Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11379

Harga Kebutuhan Pokok Masih Tinggi, Pak Wali

Putut A
-
0
Harga Kebutuhan Pokok Masih Tinggi, Pak Wali

batampos.co.id – Harga-harga sejumlah kebutuhan pokok masih terpantau tinggi di sejumlah pasar tradisional, Rabu (1/5). Seperti ayam potong segar. Empat hari menjelang memasuki bulan suci Ramadan, belum ada tanda-tanda harga ayam potong segar turun.

”Harga ayam potong (segar, red) masih tinggi. Belum turun,” ujar Dorman, penjual daging Pasar Botania 1, Batam Center, kemarin.

Dia mengatakan, harga ayam masih dipatok di kisaran harga Rp 39 ribu – Rp 40 ribu per kilogram (kg). Masih tingginya harga lantaran pasokannya dari peternak di Barelang terbatas. Alhasil, pedagang pun harus menerima jatah lebih sedikit dari biasanya.

”Barangnya langka, harus bagi-bagi dengan pedagang lain juga,” katanya.

Kendati naik, lanjutnya, pelanggan tetap membeli, meski tidak dengan jumlah banyak. Jika biasanya pelanggan membeli 15 kg, kini dikurangi menjadi 10 kg.

”Rata-rata pelanggan tetap itu penjual ayam penyet dan rumah makan,” sebutnya.

Selama ini, kata Dorman, lazim adanya kenaikan sebelum Ramadan. Tak hanya daging ayam tapi juga sejumlah bahan pokok lainnya ikut naik. Hanya saja, tidak signifikan seperti kenaikan harga ayam potong segar.

”Pasti naik. Tapi daging sapi beku masih stabil. Harga jualnya masih Rp 83 ribu – Rp 85 per kg,” terangnya.

Di Pasar Fanindo, Batuaji harga ayam dan beberapa komoditas lainnya juga masih terpantau mahal. Murni, pedagang setempat menjelaskan setiap memasuki Ramadan memang lumrah terjadi kenaikan.

”Setiap tahun seperti ini (harga kebutuhan pokok naik, red), tapi mudah-mudahan naiknya tidak terlalu tinggi,” harapnya.

Ia menyebutkan untuk harga sayuran hijau, seperti bayam, sawi, dan kangkung masih standar yakni di kisaran Rp 8 ribu – Rp 12 ribu per kg. Bawang putih Rp 23 ribu – Rp 25 ribu per kg, cabai rawit Rp 35 ribu per kg, tomat Rp 14 ribu per kg, dan kacang panjang Rp 20 ribu per kg.

”Harga ini naik, cuman gak terlalu tinggi, ada yang naik Rp 500 hingga Rp 2 ribu setiap kg,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, ketersediaan pangan selama Ramadan aman. Bahkan, kata dia, persoalan kebutuhan bahan pokok ini sudah dibicarakan dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, belum lama ini.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

”Insya Allah, tidak ada masalah. Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan pantauan di pasar. Sebulan lalu juga kita sudah rapat dengan tim TPPID,” jelas Amsakar.

Bahkan, sambungnya, untuk mengantisipasi harga menjelang Ramadan dan Lebaran, pihaknya akan menggelar bazar sembako untuk masyarakat.

Sehari, Operasi Pasar Digelar di Empat Titik

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batam mulai melaksanakan operasi pasar jelang bulan puasa Ramadan. Kecamatan Batam Kota menjadi lokasi pertama operasi pasar atau bazar sembako murah ini.

Sekretaris TPID Batam Pebrialin mengatakan, ope-rasi pasar merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pasar yang merangkak naik jelang bulan puasa.

”Satu hari kami buka dua hingga empat titik operasi pasar. Harga komoditas yang dijual di bawah harga pasar,” kata dia, kemarin.

Tidak hanya itu, beberapa distributor juga akan bergabung dalam operasi pasar bersama TPID Batam ini. Mere-ka akan menyediakan gula, minyak makan, daging ayam dan sapi, telur, cabai, serta sayuran yang merupakan hasil petani lokal.

Untuk harga dipastikan lebih murah dari harga pasar. Seperti bawang putih dijual Rp 20 ribu per kg, ayam beku Rp 25 ribu per kg, beras medium Rp 9.300 per kg dan premium Rp 12 ribu per kg, daging sapi beku Rp 78 ribu per kg, dan minyak makan kemasan dua liter Rp 18 ribu per kg.

”Jadi semua di bawah HET (harga eceran tertinggi) dan harga pasar,” imbuhnya.

Selain itu, untuk pasokan komoditas sayuran di Batam, pihaknya juga berupaya merealisasikan masuknya komoditas dari Jambi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah disepakati antara kedua pemerintah.

”Hari ini (kemarin, red) merupakan pelepasan kapal Roro rute Batam menuju Kualatungkal, Provinsi Jambi. Jadi, selain mengangkut penum-pang nanti juga akan ada komoditas yang diangkut dari sana (Jambi) ke Batam,” terang Pebrialin.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Batam ini menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai terkait perizinan barang masuk ke Batam ini. Pihaknya juga telah meminta operator kapal untuk melengkapi dokumen memasok barang ke Batam.

”Izin itu paling penting. Jadi sesuai dengan hasil rapat TPID semua pihak akan berkoordinasi demi pemenuhan kebutuhan di Batam,” tambahnya.

Ia berharap tidak kenaikan harga jelang bulan puasa. Meskipun permintaan meningkat kalau kebutuhan cukup harga pasti terjaga.

”Kami bersama distributor berupaya memenuhi pasokan agar masyarakat tenang dan tidak khawatir harga naik,” tutupnya. (une/yui)

Tujuh Proyek Investasi Tinggal Dieksekusi

Putut A
-
0
Tujuh Proyek Investasi Tinggal Dieksekusi
foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – BP Batam memiliki tujuh proyek investasi yang siap dieksekusi.

Ketujuh proyek investasi tersebut, yaitu

  1. jasa pelayanan medis,
  2. pemanfaatan lahan telantar,
  3. distrik finansial atau biasa disebut offshore banking,
  4. hidroponik,
  5. proyek damai ekowisata di Tanjungpiayu,
  6. shipyard Rusiam,
  7. proyek Welcome to Batam.

”Investor dari Australia dan Singapura serta Korea datang buat jasa kesehatan jantung di Rumah Sakit BP (RSBP) Batam. Nanti RSBP akan punya klinik life steam cell dan lainnya. Selama ini, banyak orang berobat ke Singapura, nanti cukup di RSBP saja,” ujar Eddy, Selasa (30/4).

Mengenai distrik finansial masih akan dibahas dengan investor dari Singapura. Rencananya, distrik finansial ini akan menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus (KEK) nantinya.

Sedangkan hidroponik, ada 13 hektare lahan di Pulau Nipah yang akan dibuat lahan hidroponik oleh investor asal Jakarta.

Untuk proyek wisata di Tanjungpiayu tengah dirancang oleh investor asal Xiamen, Tiongkok. Kemudian proyek galangan kapal, BP masih bicara intensif dengan pemerintah Rusia.

”Shipyard dari Rusia akan fokus untuk ekspor dan memasukkan barang berteknologi tinggi,” sebutnya.

Sementara jasa pelayanan medis, selain RSBP, investor dari negara Kazakstan akan membangun industri halal, terdiri dari Islamic financial dan produk halal.

Dan terakhir, untuk Welcome to Batam, grup Sarinah akan membangun factory world outlet di depan landmark Batam tersebut.

”Barangnya dari Nganjuk (Jawa Timur, red) sampai Nagoya ada di sana nanti. Ini sudah dibahas, tapi saya tak berwenang beri lahan, tapi di Dewan Kawasan (DK),” terangnya. (leo)

Hari Ini, Walikota Batam Terbang ke Jakarta Jumpa Menko Darmin

Putut A
-
0
Hari Ini, Walikota Batam Terbang ke Jakarta Jumpa Menko Darmin

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi mengaku tidak mengetahui apa keputusan pemerintah pusat terkait wacana dirinya akan menjadi ex officio di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Tak tahu saya, Pak menko lah. Belum ada kabar,” kata Rudi saat dikonfirmasi kepastian dirinya yang juga akan menjadi Kepala BP Batam, di Kantor Walikota Batam, Selasa (30/4/2019).

Namun ia mengungkapkan dirinya dipanggil ke Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Kamis (2/5/2019) di Jakarta. Tidak sendiri, dari Batam, yang turut diundang adalah Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady.

“Saya, Pak Wakil dan Pak Edy,” ucapnya.

Apakah pemanggilan ini seiring pelantikan Rudi menjadi Kepala BP Batam?

Rudi mengaku tidak tahu apa agenda pemanggilan tersebut. Menurutnya, keputusan dirinya akan di-ex ooficio-kan menjadi Kepala BP Batam adalah ranah pemerintah pusat.

“(Agendanya) tak tahu, tak tahu. Tak ditulis itu (agenda rapat),” imbuhnya.

Bahkan, ditanyai perihal aturan yang akan mengiringi kemungkinan pengangkatan maupun setelah dirinya menjabat di BP Batam, ia tidak mengetahuinya sama sekali.

Sementara itu, di depan pegawai-pegawai Pemko Batam pada saat apel bersama lingkungan Pemko Batam, Senin (29/4), Rudi seolah pesimis. Dalam sambutannya, ia meminta para pegawai tidak memikirkan kebijakan satu pimpinan dua lembaga ini. Bahkan ia mengaku dirinya tidak memikirkan perihal kebijakan ini.

Ditanyai perihal sikap ini, mantan anggota DPRD Batam ini justru menjawab diplomatis.

“Kalau saya sih begitu, optimis jadi pesimis, pesimis jadi optimis. Apa susahnya ngomong begitu kan,” imbuhnya.

Sejatinya, rencana rapat di Kemenko Perekonomian digelar Senin (29/4) lalu yang berangkat yakni Wakil Wali Kota Amsakar Achmad . Namun batal karena Menkjo Darmin punya agenda lai dan pertemuan itu dijadwal kembali. (iza)

Kunjungi Panasonic Industrial Devices Batam, Bank Mandiri Adakan Seminar Pengelolaan Keuangan

Putut A
-
0
Kunjungi Panasonic Industrial Devices Batam, Bank Mandiri Adakan Seminar Pengelolaan Keuangan
Priority Banking Officer Bank Mandiri Aip Wiyana memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang kepada Karyawan Panasonic Industrial Devices Batam, Rabu (1/5/2019). Foto: Mandiri untuk Batam Pos

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki culture memenuhi kebutuhan pelanggan, Bank Mandiri senantiasa aktif mendalami kebutuhan pelanggan termasuk kondisi pasar dan persaingan untuk menyediakan produk, layanan dan solusi yang tepat serta selalu menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan pelanggan.

Dalam sesi yang bertajuk finansial klinik yang diadakan di Panasonic Industrial Devices Batam, Priority Banking Officer Aip Wiyana memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang serta argumen pola hidup dan kebiasaan pada umumnya.

“Saat ini ini banyak kebutuhan yang akan dikonsumsi. Namun kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kemudian lakukan pengukuran dan aksi prioritas serta ketahui cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos pengeluaran anda,” kata Aip, Rabu (1/5).

Dijelaskannya, dari total pendapatan yang didapat, 40 persen untuk keperluan sehari hari, 40 persen untuk membayar kewajiban (hutang, tagihan, pembayaran) dan sisanya 20 persen untuk menabung. Beberapa bentuk tabungan yang bisa dinikmati oleh nasabah Bank Mandiri diantaranya mandiri tabungan rencana yang memberikan suku bunga 2,5 persen dan cover asuransi, untuk mandiri deposito rupiah para deposan diberikan bunga 4,25 persen.

Berikutnya apabila nasabah ingin mendapatkan manfaat dan benefit yang lebih besar, Bank Mandiri menawarkan jenis investasi melalui reksa dana dengan besaran return 13,16 persen net per annual (average).

Reksa Dana (Mutual Fund) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Beberapa pihak yang terkait dalam produk reksa dana antara lain manajer investasi, bank custodian, dan agen penjual efek reksa dana. Dalam hal ini Bank Mandiri bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang bertugas melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Sejak tahun 2007 Bank Mandiri telah terdaftar sebagai APERD di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bekerjasama dengan manajer investasi. Dari beberapa reksa dana yang melalui Bank Mandiri diantaranya Reksa Dana Konvensional (Open-end) yakni reksa dana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap hari bursa tergantung tujuan investasi, jangka waktu dan profil risiko investor.

Adapun jenis-jenis reksa dana konvensional antara lain Reksa Dana Pasar Uang melakukan investasi pada instrumen pasar dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Kemudian Reksa Dana Pendapatan Tetap investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari obligasi, sedangkan Reksa Dana Campuran nilai investasi ekuitas tidak melebihi 79 persen dari aktivanya.

Selanjutnya Reksa Dana Saham 80 persen nilai investasinya dalam bentuk ekuitas atau saham, dan yang terakhir adalah Reksa Dana Indeks dimana nilai investasinya sebesar 80 persen dari aktivanya dan terdapat pada indeks yang menjadi acuannya.

Di penghujung akhir acara Aip Wiyana menambahkan keuntungan yang didapat berinvestasi di reksa dana tentunya lebih terjangkau artinya investasi bisa dilakukan mulai dari seratus ribu rupiah, kemudian dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan telah mendapatkan ijin dari OJK. Berikutnya reksa dana lebih transparan dimana prospectus mengenai kebijakan investasi dan keterbukaan laporan keuangan serta laporan porofolio melalui Fund Fact Sheet secara berkala.

“Dengan keterbukaan ini maka para nasabah/investor dapat dengan mudah mengetahui komposisi investasi yang dimilikinya,” tutup Aip Wiyana. (*)

Disperindag Akan Tata Pangkalan Gas

Putut A
-
0
Disperindag Akan Tata Pangkalan Gas

batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berencana menata seluruh pangkalan gas bersubsidi atau 3 kilo gram di seluruh Batam. Hal itu dilakukan guna memeratakan penyaluran gas melon untuk warga kurang mampu di Batam.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan dari data terdahulu terdapat 1880 pangkalan gas bersubsidi ada di Batam. Namun, belakangan ia kerap mendapat informasi adanya pemilik pangkalan ganda.

“Nah ini yang mau kami data. Sesuai aturan, satu pangkalan hanya bisa dimiliki satu orang. Ini yang akan kami data perkelurahan,”imbuh Gustian.

Pihaknya juga akan mengawasi penyaluran gas melon agar tepat sasaran. Sebab, kelangkaan gas yang kerap melanda Batam diduga karena penyaluran yang tidak merata.

“Kami menghindari monopoli gas melon ini. Makanya nanti ada pendataan dan pengawasan,” jelasnya.

Selain itu, Gustian juga menjamin jika ketersediaan gas melon dan premium selama ramadan hingga lebaran aman. Hal itu akan ia pastikan langsung ke Pertamina.

“Untuk Stok Gas dan Premium, bio solar Isnyallah aman,” pungkas Gustian. (she)

Skema Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan 3-3-3

Putut A
-
0
Skema Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan 3-3-3
Ilustrasi

batampos.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persatuan Mubalig Batam mengusulkan tempat hiburan malam (THM) tutup total selama Ramadan. Namun, dalam rapat koordinasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat, aparat, dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, akhirnya memutuskan penutupan THM dengan skema 3-3-3.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan voting. Dimana, dari 11 pendapat, sembilan di antaranya memilih skema 3-3-3. Yaitu, tiga hari pertama, yakni sehari sebelum Ramadan, hari pertama, dan kedua Ramadan. Lalu, tiga hari kedua, sehari sebelum Nuzulul Quran (16 Ramadan 1439 Hijriah), hari Nuzulul Quran (17 Ramadan 1439 Hijriah), dan sehari setelahnya (18 Ramadan 1439 Hijriah).

Selanjutnya tiga berikutnya adalah, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, dan sehari setelahnya.

”Jadi keputusannya (skema 3-3-3, red) sama seperti tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata, Selasa (30/1).

Selain itu, selama Ramadan waktu aktivitas tempat hiburan diatur. Kegiatan usaha rekreasi dan jasa hiburan khusus untuk jasa, seperti panti pijat, helangan permainan elektronik (gelper), kafe, karaoke, pub & bar hanya bisa beroperasi dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dini hari.

Untuk karaoke keluarga tanpa pemandu lagu dan tidak menyediakan minuman beralkohol beroperasi dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Untuk spa dibuka mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

Ardi menambahkan, akan dibentuk tim pengawas terdiri dari Satpol PP, Polresta Barelang, Kodim, TNI (POM-AD dan POM AL), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Disparbud, Dinas Sosial, dan Kejaksaan Negeri Batam.

”Tim akan melakukan pemantauan, pengendalian, dan penindakan terhadap ketentuan ini. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan itu akan kita berikan sanksi teguran mulai dari surat peringatan pertama (SP1), SP2, dan SP3. Sanksi bisa berupa pembekuan izin usaha sampai penutupan tempat usaha jika tidak mengindahkan ketentuan yang sudah disepakati,” tegasnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, pengambilan keputusan skema 3-3-3 dengan pertimbangan pekerja dari sejumlah usaha yang diatur waktunya tersebut.

”Seperti disampaikan perwakilan Kemenag, ada kehidupan lain yang harus dijaga. Kalau ini tutup total bisa menganggur karyawannya. Kita sepakat 3-3-3,” kata Rudi dalam rilis Humas Pemko Batam yang diterima Batam Pos.

Rudi meminta agar Disparbud segera membuat surat edaran terkait pemberitahuan buka tutup THM untuk disampaikan ke pelaku usaha.

”Segera buat suratnya, Jumat sudah diedarkan dan akan saya tandatangani. Jangan tunggu lagi. Edarannya juga ditembuskan ke FKPD,” jelasnya. (iza)

PPK Buka Dua Panel Untuk Satu Kelurahan

Putut A
-
0
PPK Buka Dua Panel Untuk Satu Kelurahan

batampos.co.id – Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Sekupang menambah panel penghitungan menjadi empat bagian. Hal ini guna mengejar tenggat waktu penyelesaian 4 Mei mendatang.

Selama 12 hari proses rekapitulasi, PPK berhasil menyelesaikan 143 tempat pemungutan suara (TPS). Dari tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang yang baru selesai adalah Tanjungpinggir, menyusul Tibanlama, Patam Lestari, Tibanbaru dan Tanjungriau.

“Yang belum sama sekali itu Seiharapan dengan Tiban Indah. Ini mungkin menyusul juga kami kerjakan,” kata Ketua PPK Sekupang, Kusno, Selasa (30/4).

Untuk Kecamatan Sekupang memiliki 342 TPS dan 1725 Kotak suara. Penambahan panel yang sudah berlangsung selama dua hari ini cukup efektif mempercepat pengerjaan.

Menurutnya masih ada waktu selama empat hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat PPK sebelum akhirnya diserahkan ke KPU Batam.

“Jadwalnya tanggal 4 Mei. Selesai penghitungan kami langsung pleno dan hasilnya diserahkan kepada mereka untuk dilanjutkan prosesnya,” lanjutnya.

Mengingat semakin dekatnya waktu penetapan hasil PPK, Kusno berencana akan membuka dia panel untuk satu kelurahan. Cara ini akan mempercepat proses penghitungan TPS yang belum dimulai sama sekali.

“Waktu semakin mepet. Kami juga sudah bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga tengah malam. Tentu kami sangat berharap bisa menyelesaikan proses ini tepat waktu,” lanjutnya. (yui)

Butuhkan Dana Rp 466 triliun untuk Pemindahan Ibukota

Putut A
-
0
Butuhkan Dana Rp 466 triliun untuk Pemindahan Ibukota

batampos.co.id – Beberapa lokasi telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi ibu kota Indonesia yang baru. Lokasi tersebut antara lain daerah di bagian timur sepanjang Sumatera, seluruh wilayah Kalimatan dan Sulawesi bagian selatan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah-wilayah tersebut dipertimbangkan karena relatif aman dari sisi kebencanaannya.

Bagian timur Sumatera, Sulawesi bagian selatan dan Kalimantan mempunyai sejarah dan potensi bencana yang minim.

Ibu kota baru nantinya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi serta kebakaran hutan dan lahan gambut.

”Sudah (diteliti risiko bencananya, red), itu sementara daerah yang kami identifikasi dan lokasinya juga relatif ada di tengah,” kata Bambang usai konferensi pers rencana pemindahan ibu kota, Selasa (30/4).

Kota yang akan dipilih nantinya adalah kota baru dan dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang. Kriteria lain ibu kota baru itu antara lain tersedia lahan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang luas.

Kemudian, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Selain itu, akses mobilitas dan logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan, harus terpenuhi. Layanan air minum, faktor keamanan, sanitasi, jaringan listrik dan komunikasi juga dipertimbangkan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung pada luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, melakukan pemindahan 195.550 ASN, sehingga total jumlah penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang.

Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk tersebut, maka pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan dana Rp 466 triliun.

Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, maka kebutuhan lahan ibu kota baru nantinya 30.000 ha. Sementara kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota akan lebih rendah dari skenario pertama, yakni Rp 323 triliun.

Jangka waktu pemindahan ini dilakukan dalam dua opsi, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Jika memungkinkan, proses pemindahannya akan dilakukan pada 2020 mendatang. Proses ini akan dipimpin oleh tim atau organisasi yang dibentuk khusus yang menangani proses pemindahan ibu kota.

Nantinya, menurut Bambang, ibu kota baru itu tidak akan seperti Jakarta yang diarahkan menjadi pusat bisnis. Sebab, ibu kota baru tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa.

”Yang pasti akan ada status daerah khusus, seperti yang dinikmati DKI (Jakarta) sekarang,” ujar mantan menteri keuangan itu.

Pemindahan ibu kota ini dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan anggaran pemerintah saja. Bambang menuturkan, ada kemungkinan 50:50 untuk pemenuhan dana pemindahan ibu kota. 50 persen anggaran negara, 50 persen dana dari swasta dan BUMN. Semakin besar peranan BUMN dan swasta dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, maka akan semakin bagus. Sebab, anggaran negara bisa dihemat.

Pemindahan ibu kota ini tidak akan mengikutsertakan pemindahan institusi-institusi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan institusi-institusi lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan permodalan masih akan tetap berada di Jakarta.

Jakarta sendiri dinilai tak cocok lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, sehingga hanya bisa digunakan sebagai pusat bisnis. Pada 2017, jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar mencapai Rp 65 triliun. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar. Pada 2017, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berkontribusi sebesar 20,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen.

Setelah memindahkan ibu kota, pemerintah akan membangun kota-kota lain agar Indonesia mempunyai 10 kota metropolitan. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar serta Manado.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya masih harus melihat secara matang rencana pemindahan ibu kota. Setelah perencanaan matang, maka estimasi anggaran dan teknis pembiayaannya akan dapat dihitung secara lebih akurat.

“Sementara untuk UU APBN 2020 kan sekarang ini sedang direncanakan. Bappenas, Menteri PUPR, sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain di dunia, ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda,” urainya.

Menurutnya, perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 masih akan tetap berjalan pada Mei mendatang. Meski saat ini belum dapat dipastikan apakah anggaran pemindahan ibu kota akan dimasukkan ke dalam postur tersebut.

“Bulan Mei ini juga kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan,” imbuhnya.

Asia Country Risk Service Manager The Economist Intelligence Unit (EIU) Anwita Basu menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo menginginkan agar ibu kota jauh dari risiko lingkungan. Sebab Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah, penggunaan air tanah yang berlebihan dan sangat rawan banjir.

Bangunan-bangunan di Jakarta pun banyak yang tidak dibangun secara berkelanjutan. Secara umum keputusan pemindahan ibu kota dapat dipahami sebagai langkah yang tepat, namun akan ada tantagan bagi pemerintah dalam jangka menengah.

”Untuk pengembangan dan keberlanjutan jangka panjang, masuk akal untuk memikirkan migrasi ibu kota ke provinsi lain: ini pada akhirnya dapat mengarah pada pengembangan jaringan dan pertumbuhan lokasi tersebut. Namun, dalam jangka menengah, kebutuhan infrastruktur saja akan tetap bermasalah dan karenanya akan menjadi sulit untuk melakukan transfer segera,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan pemindahan ibu kota ke luar Jawa dapat menjadi peluang tersendiri bagi perseroan. Lantaran akan semakin memperbanyak proyek ke BUMN karya.

“Kita tunggu secara internal akan ada pembahasan tapi tunggu mekanisme selanjutnya,” ujarnya.

Meski demikian, saat ini PP memang masih belum memiliki banyak landbank di luar Jawa hanya sekitar 25 hektar.

“Prioritas di Jawa. Tanah di luar Jawa di Kalimantan,  Lampung, tetapi tidak besar hanya bekas gudang,” urainya.

Pihaknya berniat untuk menambah landbank di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Bali. Di Bali rencana penambahan landbank mencapai 400 hektar. (rin/vir)

109 Titik Menara Provider Menunggak Retribusi

Putut A
-
0
109 Titik Menara Provider Menunggak Retribusi
Tim terpadu yang terdiri dari Pemko Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan menyegel delapan titik menara rooftop milik berbagai provider pada beberapa lokasi di Batam, Salah satunya dikawasan Duta Mas, Selasa (30/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Tim terpadu yang terdiri dari Pemko Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan menyegel delapan titik menara rooftop milik berbagai provider pada beberapa lokasi di Batam.

“Mereka belum bayar retribusi, maka kami ambil alih dengan kegiatan yustisi ,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Batam, Hamida, Selasa (30/4).

Ia menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan para provider tersebut dapat menyegerakan pembayaran atas piutang Pemko Batam ini. “Kami ingin kejar PAD kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Bendahara penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Arief Firmansyah mengatakan, delapan titik tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah titik yang belum membayar retribusi tahun 2018 tersebut. Total keseluruhan se Batam yang belum bayar retribusi mencapai 109 titik.

“Sesuai SOP kami sudah lewati semua dari peringatan satu hingga tiga dan surat imbauan untuk membayar. Kami terus komunikasi juga, mereka berkomitmen secepatnya,” imbuh dia.

Ia memaparkan, total piutang mencapai Rp 850 juta. Ini belum termasuk denda per titik 2 persen dalam sebulan, diperkirakan nominalnya Rp 120 hingga Rp 150 ribu per menara setiap bulannya. “Dendanya akan terus jalan, hingga pelunasan yang ditunggak,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, tunggakan pembayaran ini berpengaruh pada pendapatan sektor tersebut. menurutnya, tahun 2018 lalu yang ditargetkan Rp 5,62 miliar namun yang terealisasi hanya 87 persen.

“Tahun 2019 ini kami targetkan Rp 6,5 miliar, termasuk yang piutang ini. Mudah-mudahan tercapai,” harap dia. (iza)

Perwako Pramuwisata Terbit, Himpunan Pramusiwata Indonesia, Batam Lega

Putut A
-
0
Perwako Pramuwisata Terbit, Himpunan Pramusiwata Indonesia, Batam Lega
ilustrasi
foto: yulitavia / batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam akhirnya menerbitkan Peraturan Walikota Batam nomor 56 tahun 2018 tentang Pramuwisata Kota Batam. Sebelumnya, lebih dari setahun Himpunan Pramusiwata Indonesia (HPI) Batam berjuang untuk produk hukum tersebut.

“Perwako ini untuk melindungi anggota kami. Karena sekarang pramuwisata atau tour guide itu wajib lisensi dan tersertifikasi,” kata Fri usai sosialisasi Perwako Pramuwisata Batam, Selasa (24/4).

HPI Batam sendiri saat ini memiliki 428 orang anggota. Mereka terbagi beberapa divisi, yakni pramuwisata berbahasa Korea, Inggris, Jepang, Mandarin, Melayu, Spanyol, dan untuk wisatawan domestik. Sebanyak 380 pramuwisata di antaranya telah tersertifikasi.

Keberadaan HPI ini juga salah satunya bertujuan agar pemandu wisata benar-benar memiliki pengetahuan tentang Batam. Sehingga informasi yang disampaikan kepada turis tidak sembarang atau salah.

“Supaya informasi yang diberikan pada turis yang datang tidak lari dari apa yang diharapkan pemerintah. Kita khawatir kalau mereka (pramuwisata tak terdaftar) ini tak dirangkul, informasi, standar pelayanan, etika tidak mencerminkan karakter budaya kita,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah HPI Kepri, Abdi Simatupang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata mengatakan Perwako ini menjadi acuan pramuwisata dalam menjalankan tugas.

“Ke depan kita juga akan membuat regulasi bagi asosiasi profesi lain di dunia pariwisata, sesuai ketentuan berlaku. Nanti akan diintegrasikan. Karena satu dengan yang lain ada keterkaitan, seperti mata rantai yang tak putus,” kata mantan Kepala Bagian Humas Setdako Batam tersebut. (une)

1...11,37811,37911,380...14,303Halaman 11,379 dari 14,303

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000