batampos.co.id – Antusias masyarakat me­ngikut tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sangat tinggi.

Tercatat, hingga Selasa (12/11/2019) pukul 16.40 sudah ada 9.103 pelamar yang sudah memasukkan lamaran.

Formasi penjaga tahanan (pria) Kementerian Hukum dan HAM menjadi favorit pilihan pelamar pada hari kedua pendaftaran.

Sudah ada 1.051 pelamar yang memilih formasi penjaga tahanan. Kemudian, formasi favorit kedua adalah pelaksana/pemula pemeriksa keimigrasian (pria) dengan 426 pelamar dan penjaga tahanan (perempuan) sebanyak 378 pelamar di posisi ketiga.

Dengan jumlah tersebut Kemenkumham menjadi instansi dengan peminat terbanyak.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, membenarkan bahwa peminat CPNS luar biasa tinggi.

Meski begitu, dengan meningkatnya pelamar, praktis semakin tinggi pula persaingan. Tjahjo mengimbau agar peserta bisa mempersiapkan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Wajar peminat formasi penjaga tahanan (pria) yang tinggi. Sebab, lowongan yang dibutuhkan banyak.

Yakni, berjumlah 2.875 orang yang akan disebar di kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

Ditambah, kualifikasinya hanya lulusan SMA. Dia mengatakan untuk urusan teknis server pendaftaran, merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia menjelaskan BKN secara berkala melakukaan update sistem untuk menjaga kelancaran proses pendaftaran CPNS 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengklaim sistem pendaftaran aman, tidak lelet.

Pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan penyimpanan data sebesar 5 terabyte dan bandwidth 5 gigabyte.

”Bandwidth baru terpakai 2 gigabyte. Masih banyak ruang. Tahun lalu yang terpakai 4,3 gigabyte,” kata Bima.

Sementara itu, Tjahjo lantas mengomentari soal penurunan nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD).

Dia menegaskan penurunan penurunan passing grade itu bukan berarti pemerintah menurunkan kualitas PNS baru tahun ini.

”Karena ada soal-soal radikalisme masuk,” katanya di kantor Wakil Presiden kemarin (12/11).

Termasuk juga soal isu kebangsaan dan lainnya. Dia juga mengatakan penurunan passing grade hasil dari evaluasi rekrutmen CPNS 2018 lalu.

Pada saat itu banyak peserta yang tidak lulus passing grade. Sehingga lowongan yang dibuka kosong.

’’Kemarin (tes CPNS 2019, red) tuh sampai ada beberapa kabupaten kota enggak ada yang lulus,’’ tuturnya.

Kondisi tersebut tentu membuat instansi kasihan. Sebab mereka pada dasarnya membutuhkan pegawai baru.

Namun passing grade yang ditetapkan ternyata terlalu tinggi. Untuk itu akhirnya Kementerian PAN-RB menurunkan passing grade.

Kemudian memasukkan soal tentang wawasan kebangsaan, Pancasila, serta radikalisme.
Deputi bidang SDM Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan, batas tersebut merupakan hasil perhitungan dari materi yang sebelumnya telah diujicobakan.

Diakuinya, besaran ambang batas nilai memang berbeda setiap tahun. Hal itu tergantung dari hasil ujicoba materi di tahun-tahun tersebut.

”Kami melihat bagaimana setelah diujikan soal tersebut. Realitasnya seperti passing gradenya seperti itu. Setelah diujicobakan di berbagai daerah, itu adalah nilai terbaik,” tuturnya ditemui usai acara Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11).

Penuruan ini biasanya suka dikaitkan dengan kualitas soal yang nanti diujikan. Banyak yang sudah was-was jika soal bakal lebih sulit dari sebelum-sebelumnya.

Terkait hal tersebut, Setiawan tak mengiyakan maupun mengelak. Dia hanya memastikan jika kualitas soal lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian, bagi peserta yang sudah lulus ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes CPNS 2018, pihaknya memperbolehkan untuk memilih. Apakah mengikuti tes kembali atau tidak.

Jika tidak, maka nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk “bertarung” melawan pelamar lainnya di tahun ini.

Dengan syarat, yang bersangkutan melamar dengan kualifikasi dan pendidikan yang sama.

Sebaliknya, kalau seandainya mereka ingin memperbaiki, pintu terbuka lebar. Tak perlu risau, nilai turun karena nilai yang paling tinggi yang akan diambil sebagai acuan.

Sementara itu, disinggung soal kementerian/lembaga yang masih belum mengajukan formasi CPNS-nya, Setiawan mengatakan, semua sudah tuntas.

Hanya saja, jika ada yang masih belum membuka secara resmi, dia menduga adanya perbaikan-perbaikan kecil yang harus diselesaikan.

Menurutnya hal itu tak jadi soal, karena masa pendaftaran juga masih panjang.(jpg)

batampos.co.id – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum berhasil meyakinkan adanya subsidi untuk peserta BPJS kelas 3.

Pekan lalu, di hadapan Komisi IX, dia berjanji akan berupaya melobi agar ada subsidi untuk golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Kemarin (12/11/2019) Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama menteri-menterinya. Menurut Terawan yang dibahas salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

”Belum ada keputusan apa-apa namun kami dorong supaya upaya terbantu iurannya,” ucapnya saat ditemui di kantor Kemenkes.

Dia mengaku bahwa dalam minggu ini masih melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Seperti hari ini yang dijadwalkan ada rapat koordinasi di Sentul, Jakarta.

”Artinya yang selama ini sudah bayar tidak naik iurannya karena tersubsidi,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa subsidi ini bukan berarti meng-alihkan jenis kepesertaan dari kelas 3 PBPU dan BP ke PBI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sekaligus tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dia menjelaskan, tiga peraturan teknis tersebut membahas sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit dan berlaku pada 24 Oktober lalu.

”(Isinya) untuk membayar yang ASN (Aparatur Sipil Negara), untuk yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan yang untuk daerah,’’ ujarnya ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (11/11/2019).

Usai terbitnya PMK tersebut, Ani menyebut bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran.

”Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada masing-masing dihitungnya,’’ imbuhnya.

Tiap PMK memiliki perubahan yang berbeda-beda. Tiga PMK yang dikeluarkan adalah PMK Nomor 158 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah; PMK Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan PMK Nomor 160 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam PMK nomor 160/2019, memungkinkan pemerintah memenuhi kekurangan pembayaran PBI akibat perubahan jumlah peserta atau besaran iuran dapat menggunakan APBN Tahun Berjalan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3.

Pada regulasi sebelumnya yakni PMK 10/2018, pemerintah hanya dapat memenuhi kekurangan pembayaran PBI melalui APBN Perubahan (APBN-P) atau APBN tahun anggaran berikutnya.

Artinya, kini pemerintah memiliki tiga opsi untuk menutupi kekurangan pembayaran PBI. Ani menjelaskan, pihaknya akan melakukan perhitungan untuk masing-masing kelompok berdasarkan tiga PMK tersebut.

Tapi, ia belum dapat menyebutkan finalisasi perhitungan dan memastikan waktu pencairan dana talangan BPJS. ”Segera saja,’’ katanya.

Sementara itu, mengenai pembenahan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, masih proses memadankan dengan data yang ada di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Sebab, orang yang terdata harus memiliki identitas yang jelas. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tercatat, ada sekitar 98,7 juta masyarakat Indonesia pra sejahtera.

“Ada yang sudah dipadankan ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah. Data sekitar 68 juta orang yang sudah dipadankan dengan NIK di Dukcapil,” terang Juliari Senin lalu. Masih ada sekitar 30 jutaan data yang belum.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, proses update masih terus dilakukan. Termasuk membenahi data masyarakat yang dinilai sudah mentas dari garis kemiskinan.

Juliari mengaku, membenahi data memang tidak mudah.(dee/han/lyn/jpg)

batampos.co.id – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tinggal tiga pekan lagi. Sang ketua umum Airlangga Hartarto pun tidak ingin forum tertinggi partai beringin itu terganggu.

Mulai Selasa (12/11/2019), dia pun meminta semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak meninggalkan Jakarta.

Larangan bagi anggota DPR itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Fraksi Partai Golkar.

Surat bernomor: INT.00.210/FPG/DPRRI/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 perihal imbauan itu beredar luas di kalangan wartawan parlemen.

Surat tersebut berbunyi sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, kepada seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar pada 6 Desember 2019 mendatang.

Surat itu ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno membenarkan beredarnya surat larangan itu.

Menurut dia, mereka dilarang keluar Jakarta karena sebagian anggota fraksi terlibat dalam kepanitian rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan digelar pada 14-15 November, dan munas.

“Besok (hari ini) juga ada rapat pleno,” terang dia saat dikonfirmasi, kemarin.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, anggota fraksi pun diminta untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia.

Sehingga semua acara bisa berjalan dengan baik. Menurut dia, hanya itu alasan yang disampaikan ketua umum ketika meminta para kader Golkar yang ada di Senayan untuk tidak meninggalkan Jakarta.

Dia menegaskan, larangan itu tidak ada kaitannya dengan strategi pemenangan munas atau ingin menjegal pencalonan Bambang Soesatyo sebagai ketua umum.

“Mana ada hubungan,” tegas Dave Laksono, panggilan akrab Dave Akbarshah Fikarno.

Namun, lanjut dia, bagi anggota yang benar-benar ada alasan khusus dalam kapasitas sebagai anggota DPR meninggalkan Jakarta, mungkin bisa diberikan pertimbangan.

“Kalau alasan khusus, bisa diberikam izin,” terang dia. Dia menambahkan, tidak ada alasan dari pelarangan itu, hanya semata-mata untuk kesiapan menyuk-seskan agenda munas.

Sementara itu, para pendukung Bamsoet yang mengatasnamakan Posbakum Golkar mengelar acara dikusi yang bertajuk Golkar Mencari Nahkoda di Hotel Sultan,kemarin.

Para panitia acara mengenakan baju yang di bagian dadanya bertuliskan Bamsoet for Golkar 1.

Mereka juga membagikan kaos yang bertuliskan kalimat yang sama. Bamsoet hadir langsung dalam acara itu.

Pakar politik LIPI Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, dan pengamat politik Ray Rangkuti hadir sebagai pembicara.

Bamsoet mengatakan, acara yang digelar Posbakum itu bukan tanpa risiko. Menurut dia, banyak para pendukungnya yang dipecat, bahkan dikeluarkan dari grup WhatsApp (WA).

Menghadapi munas yang tinggal beberapa pekan, dia merasa seperti masa reformasi. Banyak larangan dan pemecatan.

Seharusnya terjadi persaingan sehat dalam munas, sehingga partai bisa berkembang dengan baik.

Yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Ketua MPR RI itu mengatakan, sekarang kondisinya mencekam dan saling sikut.

Padahal, lanjut dia, dirinya sudah berusaha cooling down, dan belum memutuskan maju atau tidak dalam munas mendatang.

“Agar para pendukung saya tidak dizolimi, dan tidak disingkirkan. Korbannya sudah banyak di DPR,” ungkap dia.

Praktik yang terjadi sekarang bukan lah hal yang baik. Bamsoet menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya merangkul, bukan memukul.(lum/jpg)