru, kata Agus, lembaganya tidak bisa berbuat banyak.

”Sekarang yang kami lakukan adalah intensif rapat transisi (melak-sanakan UU KPK baru, red),” kata Agus di gedung KPK, kemarin.

Agus menyebut pihaknya sama sekali belum dimintai rekomendasi oleh presiden soal teknis penetapan dewas. Begitu pula soal siapa saja sosok yang masuk bursa dewas.

”Nggak (dimintai rekomendasi). Kalau dari itu (penetapan dewas) kan kami (KPK) hanya pelaksana saja,” papar komisioner KPK asal Magetan tersebut.

KPK pun tidak memiliki kriteria khusus terkait dewas yang kemungkinan akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan pimpinan yang baru pada 21 Desember mendatang itu.

Agus menyerahkan sepenuhnya penetapan dewas itu kepada presiden sebagaimana diatur dalam UU KPK yang baru.

”Yang pilih (dewas) kan presiden,” tuturnya.

Terpisah, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar yang juga concern mengikuti perkembangan isu pemberantasan korupsi menyampaikan, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil masih menolak kehadiran UU KPK yang baru.

Untuk itu, mereka juga tidak sepakat dengan kemunculan dewas KPK.

”Karena dewas (KPK) sebenarnya tidak memberikan pengaruh signifikan,” kata dia kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin.

Menurut Erwin, UU KPK sudah jelas merupakan bentuk pelemahan Lembaga Antirasuah. Pun demikian dewas KPK yang dipilih berdasar aturan tersebut.

Dia menilai, ada atau tidak dewas KPK tidak akan memberi banyak pengaruh terhadap masa depan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

”Dewas sekarang dipilih tujuannya apa. Kewenangan KPK sudah dipangkas semua. Mau diapakan lagi,” bebernya.

Erwin menilai, kehadiran dewas KPK hanya pemanis dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan.

”Padahal subtansinya dewas itu sebenarnya melemahkan,” imbuhnya.

Itu pula yang melandasi sikap tegas koalisi masyarakat sipil yang selama ini menolak UU KPK.

”Jadi, posisinya kawan-kawan, posisinya saya adalah melihat dewas itu tidak penting dan tidak urgen. Bahkan dewas itu bagian dari pelemahan KPK sendiri,” lanjutnya.

Lebih dari itu, Erwin menyam-paikan bahwa Presiden Jokowi yang sudah menyampaikan akan memperkuat KPK belum kelihatan bakal menepati janji tersebut.

Malahan, dia menilai presiden ikut jadi bagian pihak yang membuat KPK semakin lemah. Menurut dia, hal itu akan semakin kelihatan setelah dewas KPK dilantik.

”Jika memang dewas yang dipilih tidak punya rekam jejak baik, tidak punya konflik interest,” imbuhnya.(far/tyo/syn/jpg)