batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Wan Siswandi mengatakan, bendu-ngan Sebayar dipastikan akan dibangun 2020 mendatang.
Keputusan ini diambil setelah Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menghibahkan lahan pribadinya seluas 5 hektare.
”Kami terus desak dinas PU mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih PDAM ini,” kata Siswandi, Senin (8/4).
Dikatakan Siswandi, terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan. Di antaranya membangun intake (bak penampung) milik PDAM yang masih terbuat dari tumpukan karung pasir menjadi bak permanen.
”Intake ini untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kita akan segera menggesa dinas PU mempercepat pembangunan bendungan di Sebayar,” kata Siswandi.
Sumber air di Sebayar merupakan lokasi yang telah diteliti oleh Kementerian PU dan diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah Kabupaten Natuna hingga 50 sampai 100 tahun ke depan.
”Untuk program pemba-ngunan bendungan ini tentu bersumber dari dana APBN, daerah hanya menyediakan lahan saja,” paparnya.
Sebenarnya lahan yang diperlukan untuk pembangunan bendungan tersebut sambung Siswandi, diperlukan seluas 30 hektare, dan menjadi beban APBD karena lahan tersebut harus dibebaskan dari pemiliknya. Namun, untuk lokasi dam bendungan hanya seluas 5 hektare.
”Tanah tersebut milik pak Daeng (mantan Bupati Natuna, red). Alhamdulillah, beliau sudah menghibahkan ke pemerintah daerah. Tinggal kita membayar lahan yang menjadi genangan air seluas 30 hektare,” ungkap Siswandi. (arn)
batampos.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Herman Rozi mengatakan terkait informasi temuan 66 kontainer limbah yang ada di Pelabuhan Batuampar masih berkoordinasi dengan pihak bea dan cukai.
“Saya tanya dulu ke mereka (Bea dan Cuka, red),” kata dia Senin (8/4/2019).
Herman enggan berbicara banyak terkait temuan dari KPK tersebut. Berdasarkan informasi limbah tersebut akan dikirim ke Jawa untuk diolah kembali.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam, Susila Brata mengatakan pihaknya hingga saat ini belum bisa melakukan pengiriman limbah B3 tersebut.
Hal ini karena masih menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang membawahi terkait perizinan limbah B3 tersebut. KLH merupakan kementerian yang berwenang soal pengiriman limbah di Indonesia.
“Kami tidak bisa kirim sebelum ada arahan dari pusat (KLH, red),” kata dia.
Menurutnya persoalan ini sudah sering dan beberapa kali dibahas di tingkat KLH. Hingga kini pihaknya masih menuggu penjelasan lebih rinci mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi terkait pengiriman limbah ini.
“Tanpa arahan dan petunjuk dari KLH, kami masih belum bisa melakukan tindakan terhadap 66 limbah B3 tersebut. Informasinya limbah akan dikirim ke Pulau Jawa,” ujarnya. (yui)
batampos.co.id – Bentuk fisik rumah susun sewa (Rusunawa) Perumnas saat ini cukup membuat orang bertanya, sebab bangunan tersebut terlihat seperti tidak dirawat secara baik, Senin (8/4).
Pantauan Batam Pos, kondisi rumah susun sewa Perumnas yang merupakan rusun milik Badan Umum Milik Negara (BUMN). Rusanawa yang bertempat di Jl. Let. Jend S. Parman,Tanjung Piayu, Sei. Beduk berkondisi kan atap yang telah banyak rusak, bahkan keropos. Warna cat terlihat banyak mengalami pengelupasan di setiap sudut rusun yang telah berumur 21 tahun tersebut.
Staff pengelola rusunawa, Damanik mengatakan, terakhir pada tahun 2015 lalu mereka telah mengajukan perbaikan kondisi rusun, tetapi sampai saat ini masih belum ada keputusan resmi dari pusat.
“Inikan rusun milik BUMN, dan untuk perawatan yang membutuhkan banyak dana kita harus mengajukannya terlebih dahulu ke Jakarta,” Katanya saat dijuampai diruang kerjanya, Senin (08/04).
Ia mengakui, bahwa kondisi rusun ini memang sudah tidak terawat, dan bahkan sekarang penghuni juga telah banyak yang pindah. Rusun dengan 10 gedung dan 480 unit kamar ini, penghuninga yang terdata pada bulan Maret kemarin hanya menyisakan 235 orang saja.
Penghuninya mukai berkurang, karena aturan telah berubah, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sudah tidak bisa lagi mengelola (mengajukan) karyawan PT (perusahaan di Mukakuning) terutama dalam menempatkan tempat tinggal bagi karyawan rekrutan dari luar Batam ke rusun ini.
“Jadi, saat ini perusahaan lah yang menentukan di mana karyawan mereka akan tinggal,” ungkapnya.
foto: batampos.co.id / azis maulana
Sementara itu, untuk urusan air rusunawa di Tanjung Piayu jauh lebih baik dari pada di Tanjunguncang, pasalnya karena lokasinya berdekatan dengan waduk air Tanjung Piayu, maka pasokan air mereka tetap berjalan lancar hingga lantai-4 rusun.
“Air lancar, sampai lantai atas. Hanya saja, perbaikan kita memang sentralisasi ke Jakarta langsung, sebab kita ini satu-satunya rusunawa milik BUMN di Kota Batam,” pungkasnya.
Kondisi fisik Rusanawa tersebut juga tak luput dari perhatian warga yang bermukim disana, Sazam,33, salah seorang yang tinggal di Rusun di unit Dahlia II mengatakan, kondisinya memang seperti sudah hampir lima tahun lebih, paling hanya perawatan skala kecil seperti kamar dan fasilitas lainnya, kalau untuk perawatan secara keseluruhan itu dari pihak pengelola sendiri bagaimana pastinya karena Rusunawa ini kan milik BUMN .
“Hanya perawatan kecil saja, harapannya bisa kembali di rawat lah, kan dilihat dari luar dan dalam jadi semakin enak, ini terkesan tak dirawat sama sekali,” ujarnya. (cr1)
batampos.co.id – Jajaran Satreskrim Polresta Barelang mengamankan lima pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di beberapa lokasi di Kota Batam. Dari pembobolan tersebut pihak BNI menyebut mengalami kerugian mencapai Rp 200 juta.
Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, penangkapan terhadap lima pelaku itu bermula dari laporan pembobolan ATM yang dilaporkan oleh pihak BNI akhir Maret 2019 lalu. Dalam laporannya pihak BNI menyebut ada empat unit ATM BNI yang menjadi sasaran aksi para pembobol. Yakni ATM di Pasar Botania 1, Top 100 Tembesi, Kampus Unrika, serta di SPBU Nongsa.
“Setelah terima laporan, kami lakukan penyelidikan hingga mengamankan tiga orang di Batam. Kemudian setelah kami lakukan pendalaman terhadap tiga orang ini, kami amankan lagi dua pelaku lain di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung,” terang Andri, Senin (8/4).
Menurut Andri, tiga orang yang diamankan di Batam merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam aksi pembobolan ATM. Sementara dua orang yang ditangkap di Lampung diduga merupakan otak dari aksi tersebut.
Keduanya adalah Melki Septian, 27, dan Parlin, 33.
Untuk peran dari lima orang yang telah diamankan pihaknya, Andri belum mau membeberkannya lebih lanjut. Sebab, polisi masih menunggu dua pelaku yang diamankan di Tanggamus itu tiba di Batam.
“Nanti setelah dua pelaku yang diamankan itu sampai di Batam dan dimintai keterangan, baru diketahui perannya masing-masing. Saat ini kita tunggu dulu tim yang berangkat ke Lampung sampai di Batam,” tuturnya.
Untuk modus pembobolan sendiri, Andri juga belum bisa membeberkannya. Sementara dari informasi yang dihimpun Batam Pos, modus pembobolan ini dilakukan pelaku dengan cara melakukan penarikan uang dengan jumlah uang yang besar di beberapa mesin ATM tersebut.
Saat uang keluar, para pelaku langsung mematikan mesin ATM tersebut, sehingga saldo yang berada di dalam ATM tidak berkurang sama sekali.
“Tapi detailnya nanti dulu. Kami lakukan pemeriksaan dengan barang bukti yang sudah kami amankan sejauh ini. Nanti pasti akan kami beberkan semuanya jika seluruh pelaku sudah dimintai keterangannya oleh penyidik,” imbuhnya. (gie)
batampos.co.id – ’’Ini akan dicatat dalam sejarah.’’ Itulah yang disampaikan Ketua KPU Arief Budiman di awal rapat pleno terbuka di aula KPU RI di Jakarta, Senin (8/4). Tidak mengherankan, karena KPU kemarin mengesahkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP 3). Sesuatu yang tidak lazim, karena umumnya perbaikan dan koreksi dilakukan saat tahap Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Rapat pleno yang awalnya berlangsung pukul 15.00 terpaksa diskors hingga menjelang pukul 17.00. Itu karena ada ketidaksinkronan data, akibat perbedaan formulir laporan untuk masing-masing jenis data. khususnya terkait data penambahan Tempat pemungutan Suara (TPS). Setelah pengecekan ulang, penambahan jumlah TPS akhirnya bisa dipastikan.
Jumlah pemilih dalam DPT juga dipastikan bertambah. Ada sembilan provinsi yang pemilih DPT-nya bertambah, dengan total 9.640 orang. yakni, Jawa Barat, Papua, Kaltim, Maluku, Sulut, Sumut, Sumbar, Riau, dan Papua Barat. Konsekuensinya, KPU harus menambah 46 TPS.
Ke-9.640 orang itu adalah para pemilih yang sejak awal tidak tercatat dalam DPT. Tadinya mereka dimasukkan ke dalam Daftar pemilih Khusus (DPK). Hanya bisa memilih di TPS sesuai domisili antara pukul 12.00-13.00. Atas rekomendasi Bawaslu, mereka dimasukkan ke dalam DPT karena keberadaannya terkonsentrasi di beberapa titik. Sementara, DPK lainnya masih bisa disebar ke TPS-TPS yang sudah ada.
Jumlah TPS secara keseluruhan bertambah sebanyak 829 buah. Terbagi atas TPS baru hasil penambahan pemilih DPT, TPS hasil regruping pemilih DPT, dan TPS berbasis Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terkonsentrasi. ’’Ditambah dengan TPS DPTHP 2, Totalnya 810.329 TPS,’’ tutur Arief.
TPS berbasis DPTb merupakan amanat putusan MK yang dikeluarkan pada 28 Maret lalu. syaratnya, pemilih DPTb itu harus terkonsentrasi di satu tempat dan jumlahnya melebihi 300 orang. Jumlah pemilih DPTb yang terkonsentrasi itu mencapai 139.919 orang dan dibuatkan TPS tambahan sebanyak 630 buah.
Secara keseluruhan, jumlah pemilih tambahan mencapai 800.219 orang. Sebagian besar dari para pemilih itu bisa disebar ke TPS-TPS yang sudah ada. Salah satunya wartawan Jawa Pos (grup Batam Pos) di Jakarta. pindah memilih dari Surabaya, wartawan koran ini pindah memilih ke sejumlah TPS di wilayah Jakarta Barat. Seperti di Kelurahan Sukabumi Utara, Kemanggisan, dan Palmerah.
ilustrasi
Penambahan pemilih dan TPS itu membawa konsekuensi tambahan pula bagi KPU. dalam waktu sembilan hari ke depan, KPU harus menyiapkan sejumlah hal. Mulai SDM KPPS dan linmas yang jumlahnya hampir 7.500 orang, dan yang tidak kalah krusial adalah logistik. Kotak, bilik, surat suara, dan berbagai formulir harus tersedia dalam waktu sepekan atau bahkan kurang agar bisa sampai tepat waktu di TPS.
Menurut Arief, bukan hal mudah memproduksi logistik di masa yang singkat saat ini. apalagi kapasitas produksi juga terbatas. Karena itu, sejak awal pihaknya berupaya agar tidak perlu ada tambahan TPS.
’’Semaksimal mungkin pemilih itu didistribusikan ke TPS-TPS yang sudah ada,’’ lanjut mantan Komisioner KPU Jatim itu.
Sebuah TPS memiliki 280 pemilih, maka bila ada pemilih DPK atau DPTb di daerah itu, akan dimasukkan hingga jumlahnya mencapai 300. 829 TPS baru ini untuk menampung sisa-sisa pemilih yang tidak bisa terdistribusi ke TPS yang sudah ada. Mau tidak mau, harus dibuatkan TPS agar hak pilih mereka bisa dilayani.
Pihaknya juga sudah meminta kesanggupan perusahaan logistik untuk memproduksi tambahan kebutuhan pemungutan suara. selain produksinya harus cepat, distribusinya juga tidak boleh sampai terlambat. Apalagi, tambahan TPS itu tidak hanya terkonsentrasi di satu dua kabupaten/kota. Rencananya, hari ini surat suara tambahan sudah akan mulai dicetak.
Arief juga mengingatkan bahwa sejumlah pemilih masih bisa mengajukan pindah menjadi bagian dari DPTb. Hanya untuk empatgolongan. Yakni, orang sakit, tahanan lapas, korban bencana, dan orang yang bertugas di hari pemungutan suara. Deadline-nya besok, Rabu (10/4).
’’Undang-Undang (Putusan MK) sudah mengatakan sampai H-7 untuk DPTb,’’ jelas alumnus SMAN 9 Surabaya itu.
Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan pemilih pindahan dengan kategori menjalankan tugas dibagi menjadi dua. Yakni, menjalankan tugas terkait pemilu seperti menjadi KPPS, saksi, atau pengawas TPS. Tipe kedua adalah yang bertugas di luar pemilu pada hari itu. Seperti pegawai yang mendadak harus berugas di luar domisili dan mencakup hari pemungutan suara.
’’Kalau ada surat tugasnya, itu boleh (mengajukan pindah),’’ terangnya.
Sementara itu, Anggota BAwaslu Mochammad Afifuddin menyatakan pada dasarnya pihaknya memahami bahwa rekapitulasi kali ini juga terkait dengan produksi logistik. Dia hanya meminta sosialisasi dilakukan secepat mungkin sampai ke bawah, termasuk kepada peserta pemilu.
’’Kami minta dicatat khusus bagaimana menjelaskan kepada jajaran Bawaslu dan juga partai politik di provinisi dan kabupaten/kota,’’ ujarnya.
Semua partai, tuturnya, sudah mendapatkan berita acara di masing-masing provinsi. Harus ada arahan yang mengikat dari KPU RI ke Jajaran di bawah.
’’Karena partai berkebutuhan untuk menyiapkan saksi, bawaslu berkepentingan menyiapkan pengawas TPS,’’ lanjutnya. Jangan sampai hasil rapat pleno itu dipertanyakan di kemudian hari.
Di sisi lain, kemarin rangkaian pemungutan suara TPS dan Kotak Suara Keliling (KSK) di luar negeri mulai berjalan. Rangkaian itu menyusul pemungutan suara via pos yang sudah berjalan sejak 8 Maret lalu.
’’Hari ini (kemarin, red) hanya ada di satu kota, yaitu Sana’a (Ibu Kota Yaman),’’ terang Ketua Pokja Panitia Pemilihan Luar Negeri Wajid Fauzi.
Kemudian, hari ini pemungutan suara bakan berlangsung di Panama City, Panama, dan Quito, Ekuador. Dilanjutkan Bangkok dan Songkhla, Thailand. 11 April Pemungutan suara berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, Teheran, Iran, dan Vientiane, Laos. Pada Jumat (12/4) mendatang, diselenggarakan di 14 kota. Kemudian Sabtu (13/4) di 64 kota dan Minggu (14/4) di 44 kota.
Termasuk di dalamnya adalah PPLN Hongkong yang akan membuka TPS di tiga lokasi di luar KJRI. Masing-masing di Queen Elisabeth Stadium Wan Chai, Tsin Sha Tsui Fong Welfare (TST), dan YGuen Long Town Hall. Tiga lokasi itu akan melayani 180 ribu WNI yang berada di Hongkong. Sementara, pemilih luar negeri terbanyak berada di Malaysia dengan cakupan hampir 60 persen dari total DPT Luar Negeri.
Wajid menuturkan, sempat ada kendala karena ada logistik di Malaysia yang rusak akibat terbakar.
’’Petugas kami mendapatkan kecelakaan,’’ terangnya.
Jumlahnya sekitar 900 lembar surat suara. Sedianya, surat suara itu akan digunakan untuk melayani sejumlah pemilih di Kota Sandakan, Sabah, menggunakan metode KSK.
Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan penggantian logistik sesegera mungkin. Dia berharap surat suara pengganti sudah bisa diterbangkan sebelum Jumat (14/1) mendatang. (byu)
batampos.co.id – ?Pemerintah Kota (Pemko) Batam merespon pandangan fraksi -fraksi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021.
Usai rapat paripurna, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, penguatan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan termasuk dalam program prioritas untuk dimasukkan dalam RPJMD. Sebelumnya DPRD Batam telah memberikan pandangannya perihal ini.
Oleh Pemko Batam, dalam Ranperda Perubahan RPJMD Kota Batam ini dituangkan pada misi ke-5, mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
“Dengan indikator persentase koperasi aktif dan pembinaan usaha mikro. Sedangkan untuk indikator Usaha Kecil dan Industri Kecil Menengah menjadi kewenangan provinsi, tetapi dalam hal ini Pemko Batam tetap memperhatikan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemprov,” ucapnya.
Dalam rapat, Amsakar menyampaikan angka kemiskinan Batam sebesar 4,97% pada tahun 2015, angka kemiskinan sudah mengalami penurunan menjadi 4,81% pada tahun 2017. Sehingga, kedepan angka kemiskinan terus diturunkan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.
“Sehingga berada diangka 6 sampai 7% dan menurunnya angka kemiskinan Batam.? Demikian usulan dengan pembebasan buta aksara yang belum mencapai 100%, telah sejalan dengan fokus program Pemko dengan wajib belajar,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, akan dilaksanakan mulai 22-25 Apri mendatang. Sebagian besar sekolah sudah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hanya saja, belum semua fasilitas komputer mencukupi, sehingga sejumlah sekolah terpaksa masih harus meminjam laptop milik orangtua siswa.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Andi Agung menyebutkan, tahun ini sebanyak 16.901 siswa akan mengikuti UN. Sejauh ini, kata dia, persiapannya sudah berjalan 90 persen. Namun, khusus untuk UNBK, sejumlah sekolah masih meminjam lapto dari orangtua siswa karena keterbatasan komputer.
”Jadi, masalahnya masih sama dengan tahun sebelumnya. Karena jumlah peserta lebih banyak, sedang-kan alatnya (komputer, red) masih kurang,” kata dia, Senin (8/4).
Terkait listrik yang sering padam belakangan ini, Andi mengungkapkan sudah menyurati bright PLN Batam agar menjaga kelancaran selama ujian berlangsung. Ia berharap tidak ada gangguan listrik hingga ujian selesai.
”Ya, ujian kan sampai sore. Ada tiga sif. Jadi, kami mohon jangan sampai terganggu ujian nanti (karena listrik padam, red). Kasihan juga peserta ujiannya,” ujarnya.
Mengenai genset, Andi mengakui tidak semua sekolah memiliki peralatan cadangan tersebut. Untuk itu, ia berharap PLN bisa membantu kelancaran ujian. ”Mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya,” lanjutnya.
Tahun ini, sambungnya, Disdik Batam menargetkan bisa meraih peringkat tertinggi dengan hasil yang memuaskan di Kepri. Meskipun sudah menjadi langganan peringkat satu, ia meminta siswa tetap serius dalam mengerjakan materi ujian. Berdasarkan data Disdik Batam, pelaksanaan UNBK akan diikuti 105 sekolah dan UNKP 70 sekolah.
Ketua Panitia UNBK SMPN 3 Batam Sri Rahayu menyebutkan ada 432 siswa yang ikut UNBK tahun ini. Sama dengan tahun sebelumnya, pihak sekolah masih meminjam laptop milik orangtua siswa. ”Komputer sekolah ada 50. Nanti ujian akan digelar dalam tiga sesi,” sebutnya.
Mengenai target sekolah, perempuan yang akrab disapa Yayuk ini mengaku beberapa siswanya memiliki nilai tertinggi saat ujian persiapan UN. ”Tahun lalu siswa kami terbaik, tentunya sekarang juga diharapkan begitu,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – Pembangunan kawasan terpadu CitraPlaza Nagoya sudah memasuki tahap upper structure. Untuk menjaga progres pengem-bangannya, pengembang mengikuti segala tahapan perizinan baik di Badan Pe-ngusahaan (BP) Batam maupun Pemko Batam.
“Fondasi sudah selesai. Sekarang sudah masuk dalam tahap pembangunan upper structure. Dalam setiap pembangunan, izin akan selalu diurus,” katra Quality Control Ciputra, Denny Zaini, di Nagoya Citywalk, Senin (8/4).
Khusus untuk izin cut and fill atau pematangan lahan, Denny mengungkapkan, hanya berlaku tiga bulan. Sehingga pihak pengembang yang merupakan joint venture antara Ciputra dan Nagoya Citywalk berupaya untuk taat peraturan.
“Ciputra sudah 40 tahun berbisnis di properti dan punya reputasi bagus karena selalu konsisten di bisnis ini,” ujarnya.
Alasan memilih Batam sebagai basis pembangunan proyek properti berikutnya karena potensinya yang luar biasa.
“Batam ini dihibahkan Tuhan karena potensinya luar biasa. Posisinya sangat strategis, tapi butuh dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata,” ucapnya.
Sebelumnya, sempat beredar isu miring tentang penghentian proyek oleh BP Batam karena pengembang belum mengurus izin cut and fill pada 29 Maret lalu.
Denny mengatakan, pihaknya selalu taat peraturan. Saat ini, perpanjangan perizinan cut and fill tengah diurus. Pantauan Batam Pos sendiri, proyek pembangunan tetap berjalan.
Terpisah, Kasubdit Pembangunan Gedung dan Utilitas BP Batam Wulung Dahana mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan penghentian proyek. Sifatnya hanya imbauan saja.
“Ini imbauan saja untuk mengurus izin pembuangan tanah dari proyek mereka,” jelasnya.
Kata Wulung, setiap proses penggalian tanah dan buangan tanah harus ada izin cut and fill-nya.
“Setiap pemindahan material tanah di lokasi tersebut harus memiliki izin pematangan lahan dari BP Batam,” paparnya. (leo)
USIA boleh saja masih sangat muda dan kecil. Namun, impian bocah delapan tahun dari Astrakhan, Rusia, ini luar biasa besar. Yaitu, bertualang keliling dunia. Dengan berbekal ransel, beberapa ensiklopedia, mainan, pisang, dan celengan babi miliknya, si bocah yang tak disebutkan namanya itu berangkat. Dia hanya meninggalkan surat pendek untuk orangtuanya.
”Aku pergi untuk melakukan perjalanan keliling dunia,” bunyi surat pendek yang ditinggalkan bocah itu untuk orangtuanya.
Panik, orangtuanya langsung menelepon polisi. Pencarian dilakukan. Bocah petualang itu akhirnya ditemukan beberapa jam kemudian. Dia sudah naik tiga bus dan berjalan kaki cukup lama sebelum polisi menemukannya. Kepada petugas, si bocah berkata, ”Aku lelah.”
Bocah itu mungkin gagal berkeliling dunia. Namun, setidaknya dia sudah berkeliling kota. Kisahnya kini menjadi trending topic di Rusia. Salah satu lembaga kursus bahasa Inggris bahkan menawari dia kursus gratis selama setahun.
Jadi, ketika bertualang lagi tahun depan, dia sudah bisa bicara dengan bahasa internasional. (sha/c11/oni)
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menjanjikan akan membangun Jembatan Batam-Bintan (Babin).
Jokowi yang menggelar kampanye dalam kapasitasnya sebagai calon presiden (capres) menjanjikan tiga hal. Pertama sertifikasi Kampung Tua paling lama tiga bulan, pembangunan Jembatan Babin, dan tiga kartu sakti: Kartu Pra-kerja, KIP Kuliah, dan Sembako Murah.
Pada kesempatan kali ini, saya lebih tertarik dengan janji kedua. Pembangunan Jembatan Babin. Jika benar-benar menjalankan komitmen tersebut, jembatan itu akan menjadi megaproyek prestisius. Bahkan bisa membuat negara-negara ASEAN iri.
Khusus Jembatan Babin, Jokowi menjanjikan akan menurunkan tim minggu ini untuk mengecek. Kemudian, Desain Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) segera dibuat.
Dengan panjang sekitar 7 kilometer, dan investasi mencapai Rp 4 triliun, rekor Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 kilometer akan pecah. Gelar jembatan terpanjang di Indonesia pun akan menjadi milik Kepri.
Di balik soal prestise, Jembatan Babin diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian Kepri. Investor pun punya banyak pilihan untuk berinvestasi lantaran mobilisasi barang di kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi lebih mudah.
Banyak pakar yang mengkajinya. Saya pikir sebagian besar berpikiran positif. Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN harus punya kebanggaan. Punya perangkat untuk bersaing dalam rangka menarik investor. Jomplangnya kondisi di Pulau Batam dengan Pulau Bintan sangat terlihat. Hal paling terlihat adalah Upah Minimum Kota (UMK) yang ibarat bumi dan langit. Pembangunan juga beda.
Meskipun sama-sama berstatus kawasan FTZ, saat ini akses dari dan menuju Batam-Bintan hanya bisa dilalui lewat laut. Menggunakan kapal. Biayanya besar. Risiko juga besar. Sementara jika lewat darat (melalui jembatan), biaya menjadi makin murah.
Selama ini, yang “mengatur” pertumbuhan ekonomi Kepri adalah Batam. Situasi Batam berpengaruh besar terhadap provinsi ini. Tidak ada salahnya jika “dibagi”. Sehingga ketika ekonomi Batam rontok, kabupaten/kota lain bisa menutupi.
Semoga bukan sekadar janji politis. Karena wacana Jembatan Babin sudah lama jadi bahan kampanye sejak lebih dari satu dekade silam. Berkali-kali jadi “Jembatan Politis” untuk meraup suara dari masyarakat Kepri.
Perlu tahu saja, sejak saya masih bekerja di Kaltim, wacana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang akan dibangun di Kepri sudah nyaring terdengar. Eh, tiba di Batam Juli 2017 lalu ternyata jembatannya tidak ada.
Semoga rencana pembangunan Jembatan Babin tidak terkait unsur politis. Apalagi tanggal 17 April 2019 waktunya mencoblos. Jika hanya janji politis, siapapun pemenangnya, pasti hanya tinggal kenangan. Harapan saya, entah Jokowi atau Prabowo Subianto yang menang pemilihan presiden (pilpres) nanti, Jembatan Babin benar-benar dibangun. Menjadi jembatan kebanggaan Kepri dan Indonesia. (*)
batampos.co.id – ?Pemerintah Kota (Pemko) Batam merespon pandangan fraksi -fraksi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Andi Agung menyebutkan, tahun ini sebanyak 16.901 siswa akan mengikuti UN. Sejauh ini, kata dia, persiapannya sudah berjalan 90 persen. Namun, khusus untuk UNBK, sejumlah sekolah masih meminjam lapto dari orangtua siswa karena keterbatasan komputer.
