batampos.co.id – Di perairan Pantai Jangkar, Situbondo, ada pekerjaan ojek gendong.
Tugasnya adalah membantu mengantar atau menjemput penumpang perahu tambang menuju kapal layar motor (KLM).
Kapal itu akan membawa penumpang menuju kepulauan sekitar, terutama Pulau Raas.
Rahman, salah seorang tukang ojek gendong, menyatakan, mengangkat puluhan orang setiap hari.
Jarak dari pinggir pantai ke tambangan sekitar 5 meter.
“Biayanya Rp 5.000 sekali antar. Bukan hanya orang yang kami gendong, sepeda motor dan barang lainnya juga. Harganya sama,” ucap Rahman.
Tukang ojek gendong di Situbondo membopong ‘penumpangnya’ untuk naik ke atas kapal. Foto: kabarpenumpang.com
Warfi Hardiyanto, warga Desa Gua-Gua, Pulau Raas, merasa sangat terbantu ojek gendong.
Dia tak perlu takut basah melewati air setinggi paha orang dewasa itu. Bayarnya juga relatif murah.
Kepala Pelabuhan Jangkar, Tri Wahyono menjelaskan, sejatinya pihaknya mempunyai tempat yang bisa dijadikan pelabuhan KLM sehingga jasa ojek gendong tak digunakan.
’’Namun, banyak pemilik kapal dan masyarakat yang menolak,’’ kata Tri.
Alasannya, kasihan kepada para ojek gendong. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan.
Apalagi, tukang ojek gendong itu tak mengenal body shaming. Penumpang gemuk maupun kurus cukup bayar Rp 5.000. Dilakukan dengan tulus pula. Mau coba? (aif/c14/ayi)
batampos.co.id – Personel TNI akan dikerahkan untuk mengembleng karakter nasionalisme para peserta didik baru.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, mengatakan, pihaknya melibatkan personel TNI untuk penyelenggaraan kegiatan PLS.
“Dengan penguatan materi dasar berkaitan nasionalisme, bela tanah air, cinta tanah air, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa,” ujarnya, Jumat (21/6/2019).
Menteri Muhadjir, menegaskan, karakter utama yang diajarkan adalah nasionalisme, yang bertujuan untuk menangkal paham radikalisme di kalangan siswa.
Pada kesempatan sama, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menjelaskan, materi pembinaan akan bersumber kepada penyiapan karakter siswa berdasarkan empat pilar kebangsaan Indonesia.
Mendikbud, Muhadjir Effendy dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Humas Kemendikbud
Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hal ini, lanjut Panglima Hadi, adalah untuk menyiapkan karakter siswa dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045.
“Cinta tanah air, bela negara akan disiapkan, menyesuaikan dengan materi Kemendikbud,” ujar Hadi.
Hadi menjelaskan, TNI akan menyiapkan personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mulai Koramil (Komando Rayon Militer), Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut), Lanud (Pangkalan Udara Militer), sehingga mudah menjangkau siswa di wilayah terpencil serta perbatasan.
Hadi mencontohkan, kegiatan upacara bendera dan latihan baris berbaris merupakan bentuk pembinaan nasionalisme paling mendasar bagi siswa.
“Pembinaan karakter di wilayah perbatasan tidak memiliki kesulitan karena adanya personel di seluruh tanah air, dengan pembinaan paling ringan misalnya pelajaran baris berbaris dan upacara bendera,” jelasnya
“Ada penanaman cinta tanah air dan bela negara, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa,” ujar Hadi lagi.
PLS akan berlangsung selama dua minggu pertama awal masuk sekolah. Adapun mekanisme pembinaan adalah dengan melibatkan langsung para personel TNI ke sekolah-sekolah.
“Aparat TNI akan terjun ke sekolah SD, SMP, SMA, SMK paling lama dua minggu, dan kegiatan dilanjutkan dengan mengajak para siswa mengenal pusat persenjataan, dan berbagi pengalaman selama bertempur agar memberikan inspirasi bagi siswa mengenai nasionalisme,” ujar Muhadjir.
Menteri Muhadjir mengungkapkan pelibatan TNI sangatlah penting untuk PLS agar menjangkau para siswa di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan.
“Pelibatan TNI sangat penting karena potensi infrastruktur yang dimiliki TNI, dan keberagaman cerita keberhasilan para personel TNI untuk meningkatkan karakter nasionalisme di kalangan siswa,” tandas Muhadjir.(esy/jpnn)
batampos.co.id – Pameran multiproduk Batam Pos Exhibition resmi dimulai hari ini di Mall Botania 2 (MB2) Batam Center, Sabtu (22/6/2019).
Pameran yang menggabungkan sektor properti, otomotif, dan furnitur itu akan berlangsung hingga Sabtu (29/6/2019) mendatang.
”Berbagai jenis produk serta brand terkenal dalam maupun luar negeri, baik dari perusahaan pengembang (developer), perusahaan atau agen otomotif (diler), distributor, supplier ataupun toko furnitur ada di sini,” ujar Manajer EO Batam Pos Herman Mangundap.
Pameran itu kata dia, bertujuan agar kebutuhan masyarakat akan produk rumah tangga seperti properti, furnitur dan peralatan transportasi yang sudah menjadi prioritas dalam memenuhi gaya hidup, bisa didapatkan di Batam Pos Exhibition.
”Kami berharap dari sebuah pameran yang mengintegrasikan ketiga produk tersebut bisa memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan penjualan bagi para eksibitor yang terlibat,” ucapnya.
Selama pameran berlangsung akan ada penawaran-penawaran menarik dari para exhibitor.
Juga ada beragam rangkaian kegiatan memeriahkan pameran tersebut. ”Silakan datang dan bertransaksi di event ini,” ujarnya.(gie)
batampos.co.id – Sektor properti kembali menjadi senjata andalan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan ambang batas (threshold) harga rumah mewah yang bisa dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Ambang batas harga Rp 30 miliar itu juga akan digunakan untuk pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 22.
Jadi, rumah yang harganya di bawah Rp 30 miliar tidak dikenai PPh. Sebelumnya, rumah seharga Rp 5 miliar bisa dikenai PPh.
Selain itu, tarif PPh pasal 22 turun dari 5 persen menjadi 1 persen. Rencananya, kebijakan penurunan tarif itu keluar sekitar seminggu mendatang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, upaya tersebut dilakukan karena demand rumah mewah terus menurun.
’’Pengembang bilang ke kami bahwa mereka butuh margin yang besar dari penjualannya. Margin yang besar itu lebih mudah didapat kalau menjual rumah mewah daripada mereka harus jual lebih banyak rumah sederhana,’’ katanya, Jumat (21/6/2019).
Pengembang perumahan menggesa pembangunan perumahan di Seiharapan, Sekupang, beberapa waktu lalu. Sektor properti kembali menjadi senjata andalan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Selain itu, pemerintah menaikkan ambang batas harga rumah yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN). Harga setiap rumah ini berbeda-beda di setiap daerah.
Misalnya, pada 2018 harga rumah di Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera yang tidak kena PPN maksimal Rp 130 juta.
Tahun ini batasan harga tersebut naik 7,69 persen menjadi Rp 140 juta.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari PPN.
Kebijakan tersebut terus direvisi setiap tahun seiring dengan kenaikan harga rumah.
Pada 2020, misalnya, berdasar catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan threshold harga rumah bebas PPN kembali naik.
Contohnya, untuk Jawa dan Sumatera, harga batasan itu diusulkan naik 7,50 persen menjadi Rp 150.500.000.
Selain harga, luas rumah yang bebas PPN disyaratkan tidak lebih dari 36 meter persegi. Luas tanahnya tidak kurang dari 60 meter persegi. Pemilik rumah harus tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rumah tersebut harus merupakan rumah pertama dari si pemilik dan tidak boleh dipindahtangankan selama empat tahun sejak dimiliki.
Syarat-syarat itu mirip dengan syarat rumah bersubsidi meski peraturan pembebasan PPN itu tidak terbatas hanya pada rumah subsidi.
Di luar itu, rumah yang dibangun sebagai bantuan bagi korban bencana bebas PPN.
Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, mengungkapkan, pemerintah juga telah memudahkan prosedur validasi PPh penjualan tanah dan bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.
Itulah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2018. Simplifikasi pengurusan PPh final bagi pengembang tersebut diharapkan dapat menggairahkan sektor properti.
Sebab, pengembang maupun notaris yang ditunjuk lebih mudah mengurus administrasi. ’’Ya, pada intinya kami ingin properti ini lebih cepat tumbuh. Sebab, multiplier effect dari sektor ini cukup besar,’’ ujar Robert.
Dia mengakui, insentif-insentif pajak itu memang mengakibatkan potential loss bagi pemerintah. Penerimaan pajak dari sektor itu menjadi berkurang seiring naiknya belanja perpajakan (tax expenditure).
Misalnya, potensi tax expenditure dari perubahan kebijakan PPnBM rumah mewah rata-rata Rp 84,75 miliar per tahun.
Robert juga memperkirakan tax expenditure dari penurunan tarif PPh pasal 22 untuk rumah mewah Rp 94,5 miliar per tahun. Belum lagi, potensi tax expenditure dari pembebasan PPN rumah korban bencana alam sekitar Rp 30,5 miliar per tahun.
’’Ya, memang penerimaan pajaknya bisa turun sebagai efek dari insentif ini. Tapi, kita maunya meningkatkan pertumbuhan properti,” katanya.
“Supaya ekonomi tumbuh, nanti kan penjualan properti dari pengembang juga naik. Jadi, pajaknya masuk lagi (ke negara),’’ papar Robert lagi.(rin/c14/oki/jpg)
batampos.co.id – Polemik penerapan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 10 Tahun 2019 masih berlanjut. BP Batam berjanji akan terus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada kalangan pengusaha. Jika perlu, perka tersebut akan dievaluasi.
“Saya kembalikan ke pusat, lalu saya tunggu. Bagi saya, jangan sampai kegiatan usaha berhenti. Saya manjakan investasi yang ada dan kegiatan usaha yang lain,” kata Kepala BP Batam Edi Putra Irawadi, Jumat (21/6).
Seperti diketahui, dalam Perka BP Batam Nomor 10/2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam, BP Batam memangkas daftar barang konsumsi yang mendapatkan fasilitas bebas pajak dan cukai. Dari sebelumnya 2.500 jenis barang, kini tinggal 998 jenis atau berkurang 1.500 lebih.
Menurut Edi, 1.500 lebih jenis barang tersebut dikeluarkan dari daftar karena dianggap bukan barang konsumsi. Namun begitu, ia akan menyampaikan ke pemerintah pusat terkait respons pengusaha di Batam saat ini.
“Kami akan meminta pemerintah pusat untuk mendalami dan membuat kajian mengenai barang konsumsi ini,” katanya.
Edi menjelaskan, Perka Nomor 10 ini hanya menghapus bahan penolong atau bahan pendukung kegiatan industri. Barang-barang tersebut selama ini diimpor oleh importir atau pedagang, bukan pelaku industri.
Sehingga menurut dia, pihak yang dirugikan perka tersebut umumnya para pedagang, bukan pelaku industri.
DIREKTUR Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Noviata Putra (dua kiri) memberikan penjelasan saat sosialisasi Perka Nomor 10 Tahun 2019 di Gedung IT Center BP Batam, Kamis (20/6/2019). foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Selama ini, kata Edi, pelaku industri membeli bahan pendukung industri tersebut kepada para pedagang umum. Mereka tidak mengimpor sendiri, meskipun sebenarnya hal itu bisa dilakukan.
“Karena butuhnya hanya sesekali, makanya beli dari pedagang. Kalau beli dari pedagang, ya tidak dapat pembebasan pajak dan cukai,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, bahan pendukung industri itu mi-salnya cat untuk kebutuhan industri galangan kapal. Banyak pengusaha galangan kapal lebih memilih membelinya dari pedagang karena sifatnya bukan bahan baku.
“Jangan lewat pedagang. Itu yang belum terbiasa. Rekomendasi KPK itu jelas untuk lakukan rasionalisasi. Artinya yang bukan dikonsumsi masyarakat dan industri ya janganlah. Ini daerah industri bukan daerah pedagang,” ucapnya.
Atas dasar tersebut, maka BP Batam mengeluarkannya dari daftar barang konsumsi bebas pajak.
“Kalau barangnya untuk kegiatan industri maka dapat fasilitas FTZ, tapi jika untuk berdagang ya kita batasin dong. Jangan semua, karena kita juga melindungi industri di Indonesia. Sehingga impor dari luar ya kita batasilah,” tuturnya.
Soal respons Bea Cukai yang merasa tidak dilibatkan dalam penerapan Perka 10, Edi punya jawaban sendiri. Menurut dia, Perka 10 merupakan kebijakan yang sifatnya penetapan dari Kepala BP Batam. Sehingga menurutnya, pembahasannya tak perlu melibatkan pihak lain.
Edi menyebut, hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Bentar dulu. Ini penetapan bukan pengaturan. Kalau pengaturan wajib sosialisasi. Sedangkan ini penetapan, masa harus disosialisasikan dulu,” katanya.
Meski begitu, Edi menyatakan pihaknya akan tetap terbuka dengan masukan dan keluhan dari berbagai pihak, terutama para pengusaha. Sebab BP Batam berprinsip akan terus menjaga investasi di Batam, terutama yang sudah eksis selama ini.
“Makanya saya panggil asosiasi pengusaha kemarin. Apa sih masalahnya. Waktu sosialisasi kemarin itu, yang datang pedagang semuanya. Nah, nanti industri tergantung pedagang. Lama-lama takutnya industri jadi pedagang,” jelasnya.
Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng juga berpendapat Perka 10 lebih banyak berdampak bagi para pedagang.
Sedangkan kalangan pengu-saha di kawasan industri tidak atau belum merasakan dampaknya secara langsung. Meski begitu, pihaknya akan menganalisa lebih mendalam lagi terkait dampak dari perka tersebut.
“Kami sudah minta waktu ke kepala BP Batam agar bisa sosialisasi ke perusahaan di kawasan industri. Aturannya harus jelas dipahami, jangan sampai multitafsir,” kata Hioeng, Jumat (21/6).
Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan bahwa perka ini memang berdampak pada perusahaan yang memegang angka pengenal importir umum atau biasa dikenal sebagai API-U.
“API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan saja,” jelasnya.
Sedangkan perusahaan di kawasan industri memegang angka pengenal importir produsen atau biasa dikenal sebagai API-P.
“API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan atau bahan untuk mendukung proses produksi,” jelasnya.
Perka tersebut bisa berpengaruh kepada pengusaha jika perusahaan di kawasan industri membeli barang modal, bahan baku, bahan penolong dan bahan untuk mendukung proses produksi dari perusahaan yang memperdagangkannya.
“Makanya kami minta dulu sosialisasi ke perusahaan di kawasan industri, baru lihat keberatannya,” paparnya.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta juga mengatakan, banyak barang konsumsi yang masuk dalam daftar kena pajak dan cukai tersebut merupakan bahan pendukung industri atau supply chain.
Sifatnya seperti pemasok komponen bagi industri yang menghasilkan produk utama. Dengan terganggunya supply chain maka bisa mengganggu proses industri di Batam.
Tapi ada juga barang pendukung industri yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun selama ini bebas pajak dan cukai. Dampaknya sangat minimalis bagi industri sehingga dikeluarkan dari daftar barang konsumsi bebas pajak.
“Contohnya precursor yang mengurus izinnya sangat ribet. Soalnya berkaitan dengan keamanan negara, karena bisa dibuat menjadi bom. Prosedurnya ketat dan hanya bisa dilakukan oleh yang berbisnis itu,” katanya.
Pada umumnya yang memakai precursor sebagai bahan pendukung industri yakni perusahaan elektronik. Tapi penggunannya tidak banyak, hanya sekitar satu kilogram.
“Makanya, perusahaan banyak yang pakai importir khusus itu karena usaha mendatangkannya sendiri tak sebanding dengan nilai pajaknya. Ini yang kita perhatikan,” ungkapnya. (leo)
batampos.co.id – Penerbangan rute Batam ke Bandung mulai 1 Juli 2019 dialihkan ke Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, tidak lagi ke Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung.
Direktur BUBU Hang Nadim Batam, Suwarso, mengtaakan, pengalihan tersebut berdasarkan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara.
“Jadi, rute BTH (Batam) ke BDO (Bandung) beralih jadi BTH ke KJT (Kertajati),” ujarnya, Jumat (21/6/2019).
Suwarso menyatakan, tidak hanya rute dari Batam saja dialihkan ke Kertajati, tapi hampir seluruh bandara yang berada di kawasan Indonesia Bagian Barat, mengalihkan rutenya ke Kertajati.
”Melihat plan-nya, bandara di Bandung nantinya khusus penerbangan internasional saja. Tapi untuk saat ini, baru yang dialihkan rute Indonesia Bagian Barat saja,” ucapnya.
Kata dia, rute Batam-Bandung hingga kini baru dijalani satu maskapai yakni Lion Air.
”Penerbangannya satu saja sehari,” ucapnya lagi.
Pesawat Lion Air parkir di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Terkait adanya pengalihan rute penerbangan ini, Distrik Manager Lion Batam, M Zaini Bire, membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, perpindahan rute tersebut akan memberikan dampak positif bagi maskapai Lion Air. “Kita bisa menjalani rute ini dengan pesawat besar, biasanya Boeing 737 Next Generation,” jelasnya.
Menurutnya, Bandara Kertajati memiliki landasan lebih panjang dibandingkan Husein Sastranegara.
“Pesawat jenis Boeing 737-900 ER bisa masuk,” ujarnya. Kata dia, walaupun ada pengalihan rute, tidak akan ada perubahan jadwal.
Lion Air lanjutnya tetap melayani penerbangan setiap harinya yang berangkat pukul 13.45 WIB.
”Jadwalnya seperti biasa,” ujarnya.
Pengalihan rute ini diduga untuk menghidupkan bandara baru Kertajati. Sebab, hingga saat ini, bandara megah itu sepi.
Hanya ada satu rute penerbangan ke bandara itu, yakni Kertajati-Surabaya. Itupun hanya maskapai Citilink.
Kondisi ini membuat bandara tersebut tak seimbang dengan besaran biaya operasional dengan pendapatannya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyoroti bandara ini. Ia menilai lokasi bandara tersebut kurang pas, karena berjarak cukup jauh dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
Namun, dengan pengalihan penerbangan wilayah barat ke Kertajati, maka bandara ini bisa ramai.(ska)
batampos.co.id – Setelah menghadirkan layanan poliklinik khusus untuk para lanjut usia (Lansia), Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUDEF), Batuaji, kembali menghadirkan inovasi layanan yaitu dengan memberikan ruangan khusus untuk kemoterapi.
Ruang kemoterapi di RSUDEF memiliki fasilitas empat tempat tidur dan tiga kursi santai yang bisa digunakan pasien saat menjalani kemoterapi.
Serta dilengkapi fasilitas Biological Safety Cabinet standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bertaraf Nasional, sebagai alat yang digunakan untuk mencampur obat untuk pasien.
Dokter Spesialist Onkologi RSUDEF, dokter Indra Siregar, mengatakan, alat Biological Safety Cabinet hanya ada di RSUDEF.
“Alat ini belum ada di rumah sakit lain di di Batam maupun Kepri, hanya ada di RSUD ini saja,” katanya, Jumat (21/6/2019).
Manajemen RSUD Embung Fatimah Batam memperlihatkan ruang khusus kemoterapi. Rumah sakit pemerintah ini memiliki alat Biological Safety Cabinet dapat mencampur obat yang akan digunakan pasien lebih terjamin dan steril. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Kata dia, dengan alat tersebut, masyarakat Batam yang membutuhkan pelayanan kemoterapi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Malaysia, Singapura, atau Jakarta. Terapi cukup dilakukan di RSUDEF Batuaji.
”Dengan alat ini maka pencampuran obat yang akan digunakan pasien lebih terjamin dan steril,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan bantuan alat Biological Safety Cabinet, pencampuran obat tidak terkontaminasi baik kepada pasien, terlebih kepada petugas medis.
”Dengan Bantuan alat ini, obat yang akan digunakan pasien juga sesuai takaran,” kata Indra.
Dengan bantuan alat tersebut, para petugas medis di RSUDEF bisa menangani pasien kemoterapi dari tingkat satu sampai dengan tingkat tiga.
Wakil Direktur RSUDEF bidang Pelayanan Medik, dokter gigi Sri Rupiati, mengatakan, RSUDEF akan terus melakukan upaya perbaikan pelayanan terhadap pasien.
”Ini adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat,” kata Sri.
Dia juga menjelaskan bahwa RSUDEF yang ditetapkan sebagai rujukan regional untuk Kepri, harus bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
”Dengan ruang khusus kemoterapi ini, pasien merasa nyaman saat kemoterapi,” ucapnya. (cr1)
batampos.co.id – Hari terakhir pendaftaran ulang, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 3 Batam mengumumkan tambahan 44 nama yang diterima usai pengumuman PPDB 31 Mei lalu.
Kepala SMPN 3 Batam, Wiwik Darwiyati, mengatakan, total keseluruhan siswa yang diterima tahun ini mencapai 440 orang yang dibagi menjadi 11 kelas.
Kata dia, penambahan siswa dalam satu kelas ini merupakan hasil rapat orangtua bersama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu.
”Ada 44 anak yang kami kembali terima usai pengumuman. Mereka merupakan pendaftar di sini namun tidak diterima waktu itu karena kuota sudah penuh,” ujarnya, Jumat (21/6/2019).
Wiwik menyebutkan, dari 44 kuota tambahan itu, 30 siswa diambil dari pendaftar jalur prestasi.
Orangtua siswa mulai mencari seragam sekolah buat anak-anak mereka di Kawasan Tanjungpantun, Jodoh, Minggu (16/6/2019). Proses belajar mengajar tahun ajaran baru akan dimulai pertengahan Juli. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Sedangkan sisanya diambil dari pendaftar dengan jarak terdekat dari sekolah.
Menurutnya, mereka yang daftar jalur prestasi di SMPN 3 Batam cukup banyak, namun hanya 30 yang bisa diakomodir.
Sisanya ke sekolah lain yang masih satu zonasi. Selanjutnya, mereka yang diterima di kuota tambahan ini akan melakukan daftar ulang, Senin (24/6/2019).
Orangtua cukup membawa bukti pendaftaran waktu PPDB dibuka.
”Alhamdulillah yang reguler sudah selesai. Tinggal menunggu kuota tambahan ini lagi,” jelasny.
Wiwik menambahkan, usai PPDB, siswa baru mulai masuk tahap pengenalan lingkungan sekolah (PLS) 13 Juli mendatang.
Sedangkan untuk tahun ajaran baru akan dimulai 15 Juli.
”Jadi, total siswa yang diterima mencapai 440 siswa yang akan ditempatkan di sebelas ruangan belajar,” sebutnya.
Menurutnya, meskipun kuota sudah penuh, masih banyak orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMPN 3 Batam. Padahal status sekolah unggulan sudah dihapus.
”Kami sudah menempel nama-nama siswa yang akan masuk ke SMPN 25, SMPN 20 Batam, dan sekolah lainnya yang ada di Sekupang. Kalau masih ada orangtua yang protes itu sudah biasa,” bebernya.
Sementara itu, tahun ini Pemko Batam memutuskan membuka empat SMPN baru untuk mengakomodir siswa yang tidak tertampung. Pembangunan sekolah akan diusulkan melalui anggaran 2020 mendatang.
Sebelumnya pada 2018, Pemko juga membuka dua SMPN baru yaitu SMPN 58 dan 59 Batam.
Tahun ini, Disdik mulai membangun gedung SMPN 58 Batam, sedangkan untuk SMPN 59 Batam akan dibangun 2020 mendatang.
Total ada lima SMPN di Batam tahun ini menumpang di sekolah lain karena belum memiliki gedung sendiri.
Didukung Dewan
Anggota DPRD Batam dari Komisi IV, Aman, mendukung penuh rencana Wali Kota Batam Rudi yang akan membangun gedung sekolah negeri baru serta membangun ruang kelas baru.
Namun, sampai saat ini rencana tersebut belum disertai pengajuannya anggaran ke DPRD Batam.
”Tahun depan anggaran untuk rencana pembangunan gedung sekolah baru belum dibahas. APBD murni tahun 2020 itu pembahasan biasanya mulai Oktober ini. Sebaiknya dimasukkan di usulan,” ujar anggota DPRD Batam dari dapil Batam Kota-Lubukbaja ini, Jumat (21/6/2019).
Begitu juga dengan KUA PPAS belum disampaikan. Jadi terkait rencana membangun gedung sekolah baru dan ruang kelas baru, lanjutnya, belum bisa dilihat usulan yang diinginkan Pemko Batam.
Untuk itu, Aman berharap Pemko Batam mampu membuat perencanaan yang matang terkait rencana pembangunan gedung sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru di Batam.
Sehingga ke depan betul-betul sekolah bisa dibangun di awal tahun, dan pertengahan tahun pada saat PPDB, gedung sekolah atau ruang kelas baru itu sudah bisa digunakan.
”Jangan hanya sekadar berwacana, menenangkan hati orangtua atau wali murid saja, lalu tidak direncanakan dengan baik.
Karena selama ini begitu, buka sekolah baru tapi siswa numpang di gedung sekolah lain. Angkatan pertama sampai lulus numpang. Itu yang kami tidak mau,” terangnya.
Apalagi sekarang ini semua siswa yang tak tertampung masuk sekolah negeri, ditampung semuanya dan dijanjikan dibangunkan sekolah-sekolah baru tahun depan.
”Sekali lagi, penambahan USB dan RKB kami dukung penuh. Tapi perencanaannya harus matang,” tegasnya.
Aman juga meminta lahan sekolah baru disiapkan. Begitupun perizinannya. ”Jangan gara-gara tak ada lahan pembangunan gagal,” katanya.
Begitu juga proses lelangnya, harus sesegera mungkin agar segera bisa dibangun dan digunakan.(yui/gas)
batampos. co.id – Berdasarkan data Pelabuhan Indonesia (Pelni) pelabuhan Batuampar Kota Batam menjadi salah satu tempat terpadat selama arsu balik Lebaran Idulfitr 1440 hijriah hingga H+14 atau Kamis (20/6/2019).
Calon penumpang PELNI tujuan Batam-Jakarta dari Pelabuhan Batumapar, Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Berikut Daftarnya:
Surabaya sebagai pelabuhan terpadat dengan jumlah 40,073 pelanggan atau naik 22,25% dari 2018 yaitu 32,777 pelanggan.
Makassar dengan jumlah pelanggan 32,895 orang.
Bau-Bau dengan jumlah pelanggan 32,579 orang.
Ambon dengan jumlah 22,991 pelanggan
Semarang dengan jumlah 19,080 pelanggan.
Belawan dengan jumlah penumpang 18,753 pelanggan.
Balikpapan dengan jumlah 18,317 pelanggan.
Tanjung Priok dengan jumlah 16,383 pelanggan.
Sorong dengan jumlah 14,067 pelanggan.
Pulau Batam dengan jumlah 10,209 pelanggan.(chi/jpnn)
