batampos.co.id – Sebanyak 241 peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang yang terkena pemutusan hubungan kerja di Sumatera Bagian Selatan pada 2019 sudah memanfaatkan program vokasi.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Arief Budiarto, mengatakan, program vokasi ini merupakan program baru untuk membantu peserta yang terkena PHK untuk dapat mengasah kemampuan di bidang lain.

“Kami mengalokasikan Rp 5 miliar sepanjang tahun 2019 untuk lima provinsi, yakni Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung,” kata dia, Jumat (3/1/2020).

Ia mengatakan pelatihan ini diberikan instansi tersertifikasi sehingga lulusan dari program ini mendapatkan sertifikat keahlian.

“Misalnya untuk servis mobil, kami bekerja sama denga Balai Latihan Kerja, demikian juga yang lain,” kata dia.

Ia menambahkan program pelatihan skill tersebut berjalan sejak April 2019, adapun realisasi dari pelatihan untuk ratusan peserta tersebut mencapai Rp 1 miliar.

Menurutnya, BP Jamsostek akan memperkuat program tersebut pada tahun 2020 sehingga bisa memberi manfaat positif bagi para pekerja.

Namun demikian, Arief mengatakan, badan kini masih kesulitan mencari lembaga kursus keahlian di wilayah Sumbagsel.

“Tantangannya di situ, kami harus menggandeng lembaga pelatihan dengan berbagai keahlian bagi peserta PHK,” katanya.

Sepanjang tahun lalu, kata dia, keahlian yang diminati peserta beragam mulai dari menjahit, basic office hingga mekanik.

Arief mengatakan pihaknya berupaya memaksimalkan layanan pada pesertanya. Meski dari sisi pembayaran iuran hanya Rp 16.800 dan tidak ada kenaikan iuran malah justru manfaat yang ditawarkan bertambah dari sebelumnya.

Arief menjelaskan pemerintah meningkatkan manfaat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJamsostek.

Secara rinci Arief mengatakan, untuk jaminan kecelakaan kerja, keluarga peserta terutama anak-anak akan mendapatkan beasiswa dari BPJamsostek.

Di mana untuk 2 anak mulai dari TK hingga kuliah bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan kerja.

Belum lama ini, BP Jamsostek telah membayarkan santunan pada pengemudi aplikasi online yang meninggal, sejumlah Rp 42 juta dari sebelumnya Rp24 juta.

Anak-anak yang ayahnya menjadi korban kita pastikan akan mendapatkan beasiswa sehingga pendidikan mereka terjamin.(antara)

batampos.co.id – Jumlah penduduk Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat selama hampir 50 tahun terakhir. Hal itu tergambar dari catatan awal 2020 yang dikeluarkan Ditjendukcapil Kemendagri kemarin.

Berdasarkan data terakhir, Ditjendukcapil sudah mengelola data kependudukan sebanyak 266.534.836 jiwa.

’’Masing-masing terdiri dari 31 elemen data. Mulai dari nama, alamat, hingga golongan darah,’’ terang Dirjendukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (2/1/2020).

Ke-31 elemen tersebut untuk memastikan tidak ada data penduduk yang ganda. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 193 juta penduduk yang wajib memiliki E-KTP.

Sejauh ini, tutur Zudan, perekaman memang masih belum 100 persen. Ada sekitar 2 jutaan penduduk yang belum merekam E-KTP.

’’(Awal) tahun ini sudah mencapai 98,79 persen,’’ lanjutnya.

Pihaknya masih terus mencari penduduk yang belum merekam data sehingga cakupannya bisa mencapai 100 persen.

Dengan pencatatan tersebut, artinya jumlah penduduk Indonesia meningkat 123,6 persen dalam kurun waktu 48 tahun.

Tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan era 70-an. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia pada 1971 mencapai 119.208.229 jiwa.

Pada tahun ini pula, BPS akan menyelenggarakan sensus penduduk. Rencananya, pada Februari hingga Maret penduduk bisa mulai melaksanakan sensus secara secara mandiri via website BPS.

Kemudian, pada Juli 2020 petugas sensus akan memulai proses wawancara mendalam untuk memverifikasi data.

Targetnya, pada Juli 2021 bisa dihasilkan berbagai parameter demografi penduduk Indonesia.

Zudan menuturkan, pendataan penduduk tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Namun juga di luar negeri.

Penerbitan Nomor Identitas Tunggal untuk NIK bagi WNI di luar negeri sudah mencapai 3.500 dan akan terus bertambah.

Dengan NIT tersebut, bisa diterbitkan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan dengan standar yang sama dengan di dalam negeri.

Sementara, bagi anak-anak, pihaknya masih mengebut proses penerbitan akta kelahiran. Sampai saat ini cakupannya sudah mencapai 91 persen untuk anak usia 0-18 tahun.

Selain itu, program kartu identitas anak sudah mencakup 482 kabupaten/kota.

’’Hanya kurang 32 daerah yang belum melaksanakan,’’ imbuhnya.

Zudan berharap kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan bisa makin meningkat.

Bagaimanapun, data kependudukan harus terus dimutakhirkan. Sehingga pelayanan administrasi terhadap masyarakat juga bisa semakin mudah.

Baik yang dilakukan oleh negara maupun swasta. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.600 lembaga yang menggunakan data kependudukan sebagai alat verifikasi.(byu/fat/jpg)