batampos.co.id  – Media merupakan mitra strategis bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi Pemilu 2019, sehingga sosialisasi tahapan pengawasan Pemilu juga perlu disampaikan kepada media.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri Muhammad Syahri saat Bawaslu Provinsi Riau melak-sanakan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu 2019 kepada puluhan wartawan di BCC Hotel, Batam, Senin (18/3).

Dia mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen yang lahir berdasarkan undang-undang, me-rupakan lembaga publik maka juga harus terbuka kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan. Maka sosialisasi yang dilaksanakan juga bagian pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik media.

”Oleh sebab itulah kita melak-sanakan sosialisasi ini,” katanya.

Syahri mengakui, tahapan penyelenggara pemilu 2019 tinggal menunggu hari. Dan tahapan kampanye rapat umum dan media massa akan dimulai 24 Maret 2019 nanti. Bawas-lu, lanjutnya, ingin menyamakan persepsi dengan media massa di dalam mendukung serta bekerja sama menunjang fungsi pengawasan dari Bawas-lu Kepri.

”Kami berharap pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi ini bisa disampaikan media massa,” harapnya.

Selanjutnya, sosialisasi ini juga bagian dari tindak lanjut dari MoU Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers bahwa untuk pelanggaran pemilu akan menjadi ranah Bawaslu, konten dan materi dari peserta pemilu itu menjadi ranah KPI serta pemberitaan menjadi ranah dari media atau Dewan Pers.

”Di sini kita juga ingin lebih fokus menyampaikan kerja-kerja pengawasan dan pencegahan sesuai amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017. Bagi kami penyelenggara pemilu silakan lakukan semua hal yang memang boleh dalam aturan,” beber dia.

Disinggung mengenai temuan Bawaslu Kepri sendiri, Syahri mengakui dari beberapa dugaan dan pelanggaran baik itu dalam bentuk temuan atau laporan dari masyarakat, baru satu yang mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) yakni di Kabupaten Karimun.

Menurutnya, dugaan pelanggaran ini sudah ditangani Bawaslu Karimun, kemudian sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Karimun dan sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun.

”Artinya sudah ditangani dengan baik. Selain itu ada yang tengah ditangani baik administrasi maupun pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu,” jelasnya.

Divisi Hukum Bawaslu Kepri Indrawan menambahkan, Bawaslu memiliki tujuan mengawasi tahapan pemilu. Ada beberapa tahapan, salah satunya kampanye pemilu. Bawaslu memiliki beberapa fungsi pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Dimana pada kemarin melaksa-nakan kegiatan tahapan iklan kampanye di media, baik itu peserta pemilu dari pasangan calon DPD dan partai politik.

Iklan dan pemberitaan dalam bentuk rekaman atau kliping, materi dan desain dapat dibuat dan dibiayai peserta sesuai spesifikasi yang telah ditentukan KPU. Selain itu, desain itu juga menampilkan foto para caleg, terkait penayangan Bawaslu dan KPI bisa berkordinasi baik menyangkut materi dan konten.

Selain itu, di sini juga diperbolehkan menambah iklan kampanye. Di televisi paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot. Media daring (online) paling besar ukuran horizontal 8970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel untuk setiap media daring/online.

Indrawan menambahkan, dalam hal penambahan iklan kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh KPU. Jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan perundang-undangan.

Bawaslu juga melarang materi iklan dalam bentuk tayangan dan berita, melebihi jumlah spot dan durasi, menjual blocking segment atau blocking time, materi yang berisi menghina, menghasut dan mengadu domba, melibatkan pihak-pihak yang dilarang atau iklan di masa tenang. Sosialisasi bersama media ini dihadiri puluhan media di Batam usai sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab. (rng)

batampos.co.id – Mendekati hari H pemungutan suara, berbagai problem UU Pemilu semakin jelas terlihat. Salah satunya adalah sulitnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam merekrut pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Regulasi yang terlalu ketat membuat Bawas-lu kekurangan pengawas TPS yang memenuhi syarat. Padahal, pemungutan suara kurang 29 hari lagi.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senin (18/3), Bawaslu menyatakan masih kekurangan 55.419 pengawas TPS. ”Kendalanya, syarat usia (minimal 25 tahun) dan pendidikan minimal SMA,” terang Ketua Bawaslu Abhan di komisi II kemarin.

Menurut dia, tidak semua daerah memiliki stok SDM yang cukup. Apalagi, tetap harus memenuhi syarat utama tidak partisan.

Pihaknya mengaku sudah mencoba segala cara. Mulai menarik SDM dari desa atau kecamatan lain hingga memberdayakan staf panitia pengawas kecamatan (panwascam).

Namun, upaya tersebut belum bisa menutup kekurangan pengawas TPS. Sementara itu, mengambil SDM dari kecamatan lain memiliki konsekuensi penambahan uang transpor.

”Ada juga penolakan di daerah tertentu. Pokoknya, tidak boleh ada pengawas dari luar desa atau kecamatan itu,” lanjutnya.

Saat ini, pihaknya masih mencari celah untuk mendapatkan SDM dengan cara lain.

’’Misalnya, ada guru-guru honorer yang usianya memenuhi (syarat) mungkin bisa (direkrut),’’ tuturnya. Rata-rata, guru honorer saat ini memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sarjana. Sebaran mereka juga cukup merata. Selain itu, pihaknya berharap solusi lain dari pembentuk UU.

Salah satu wacana yang muncul dalam RDP tersebut adalah usul pembahasan antara pimpinan eksekutif dan legislatif. Caranya, komisi II menyampaikan persoalan kepada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR bisa berkonsultasi dengan Presiden untuk membahas hambatan-hambatan yang ada dalam UU Pemilu. Termasuk membahas kekurangan SDM pengawas TPS.

Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Wafiroh menyatakan, pada prinsipnya RDP menyepakati bahwa solusi yang diambil tidak boleh bertentangan dengan UU.

”Kami berharap Bawaslu tetap proaktif mencari,’’ ujarnya seusai RDP.

Sebab, pada sidang pekan sebelumnya, kekurangan pengawas mencapai 70 ribuan. Namun, dalam waktu sepekan, sudah ada 15 ribu orang yang direkrut. (byu/c6/fat)