Nad Rasya terus merengek. Bocah 2,5 tahun itu melepaskan gandengan tangan ibunya, Christin Sulistianingtias, lalu berlari menuju bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terparkir di depan Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan.

Bus tersebut berwarna biru kombinasi putih. Sekilas mirip Tayo the Little Bus yang digandrungi balita zaman now.

Tak jauh dari bus itu, Alfiana Rachmawati terus bercuap menggunakan pengeras suara wireless.

Petugas KPK tersebut berdiri di tengah kerumunan warga yang berjalan di area car free day (CFD) pada Minggu (30/6) pagi lalu.

”Ayo, silakan yang ingin naik bus,” kata Alfiana, lalu melanjutkan, ”tapi gantian, ya! Tunggu yang di dalam keluar dulu!”

Pagi itu CFD di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, mirip lautan manusia.

Mereka berjalan santai menikmati udara pagi dan beragam kuliner atau belanja pernak-pernik.

Kendaraan dilarang melintas di ruas jalan utama kota tersebut hingga pukul 08.00. KPK memanfaatkan keramaian itu.

Pagi-pagi bus tiba di lokasi bersama mobil pelayanan publik lain milik pemkot setempat.

Bukan hanya perhatian balita yang teralihkan dengan bus besar tersebut.

Tidak sedikit remaja hingga orang dewasa yang mendekat dan melongok ke dalam bus berstiker besar warna merah bertulisan ”Berani Jujur Hebat” di sisi kanan dan kiri itu.

Mereka bahkan rela antre demi mengobati rasa penasaran tersebut. ”Mumpung KPK ke sini (Kota Madiun, red),” ujar seorang warga bernama Christin, 30.

Di dalam bus tak ada deretan kursi seperti lazimnya bus angkutan. Pengunjung hanya mendapati kabin kemudi di sisi depan dan beberapa meja komputer di sisi tengah.

Komputer itulah yang menjadi sarana KPK untuk mengenalkan beragam produk antikorupsi. Misalnya aplikasi JAGA, e-LHKPN, dan Gratifikasi Online (GOL).

Dari Jakarta, bus tersebut kali pertama singgah di Ngawi pada 25–26 Juni. Kemudian mampir ke Kota Madiun, Jawa Timur, pada Jumat (28/6).

Dua daerah di barat Jawa Timur (Jatim) itu merupakan bagian dari 28 kabupaten/kota yang masuk daftar persinggahan bus KPK selama empat bulan.

Mulai Juni sampai Oktober. Selain Jatim, road show bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi tersebut akan mampir di sejumlah daerah di Bali dan Jawa Tengah.

Desain bus yang dikemudikan Encep dan Effendi secara bergantian itu dibikin lebih mentereng dengan dominasi warna biru dan putih cerah.

Desain tersebut membawa kesan ramah dan sejuk. Berbeda dengan tahun lalu, yang busnya bernuansa hitam dan merah sehingga menimbulkan kesan angker dan garang.

Ibarat syiar agama, KPK benar-benar memanfaatkan momen tur sejauh 2.821 kilometer itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada masyarakat.

Selama ini sosialisasi antikorupsi lebih sering terpusat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

”Kami menyadari, masih banyak masyarakat kita yang belum tahu tentang apa itu korupsi,” ujar Alfiana.

Alfiana tidak sendiri mencari ”penumpang”. Perempuan 28 tahun tersebut datang bersama beberapa petugas fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) di Kedeputian Pencegahan KPK lainnya.

”Kalau di Ngawi kemarin ada 12 orang (petugas fungsional, red) yang dilibatkan,” ucapnya.

Tahun ini bus KPK menawarkan menu lebih banyak daripada road show sebelumnya.

Selain sosialisasi produk antikorupsi, tim jelajah menggelar diskusi komunitas. Misalnya komunitas swadaya dan vendor atau rekanan proyek.

KPK juga memberikan pembekalan bagi para calon anggota legislatif (caleg) DPRD terpilih.

Tidak semua daerah punya pemahaman dan reaksi yang sama atas kedatangan bus itu. Alfiana menganggap hal tersebut sebagai tantangan tersendiri.

Dia mengedepankan gaya komunikasi yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal di setiap daerah.

”Yang paling penting menjaga komunikasi,” tutur perempuan berjilbab itu.

Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprapdiono memahami bahwa setiap kota pasti punya keunikan dan daya tangkap yang berbeda dalam memahami materi antikorupsi.

Untuk itu, petugas harus mampu melakukan adaptasi penyampaian dengan cepat.

Di daerah pinggiran seperti Ngawi, misalnya, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami.

Misalnya, istilah gratifikasi diganti dengan suap yang tertunda. Atau korupsi diganti dengan mencuri.

”Komunikasi antikorupsi itu menyesuaikan pangsa. Misalnya, kalau ngomong dengan DPRD itu agak revolusioner,” jelas Giri yang ikut dalam rombongan road show bus KPK di Madiun dan Ngawi.

”Kemudian, kalau ngomong di hadapan birokrasi harus beda, nggak boleh keras,” imbuh mantan direktur gratifikasi KPK tersebut.

Bus itu sejatinya hanya simbol bahwa KPK tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan dan pendidikan. Bus tersebut juga obat bagi masyarakat yang rindu dengan KPK.

”Kalau selama ini mereka (masyarakat, red) hanya melihat di TV, berita OTT (operasi tangkap tangan), sekarang mereka (masyarakat) bisa melihat lebih dekat, ini lho orang-orang KPK,” terangnya.

Giri menganalogikan bus KPK sebagai sarana pendidikan yang kerjanya mirip dengan menginjeksi software komputer. Proses injeksi itu membutuhkan waktu lama.

Tidak seperti penindakan yang bisa lebih cepat layaknya membongkar komputer.

”Kalau pencegahan itu seperti antivirusnya, memberikan pendampingan agar orang tidak bisa korupsi,” ungkapnya.

KPK memang memiliki sumber daya terbatas dalam mengampanyekan antikorupsi.

Namun, Giri berupaya memaksimalkan strategi pemberantasan korupsi dengan berkeliling dan menggelar pesta hari antikorupsi di setiap daerah menggunakan bus tersebut.

”Ke depan kami berharap ada bus-bus seperti ini di setiap provinsi,” imbuh pria kelahiran Ponorogo itu.

Tim jelajah KPK punya cara menghilangkan kejenuhan selama menjalani road show maraton.

Antara lain dengan merotasi petugas fungsional seminggu sekali. Dan yang mengasyikkan: berburu kuliner maknyus di setiap daerah.

”Wawasan tentang kuliner bisa jadi komunikasi tambahan untuk mendekatkan kami dengan masyarakat setempat,” kata Giri yang sempat mencicipi pecel saat singgah di Madiun.(*/c9/ayi/jpg)