Kamis, 7 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11061

Kontraproduktif Pengelolaan Kawasan Dendang Melayu Jembatan 1 Barelang

Putut A
-
0
Kontraproduktif Pengelolaan Kawasan Dendang Melayu Jembatan 1 Barelang

batampos.co.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam telah turun menginvestigasi langsung perihal pungutan liar (pungli) di kawasan Dendang Melayu.
Salah satu fasilitas yang dipungut bayaran, padahal mestinya gratis karena disiapkan sebagai fasilitas, adalah saung yang menghadap ke arah Jembatan 1 Barelang.

”Alasan mereka sewa tikar. Ini aktivitas yang tidak bisa dibenarkan,” kata Kepala Disbudpar Batam Ardiwinata, Kamis (22/8/2019).

Sayangnya, sewa tikar itu juga tak murah. Bagi pengunjung yang ingin memakai saung tersebut, diminta Rp 25 ribu.

Ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi kejadian serupa dengan menawarkan jasa atas fasilitas yang disiapkan peme-rintah. Ardiwinata meminta penegasan dari Disbudpar ini dapat dilaksanakan. ”Jika tidak diindahkan, kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia mengaku, di lokasi tersebut ada empat petugas Disbudpar yang bertugas. Dalam praktiknya, petugas menjaga kebersihan, menjaga aset dan mengawasi kegiatan di lokasi. Berangkat dari kejadian maraknya pungutan di lokasi tersebut, petugas seolah tidak mampu menangani permasalahan di salah satu destinasi wisata favorit di Batam ini.

”Ini soal oknum,” ucap mantan Kabag Humas Pemko Batam ini.

Sebelumnya diberitakan, di kawasan wisata Dendang Melayu sebelum Jembatan Satu Barelang masih dijumpai pu-ngutan liar. Mulai dari parkir yakni meminta pengunjung membayar tarif Rp 5 ribu sekali parkir untuk kendaraan roda dua. Jumlah ini melebihi tarif yang berlaku yakni Rp 1.000 untuk retribusi parkir.

Tidak hanya itu, di bawah jembatan yang terdapat dua saung yang menghadap ke jembatan dan dibangun oleh pemerintah, turut dipungut bayaran sebesar Rp 25 ribu bagi yang ingin duduk di dalamnya.

Belakangan diketahui, ada enam unit saung yang juga dibangun bukan oleh peme-rintah. Empat di pojok kiri Dendang Melayu dan dua lainnya di dekat Tanjung Penarik.

Fasilitas lain yang tak lepas dari pungutan adalah toilet. Sekali menggunakan toilet, dikenakan bayaran Rp 2 ribu.

Pembangunan kawasan Jembatan 1 Barelang memang membuat lokasi tersebut menjadi ramai.

Pengunjung berteduh di salah satu saung yang berada di bagian bawah Dendang Melayu. Fasilitas bagi pengunjung kawasan Dendang Melayu, Jembatan I Barelang itu dipungut biaya Rp 25 ribu. Foto: Adiansyah/batampos.co.id

Selain itu, banyak bermunculan pedagang kecil baik minuman maupun makanan. Hanya saja, yang dijual cukup mahal. Pedagang berdalih, makanan mahal karena untuk masuk dan berjualan di kawasan tersebut juga tidak gratis. Namun, hal ini dibantah Ardiwinata.

“Kita belum menyewakan area itu untuk para pedagang,” katanya.

Tim Saber Pungli Akan Turun Menindak

Ketua Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Batam AKBP Mudji meminta masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pungli. Sebab, peran aktif masyarakat ikut menyukseskan kerja Tim Saber Pungli Kota Batam ke depannya.

”Tim Saber Pungli ini terdiri dari beberapa instansi. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan beberapa instansi lainnya,” ujar Mudji.

Menurut Mudji, masyarakat dapat melaporkan dugaan yang ditemukan ke beberapa wadah, seperti situs internet, telepon, dan pesan singkat. Kepada masyarakat yang me-lapor, tentunya Tim Saber Pungli akan merahasiakan identitasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakapolresta Barelang ini mengatakan, hotline pela-yanan pengaduan adanya dugaan penyelewengan dapat menghubungi 08128412610 atau 081275692001, yang berkedudukan di Satreskrim Polresta Barelang dan diope-rasikan oleh anggota Cyber Pungli Kota Batam.

”Kalau ada masyarakat yang menjadi korban pungli atau mengetahui adanya praktik pungli, silahkan menghubu-ngi nomor ponsel saya atau nomor anggota tim saber pungli, kita akan langsung menyelidiki,” katanya.

Mudji menambahkan, selama ini Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa oknum Pegawai Nege-ri Sipil (PNS), juru parkir yang ada di Kota Batam dan lainnya. Untuk juru parkir ilegal itu ditangkap karena mengutip sejumlah uang lebih dari yang ditentukan. ”Dengan pengungkapan ini, kita harapkan masyarakat tahu jika Kota Batam mempunyai Tim Saber Pungli,” imbuhnya. (iza/gie)

SKK Migas Jalin Silaturahmi dengan PWI Kepri

Putut A
-
0
SKK Migas Jalin Silaturahmi dengan PWI Kepri
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Sempena kehadirannya di Batam, Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sumatera Bagian Utara (SKK Migas Sumbagut), Avicenia Darwis, bersama rombongan bersilaturahmi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri, Jumat (23/8/2019).

Avicenia diterima langsung oleh Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim berserta jajaran pengurus PWI Kepri di lantai 2 Graha Pena, Batam.

Sehari sebelumnya SKK Migas menggelar acara forum diskusi dengan tema ”Kontribusi Sektor Hulu Migas dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Radisson Golf & Convention Centre Batam, Kamis (22/8/2019). (ptt)

 

7 Pengusaha yang Diperiksa KPK Hari Ini di Polresta Barelang

Aris
-
0
7 Pengusaha yang Diperiksa KPK Hari Ini di Polresta Barelang

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap tujuh pengusaha di Provinsi Kepri, setelah melakukan pemeriksaan sejak Senin sampai dengan Kamis terhadap 28 orang saksi.

“Iya, hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya dari pihak swasta,” ujar Jubir KPK, Febri Diansyah, Jumat (23/82019) pagi.

“Pemeriksaan rencana dilakukan di Polres Barelang mulai pagi sampai sore nanti,” ujar Febri lagi.

Febri mengingatkan agar para saksi datang memenuhi panggilan Penyidik dan bicara jujur.

ilustrasi

Kata dia, sikap koperatif akan dihargai secara hukum. Namun sebaliknya, jika memberikan keterangan tidak benar, ada resiko pidana yang cukup berat menanti para saksi.

“Yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Ada pun tujuh pengusaha yang diperiksa yakni:

1. Direksi PT Bintan Hotels, Trisno.
2. Staf PT Labun Buana Asri, Herman.
3. Pemegang Saham Damai Grup/PT. Damai Ecowisata, Hendrik.
4. Direksi PT. Barelang Elektrindo, Linus Gusdar.
5. Karyawan PT. Marcopolo Shipyard, Sutono.
6. Manajemen Advature Glamping, I Wayan Santika.
7. Konsultan reklamasi dan penggunaan ruang laut untuk PT. Marcopolo Shipyard, Agung.  (cha)

Janda 22 Tahun Pacari Bocah 12 Tahun, Ditangkap Polisi

Putut A
-
0
Janda 22 Tahun Pacari Bocah 12 Tahun, Ditangkap Polisi

Para orangtua harus lebih berhati-hati dalam memonitor buah hatinya saat bermain game online.

Di game online, seseorang bisa bertemu dan bermain bersama-sama dengan gamers lain. Game online juga memungkinkan para pemain untuk saling terhubung satu sama lain layaknya media sosial.

Seorang janda berusia 22 tahun bernama Rika berkenalan dengan seorang bocah berusia 12 tahun lewat game mobile.

Tak disangka hal itu berlanjut ke hubungan yang lebih jauh, bahkan keduanya sampai berhubungan seksual.

Kabar itu menyeruak di media sosial. Rika yang bertempat tinggal di Kota Takamatsu, Prefektur Kagawa, Jepang, berhasil membuat seorang bocah kabur dari rumahnya yang berjarak sekitar 490 km untuk pacaran dan berhubungan intim dengannya.

Rika bahkan mempublikasi foto-foto mesranya dengan pasangannya di platform media sosial Cina, Sina.

ilustrasi

Perempuan Jepang itu bercerita, sebelum menjalin hubungan dengan kekasihnya yang masih di bawah umur itu, ia tidak pernah berhasil menjalin hubungan asmara. Kebanyakan dari mantan kekasihnya yang pernah bersamanya berbuat kasar atau suka berbohong.

Ia mengaku lelah secara mental dan selalu merasa tidak dicintai. Rika sendiri adalah seorang yang introvert saat masih di bangku sekolah, sehingga ia mengaku tidak memiliki banyak teman. Meskipun begitu, ia sangat populer dan masuk ke dalam kategori perempuan ‘kawaii’, sebutan untuk lucu di Jepang.

Kini, Rika sudah diamankan oleh kepolisian Jepang. Ia juga sudah sepakat dengan keluarga si bocah untuk tidak pernah menghubungi atau menemuinya lagi. Namun, sang anak mengaku ia tidak rela dan tidak mau membiarkannya pergi. Berdasarkan hukum di Jepang, berhubungan seks dengan anak di bawah umur, baik didasari suka sama suka, tetap merupakan pelanggaran yang serius.

Rika kabarnya akan dibawa ke lembaga medis khusus di Kansai untuk mengikuti konseling dan perawatan untuk pengidap pedofilia. (*)

Air Tak Mengalir, Lagi

Putut A
-
0
Air Tak Mengalir, Lagi

batampos.co.id – Fatur, 39, warga Air Kolek, mengaku, sudah dua hari kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan solusi mengatasi kekurangan air.

Sejak dua hari terakhir, air PDAM tidak mengalir lancar lagi, setelah kondisinya sempat normal minggu lalu. Akibatnya, warga Ranai mengeluh kekurangan air bersih.

”Sudah dua hari air PDAM mati, air di bak penampung di rumah sudah kosong. Buat mandi dan masak sudah bi-ngung sekarang,” tutur Fatur, Rabu (21/8/2019).

Kekurangan air tidak hanya di wilayah Air Kolek, warga Kampung Jemengan juga mengalami kondisi yang sama. Warga harus menggunakan mesin pompa untuk menyedot air di pipa PDAM.

”Solusinya air di pipa PDAM harus disedot. Banyak warga begitu sekarang, jika tidak airnya tidak keluar,” tutur salah seorang warga Jemengan.

Kekurangan air bersih di Ranai dan beberapa kelurahan di Kecamatan Bunguran Timur masih menjadi persoalan.

Kondisi ini diperparah lambatnya pihak Pemkab memberikan solusi pelayanan kepada masyarakat.

Sementara di kecamatan lain, pemerintah sudah memba-ngun bendungan untuk menyiapkan cadangan air baku untuk jangka panjang, se-perti di Pulau Laut dan Desa Teluk Buton.

Suparman, warga Ranai, menilai, semestinya peme-rintah membangun bendu-ngan untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang padat penduduk.

”Pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran dari tahun 2015 lalu. Tapi pemerintah daerah sendiri tidak begitu meres-ponnya,” ujar Suparman.

Sementara berdasarkan prakirawan cuaca di wilayah Natuna, suhu di Natuna cukup panas. Yakni mencapai 34 derajat Celcius pada siang hari. (arn)

SAR Minta Hibah Lahan Dermaga

Putut A
-
0
SAR Minta Hibah Lahan Dermaga

batampos.co.id – Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Natuna Mexianus Be-kabel mengatakan, pihaknya meminta dukungan DPRD untuk usulan hibah lahan pembangunan dermaga kapal SAR.

”Kami sudah menemui pimpinan DPRD, mudah-mudahan disetujui dalam pembahasan nanti,” kata dia, Rabu (21/8/2019).

Dikatakannya, SAR sangat membutuhkan fasilitas pelabuhan (faslabuh) untuk KN 245 Sasikirana dan pembangunan pos unit siaga SAR di Kecamatan Pulau Laut. Pembangunan pos ini tujuannya selain sandar kapal juga untuk memudahkan aktivitas siaga musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana alam.

Mexi mengatakan bahwa SAR Natuna mengalami berbagai kendala untuk menunjang fasilitas pendukung dalam melakukan operasi. Salah satunya belum adanya faslabuh dermaga sandar KN-235 Sasikirana yang memadai.

”Sejauh ini DPRD memberikan respon baik untuk usulan kami, mudah-mudahan bisa direalisasi secepatnya. Karena kesiagaan tim SAR sangat diperlukan dengan kondisi laut Natuna yang cukup luas,” harapnya. (arn)

KPU Natuna Usulkan Rp 20 Miliar untuk Pilkada

Putut A
-
0
KPU Natuna Usulkan Rp 20 Miliar untuk Pilkada

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna mengusulkan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang sebesar Rp 20 miliar dalam APBD Natuna 2020.

Usulan biaya pilkada tersebut sudah masuk pembahasan di DPRD.

Ketua KPU Natuna Junaedi mengatakan, dukungan anggaran pilkada tersebut sangat menentukan suksesnya tahapan pilkada Natuna.

”Saat ini kami sudah membahas biaya penyelenggaraan pilkada tahun 2020,” kata Junaedi, Kamis (22/8).

Usulan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada tersebut menyesuaikan kondisi saat ini. Dimana ada penambahan jumlah kecamatan. Sebelumnya terdapat 12 kecamatan, kini sudah menjadi 15 kecamatan.

ilustrasi

”Usulan dana hibah itu juga berdasarkan hitungan operasional pilkada,” imbuhnya.

Junaedi menjelaskan, usulan dana hibah tersebut juga menyesuaikan pembuatan logistik, seperti kotak suara.

”Pilkada nanti, perlu dibuatkan kotak suara yang baru, yang lama sudah tidak terpakai. Tapi sejauh ini baru usulan KPU kepada peme-rintah daerah,” ujarnya. (arn)

Pangdam 1/ Bukit Barisan Boyong Pejabatnya ke Natuna

Putut A
-
0
Pangdam 1/ Bukit Barisan Boyong Pejabatnya ke Natuna

batampos.co.id – Pangdam 1/ Bukit Barisan Mayjen TNI. MS. Fadhilah melakukan kunjungan kerjanya di Natuna, Kamis (22/8/2019). Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat Kodam, pejabat Korem, dan Kodim.

Kedatangannya diagendakan untuk melakukan upacara pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas serta serah terima jabatan Danyon Komposit 1/ Gardapati di Desa Sepempang.

Setibanya di Bandara Raden Sadjad, Pangdam mengunjungi Makodim 0318 Natuna dan meninjau Markas Batal-yon Komposit I Gardapati. Di Kodim 0318 Natuna, Pangdam didampingi Dandim 0318 Natuna Letkol Czi Ferry Kriswardana. Ia menyempatkan diri menanam pohon di halaman Makodim, serta silaturahmi bersama seluruh personel Kodim 0318 Natuna.

Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah tiba di Bandara Raden Sadjad, Natuna, Kamis (22/8/2019).
foto: batampos.co.id / aulia rahman

Sementara di Markas Yon Komposit I Gardapati, Fa-dhillah memberikan arahan kepada seluruh prajurit dan Persit Gardapati di aula Yon Komposit.

Fadhilah mengaku bangga kepada seluruh prajurit Batal-yon Komposit I Gardapati karena dinilai minim akan pelanggaran. Namun ia berharap, ke depan untuk dapat terus mempertahankan keharmonisan dan kekompakan bagi seluruh prajurit Batalyon Komposit I Gardapati untuk menjaga daerah perbatasan yang lebih maksimal.

“Saya mendapat informasi prajurit Komposit ini minim akan pelanggaran, semoga dapat terus dipertahankan, hindari konflik antarsesama anggota, apalagi masyarakat,” tegasnya. (arn)

Nurdin Tak Pernah Minta Uang

Putut A
-
0
Nurdin Tak Pernah Minta Uang

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemprov Kepri terkait kasus dugaan gratifikasi terhadap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun di Mapolresta Barelang, Kamis (22/8). Kepada penyidik para pejabat menyebut Nurdin tidak pernah meminta uang kepada para pejabat, terutama terkait penempatan jabatan.

Tujuh pejabat yang diperiksa sebagai saksi tersebut antara lain

mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Tarmidi;

  • Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nilwan;
  • Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepri Naharudin;
  • Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kepri Andri Rizal.
  • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, Lamidi;
  • Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem­bangan SDM Provinsi Kepri Firdaus;
  • Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi Kepri Reni Yusneli.

Usai diperiksa, mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rak­yat (Kesra) Pemprov Kepri, Tarmidi, mengaku banyak memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Salah satunya soal uang setoran atau gratifikasi kepada Nurdin. Kata dia, selama menjadi Kabiro Kesra Kepri, ia tak pernah dimintai uang oleh Nurdin.

Tarmidi saat diwawancara usai diperiksa. foto: batampos.co.id / cecep mulyana

“Pak Nurdin tak pernah minta uang ke saya. Baik untuk urusan jabatan maupun untuk kepentingan lainnya,” kata Tarmidi saat keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 3 Mapolresta Barelang, Batam, Kamis (22/8).

Selain soal uang setoran, lanjut Tarmidi, penyidik KPK juga menanyakan hubungan kerjanya dengan Nurdin sebagai Gubernur Kepri. Terkait pertanyaan ini, Tarmidi mengaku tidak ada yang istimewa atau kedekatan khusus antara dirinya dengan Nurdin.

“Selama ini hubungannya ya biasa saja. Layaknya seorang bawahan dengan pimpinan pada umumnya,” kata Tarmidi sambil berjalan menuju mobilnya.

Tak lama setelah Tarmidi keluar, saksi lainnya, Naharudin, juga turun dari lantai tiga sekitar pukul 12.40 WIB. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepri ini mengaku banyak ditanya terkait Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.

“Ditanya tugas pokok kaitannya dengan RZWP3K. Kan tata ruang kelautan itu masih dalam proses. Kemudian diproses sampai nanti sampai dengan pengesahan yang harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Itu yang dimintai penjelasan,” katanya.

Ia menjelaskan, kepada penyidik KPK, bahwa RZWP3K itu sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan sudah diajukan ke DPRD Provinsi Kepri.

Dalam pemeriksaan sebelumnya pada Rabu (21/8) lalu, sejumlah pejabat juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah dimintai uang oleh Nurdin. Pun mereka membantah pernah membayar uang setoran kepada Nurdin.

“Saya tidak pernah memberikan uang untuk setoran. Sama, saya juga ditanyai apakah ngasih uang apa tidak,” kata Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri Misbardi yang diperiksa KPK pada Rabu (21/8) lalu.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 28 saksi kasus dugaan gratifikasi Nurdin dari kalangan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Kepri. Hari ini, Jumat (23/8), pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil tujuh orang dari kalangan pengusaha dan konsultan reklamasi.

“KPK mengingatkan, agar semua pihak yang dipanggil untuk diperiksa memenuhi panggilan pemeriksaan dan bicara dengan jujur,” kata Febri, kemarin.

Pemeriksaan kemarin dilakukan di lantai tiga Mapolresta Barelang dengan dijaga ketat oleh dua personel kepolisian bersenjata laras panjang. Pihak KPK meminta kepada petugas yang berjaga untuk tidak memperbolehkan siapapun mendekat ke ruang pemeriksaan, termasuk kalangan jurnalis. (gie)

Migas Center Bakal Hadir di Batam

Putut A
-
0
Migas Center Bakal Hadir di Batam

batampos.co.id – Memberikan pemahaman lebih soal migas di Kepulauan Riau (Kepri), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan mengha-dirkan Migas Center. Dalam tahun ini juga, Migas Center tersebut akan didirikan, tepatnya di Universitas Putera Batam.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Avicenia Darwis, dalam forum diskusi dengan tema ”Kontribusi Sektor Hulu Migas dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Radisson Golf & Convention Centre Batam, Kamis (22/8).

”Sebelumnya, Migas Center ini sudah ada di Universitas Andalas, selanjutnya akan didirikan di Universitas Sumatera Utara (USU), dan di Aceh pada awal 2020 nanti,” ujar Avicenia Darwis.

Forum diskusi hulu migas yang digelar sehari itu, dikatakan Avicenia Darwis, bukan hanya untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kontribusi sektor hulu migas bagi perekonomian daerah, tetapi juga untuk membangun sinergi agar bisa mengoptimalkan kontribusi tersebut di daerah-daerah penghasil migas.

Secara langsung maupun tidak langsung kehadiran industri hulu migas memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional dan regional, namun khususnya memberikan dampak di sekitar wilayah operasi hulu migas.

”Diskusi yang kami gagas pada saat ini di wilayah Sumatera bagian Utara bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kontribusi ekonomi dari sektor hulu migas khususnya di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Avicenia Darwis dalam sambutannya, kemarin.

Sementara Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto memberikan apresiasi kepada SKK Migas dan KKKS yang telah membantu pelatihan dan pendidikan putra-putri daerah Kepulauan Riau.

Plt Gubernur Kepri Isdianto foto bersama pimpinan SKK Migas serta tamu undangan saat acara forum diskusi, Kamis (22/8).

”Saya harap ke depannya SKK Migas terus membantu kami dalam bidang pendidikan, karena sesuai dengan visi presiden pada perayaan kemerdekaan tahun ini, SDM unggul menjadi yang baik demi kemajuan daerah,” kata Isdianto.

Hal senada juga disampaikan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris di awal forum.

Isdianto juga berharap, forum diskusi yang dilaksanakan itu melahirkan komitmen-komitmen pro masyarakat, khususnya masyarakat Kepri.

Forum diskusi yang dihadiri ratusan peserta dan tamu undangan menghadirkan nara sumber Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Widi Santusa, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Avicenia Darwis, Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Nonkonvensional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Doddy Pribadi, Commercial Manager PT Saipem Indonesia Budi Karnadi.

Dalam sesi diskusi panel, Kasubdit Pengembangan Wilayah Kerja Nonkonvensional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Doddy Pribadi memberikan gambaran umum kontribusi hulu migas, terutama efek berganda yang berdampak pada industri nasional.
Sementara Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Widi Santusa mengelaborasi sistem optimalisasi kemampuan lokal pada kegiatan usaha hulu migas. (yos)

1...11,06011,06111,062...14,272Halaman 11,061 dari 14,272

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000