Pantai Nongsa. Widya bersama kedua buah hatinya. (inzet)
batampos.co.id – Widya Cahyaningtyas mencatat baik-baik kapan pertama kali menginjakkan kaki di Batam, 5 Februari 2009. Ia bertugas sebagai pegawai BPOM Kepri.
Widya lahir dan besar di ibukota Jawa Tengah itu.
Saat ditanya titik mana yang ia paling suka, tangkas ia menyahut, Pantai Nongsa. Sebuah pantai dimana ia bisa melihat Pulau Putri di Kejahuan.
Perempuan kelahiran 1986 ini suka ke pantai itu saat hari menjlang senja. Ingin melihat matahari terbenang, katanya.
Hal lain yang ia suka saat dipanta itu ialah memberi kesempatan kepada anak-anaknya bermain air bersama sang ayah.
Nongsa, kini, menjadi kenangan indah bagi Widya. Ia pindah dinas ke Semarang pada April 2018, lalu. (ptt)
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Sup rapti mengatakan, realisasi anggaran dalam APBD Natuna tahun 2018 lalu mencapai 92 persen lebih. Dari keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp 983, 504 miliar.
”Realisasi anggaran APBD tahun lalu atau penyerapannya tidak 100 persen. Masih ada silpa sebesar Rp 69,176 miliar,” kata Ngesti dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 di paripurna DPRD Natuna, Selasa (2/7) malam.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 dalam APBD Natuna secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp 983, 504 miliar dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 907, 667 miliar atau 92,29 persen.
Ngesti mengatakan, pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, dan dalam penyusunan APBD, senantiasa berpedoman kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.
”Pengelolaan anggaran tahun 2018 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepri dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat opini ini merupakan kali keempat, dan secara berturut-turut diraih dari 2017 yang lalu,” ujarnya.
ilustrasi
Sementara Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan, agar dapat menjadi produk peraturan daerah. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 7 bulan setelah hasil audit BPK.
Candra menambahkan, meski sudah mendapat laporan opini dari BPK, DPRD menghendaki adanya penjabaran dari dinas teknis kepada DPRD, kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2018 lalu, agar menjadi bahan evaluasi dan solusi dengan kondisi di daerah saat ini.
”Laporan pertanggungja-waban ini akan dibahas kembali antara DPRD dan Bupati bersama dinas terkait, agar mendapat persetujuan dalam perda,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengelolaan anggaran APBD Natuna tahun 2018 yang digelontorkan untuk fisik, jelas terlihat diantaranya pembangunan gedung daerah sekaligus rumah dinas Bupati. Sementara pembangunan gedung DPRD yang belum direalisasi. (arn)
batampos.co.id – Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pariwisata terus menata objek wisata di Batam.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan jembatan I dan II Barelang.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan segera mungkin dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sebesar Rp 2,3 miliar.
“Di sana nanti kita bangun parkir, menara pandang, gazebo dan juga pedestrian, sekarang sudah ada pemenangnya, dan kita akan segera merealisasikan,” ujar Ardi, Selasa (2/7/2019).
Sejumlah pengunjung berswafoto dengan latar belakang jembatan Barelang saat menikmati liburan beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos
Dia mengatakan, penataan infrastruktur di ikon wisata Batam itu menjadi sangat penting.
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata akan menggunakan format table top dengan sistem Business to Business (B2B) untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Toba.
Caranya melalui kegiatan Promosi atau “menjual” Danau Toba di 3 Kota yaitu Denpasar, Batam dan Palembang.
Event tersebut dilakukan sejak 21 Juni 2019 lalu. Kota pertama yang disambangi adalah Denpasar, Bali. Sementara Rabu (3/7/2019), Promosi Danau Toba menghampiri Batam.
Kegiatan itu dipusatkan di Hotel Nagoya Hill Batam, Kepulauan Riau. Rangkaian kegiatan akan berakhir di Palembang 10 Juli nanti.
“Kami menyambut terbuka kehadiran industri pariwisata Danau Toba,” papar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar.
Menurutnya, hal tersebut akan menjadi mitra bisnis yang sangat bagus.
“Destinasi Danau Toba luar biasa, lalu potensi wisman di Batam sangat besar dan dengan kerjasama ini, daya tawar pariwisata Indonesia akan semakin positif,” ujarnya lagi.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar, Rizki Handayani, menilai Danau Toba memiliki potensi yang sangat luar biasa.
“Sama seperti destinasi lainnya, potensi besar dimiliki destinasi Danau Toba,” paparnya.
“Kawasan tersebut (danau toba-red) sangat strategis untuk menaikan arus kunjungan wisatawan,” kata dia lagi.
Danau Toba. Foto: Jawa Pos
Menurutnya, Danau Toba memiliki citra mendunia dengan alam dan budayanya yang eksotis.
“Melalui program B2B ini diharapkan tone-nya makin kuat,” tutur wanita yang akrab disapa Kiki itu.
Program B2B Promosi Danau Toba, diikuti oleh 10 seller asal Sumatera Utara. Komposisinya, 5 seller terdiri dari Travel Agent/Tour Operator, dan 5 seller lagi Hotel.
Adapun buyernya berjumlah 50 pada setiap kota persinggahan. Jadi, total seller asal Sumatera Utara ini bertemu dengan 150 buyer dengan beragam karakteristiknya.
“Bertemu dengan banyak buyer tentu menjadi keuntungan. Apalagi, komposisinya setiap kota berbeda,” ujarnya.
“Kami berharap, sinergi tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak,” jelasnya lagi.
Sebab lanjutnya, bisnis dengan memakai Danau Toba sebagai porosnya sangat menjanjikan.
“Lebih menggembirakan lagi, respon buyer sangat positif,” terang Rizki lagi.
Beban besar memang disematkan kepada Destinasi Danau Toba. Kawasan tersebut ditarget menarik arus wisman hingga 1 juta orang pada 2020.
Pergerakan wisman di sana kompetitif di awal 2019, khususnya paspor Malaysia.
Pada triwulan pertama 2019, arus wisatawan Malaysia mencapai 30.003 orang.
Angka ini memiliki slot 59,9 persen dari kuota total. Singapura di strip 2 dengan 4.098 orang wisatawan atau 8,97 persen.
“Untuk optimalisasi target, branding harus dilakukan jauh hari selain terus menerus,” kata dia.
Sebab lanjutnya, promosi ini akan memberikan impact positif jangka panjang.
“Dengan kunjungan wisatawan yang optimal, kami pun berharap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di sana,” tegas Rizki.(uma/intern)
batampos.co.id – Rencana pengenaan cukai kantong plastik kian matang. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, pemerintah mengusulkan plastik berbahan dasar minyak (petroleum based) dikenai cukai Rp 200 per lembar.
Plastik tersebut baru terurai setelah lebih dari 100 tahun. Dengan begitu, jika dibulatkan per kg, cukainya sekitar Rp 30 ribu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, cukai Rp 30 ribu per kg itu masih lebih murah daripada negara-negara lain yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kg.
”Memang kami mengkajinya juga dengan best practices di negara lain,” katanya, Selasa (2/7).
Menteri yang kerap disapa Ani itu menambahkan, tahun ini sebetulnya pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai plastik Rp 500 miliar.
Namun, hingga awal semester II kebijakan pengenaan cukainya belum jelas. Isu cukai plastik sebenarnya sering dibahas sejak beberapa tahun lalu, tetapi keputusan belum pernah final sampai sekarang.
Penerimaannya dalam pendapatan negara masih nol. Plastik pada dasarnya adalah barang yang berisiko tidak baik bagi lingkungan.
Karena itu, plastik dapat dijadikan barang kena cukai seperti yang tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU tentang Cukai.
Menurut Ani, 60 persen lebih sampah merupakan bahan plastik.
”Sehingga kita harus mulai memikirkan tentang ini sesegera mungkin. Apalagi kita tahu bahwa plastik adalah sampah yang paling sulit dan lama terurai,” katanya.
Ilustrasi
Sebelumnya, meski belum ada cukai plastik, banyak pelaku ritel dan pemda yang menarik biaya untuk kantong plastik.
Beberapa toko ritel mematok harga Rp 150 hingga Rp 200 kepada konsumen. Mantan managing director World Bank itu menambahkan, jika plastik dikenai cukai, mungkin semakin terjadi inflasi pada komoditas tersebut.
Namun, dampaknya tidak akan besar. Di sisi lain, Ani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II bergerak di bawah perkiraan.
Potensi pertumbuhan ekonomi, menurut Ani, 5,02–5,13 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu 5,27 persen.
Untuk full year, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 5,2 persen. Capaian tersebut lebih rendah daripada target APBN 2019 yang mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,3 persen.
Ekonom DBS Indonesia, Masyita Crystallin, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global memang sedang tertekan akibat isu perang dagang.
Ekspor sulit ditingkatkan, risiko nilai tukar masih tinggi, serta defisit neraca dagang masih menghantui Indonesia.
”Tetapi menurut saya, kita masih bisa bertahan di tengah situasi ini dengan mendorong konsumsi dan manufaktur. Kalau hanya negosiasi-negosiasi dagang, saya rasa dampaknya itu kecil,” kata dia.(rin/c6/oki/jpg)
batampos.co.id – Pemerintah telah meminta maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat low cost carrier (LCC). Namun, hal ini mendapat kritik.
Langkah itu dinilai tidak tepat karena dianggap tidak memberi ruang dunia aviasi.Senin lalu (1/7) di Kementerian Koordinator Perekonomian pemerintah mengumumkan penurunan tiket pesawat yang berlaku pada waktu khusus.
Selain itu, pemerintah meminta agar biaya murah ditanggung oleh bandara, AirNav, dan penyedia bahan bakar.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah salah. Menurutnya pemerintah tak boleh menentukan harga tiket pesawat.
”Kalau diatur pemerintah, hancur itu industri penerbangan. Pemerintah itu seperti mengatur harga kangkung,” ucap Agus, Selasa (2/7/2019).
Apa yang dilakukan pemerintah menurut Agus juga berdampak panjang. Salah satunya adalah ditakutkan maskapai asing tidak tertarik untuk masuk ke Tanah Air.
”Pemerintah itu sudahlah ngatur tarif batas atas dan bawah saja,” tuturnya.
Dia menyatakan bahwa ujung kerumitan ini berada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Sudah hampir enam bulan lembaga tersebut menyelidiki kondisi bisnis aviasi terdapat praktik kartel. Namun mereka belum juga memutuskan.
”Semua itu tinggal menunggu keputusan KPPU. Namun nampaknya hanya diulur-ulur,” ujar Agus.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menganggap kebiajakan ini anomali bagi konsumen dan operator penerbangan. Alasannya, adalah intervensi pemerintah.
”Anomali bagi konsumen ya karena kalau mau serius nurunin tiket, maka hapus PPN tiket dan PPN avtur,” ujarnya kemarin.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Tulus hanya untuk tampil populis. Sayangnya cara yang digunakan keliru. ”Menginjak maskapai,” tuturnya.
Sejumlah pesawat berbagai maskapai parkir di Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id
Turunnya harga tiket ini pun menurutnya juga tidak bisa dinikmati seluruh kalangan. Tulus berpendapat bahwa pesawat digunakan untuk kelas menengah atas.
”Bisa dilihat pada demografi penumpang pesawat yang mayoritas dibiayai oleh institusinya,” kata dia.
“Sementara persentase terkecil adalah penumpang pribadi dan wisatawan. Jadi ini yang lumayan sensitif,” ujar Tulus lagi.
Untuk itu dia menilai bahwa langkah terbijak adalah mendorong transportasi umum selain pesawat. Artinya kereta api, bus, dan kapal laut harus diperbaiki sehingga tetap menjadi pilihan yang baik.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Insitute Development of Economic and Finance, Nailul Huda menyebut bahwa kebijakan yang mengatur mengenai tarif diskon LCC, merupakan langkah upaya pemerintah dan stakeholder penerbangan untuk menyediakan tiket murah.
Namun upaya tersebut dianggap tak akan serta merta mampu menurunkan rate tiket pesawat LCC secara keseluruhan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa tarif murah tiket pesawat yang diatur pemerintah sama seperi promo pada umumnnya.
’’Ya kan tidak semua murah. Jam-jam tertentu dan jumlah tertentu,’’ katanya.
Dia menuturkan harga atau tarif tiket pesawat sangat bergantung pada dolar AS dan Rupiah.
Maskapai nasional menerima uang dari pembeli tiket dalam bentuk Rupiah. Sementara hampir seluruh biaya operasional maskapai, khususnya untuk perawatan pesawat, menggunakan mata uang dolar AS.
Dengan pertimbangan tersebut, pria yang akrab disapa JK itu menjelaskan tarif murah tidak berlaku secara umum.
’’Kalau harga seperti itu berlaku umum, saya kira perusahaan penerbangan bangkrut,’’ tandasnya.
Dia lantas menuturkan kondisi yang dialami maskapai Garuda Indonesia. Menurut JK dengan menerapkan tarif normal saja, Garuda mengalami masalah keuangan. (lyn/agf/wan)
batampos.co.id – Waktu pelak-sanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 mulai menemui titik terang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, pendaftaran akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
“Sudah disampaikan, nanti bulan sepuluh (Oktober),” ujarnya usai pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (2/6/2019).
Syafruddin menjelaskan, dari sekitar 250 ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tahun ini, alokasi untuk CPNS disediakan 100 ribuan.
Sementara sisanya untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“PPPK sudah kemarin tahapan pertama di Januari. Tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira 17 Agustus atau bulan sembilan,” imbuhnya.
Terkait sistem rekrutmen CPNS tahun ini, mantan Wakapolri itu enggan membeberkan lebih dahulu. Yang pasti, kata dia, akan dibuat sistem yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam sesaat setelah mengikuti upcara di dataran Engku Putri, batam Centre. Tahun ini Pemko Batam mengajukan 1.980 ASN ke Pemerintah Pusat. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Tahun ini, kata dia, fokus rekrutmen masih di bidang skill seperti guru, tenaga kesehatan, dan ahli-ahli lainnya.
“Tenaga administratif akan kita kurangi,” terangnya.
Kemudian untuk PPPK, pemerintah memprioritaskan untuk mengangkat pegawai honorer. Sebab, berbeda dengan CPNS yang dibatasi umur 35 tahun, PPPK bisa diikuti oleh pegawai hingga usia dua tahun jelang pensiun.
Untuk diketahui, komposisi antara CPNS dan PPPK tahun ini di atur dalam surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk pemda, alokasi CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan, proses rekruitmen CPNS masih finalisasi formasi. Hingga kemarin, belum semua daerah menyampaikan usulan formasinya.
“Masih proses, ada daerah yang belum,” ujarnya.
Namun, dia belum bisa merinci berapa jumlah konkritnya.Selain menunggu usulan dari daerah, Kemenpan juga tengah menyelesaikan Peraturan Menpan (Permenpan) yang menjadi dasar hukum sekaligus petunjuk teknis pelaksanaannya.
“Nanti akan ditetapkan, sedang dalam proses. Kita tunggu saja,” pungkasnya.(far/jpg)
batampos.co.id – Sepekan menghilang, Da, siswi kelas dua SMP di kawasan Batuaji ditemukan berasama kelompok berandalan di Tiban, Sekupang.
Da kini telah kembali bersama keluarga setelah keluarga melapor ke Mapolsek Batuaji, Selasa (2/7/2019) malam.
Namun perbuatan Da selama menghilang benar-benar menyesakan dada ayahnya, Zn. Selama menghilang lanjutnya, Da bisa saja berbuat diluar batas kewajaran bersama kelompok berandalan tersebut.
Anehnya, Da justru berusaha kabur dipertemukan dengan sang ayah. Zn pun mengajak bapaknya untuk balapan mengejarnya.
Ilustrasi
“Pusing saya dibuatnya, benar-benar keterlaluan anak saya ini pak,” ujar Zn di Mapolsek Batuaji.
Setelah mendapat Da, Zn langsung antar Da ke Mapolsek Batuaji untuk dinasehati. Da pun diperingati oleh pihak kepolisian Batuaji untuk tidak lagi kabur atau bergaul bebas di luar rumah.
“Kami hanya sebatas nasihat dan peringati,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji Iptu Melki Sihombing.
“Selanjutnya pengawasan dan pembinaan kembali ke orangtuanya,” jelasnya lagi.
Informasi yang didapatkan Polsek Batuaji, Da ternyata sudah sering kabur dari rumah.
“Kami juga peringatkan orangtuanya untuk lebih serius lagi mengawasi anaknya,” paparnya.(eja)
batampos.co.id – Anggota DPD RI dapil Kepri Haripinto minta pemerintah segera memindahkan Pelabuhan Pelni atau KM Kelud dari Pelabuhan Batuampar. Ia menilai pelabuhan tersebut harus difokuskan untuk bongkar muat barang.
”Itu sudah tidak layak di sana, harus dicari solusinya secepat mungkin agar pelabuhan Pelni jangan di sana (Batuampar),” jelasnya, Selasa (2/7/2019).
“Menurut saya sangat tidak layak, pindahkanlah dari sana,” katanya lagi.
Menurut Haripinto, jika memang di Pelabuhan Sekupang tidak bisa untuk operasional, maka harus dipikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut.
Namun dia menilai Pelabuhan Sekupang lebih layak dibanding Pelabuhan Batuampar untuk bersandar kapal Pelni.
”Di sana (Pelabuhan Batuampar) untuk bongkar muat barang dan ribuan penumpang KM Kelud atau kapal milik Pelni harus lewat dari sana,” paparnya.
“Menurut saya itu sangat berbahaya, belum lagi kondisi pelabuhannya masih butuh banyak pembenahan,” sebutnya lagi.
Calon penumpang PELNI tujuan Batam-Jakarta saat memasuki kapal yang bersandar di Pelabuhan Batuampar beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ia juga meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam secepatnya membenahi pelabuhan kontainer atau pelabuham bongkar muat di Batuampar.
Menurutnya, selama kondisi pelabuhan tidak berubah, maka biaya kontainer akan tetap mahal.
”Ini saatnya untuk berbenah, sangat disayangkan di tengah Batam sedang gencarnya untuk mendatangkan investasi tetapi pelabuhannya masih jauh tertinggal,” tuturnya.
Senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean. Dia juga meminta agar pelabuhan Pelni dibenahi fasilitasnya.
Menurutnya, Batam harus memiliki pelabuhan khusus untuk Pelni dan tidak disatukan dengan pelabuhan bongkar muat.
”Kita terbayang ke pelabuhan itu masuk truk atau kontainer besar dan ada calon penumpang Pelni yang mungkin naik motor atau naik angkot ke dalam,” ujarnya.
“Menurut saya ini sangat berbahaya,” katanya lagi.
”Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ada ribuan penumpang yang sekali berangkat dari sana, sangat bahaya,” terangnya.(ian)
batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) kini menelusuri ketidakberesan data administrasi jemaah calon haji (JCH) di Mojokerto.
Sebab, ada ratusan nama JCH yang alamatnya tidak sesuai. Hal itu diketahui saat kemenag memeriksa kesesuaian data JCH.
Meski berkas administrasi mereka tidak beres, kemenag menyatakan bahwa mereka tidak bisa mencoret nama-nama JCH tersebut secara sepihak.
Kasus lainnya, ada JCH yang namanya masuk dalam daftar berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Namun, yang bersangkutan tidak kunjung melakukan pelunasan. Bahkan, ada yang namanya selalu muncul sejak periode haji 2010-2011 lalu.
Kepala Seksi Pendaftaran Haji Reguler Kemenag Wahyu Utomo menegaskan, Kemenag tidak bisa melakukan pembatalan sepihak.
Sebab, JCH tersebut statusnya adalah jemaah aktif dan tidak melakukan pembatalan. Setiap JCH yang masuk dalam daftar berhak luas, berarti sudah membayar setoran awal BPIH.
Petugas PPIH Embarkasi Batam melayani JCH saat tiba di Asrama Haji Batam pada musim haji tahun lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
’’Kalau dikatakan jemaah fiktif mungkin tidak pas juga. Karena mereka terdaftar dan ada dana (setoran awal, red) BPIH-nya,’’ kata dia di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Dia menegaskan bahwa perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data-data JCH yang disebut fiktif tersebut.
Wahyu menjelaskan, kalaupun ada JCH yang masuk daftar lunas tapi tidak melakukan pelunasan, namanya akan muncul lagi dalam daftar pelunasan tahun selanjutnya.
Wahyu mengatakan, sebelum menetapkan dan mengumumkan nama-nama JCH berhak lunas, ada proses penyisiran data oleh kantor Kemenag di daerah. Tujuannya untuk mendeteksi kesesuaian data-data jemaah.
’’Termasuk keberadaan jemaahnya,’’ jelasnya.
Dengan proses penyisiran data tersebut, diharapkan ketika nama-nama JCH berhak lunas diumumkan, dipastikan ada orangnya. Perkara nantinya ada JCH yang tidak melakukan pelunasan, itu hal yang berbeda.
Ketika pelunasan BPIH tahap pertama ditutup pada 15 April lalu, tercatat sebanyak 19.815 orang tidak melakukan pelunasan.
Sisa kuota pelunasan tahap pertama itu kemudian ditutup pada pelunasan tahap kedua. Tahun ini Kemenag membuka pelunasan BPIH sampai empat kali.
Ini dilakukan karena ada tambahan kuota sebanyak 10 ribu kursi.Pelunasan pamungkas atau tahap keempat ditutup kemarin (2/7) sore.
Wahyu menuturkan, sampai dengan penutupan, ada lima JCH yang melunasi BPIH. Dengan demikian masih ada sisa kuota sebanyak 21 orang. Sisa kuota ini akan diisi oleh JCH kuota cadangan yang sebelumnya sudah melunasi BPIH.
Sementara itu Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Eka Jusuf Singka mengungkapkan bahwa Arab Saudi kini dalam kondisi kering.
”Kalau di sana panas pakai payung, lapar segera makan,” ujarnya.
Jamaah haji harus menjaga dirinya agar sehat meski sedang beribadah. Kondisi iklim di Arab Saudi dikhawatirkan memicu infeksi saluran pernapasan.
Hal ini menurut Eka memang sering dialami oleh jamaah haji. Untuk itu, Kemenkes mempersiapkan 79 ton obat-obatan.
”Sebagian besar terdiri atas cairan infus,” ujarnya.
Eka juga berpesan agar sebelum berangkat, calon jamaah haji harus mempersiapkan diri. Caranya dengan rajin berolahraga. Sebab haji merupakan ibadah fisik.(wan/lyn/oni/jpg)
