Selasa, 26 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11128

PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) Luncurkan Mobil Produksi Dalam Negeri

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik sekaligus meluncurkan mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka), di Kabupaten Boyolali, Jumat (6/9/2019) siang.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, mobil Esemka adalah brand dan prinsipalnya Indonesia. Ini adalah merk kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lau oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

“Ada inisiator-inisiator yang dulu saya kenal ada di sini semuanya,” kata Presiden seraya mengingatkan, yang namanya membuat mobil itu tidak hanya memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya.

“Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit, yang saya lihat saya senang bahwa supplier-supplier komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri. Artinya local content-nya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%,” kata Presiden.

Sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, Presiden mengacungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi .

“Tidak mudah, tidak gampang, masuk pasarnya ini juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri ini akan laku,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan, banyak yang bertanya kepada dirinya kenapa mau meresmikan pabrik Esemka ini. Menurut Presiden, karena dirinya ingin mendukung pengembangan industri otomotif nasional, mendukung merk lokal, mendukung merk nasional.

“Itu saja jawabannya,” tegasnya.

Presiden Jokowi meyakini, pabrik mobil Esemka ini akan memiliki efek yang berantai di belakangnya, baik pemasok, industri-industri menengah, industri-industri kecil, sampai industri rumah tangga yang berperan dalam rantai pasokan yang panjang.

Dengan demikian, lanjut Presiden, akan membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, bukan hanya pekerja langsung yang ada di perusahaan tersebut yang mendapatkan manfaat tapi multi players effect yang besar secara umum kepada ekonomi kita, utamanya ekonomi di Kabupaten Boyolali akan sangat besar.

Oleh sebab itu, tegas Presiden, kita semuanya harus mendukung.

“Saya tidak ingin maksa pada bapak ibu dan saudara-saudara semuanya untuk beli, tapi kalau lihat produknya tadi saya sudah buka, sudah coba, sudah lihat, sudah tes memang wajib kita beli barang ini. Kalau beli barang dari produk lain ya kebangetan apalagi yang impor,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam peresmian itu dua varian mobil Esemka, yaitu Esemka Bima 1.2 dan Esemka Bima 1.3 dengan harga sekitar Rp110 juta.

Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya dalam laporannya mengatakan, pabrik Esemka adalah perusahaan swasta nasional yang 100 persen dimiliki oleh swasta. Bukan mobil nasional (mobnas) seperti yang dipahami selama ini.

“Lebih tepatnya merupakan mobil buatan Indonesia karya anak bangsa sendiri,” kata Eddy.

Ia berharap dengan peresmian ini, Esemka bisa merintis kemajuan industri otomotif buatan Indonesia.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Khusus Presiden Diaz Hendroprijono, dan jajaran pimpinan PT Esemka. (setkab)

Tolak Revisi Undang-Undang KPK

0

batampos.co.id – Rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentang berbagai kalangan karena bakal melemahkan lembaga tersebut.

Presiden Joko Widodo diharapkan punya keberanian menolak usul inisiatif DPR tersebut.
Penolak resmi KPK akan disampaikan lewat surat kepada Presiden Jokowi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, berharap proses penyusunan revisi UU ini tidak dilanjutkan atau dipercepat seperti kabar yang beredar.

“Secepat-cepatnya besok pagi (hari ini, red) kirim surat,” jelas Agus di Gedung KPK, Kamis (5/9/2019) malam.

Agus menyatakan, KPK perlu mempersiapkan lebih dulu surat tersebut. Selain menyangkut proses seleksi calon pimpinan (capim), surat tersebut juga berisi tentang desakan KPK agar Presiden dan DPR mendengar aspirasi masyarakat dan kajian akademisi dulu sebelum menetapkan revisi UU.

Ada sembilan poin dalam revisi UU tersebut yang bakal melemahkan KPK. Agus menyoroti bahwa tidak hanya UU KPK yang bakal direvisi, tetapi juga UU KUHP.

Dimana penanganan khusus terhadap tindak pidana korupsi dicoret. KPK pun menagih janji Presiden tidak akan memperlemah lembaga antirasuah tersebut.

“Mestinya polemik ini tidak perlu sehingga Presiden dapat fokus pada rencana pembangunan yang sudah disusun,” imbuhnya.

Sebagai catatan, Agus menjelaskan penindakan yang sudah dilakukan KPK sejauh ini. Total ada 1.064 kasus yang sudah ditangani dengan 432 orang telah ditetapkan tersangka.

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membentangkan spanduk saat menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Foto: Haritsah Almudasir/JAWA POS

Melihat pencapaian tersebut, Agus menegaskan KPK belum membutuhkan revisi UU.
Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, mengaku kaget lantaran revisi UU KPK mendadak muncul untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR.

Menurut dia, ide revisi UU KPK sudah mendapat banyak penolakan sejak kali pertama muncul.

”Yang menjadi pertanyaan, atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan UU KPK ini digulirkan,” ungkap dia, kemarin.

Fickar mengatakan, isi draf revisi UU KPK lebih banyak berupa pelemahan KPK. Mulai pembentukan dewan pengawas, penyadapan yang harus izin kepada dewan pengawas, serta kewenangan penerbitan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang semula tidak ada di KPK.

”Kedudukan dan kewenangan dewan pengawas di atas komisioner,” imbuhnya.

Semuanya sudah pernah ditolak oleh masyarakat. Karena itu, dia heran ide itu kembali muncul.

Penolakan disampaikan oleh publik atas ide tersebut lantaran aroma pelemahan jelas tercium.

”Sebagai contoh, ke­hadiran dewan pengawas akan sangat berkuasa. Jelas akan melemahkan gerak langkah KPK,” terang Fickar.

Menurut dia, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR juga bisa membuat langkah KPK tidak seprogresif saat ini.

”Terutama di bidang penindakan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fickar menyam-paikan bahwa kewenangan SP3 dinilai sebagai degradasi KPK.

Membuat KPK serupa dengan penegak hukum lain yang dia sebut gagal memberantas korupsi.

”Bahkan penegak hukum konvensional itu menjadi tempat korupsi juga,” ungkapnya.

Dengan tegas, Fickar menyebut, upaya pelemahan KPK yang dilakukan lewat revisi UU KPK sejalan dengan pelemahan KPK yang dilakukan melalui pansel capim KPK.

Keduanya bisa membuat KPK tumpul. Fickar berharap Presiden Jokowi menolak usulan DPR.

”Jangan seperti soal capim KPK yang diserahkan Pansel yang tidak mempedulikan aspirasi masyarakat,” bebernya.

Harapan publik ini belum mendapat respons memadai dari pemerintah. Presiden Joko Widodo justru memilih menghindar untuk berbicara dengan alasan belum mendapat laporan terkait hal tersebut.

“Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya,” ujarnya, Kamis (5/9/2019).

Hanya saja, Jokowi menilai, apa yang dikerjakan oleh KPK selama ini sudah berjalan baik. Namun soal rencana revisi, dia belum mau berkomentar lebih jauh.

“Saya belum tahu, jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa,” imbuhnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Sosok yang juga politisi PDIP itu mengaku belum tahu usulan DPR soal revisi UU KPK. “Saya enggak tahu. Saya baca koran aja hari ini,” ujarnya di Kantor Lembaga Pertahanan Nasional Jakarta.

DPR sendiri langsung tancap gas. Rapat paripurna yang digelar kemarin menjadi bukti keinginan dewan sangat kuat untuk merevisi peraturan tersebut.

Semua fraksi sepakat dengan rencana itu. Selama ini, agenda rapat rencana revisi tidak pernah dibuka ke publik.

Bahkan, jadwal rapat tidak pernah tertera di papan sekretariat Baleg) DPR.(syn/jpg)

Presiden Jokowi Pamer Mobil Esemka

0

batampos.co.id – Melalui akun facebook Presiden Joko Widodo pamer mobil Esmeka produksi PT Solo Manufaktur Kreasi.

Pabriknya ada di Boyolalu, Jawa Tengah.

“Saya menyambut gembira beroperasinya pabrik beserta fasilitas Esemka yang semuanya dikerjakan oleh anak bangsa,” tulis Jokowi.

PT Solo Manufaktur Kreasi ini adalah perusahaan nasional yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta. Kendati Esemka bukan mobil nasional, sebagai produk dalam negeri, tentu kehadirannya memberikan efek penting bagi pergerakan ekonomi.

Esemka akan memberikan efek berantai bagi industri pemasok otomotif lokal lainnya. Karena itulah kita semua harus mendukungnya.

“Apalagi produknya pun bagus, saya sudah mencobanya,” lanjut Jokowi. (*)

Mahasiswa Indonesia Timur di Batam Serukan Papua Tetap NKRI

0

batampos.co.id – Puluhan Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Batam yang tergabung dalam perkumpulan mahasiswa se-Batam menggelar aksi unjukrasa di bundaran BP Batam dan di kantor DPRD Batam, Rabu (4/9) pagi. Mereka menyatakan sikap mendukung penuh Papua tetap berada di pangkuan ibu pertiwi (NKRI).

Saat unjukrasa digelar di gedung DPRD Batam, puluhan mahasiswa menyatakan sikap mendukung penuh upaya pemerintah dalam hal ini kepolisian dan aparat TNI untuk memberantas tindakan provokasi dan upaya makar oleh sekelompok oknum yang menginginkan Papua lepas dari NKRI.

“Kami mahasiswa Batam mendukung persatuan dan kesatuan serta solidaritas antarumat dalam dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di Papua. Kami mnedukung penuh aparat penegak hukum dalam menindak tegas dan mengamankan oknum yang berusaha memprovokasi masyarakat Papua yang dapat menciptakan konflik besar,” ujar koordinator aksi, Ibrahim.

Puluhan mahasiswa juga menginginkan agar masalah di Papua segera dikonsolidasikan agar tokoh-tokoh di Papua serta seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan hal itu ke seluruh masyarakat Papua demi terciptakan harmonisasi di Papua.

Kami mewakili himpunan mahasiswa Indonesia Timur di Batam menolak referendum Papua yang dapat memecah belah persatuan Indonesia, serta mengecam upaya provokatif dan penyebar berita bohong (hoaks) yang mengadu domba sesama anak bangsa,” tegasnya.

Di gedung DPRD Batam, aksi puluhan mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Batam sementara, Putra Yustisi Respaty yang juga mendukung penuh aksi mahasiswa dalam menyatakan sikapnya mendukung Papua tetap NKRI.

Usai menyatakan sikapnya ke gedung DPRD Batam, puluhan mahasiswa ini bergerak lagi menyampaikan aksinya di bundaran gedung BP Batam yang langsung disambut Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo.

“Kami mengapresiasi sikap yang telah disampaikan mahasiswa yang menginginkan Papua tetap berada di pangkuan ibu pertiwi dan menolak aksi referendum. Polri tetap akan melakukan tindakan hukum terhadap ulah oknum yang memprovokasi masyarakat Papua untuk lepas dari NKRI,” terang AKBP Prasetyo mengakhiri.

Deklarasi Damai Papua

Sementara itu, dukungan terhadap suasana kondusif di Papua turut disuarakan para mahasiswa di Kepri. Mahasiswa dari berbagai universitas di Kepri mendeklarasikan “Papua Damai”, Kamis (5/9) di Hotel Aston, Pelita, Batam.

Deklarasi itu menjadi bagian dalam acara diskusi memerangi hoaks serta cerdas bermedsos yang digelar Polda Kepri. Deklarasi tersebut disampaikan untuk menyemangati warga Papua yang ada di Kepri maupun di daerah di Indonesia lainnya.

Salah satu mahasiswi Uniba Rizka Ayu Sundari mengatakan sebagai mahasiswa harus berhati-hati dalam menyeleksi berita agar tidak terkena hoaks. Ia berharap ke depannya rakyat Indonesia saling merangkul satu sama lain.

“Saling membantu satu sama lain, ‘Bhineka Tunggal Ika’ bukan hanya imajinasi dan kata-kata. Papua adalah tanah Indonesia, harusnya tetap menjadi tanah Indonesia,” ujarnya.

Deklarasi “Damai Papua” yang disampaikan mahasiswa tersebut berbunyi “Kami Mahasiswa Kepulauan Riau Menyatakan Kami adalah Papua. Papua adalah Indonesia, damai Papua, damai Indonesia kita orang semua basudara. NKRI Harga Mati”. (gas)

Minat Pencaker Kota Batam Magang ke Jepang Rendah

0

batampos.co.id – Minat para pencari kerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk magang di Jepang masih rendah.

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Syakyakirti. Padahal kata dia, program tersbeut menjadi salah satu cara pihaknya untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Batam.

Para pencari kerja memenuhhi Multi Purpose Hall (MPH) Batamindo, Mukakuning beberapa waktu lalu. Foto: Yulitavia /batampos.co.id

”Ini peluangnya (pencaker mendapatkan pekerjaan). Di sini (Batam) persaingan sangat tinggi sekali sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, makanya kami buka yang ke Jepang ini,” kata dia, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: MPH Mukakuning Kian Hening

Ia menyebut, minat terhadap program magang ke Jepang masih minim. Padahal ini bisa menjadi kesempatan pencaker untuk magang ke luar negeri. Sehingga angka pencari kerja bisa berkurang.

”Kemarin mereka (Pencaker) sudah ikut tes untuk ke Jepang. Mudah-mudahan bisa lolos dan lanjut ke tahap berikutnya sehingga bisa ke Jepang,” paparnya.(yui)

Kolonel TNI Dr Pustaka Bangun Teliti Aspek Kecerdasan Emosi Presiden Jokowi, Hasilnya Sangat Memuaskan

0

batampos.co.id – Kolonel Arm Pustaka Bangun berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Analisis Kepemimpinan Ditinjau dari Aspek Kecerdasan Emosi dan Kepemimpinan Transformasional (Study Kasus Kepemimpinan Joko Widodo)”, di depan guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),

Kamis (5/9/2019), ketika menjawab beberapa pertanyaan dari guru besar, Kolonel Bangun menyatakan antara lain, dimensi yang paling utama dari kecerdasan emosi yang terdapat dalam kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) adalah dimensi empati dan dimensi keterampilan sosial.

“Sedangkan dalam kepemimpinan transformasional adalah dimensi individualized influence dan dimensi intellectual stimulation,” kata Kolonel Bangun.

Sebagai promovendus, lebih jauh dia menyatakan, kepemimpinan Jokowi sangat relevan dengan situasi Indonesia.

Kolonel TNI Dr Pustaka Bangun (tiga dari kanan) mendapatkan nilai sangat memuaskan setelah meneliti aspek kecerdasan emosi Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Menurutnya, Jokowi selalu “mewongke” orang lain, menggunakan “guyon parikeno”. Sehingga banyak orang yang merasa dekat dengan beliau.

“Selain itu, Jokowi dalam memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan hati nurani,” jelasnya.

Guru besar IPDN yang hadir antara lain, Prof Dr Murtir Jeddawi yang juga Rektor IPDN, Prof Dr Ermaya mantan Rektor IPDN dan mantan Gubernur Lemhanas.

Sedangkan dari jajaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang hadir antara lain Letjen Trilegiono Suko (Rektor Unhan), Mayjen A Hafilfuddin (Dosen Unhan), Mayjen TNI Irwansyah, Brigjen TNI Zulfardi Junin.

Dari kepolisian hadir Brigjen Pol Tabana Bangun, Direktur Pasca Sarjana PTIK. Dalam sidang terbuka tersebut, Kolonel Arm Pustaka Bangun lulus dengan mendapat predikat cumlaude.(gun)

Pengerakan Orang Asing Diawasi di Perairan Batam

0

batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam menggandeng jajaran instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing (Timpora) untuk menggelar razia gabungan mencegah kejahatan transnasional, Kamis (5/9/2019).

Razia dimulai dengan apel di Pelabuhan Batuampar. Apel yang dipimpin Inspektur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie itu diikuti jajaran TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam.

Ronny mengatakan, operasi gabungan tersebut dibentuk dan melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama.

Sehingga menjadi kekuatan bersama untuk menanggulangi terjadinya kasus-kasus transnasional.

”Kasus-kasus tersebut kemungkinan sebagai dampak negatif perlintasan orang, dan juga dampak negatif terhadap kita,” ujarnya.

Inspektur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie berfoto bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam, kemarin. Bersama instansi terkait, pihak Imigrasi Batam akan meningkatkan pengawasan orang asing di perairan Batam. Foto: Fiska Juanda/batampos.co.id

Kegiatan ini melibatkan 300 peserta apel dan 50 personel inti yang akan mengawasi di laut.

Enam kapal milik negara (Beacukai, Polda Kepri, TNI AL, dan Imigrasi ) dikerahkan.

”Semoga kerja sama ini bisa meningkatkan pengawasan orang asing dan menjadi perwujudan kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto, mengatakan, saat ini ada sekitar 9 ribu warga negara asing (WNA) di Batam pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

”Sehari-harinya sebagai pelancong sekitar 5-6 ribu orang keluar masuk Batam,” kata Lucky.

Kakanwil Kememhumham RI Kepri, Zaeroji, menuturkan, operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Laut Bhumi Pura digelar setiap tahun.

Hanya saja, terakhir dilakukan untuk darat dan laut tahun 2017 lalu.(ska)

Media, Wartawan, dan Distorsi Informasi

0

KAMIS (5/9), saya berdiskusi di sela-sela sarapan bersama Wakil Ketua Dewan Pers (DP), Hendri CH Bangun. Bang Hendri ini, begitu dia biasa disapa, sebelumnya adalah Sekjend PWI di era Margiono. Kelak, katanya, setiap media yang telah terverifikasi, akan diberi semacam QR Code (barcode), terhubung ke website Dewan Pers, dengan kode khusus individual.

Tanda khusus dengan nomor khusus untuk masing-masing media terverifikasi ini dianggap sangat penting, mengingat di era kebebasan pers ini, masih banyak “media” yang belum verified, namun sudah menjalankan aktivitas yang biasa dilakukan media. Ini sedikitnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, pemerintah, dan instansi swasta.

Persoalan akan muncul ketika dalam praktiknya terjadi sengketa antara media dengan narasumber atau antara media dengan instansi tertentu (pemda dan swasta), siapa yang akan menengahi?

Ketika menjadi ketua tim verifikasi media, yang direkomendasi SPS (Serikat Perusahaan Pers) Kepri ke DP, kemudian DP mengeluarkan SK penunjukkan/pengangkatan, saya dan dua teman lain pernah melakukan verifikasi media di Kepri hingga 2018. Sedikitnya, 10 media pernah kami verifikasi secara faktual, meskipun sudah lolos verifikasi administrasi. Syukurnya, ke-10 media yang kami verifikasi itu dinyatakan verified oleh DP. Nah, media-media inilah kemudian menampilkan logo DP di laman utama masing-masing.

Beberapa hari yang lalu, saya diingatkan oleh seorang staf sekretariat DP tentang larangan pemasangan logo DP tersebut di media. Dia mengirim link berita dari situs DP ke WA saya.

Intinya, melalui surat edaran DP Nomor: 01/SE-DP/I/2019, tanggal 17 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ketua DP (saat itu) Yosep Adi Prasetyo, pemasangan atau pemuatan logo DP dalam halaman dan laman semua platform media tidak diizinkan. Media yang sudah verified hanya boleh memasang logo DP di boks redaksi saja. Alasan DP, pihaknya mendapat banyak laporan yang dapat menimbulkan salah interpretasi dan salah persepsi di masyarakat tentang hubungan institusi media tersebut dengan DP.

Hal itulah yang kemarin saya diskusikan dengan Bang Hendri, Wakil Ketua DP. Saya mengatakan bahwa pemuatan logo dimaksud di laman utama media, hanya ingin mengapresiasi DP. Bahwa DP sudah meloloskan dan memberi kode verified kepada media-media tersebut, adalah suatu hal yang layak dihargai. Selain itu, justru pemuatan logo tersebut di media, dapat memberikan sinyal kepada para pihak untuk tidak ragu membangun kerja sama, misalnya terkait pemasangan iklan atau kerja sama bentuk lainnya.

Saya juga menjelaskan bahwa sebagai mantan ketua tim verifikasi media di Kepri, saya sebagai merasa bangga ketika media-media yang telah kami verifikasi itu mengapresiasi hasil kerja kami yang dilakukan secara ikhlas dan tanpa biaya dari DP maupun SPS itu. Syukurlah, dalam pertemuan kemarin, Bang Hendri memahaminya. Memang, awalnya Ketua DP lama (Yosep alias Stanley) mengaku kesal akibat banyaknya media abal-abal yang memasang logo DP di laman mereka. Padahal, dalam praktiknya, tak jarang “media-media” itu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh UU Pers (UU Nomor 40 tahun 1999).

“Sementara gak apa-apa bagi media yang sudah terverfikasi dan sudah terlanjur me­masang logo DP di halaman depannya. Nanti kami di De­wan Pers akan menerbitkan ko­de khu­sus semacam QR Code de­ngan nomor khusus yang berbeda antara satu me­dia de­ngan media lainnya,” jelas mantan Pemred Warta Kota itu.

Saat ini, tim verifikasi media di Kepri langsung dipimpin Ketua SPS Kepri Marganas Nainggolan, dibantu Hariyanto dan Novianto. Dua nama terakhir adalah Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri dan Sekretaris PWI Kepri. Tim yang lama, di mana saya sebagai ketuanya, dibantu Saibansyah dan Deden Rosanda, sudah mengembalikan SK dan mandat kepada SPS Kepri, yang diteruskan ke DP. Alasan kami sederhana, karena kesibukan di perusahaan masing-masing. Biarlah hasil kerja kami yang sudah memverifikasi 10 media “mainstream” yang sudah dinyatakan lolos oleh DP, menjadi amal jariah. Hehe…

Pentingkah verifikasi media? Sangat penting. Media yang baik dan sehat haruslah diawali oleh persyaratan minimum yang baik pula. Misalnya, harus ada badan hukumnya, jelas jenis usaha pendiriannya, harus ada perlindungan untuk karyawannya, didaftarkan ke BPJS, ada gajinya, ada bonusnya (jika mampu), jelas alamatnya, ada kantornya, ada alat kerjanya, jelas pemegang sahamnya, dan kompeten wartawannya, terutama pemrednya haruslah sudah bersertifikasi sebagai Wartawan Utama (WU). Syarat-syarat itu haruslah dipenuhi oleh sebuah media untuk diajukan ke Dewan Pers agar diverifikasi. Syarat lain untuk diverifikasi, media tersebut minimal sudah berusia enam bulan.

Itu baru syarat untuk verifikasi medianya. Wartawannya sendiri, haruslah lolos uji kompetensi. Di PWI, namanya UKW (uji kompetensi wartawan). Untuk UKW ini, PWI mengubah aturan mainnya di tahun 2019. Sebelumnya, karena masa transisi, dari wartawan hanya diharuskan memiliki kartu biru milik PWI, kemudian ditambah harus ada kartu kompetensi milik DP, bagi anggota PWI biasa dapat langsung ikut UKW tingkat utama (WU). Namun sejak Januari 2019, untuk ikut UKW, diharuskan berjenjang. Harus melalui level muda, kemudian madya, lalu utama. Nah, pemegang kartu Wartawan Utama versi Dewan Pers inilah, berhak menjadi pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab redaksi di medianya. Media yang pemrednya belum WU, tidak akan lolos verifikasi DP.

Kalau begitu, ribet ya mendirikan media dan menjadi wartawan kompeten? Tidak juga. Hanya saja, memang harus berproses. Sebab, sesuai UU Pers tahun 1999, ada tanggung jawab insan pers dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena media merupakan salah satu pilar demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, dapat memengaruhi opini publik, maka dia haruslah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mengerti dengan UU Pers itu sendiri. Jadi, itu semua dilakukan untuk mengupayakan agar hak-hak publik untuk mendapatkan informasi tidak disalahgunakan. Juga agar hak-hak para pihak, pemerintah, swasta, dan lain sebagainya, dapat tersampaikan tanpa distorsi. (*)

Limbah Beracun Masuk Lagi ke Batam

0

batampos.co.id – Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memeriksa 359 dari 400-an kontainer material plastik impor di Pelabuhan Batuampar, Batam.

Hasilnya, sebanyak delapan kontainer dinyatakan mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Sementara sebanyak 97 kontainer dinyatakan terkontaminasi sampah. Sisanya, sebanyak 254 kontainer dinyatakan bersih.

KLHK memastikan, 8 kontainer yang terkontaminasi limbah B3 dan 97 kontainer yang mengandung sampah akan diekspor ulang ke negara asalnya.

Terkait temuan limbah B3 pada material plastik impor ini, KLHK akan mengadakan gelar perkara di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (5/9/2019) hari ini.

“Untuk saat ini, dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau penyelidikan. Rencana kami gelar perkara Jumat,” ucap Kepala Biro Hu­bungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu­tanan (KLHK), Djati Wicaksono Ha­di, kepada Batam Pos, Kamis (5/9/2019).

Proses reekspos limbah plastik yang masuk ke Kota Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep  Mulyana/batampos.co.id

Belum lama ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam meng­ung­kapkan ada sekitar 400 kontainer material plastik impor yang ma­suk ke Batam.

Baca Juga: Antisipasi BP Batam Terhadap Bahan Baku Limbah Plastik

Namun soal data ini, KLHK tidak bisa memastikan. Djati menyebutkan terkait izin impor dapat dikonfirmasi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

“KLHK tidak menerbitkan izin memasukkan barang tersebut ke Indonesia. Silakan cek ke Kementerian Perdagangan terkait ekspor dan impor barang,” kata dia.

Namun, ia menegaskan barang yang masuk ke Batam dan terkontaminasi sampah maupun limbah B3 akan dikembalikan ke negara asal atau direekspor.

“Kalau memasukkan barang yang tidak sesuai dokumen maka harus dikembalikan kepada negara pengirim,” imbuhnya.

Baca Juga: Pemko Batam Catat 400 Kontainer Limbah Plastik Masuk Batam

Informasi yang dirangkum Batam Pos, 400-an kontainer material plastik tersebut diimpor oleh empat perusahaan pengolahan limbah plastik di Batam.

Seperti diketahui, sebelum mencuatnya ratusan kontainer material plastik baru ke Batam, ada 65 kontainer material plastik yang lebih dulu diperiksa tim dari KLHK, Bea Cukai, maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.

Dari hasil pemeriksaan, dipastikan 38 kontainer mengandung limbah B3, 11 kontainer bercampur dengan sampah, dan hanya 16 kontainer dinyatakan bersih.

“Pokoknya setelah 65 kontainer itu, kan ada datang lagi dan dilakukan pemeriksaan oleh KLHK. 400-an kontainer lebih kalau tak salah,” ucap Kepala DLH Batam Her­man Rozie, Rabu (28/8/2019) lalu.

Sementara Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan bahwa pihaknya menolak Batam dijadikan daerah tujuan material plastik impor, apalagi yang terkontaminasi limbah B3.

Sejak awal, kata Rudi, Pemko Batam tidak ingin berkompromi dengan impor limbah, terutama limbah B3. Termasuk yang me-ngontaminasi sisa plastik yang dibawa ke Batam.

“Yang pasti limbah B3 kami tolak dari dulu,” ucap Rudi, belum lama ini.(iza)

ACT Ajak Publik Ringankan Korban Terdampak Banjir Bandang di Sudan

0

Hampir dua bulan Sudan dilanda hujan lebat dan banjir, kondisi ini mengakibatkan banyaknya daerah-daerah di Sudan terendam banjir hingga puluhan ribu rumah hancur diterjang banjir. Kematian sudah mencapai diangka 62 jiwa yang tewas akibat banjir, 98 orang menderita luka-luka dan dirawat di RS, dan diperkirakan 245.700 orang telah terdampak akibat dampak banjir ini. Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak masyarakat untuk menggalang kepedulian untuk menolong korban banjir Sudan.

“Banjir bandang yang menerjang semakin membuat rakyat Sudan kian menderita. Kami mengajak masyarakat secara luas untuk meringankan derita korban banjir di Sudan. Sebagai bangsa yang dermawan, tentunya kita tidak ingin absen dari kegiatan kemanusiaan,” ujar Lukman Azis, Direktur Komunikasi ACT (5/9).

Berdasarkan laporan mitra ACT di Sudan, hujan juga menyebabkan Sungai Nil meluap. Sejumlah lahan pertanian di wilayah Wadi Ramli, Khortoum pun terendam. Sebagian besar kerusakan berdampak pada lingkungan, seperti hancurnya infrastruktur drainase, terputusnya aliran listrik dan air bersih.

“Warga yang terdampak membutuhkan tempat tinggal darurat, makanan, layanan kesehatan, air bersih, dan keperluan sanitasi. Daerah terdampak banjir juga sangat membutuhkan pengendalian vektor untuk mengendalikan penyebaran penyakit dari serangga yang ada di kubangan banjir,” kata juru bicara badan PBB untuk pengungsi (OCHA) Jens Laerke, dilansir dari Al Jazeera.

Anas Omer, salah satu warga Khortoum, kini tidak lagi memiliki harta benda. Rumah dan kios tempatnya berdagang habis diterjang banjir bandang, air juga menghanyutkan harta bendanya.

“Toko ini adalah satu-satunya sumber pemasukan yang saya punya untuk menghidupi keluarga. Rumah ini adalah satu-satunya tempat tinggal kami. Semuanya itu kini tidak ada. Tidak ada yang bisa saya lakukan, ini semua sudah takdir Tuhan,” ungkap Omer kepada Al Jazeera.

Menurut catatan Komite Penanggulangan Bencana Sudan, setidaknya 700 rumah di Khortoum mengalami kerusakan. Loal Ali, Komite Manajemen Bencana mengatakan

“Sekitar 1.200 jiwa di kamp ini, namun disini tak ada listrik yang cukup, akses air bersih yang sulit dan kurangnya keamanan. Saat ini pemerintah Sudan sedang dalam mobilisasi mencari korban terdampak banjir, kondisi ini semakin memburuk karena selain masalah banjir, masalah poilitik pemerintahan Sudan juga belum membaik,” ungkapnya.

Kondisi ini membuat hidup para warga di sana terasa lebih sulit. Tidak ada listrik, aliran air bersih pun terdampak, tidak ada pertokoan yang buka, tidak ada toko roti. Maria Jafaar, salah satu warga Khortoum juga menambahkan, “Kami tinggal di kamp-kamp pengungsian, kami tidak memiliki apapun, kami tinggal dengan anak kami, kami tak dapat melanjutkan terus hidup kami di kamp dengan kondisi seperti ini.”

Diperkirakan situasi hujan deras ini sampai dengan akhir Oktober. Bisa dipastikan akan sangat berdampak sekali terhadap beberapa wilayah yang mudah terkena banjir. Saat ini mereka membutuhkan beberapa kebutuhan emergensi, baik dari tempat tinggal, makanan bantuan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. [*]