Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 11550

Masih Ada Peluang Jadi PNS

0
PELAMAR Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemko Batam melihat hasil tes di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11) lalu. (Cecep Mulyana)

batampos.co.id – Pemerintah sudah menyiapkan skenario mengatasi minimnya pelamar yang lolos tes CPNS. Bukan menurunkan nilai ambang batas (passing grade), tetapi mencari pelamar dengan nilai tertinggi di bawah ambang batas. Namun, secara resmi rencana ini belum tertuang dalam peraturan.

Gambaran skenario penanggulangan minimnya pelamar CPNS baru yang lolos ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menegaskan, pemerintah tidak menurunkan passing grade dalam tahapan SKD rekrutmen CPNS baru. Dia mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan upaya supaya tidak ada formasi yang kosong atau tidak terisi.

’’Passing grade tidak diturunkan. Hanya (pelamar) yang terbaik dari 200 (ribuan formasi, red),’’ kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11).

Sebagaimana diketahui jumlah pelamar CPNS yang mendaftar secara online mencapai 4,4 jutaan orang. Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut SKD ada 3,6 jutaan orang.

Sementara formasi yang dibuka ada 238.015 kursi atau lowongan yang tersebar di 76 kementerian atau lembaga serta 525 pemerintah daerah.

’’Yang dibutuhkan kira-kira 200 ribu totalnya. Guru saja 120 ribu. Jadi kira-kira 200 (ribu) sekianlah. Itu yang lolos (jadi CPNS) kira-kira 4 persen saja,’’ sambung JK.

Dari awal, pemerintah memang ingin menurunkan jumlah PNS. Memang tetap ada rekrutmen tapi jumlahnya lebih sedikit daripada PNS yang pensiun. Salah satu caranya dengan menekan melalui berbagai syarat dalam tes CPNS. ’’Kita ingin turunkan jumlah pegawai negeri dengan cara itu karena kita berlebihan,’’ ujar dia.

Maka, semua warga yang ingin jadi PNS harus berdasarkan tes. Supaya kemampuan mereka untuk menjadi PNS itu betul-betul ada standarnya. “Ini kan sudah melalui beberapa tahap ujian,” tambah JK.

Termasuk untuk para tenaga honorer K-2 yang ingin menjadi PNS. Mereka yang telah berusia lebih dari 35 tahun tidak bisa mendaftar. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk menerima mereka yang berusia lebih dari 35 tahun.

’’Kalau sudah lebih umurnya 35 tahun dia boleh berdasarkan kontrak, semua bisa berdasarkan kontrak itu solusinya. Sama saja yang dia terima tapi berdasarkan kontrak,’’ ungkap dia. Anggaran untuk membiayai tenaga kontrak itu dari APBN.

Pengamat kebijakan publik dan dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan minimnya pelamar yang lolos ambang batas SKD, bahkan ada formasi yang kosong, bisa dilihat dari dua pendekatan. Yakni dari pendekatan panitia atau pemerintah selaku pembuat soal dan regulator. Kemudian dari pelamar atau masyarakat.

’’Kita tidak bisa menuduh soalnya sulit atau mudah,’’ katanya.

Sebab, kata dia, panitia pasti sudah memiliki batasan atau acuan dasar dalam pembuatan soal. Termasuk kualitas kesulitan soalnya bagaimana. Kemudian panitia juga sebaiknya mempertimbangkan dengan baik ketika mengambil kebijakan bahwa kelulusan berbasis ambang batas. Dia menegaskan, sebenarnya untuk menjaring CPNS baru tidak harus menggunakan passing grade. Tetapi sejak awal bisa menggunakan sistem pemeringkatan atau perangkingan.

’’Misalnya yang ikut SKD ada 100 orang. Formasi yang dilamar 20 kursi. Maka diambil saja 20 pelamar dengan nilai SKD tertinggi,’’ tuturnya. Lina menegaskan, sebelum diambil kebijakan kelulusan berbasis ambang batas, harus dianalisa apakah formasi atau jabatan tersebut membutuhkan kriteria ambang batas.

Menurut Lina, sebaiknya kriteria kelulusan ambang batas diterapkan di instansi tertentu saja. Misalnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang cenderung membutuhkan ketelitian tinggi. Sebab ada yang membidangi urusan hitung-hitungan dan menuntut ketelitian.

Kemudian dari aspek pelamarnya dia juga memberikan sorotan. “Saya dari kampus. Saya tahu bagaimana generasi milenial sekarang,’’ tuturnya. Dia mengungkapkan generasi mahasiswa atau lulusan mahasiswa sekarang, lebih senang copy-paste dan serba instan.

Dengan kecenderungan yang serba instan, generasi milenial sekarang membaca pun tidak mau. Padahal dengan membaca bisa menambah wawasan. Dia bahkan menemukan ketika sedang ujian, ada mahasiswa yang kebingungan. ’’Petunjuk soalnya apa, jawabannya apa,’’ jelasnya. Namun dia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa digeneralisir.

Jika nanti pemerintah menggunakan sistem mengambil pelamar dengan nilai SKD tertinggi, Lina memberikan catatan. Dia berharap dalam skema yang tidak sesuai dengan ketentuan awal tersebut jangan sampai ada transaksi di ’’balik meja’’. Apakah itu transaksi yang dilakukan atas unsur politik atau transasksi uang alias suap.

’’Saya sekali lagi tidak mencoba memfitnah,’’ tegasnya.

Dia mengatakan, kebijakan yang berubah di tengah jalan menunjukkan pemerintah tidak bisa mengantisipasi dampak atau risiko-risiko yang bakal terjadi. Dia mengatakan, jika sejak awal pemerintah acuannya ingin seluruh formasi terisi, maka skema nilai ambang batas kurang tepat. Lebih tepat menggunakan skema mengambil pelamar dengan nilai ujian tertinggi.

Dia mencontohkan untuk menjaring mahasiswa S2 dan S3 di UI, menggunakan skema ambang batas. Jadi yang diterima benar-benar apa adanya. Jika yang lulus ambang batas hanya sedikit, maka tetap apa adanya.

Sementara Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan, mengatakan minimnya pelamar yang lulus ambang batas memang bisa karena soal maupun kualitas pelamarnya sendiri. Namun, dia menceritakan ada pelamar yang mampu mendapatkan nilai akumulasi yang tinggi hingga 448 poin. Bahkan di wilayah Jakarta Barat ada peserta yang menyelesaikan SKD hanya dalam tempo 29 menit dan lulus ambang batas.

Contoh lainnya di Cirebon ada pelamar yang sedang hamil kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, dia sudah mengerjakan SKD dalam tempo 30 menit dan lolos ambang batas. (jun/wan/JPG)

Maling Spesialis Kapal Labuh Jangkar

0

batampos.co.id – Tiga pelaku pencuri spesialis barang-barang di kapal maupun di dermaga pelabuhan berhasil dibekuk oleh patroli laut Lantamal IV Tanjungpinang, Kamis (8/11) lalu. Usai diamankan, selanjutnya tiga pencuri yakni Turaigo, Ridwan dan Yanto diserahkan ke Polsek Batuampar untuk diproses lebih lanjut.

Kapolsek Batuampar AKP Ricky Firmansyah mengatakan, sebelum menjalankan aksinya, ketiga pelaku itu bersama dua pelaku yang masih dalam pengejaran pihaknya berkumpul di salah satu rumah pelaku, Yanto.

Di sana mereka merencanakan aksi pencurian dengan sasaran kapal yang tengah berlabuh jangkar maupun dermaga pelabuhan.

“Jadi mereka kerja, mereka putar-putar di sekitaran perairan Batuampar dengan menggunakan boat pancung,” ujarnya.

Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka menemukan sasaran aksi pencurian yakni kapal milik PT Mc Dermott yang bersandar di Perairan Batuampar. Selanjutnya, pelaku yang berjumlah lima orang itu naik ke atas kapal dan mengambil beberapa barang diatas kapal yang diantaranya mesin bor, mesin chainsaw (gergaji listrik), kabel dan beberapa peralatan kerja lainnya.

Setelah berhasil mengambil beberapa barang tersebut, selanjutnya kompolotan spesialis pencuri ini membawa kabur barang curian itu menuju ke Tanjungpinang.

Namun, saat dalam perjalanan mereka bertemu dengan patroli laut Lantamal IV Tanjungpinang dan dilakukan pengejaran. Dua orang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan ini. Sementara tiga orang lainnya berhasil diamankan.

“Kemudian setelah kita berkoordinasi adanya laporan kehilangan barang dari PT Mc Dermott, kami segera mencari tahu dan menghubungi Lantamal Tanjungpinang. Kemudian, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polsek Batuampar,” tuturnya.

Setelah ketiga tersangka diserahkan, polisi kemudian memintai keterangan dari tiga tersangka itu. Dari pengakuannya, aksi pencurian ini tidak hanya dilakukannya di kapal milik PT McDermott.

Melainkan beberapa kapal yang tengah berlabuh di perairan Over Port Limit (OPL) juga kerap menjadi sasaran mereka dalam beraksi.

“Sasarannya bebas, dimana mereka menemui barang yang nganggur serta tidak bertuan. Pokoknya sekitar pelabuhan. Karena modusnya mereka menggunakan speed boat ukuran 4×1 meter,” bebernya.

Kepada masyarakat yang pernah menjadi korban kejadian, ia berharap untuk segara membuat laporan ke Mapolsek Batuampar untuk dilakukan pengusutan lebih mendalam. Selain itu juga, jajaran Polsek Batuampar juga tengah melakukan penyelidikan terkait penampung dari barang-barang hasil curian itu.

“Mereka sering tidak hanya disini, tapi di tempat-tempat lain tapi mungkin masih belum termonitor. Tapi nanti apabila beberapa tempat lain ada kejadian serupa bisa berkoordinasi dengan kami untuk melakukan pengembangan kasus yang terjadi.” katanya.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku itu dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun. (gie)

KPK Endus Izin Meikarta Bermasalah Sejak Awal

0
Mega proyek hunian Meikarta yang digarapa Lippo Grup diduga memiliki izin yang bermasalah sejak awal. (Imam Husein/JawaPos.com)

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan Meikarta berstatus ‘backdate’ alias penanggalan mundur dari waktu sebenarnya. Sejumlah saksi pun dipanggil untuk dimintai keterangannya.

“Terkait dengan perizinan, KPK mendalami informasi adanya indikasi ‘backdate’ (penanggalan mundur) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/11).

Atas dasar tersebut, lanjut Febri, maka penyidik memeriksa tiga orang saksi dari pihak Pemkab Bekasi. Dari saksi itu, maka Penyidik KPK mendalami dua hal utama dalam perizinan pembangunan proyek Meikarta.

“Dalam pemeriksaan kali ini fokus KPK pada dua hal, yaitu proses perizinan dan pertemuan antara Bupati dengan pihak lain terkait proyek Meikarta,” tambahnya.

Pemeriksaan tersebut sudah dilakukan kemarin (13/11) terhadapi tiga pihak Joko Mulyono, Kabid di bagian hukum pemkab Bekasi, Asep Efendi, Pengawal Pribadi Bupati Bekasi dan Daniel Firdaus , Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan terkait dengan dugaan ‘backdate’ pada sejumlah dokumen perizinan, KPK tengah menelusuri pembangunan proyek Meikarta, apakah sudah dimulai sebelum proses pengurusan izin selesai atau sebaliknya.

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misalnya masalah pada tata ruang. Kemudian sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan, pemadam kebakaran, dan lain-lain,” tegas dia.

Disisi lain, sebut Febri temuan KPK tentang indikasi ‘backdate’ pada sejumlah dokumen perizinan bisa menjadi perhatian bagi pihak yang memiliki kewenangan, agar bisa melakukan review perizinan proyek Meikarta.

“Sebenarnya beralasan bagi pihak Pemprov, Pemkab ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta,” sambung Febri.

Sekadar informasi, KPK menetapkan sembilan tersangka suap terkait proyek Meikarta, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng sebagai salah satu tersangak (TSK) dan anak buahnya diduga menerima Rp 7 miliar secara bertahap dari Billy. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang Rp 3 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian uang yang pernah diterimanya dari pihak Lippo Group yang dipimpin oleh James Riady. (ipp/JPC)

Beredar Poster Jokowi Jadi Raja

0
Beredar poster Jokowi dengan baju dan mahokta raja di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng. (Pojoksatu/JawaPos)

batampos.co.id – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah menyatakan sedang menunggu pemilik ribuan alat peraga kampanye (APK) bergambar Jokowi sebagai raja yang marak tersebar di wilayah yang dikenal sebagai kandang banteng itu.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, menyatakan ribuan APK itu sudah dicopot oleh pihaknya dan kini dikumpulkan di markas banteng moncong putih di Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Kami tunggu si penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu sikap ksatriannya. Dijamin tidak akan lecet,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (14/11).

Politikus yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengatakan, beberapa hari lalu dia menemukan poster Jokowi dengan memakai mahkota kerajaan. Setelah itu dia pun menghubungi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan juga DPP PDIP. Hasilnya adalah tidak pernah memasang poster tersebut.

Pihaknya lalu menganalisa isi gambar di poster itu. Pertanyaannya kira-kira, mengapa gambar Jokowi dipasangi mahkota raja, sementara itu tak ada di panduan resmi? Plus, mengapa dilakukan jelang pemilu 2019?. Lantas Bambang berkesimpulan, apabila dibiarkan, maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh.

“Substansi poster itu tak mencerdaskan. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan,” katanya.

Bambang lalu membuat surat kepada struktural partai, caleg PDIP, dan Satgas NKRI. Isinya agar semua poster Jokowi ini dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai.

Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang ini pun dicegah lalu ditanyai.

“Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, disitu juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya,” ungkapnya.

Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, ketahuan bahwa mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang. Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Mereka dibayar Rp 10 ribu per sekali masang poster, diluar APK yang sudah disediakan.

“Dibayar Rp 10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8000 desa, berarti 80 ribu,” tuturnya.

Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp 100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp 150 ribu.

Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Supir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.

Menurut Pacul, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara lembut.

“Jadi kita tunggu orangnya. Kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini,” pungkasnya. (gwn/JPC)

Teknologi Budidaya Padi Sawah Spesifik Lokasi Kepulauan Riau

0

Pengolahan Lahan dan Pencucian Lahan

Pengolahan lahan dengan pembersihan lahan, pemupukan dasar dan penaburan dolomite/kapur serta pembersihan saluran air. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara tebas rumput, bajak tanah dangkal, penyemprotan herbisida dan pengairan selama 7 hari dan dikeringkan 2-3 hari dikeringkan diulang selama 3 kali; lalu dkeringkan 3 hari maka dibiarkan beberapa hari, agar terjadi proses fermentasi untuk membusukkan sisa tanaman dan jerami di dalam tanah.

Dalam pengolahan kedua ini, tanah sawah ditambahkan dengan pupuk kandang dan dolomit. Penambahan pupuk kandang ini dimaksudkan agar bahan organik yang terdapat dalam pupuk tersebut dapat menyatu dengan lapisan olah tanah sedangkan tujuan penambahan kapur yakni untuk menetralisir kandungan besi yang terdapat dalam tanah. Usahakan selama pengolahan ini pasokan air mencukupi.

Penyemaian Benih Padi

Persiapan penyemaian dimulai dengan membuat bedengan dengan lebar 1,0 – 1,2 m dan panjang sekitar 20 m. Luas persemaian untuk 1 ha lahan adalah 400 m2 (atau 4 % dari luas tanam), dan drainase harus baik serta ditambah pupuk kandang/kompos serta sedikit kapur. Persemaian dilakukan ± 15 hari sebelum tanam. Hari pertama sampai hari kedua untuk masa perendaman, hari ketiga dan seterusnya untuk penyemaian di bedengan sampai bibit berumur 21 hari.

Benih padi yang dibutuhkan pada lahan seluas 1 ha yaitu sebanyak 20 kg. Penyemaian benih sebelum dilakukan penyemaian, terlebih dahulu dilakukan perendaman terhadap benih tersebut. Lama perendaman tergantung tebal tipisnya kulit gabah, jika kulit gabah tipis perendaman dilakukan selama 24 jam sedangkan jika kulit gabah tebal perendaman nya selama 48 jam. Setelah direndam selama 24 jam benih kemudian ditiriskan, kemudian dicampur dengan regent (seed treatment) selanjutnya dibungkus rapat (peram) selama satu malam (12 jam).

Benih padi yang sudah berkecambah kemudian disebar di persemaian secara hati-hati dan merata. Hal ini bertujuan agar benih yang tumbuh tidak saling bertumpukan. Pemupukan dan pengendalian hama penyakit persemaian dilakukan setelah ± bibit berumur 1 minggu dengan jumlah pupuk 6 kilo gram NPK dan 2 Kg Karbufuran.

Penanaman Padi

Penanaman setelah bibit berumur 22 hari setelah semai. Terdapat 2 varietas padi yang akan ditanam, yaitu inpara 2, inpara 3 dimana ke-4 varietas berasal dari Balai Penelitian Padi di Sukamandi. Pola tanam yang diterapkan yaitu jajar legowo 2 : 1, legowo 4 : 1 dengan jarak tanam 25 cm per tanaman. Hasil penelitian dari Muyassir (2012) menunjukkan bahwa terdapat penggunaan jarak tanam 30 x 30 cm menghasilkan produksi gabah paling tinggi dibandingkan dengan penggunaan jarak tanam 20 x 20 cm dan jarak tanam 25 x 25 cm yaitu sebesar 8,12 ton/ha.

Pemupukan Tanaman Padi

Pemupukan dasar adalah dengan pupuk kandang sebanyak 2500 kg per hektar diberikan pada dua minggu sebelum tanam. Pemupukan pertama saat padi berumur 7 hari setelah tanam dengan komposisi dosis pupuk SP36 150 Kg perhektar, urea 100 kg perhektar, KCL 50 kg perhektar ditambah 8 kg Karbufuran; pemupukan kedua pada padi berumur empat minggu setelah tanam (umur padi 28 hari setelah tanam) dengan dosis pemupukan, Urea 100 kg per hektar dan KCL 50 kg per hektar serta ditambah Karbufuran 6 kg per hektar, kemudian pemupukan ketiga pada umur padi 7 minggu setelah tanam (49 HST) dengan dosis pemupukan sebesar Urea 100 kg per hektar dan KCL 50 kg perhektar.

Pemeliharaan Tanaman Padi

 

Salah satu bagian dalam pemeliharaan tanaman padi adalah mengatur keluar masuk air dalam areal persawahan dan bagaimana menjaga pertanaman bebas dari gulma. Beberapa lokasi sawah bukaan baru di Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga tidak diadakan pengatuan air terjadi keracunan Fe (besi) sehingga mengakibatkan gagal panen; sedangkan dampak kurang dalam pengendalian gulma adalah adanya persaingan serapan unsur hara dan sumber inang berbagai hama dan penyakit.

Pengairan Sistem Intermitten Drainase

Pengairan sawah dengan menggunakan sistem intermitten drainase sebagai berikut: 1) pertama 1-5 HST (5 hari) setelah tanam dibiarkan kering agar perakaran mengikat dalam tanam; kedua lahan sawah diairi dengan waktu 5-10 HST( 5 hari), setelah itu dikeringkan selama 4 hari untuk pemupukan kedua atau pertama setelah tanam; masukan air selama 7 hari keringkan 2-4 hari lakukan sampai pemupukan ketiga.

Pada saat bunting dan pengisian bulir air dibiarkan tergenang untuk mendukung pengisian bulir, akan tetapi apabila hujan berturut-turut (3-4 hari) agar dikeringkan silahkan diulangi sampai bulir terisi merata. Menjelang 15 hari sebelum panen agar air dikeringkan untuk membantu percepatan pematangan padi sawah, pintu air dibuka total dan saluran pembuangan air dibuka.

Penyiangan dengan sistem manual dan penggunaan herbisida sistemik.
Penyiangan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Terdapat 3 macam cara pengendalian gulma langsung yaitu : 1). Penyiangan Gulma dengan Tangan; 2). Penyiangan Gulma dengan cara Mekanis; dan 3). Penyiangan dengan menggunakan Herbisida. Pada umumnya petani di Bintan melakukan penyiangan gulma dengan tangan kosong atau tanpa alat bantu dan menggunakan herbisida selektif.

Jenis Hama dan Penyakit

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa jenis hama yang menyerang padi yaitu penggerek batang, orong-orong, hama putih palsu, sundep, tikus dan beluk; sedangkan penyakit yang menyerang adalah jamur yang menyerang pelepah dan daun. Pengendalian dengan menggunakan berbagai macam dan metode sesuai dengan umur tanaman padi sawah.

Pencegahan pertama adalah dengan menggunakan seed treatmen pada benih, penggunakan pestisida sistemik berbentuk karbufuran pada saat persemaian, dan pemupukan pertama dan kedua setelah tanam, pengaturan jarak tanam, dan pemilihan benih spesifik lokasi (padi rawa untuk lahan rawa dan inpari untuk sawah irigasi). Pengendalian dengan menggunakan pestisida dan fungisida sesuai dengan anjuran setelah terdeteksi dipertanaman ada serangan hama dan penyakit.

Panen

Panen dilakukan apabila sudah kondisi pertanaman di lapangan pada tingkat kematangan optimal, mencegah kerusakan dan kehilangan hasil seminimal mungkin. Panen harus dilakukan bila bulir padi sudah cukup dianggap masak. Padi yang belum matang optimal akan menurunkan kehilangan hasil secara kuantitatif, dan menentukan kualitas gabah dan beras. Produktivitas padi sawah di Kepulauan riau berkisar antara 3,5 ton/ha sampai dengan 6 ton/ha (Sumber: BPTP Kepri, 2018).

Keberhasilan budidaya padi sawah dengan tanpa olah tanah dengan mengikuti rekomendasi budidaya mulai dari pengolahan tanah, pencucian lahan, intermitten drainase, pemupukan berimbang, penerapan model tanam jajar legowo sampai dengan panen dan pasca panen atau dengan kata lainnya penerapan PTT budidaya sawah tanpa olah tanah. (Robinson Putra/BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau)

Ekstremnya Jalan Menuju 16 Desa di Kabupaten Kampar, Riau

0
Jalan utama di menuju 8 desa di Kecamatan Kampar Kiri, Riau, tampak berlumpur bahkan berubah jadi sungai saat banjir. (Virda Elisya/ JawaPos.com)

batampos.co.id – Sebanyak 16 desa di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu, tak merasakan manisnya saat berkendara di jalanan aspal. Sebab, sebagian besar jalan di desa tersebut merupakan jalan tanah. Jika hujan akan berlumpur dan bila panas akan berdebu.

Hal itu sudah dirasakan sejak tahun 1982 silam. Masyarakat yang mayoritas mencari nafkah dari hasil kebun dan nelayan harus terisolasi akibat jalan utama sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan desa-desa tersebut rusak parah.

Bahkan, fasilitas kesehatan seperti ambulans, puskesmas maupun rumah sakit tidak ada di desa mereka. Seperti halnya di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Terkadang, jika ingin pergi berobat masyarakat disana lebih memilih ke provinsi tetangga, Sumatera Barat (Sumbar).

“Rumah sakit jauh disini, kalau mau ke rumah sakit ya paling rental mobil orang. Kemarin ibu saya sakit dibawa pakai mobil rental, ke rumah sakit di Sumbar karena lebih dekat kan 3 jam aja bisa sampai,” kata Zulhendri Kepala Dusun IV, Desa Sungai Rambai, Rabu (14/11).

Di desanya, masyarakat masih bergantung hidup dengan sungai sebagai jalur transportasi dan kehidupan sehari-hari. “Kalau bawa sawit atau kayu olahan kami masih di sungai pakai sampan,” sebutnya.

Hal itu dikarenakan jauhnya jarak yang ditempuh dengan menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor atau mobil. Untuk keluar dari desa menuju ke Lipat Kain saja, butuh waktu hampir 2,5 jam. Itupun jika cuaca sedang bagus, kalau tidak butuh waktu yang lebih lama lagi.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Desa IV Koto Singkai. Saat memasuki musim penghujan, maka jalanan disana akan berlumpur. “Saat ini kondisi desa kami sama sekali tidak bisa dilewati. Jika bisa lewat, hanya bisa menggunakan alat berat seperti eskavator bantuan perusahaan,” kata Sulaiman Kades Koto Singkai.

Di Kecamatan Kampar Kiri, ada 8 desa yang harus merasakan buruknya akses jalan. Selain itu, 8 desa lainnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sulaiman menyebut, para warga desa sudah berupaya meminta bantuan kepada pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi Riau agar jalan dapat disemenisasi. Namun nyatanya, upaya itu hingga kini belum membuahkan hasil.

Selain susahnya mencapai fasilitas kesehatan, harga bahan pokok di desa-desa inipun menjadi mahal. “Kami tak punya pilihan lain. Karena jika harus keluar itu sangat sulit. Motor, mobil tak bisa masuk. Harus menggunakan alat berat atau mobil truk besar meski tak dijamin bisa melintas,” sebutnya.

Persoalan jalan rusak di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu terus mencuat setiap tahun, terutama saat musim penghujan tiba. Sulaiman mengatakan dari total 26 kilometer jalan utama desa tersebut, sebagian memang telah diaspal. Namun, sepanjang 14 kilometer lainnya masih dalam kondisi tanah yang pada saat musim hujan tiba dengan mudah akan berubah menjadi tanah lunak seperti bubur.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Kampar Adi Chandara mengakui bahwa, memang saat ini jalan-jalan di desa tersebut rusak parah. Tetapi pemerintah tak dapat berbuat banyak sebab status sebagian jalan merupakan kawasan Margasatwa Rimbang Baling.

“Ya harapannya agar Pemprov dalam hal ini Gubernur Riau dapat menjembatani persoalan tersebut sehingga ribuan warga di 16 desa itu bisa keluar dari isolasi selama puluhan tahun itu,” harapnya. (ica/JPC)

Mengirim Gas Alam, Mendorong Investasi di Bumi Berazam

0

Komitmen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyebarkan energi baik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berlanjut. Setelah Batam dan Bintan, PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), mendistribusikan gas alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Berazam, Kabupaten Karimun.

SUPARMAN, Batam

Sebuah truk berukuran besar keluar dari area Mother Station milik PT PGN di Batam Center, Batam, Kepri, awal Maret 2018 lalu. Menarik gas transport module (GTM) ukuran 20 ft yang berisi 2.200 m3 Compressed Natural Gas (CNG), truk tersebut kemudian bergerak lambat menuju pelabuhan roll-on roll-off (Roro) Sekupang, Batam.

Tiba di Pelabuhan Roro Sekupang, GTM dipindahkan ke kapal pendarat tank (landing craft tank/LCT) yang selanjutnya berlayar menuju Pelabuhan Roro Tanjungbalai Karimun. Perjalanan CNG ini berakhir di Parit Rampak, Pulau Karimun Besar, Kabupaten Karimun, Kepri. Di sana ada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang dikelola PT Karimun Power Plant (KPP) yang sudah menanti.

Pendistribusian gas alam hingga ke Karimun ini merupakan salah satu upaya PGN Grup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang dijuluki Bumi Berazam tersebut.

“Sebagai perusahaan milik negara, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama daerah yang potensial mendatangkan investasi,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, dalam rilisnya kepada Batam Pos, Selasa (13/03/2018) lalu.

Petugas mengecek tabung Compressed Natural gas (CNG) yang dikirim PT Gagas saat tiba di Pelabuhan Parit Rampak, Kabupaten Karimun, beberapa waktu lalu. F.Suparman-Batam Pos

Rachmat menyebutkan, pasokan gas alam dari PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar PLTG yang dikelola oleh PT Karimun Power Plant (KPP). Pembangkit ini nantinya akan memasok listrik ke beberapa pelanggan, khususnya pelanggan industri di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Zona II di Meral, Karimun.

Selain lebih hemat, kata Rachmat, bahan bakar dari gas alam yang sudah terkompresi (CNG) ini juga ramah lingkungan. Tentunya hal ini akan menjadi harapan baru dan angin surga bagi industri yang sudah beroperasi di Pulau Karimun. Sebab, selama ini kebutuhan listrik untuk industri sebagian besar masih menggunakan genset tenaga diesel milik masing-masing industri.

Tak hanya menjadi harapan baru bagi industri yang sudah beroperasi, kehadiran pembangkit listrik berbahan bakar CNG ini juga menjadi daya pikat tersendiri bagi calon investor yang tengah menjajaki potensi investasi di Karimun. Sebab keandalan pasokan listrik dan biaya yang efisien akan menjadi salah satu pertimbangan utama investor.

“Investor yang menanamkan modal di Karimun bisa menekan ongkos produksi karena efisiensi dari biaya energi,” ujar Rachmat.

Sementara bagi PGN Grup sendiri, penyaluran CNG hingga ke wilayah kepulauan ini menjadi nilai tambah. Sebab selama ini PGN lebih banyak menyalurkan gas bumi melalui pipa saja. Menurut Rachmat, misi PGN Grup sebagai penyalur energi baik hingga ke wilayah pelosok bisa terealisasi melalui produk CNG dan LNG.

“Sehingga PGN turut berkontribusi terhadap ketersediaan listrik di daerah,” ujar Rachmat.

Area Head PGN Gagas Batam Angga Sumarno menjelaskan, pengiriman CNG awal Maret itu merupakan penyaluran perdana dari PT Gagas untuk KPP di Karimun. Selanjutnya pengiriman akan dilakukan setiap saat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan KPP.

Petugas bersiap memindahkan CNG ke kapal landing craft tank atau LCT di Pelabuhan Roro Sekupang, Batam, untuk dikirim ke Karimun, beberapa waktu lalu. F. PT Gagas untuk Batam Pos

Sesuai perkiraan, kata Angga, proyeksi volume gas yang akan disalurkan ke KPP sebanyak 0,5 BBTUD di tahun pertama atau sepanjang 2018 ini. Kemudian di tahun kedua akan meningkat menjadi 0,8 BBTUD, lalu naik menjadi 1 BBTUD pada tahun berikutnya.

“Jadwal pengiriman CNG adalah sehari sekali menyesuaikan kebutuhan pembangkit listrik,” kata Angga, Sabtu (8/9) lalu.

Angga kemudian menceritakan, CNG tersebut diproduksi di Mother Station PGN Gagas yang berada di Batam. Distribusi gas alam ke Karimun ini merupakan bukti komitmen Gagas dalam menyalurkan energi baik, tidak saja di daerah yang dilalui pipa gas seperti Batam, tetapi juga ke pelosok dan wilayah kepulauan.

“Supaya pemanfaatan energi baik ini bisa merata ke seluruh negeri,” kata Angga.

Angga mengakui, sejauh ini penyaluran CNG ke Karimun memang masih fokus ke KPP saja. Namun pihaknya terus menjajaki potensi pemanfaatan gas bumi di Karimun. Sehingga ke depan penyaluran gas alam di Bumi Berazam bisa merambah ke sektor lain selain pembangkit listrik.

Sebab, kata Angga, berdasarkan realisasi penyaluran di Pulau Batam, CNG tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor pembangkit listrik, tetapi juga sektor industri, transportasi, dan sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe.

“Karena gas alam ini terbukti jauh lebih ramah lingkungan dan lebih efisien jika dibandingkan bahan bakar lain. Selain itu gas alam juga dapat lebih menjaga keandalan kinerja mesin pembangkit,” terang Angga.

Pembangkit KPP ini dioperasikan oleh PT Widar Mandripa Nusantara (Widar) yang merupakan anak usaha PT Gagas. Untuk tahap awal, KPP mampu memproduksi strum sebesar 5 Megawatt (MW). Secara bertahap produksi listrik KPP akan terus bertambah sesuai permintaan konsumen hingga kapasitas maksimal sebesar 70 MW.

“Pencapaian ini adalah perwujudan dari komitmen kami untuk terus menyebarkan energi baik ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah kepualauan,” kata Direktur Utama PT Widar, Rizal Wibisono, saat peresmian operasional PT KPP, beberapa waktu lalu.

Rizal yakin, penambahan daya listrik oleh PT Widar-KPP ini akan memberi kemudahan bagi pelaku industri di Karimun yang selama ini masih menggunakan mesin genset diesel milik industri masing-masing.

“Dengan adanya listrik yang dipasok PT Widar melalui KPP ini sekaligus membantu industri setempat untuk melakukan efisiensi energi,” ujar Rizal.

Daya Tarik Investasi

Kehadiran gas alam berbentuk CNG ini disambut gembira Badan Pengusahaan (BP) Karimun selaku pengelola kawasan FTZ di Bumi Berazam, Karimun. Pasokan gas alam untuk sektor pembangkit listrik ini bisa mendongkrak daya saing kawasan FTZ Karimun sebagai daerah tujuan investasi. Sehingga perekonomian di Bumi Berazam juga bisa terus didorong untuk tumbuh.

“Karena kebutuhan listrik merupakan hal yang vital bagi sektor industri. Gas alam ini memberikan jawaban sekaligus jaminan akan keandalan energi listrik di kawasan industri Karimun,” kata Sekretaris BP Kawasan Karimun, M Iqbal, Kamis (13/09/2018).

Kata Iqbal, pasokan gas alam untuk pembangkit listrik ini akan menambah daya tarik investasi di Karimun, khususnya di zona II FTZ Karimun. Pemanfaatan gas alam, kata Iqbal, akan melengkapi sarana dan fasilitas yang telah disiapkan BP Karimun guna menarik investasi masuk, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baru-baru ini, BP Karimun meresmikan jalan menuju kawasan FTZ Karimun Zona II di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Peresmian jalan sepanjang 700 meter dan lebar 15 meter itu dihadiri langsung Gubernur Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun (BBK) Nurdin Basirun, Minggu (18/03/2018) lalu.

Dengan kelengkapan sarana dan fasilitas yang ada, Iqbal yakin investasi di kawasan FTZ Karimun Zona II akan terus meningkat. Apalagi, sebagai kawasan perdagangan bebas, FTZ Karimun tentu menawarkan beragam kemudahan dan insentif fiskal yang mampu memikat para penanam modal.

“Memang saat ini kawasan itu belum begitu berkembang, tapi ke depan saya yakin investasi di FTZ Karimun Zona II akan terus tumbuh,” kata Iqbal dengan nada optimistis.

Hal senada disampaikan Kepala BP Kawasan Karimun Cendra Nawazir. Cendra mengakui, saat ini pertumbuhan investasi di kawasan FTZ Karimun, khususnya di zona dua.

“Sekarang memang lagi slow,” kata Cendra, Senin (15/10/2018) lalu.

Meski begitu, kata Cendra, kehadiran pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) ini menjadi harapan baru bagi pelaku industri, investor, dan calon investor di Karimun. Sebab dengan PLTG ini, pasokan listrik akan lebih terjamin dan biayanya tentu akan lebih murah.

Sebelumnya, kata Cendra, listrik di kawasan industri Karimun mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Selain keandalannya yang tidak terjamin, listrik dari PLTD ini lebih mahal.

“Dan tentunya tidak ramah lingkungan,” kata Cendra.

Meski pertumbuhannya melambat, Cendra menyebut saat ini sudah ada beberapa investor yang menyambut positif kehadiran PLTG di Zona II FTZ Karimun. Di antaranya PT Oiltanking yang sudah mulai membangun usahanya di Teluk Paku, Meral, Karimun.

Kemudian ada juga beberapa industri galangan kapal yang selama ini beroperasi di Kawasan FTZ Zona I Karimun berencana melakukan ekspansi ke zona II.

“Artinya kehadiran listrik dari pembangkit gas bumi ini memberi dampak yang sangat positif bagi dunia investasi di Bumi Berazam ini,” kata Cendra.

PGN Jamin Kelangsungan Pasokan Gas

Sementara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menjamin pasokan gas ke Batam, Kepulauan Riau. Kepastian ini menyusul ditandatanganinya perpanjangan kontrak dengan ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd (CPGL) pada awal September 2018 lalu.

Sekretaris Perusahaan PT PGN Rachmat Hutama mengungkapkan pasokan gas bumi dari CPGL sebesar 30 BBTUD tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri ESDM No 7896/13/DJM.E/2019 yang dikeluarkan pada 10 September 2018.

Gas sebanyak 30 BBTUD itu akan disalurkan kepada pelanggan industri, komersial, UMKM hingga rumah tangga dan SPBG di wilayah Batam. Termasuk yang kemudian diolah menjadi CNG dan dikirim ke Karimun.

“Suplai gas tersebut sepenuhnya untuk pelanggan industri, komersial, hingga rumah tangga dan SPBG di Batam,” kata Rachmat dalam rilisnya kepada Batam Pos, Kamis (27/9/2018).

Sebelumnya, pasokan gas bumi dari ConocoPhillips sepenuhnya diberikan kepada PGN untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di Batam termasuk ke sektor kelistrikan. Kemudian, atas permintaan PLN ke Menteri ESDM, mulai minggu pertama bulan Oktober 2018 diputuskan, pasokan gas dari Conocophillips sebesar 40 BBTUD untuk sektor kelistrikan diberikan langsung ke PLN tanpa melalui infrastruktur pipa gas bumi PGN.

Rachmat menjelaskan, dengan kehandalan dan komitmen pengembangan infrastruktur gas bumi PGN khususnya di Batam, industri dan pelanggan PGN lainnya di wilayah Batam akan mendapatkan jaminan kelangsungan pasokan gas bumi melalui infrastruktur jaringan pipa gas yang handal. Karena PGN berkomitmen menyerap seluruh pasokan gas sebesar 30 BBTUD dari ConocoPhillips itu.

Rachmat menambahkan, saat ini PGN telah memasok gas bumi ke 4.842 pelanggan di wilayah Batam. Pelanggan tersebut terdiri atas 93 industri dan komersial, 29 pelanggan kecil, 4.720 pelanggan rumah tangga.

Di sisi lain pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang dioperasikan oleh Anak Usaha PGN yakni PT Gagas Energi Indonesia di Batam adalah bentuk nyata keberpihakan PGN untuk meningkatkan roda perekonomian di Batam dan Kepri secara umum dengan penyediaan gas bumi.

Hingga saat ini, pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 223,57 kilometer (km). Selain jargas, PGN juga telah membangun pipa distribusi gas bumi di kawasan Nagoya, Batam, sepanjang 18,3 km.

“PGN akan terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur gas bumi di berbagai daerah, termasuk di Batam dam Kepri, sehingga pelanggan mendapatkan jaminan suplai gas bumi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dari PGN,” kata Rachmat. ***

Mahathir Kembali Urus Jembatan Bengkok

0

Mahathir ke Singapura membawa dendam lama. Mungkin bahkan membawa kemarahan. Tidak soal diperlihatkan atau tidak. Tidak ada kejengkelan lebih hebat dari ini: soal pembangunan jembatan antara Johor-Singapura, yang diusulkan Mahathir, tapi ditolak Singapura. Itu usul lama Mahathir, tahun 2003. Di akhir masa jabatannya dulu sebagai perdana menteri yang pertama, 22 tahun lalu.

Dengan jembatan itu Mahathir ingin menghidupkan laut antara Johor dan Singapura yang selama ini mati oleh urugan yang melintasi selat itu yang difungsikan untuk jembatan itu, yang disebut Causeway Bay. Satu-satunya (waktu itu) jalan yang menghubungkan Johor-Singapura.

Mahathir mau bongkar Causeway Bay itu. Diganti dengan jembatan yang indah, yang melintas di atas laut agar kapal bisa lewat di bawahnya.
Dengan demikian kapal dari pantai barat bisa lewat bawah jembatan itu untuk ke pantai timur. Tidak perlu memutari Singapura.
Singapura menolak ide itu. Mahathir marah.

Bentuk marahnya unik: akan tetap membongkar Causeway Bay itu sampai tengah laut. Sampai perbatasan. Kalau Singapura tidak mau membongkar sisi Singapuranya gak masalah.

Mahathir akan membangun jembatan sendiri. Jembatan itu akan berakhir di tengah laut. Di ujung jembatan itu akan dibuat muter-muter, menurun menuju Causeway Bay yang tidak dibongkar Singapura itu.

Desainnya sudah jadi. Bentuknya memang jadi tidak masuk akal. Tapi itulah hasil kemarahan.

Masyarakat lantas memberi nama desain itu sebagai ‘Crooked Bridge’. Jembatan Bengkok.

Belum sampai Crooked Bridge dibangun Mahathir sudah lengser. Tapi ia mewariskan proyek itu kepada penggantinya: Abdullah Badawi dengan janji akan merealisasikannya.

Ternyata Badawi tidak melangkah. Mahathir marah besar. Karena itu Badawi tidak lama jadi perdana menteri. Dianggap terlalu lemah.

Mahathir tidak mau mendukung Badawi lagi. Mengalihkan dukungan ke Najib Razak yang dinilai lebih tegas.

Tapi Najib juga tidak kunjung memulai Crooked Bridge. Mahathir menegurnya. Terus-menerus.

Najib berdalih: ada perjanjian baru dengan Singapura. Mahathir mengejar Najib: mana perjanjiannya. Tapi Najib tidak pernah memberikannya. Mahathir pun kian marah. Ia keluar dari UMNO.

Bikin partai sendiri: Pribumi Bersatu. Gabung dengan koalisi Pakatan Harapan. Menggulingkan Najib dalam Pemilu Mei lalu.
Kini Mahathir perdana menteri lagi. Jembatan Tekuk akan dihidupkan lagi.

Saya tidak bisa membayangkan jalannya kunjungan Mahathir ke Singapura kemarin.

Bukan hanya soal Jembatan Tekuk tapi juga soal air. Mahathir sudah lama mempersoalkan harga air dari Malaysia yang dialirkan ke Singapura sebagai sumber air minum utama Singapura.

Air itu hanya dihargai 3 sen per seribu galon. Padahal Singapura menjualnya mahal: USD 3 dolar untuk kapal-kapal yang sandar di pelabuhan Singapura.
Singapura beralasan: itu sudah ada dalam kontrak sejak zaman penjajahan Inggris dulu. Dan ada biaya tambahan mengolahnya. Serta merawat lingkungan air itu di Johor.

Mahathir sangat keras soal jembatan tekuk dan soal air itu. Sampai-sampai Mahathir tidak mengizinkan udara Johor dilintasi pesawat Angkatan Udara Singapura.

Padahal AU Singapura tidak akan bisa latihan kalau tidak ada udara Johor. Gimana coba latihannya.(dis)

Harga Sayur Masih Mahal

0

batampos.co.id – Harga sayur mayur di sejumlah pasar masih terpantau tinggi, Selasa (13/11). Di Pasar Fanindo, Batuaji misalkan, harga syaur lokal seperti bayam, kangkung, dan sawi masih mahal. Harga sayur lokal itu dijual mulai Rp 12 ribu hingga Rp 16 ribu per kilogram (kg). Padahal sebelumnya masih di kisaran Rp 7 ribu sampai Rp 10 ribu per kg.

Murni, penjual sayur di Pasar Fanindo mengatakan kenaikan harga sayur akibat musim hujan. Belakangan ini hujan semakin sering turun, sehingga membuat petani dari Barelang banyak yang gagal panen dan mengakibatkan harga sayur melonjak. ”Banyak sayur yang busuk,” ujarnya.

Tak hanya itu, harga komoditas lain juga masih tinggi, seperti tomat dijual Rp 16 ribu dari harga biasanya Rp 14 ribu per kg, timun naik jadi Rp 12 ribu dari Rp 8 ribu per kg, kol Rp 14 ribu dari Rp 6 ribu per kg, pare Rp 18 ribu dari Rp 14 ribu per kg. ”Modal yang diambil dari distributor sudah mahal, jadi kami jual tinggi, kalau tak kami yang rugi,” jelasnya.

Dia mengatakan musim hujan dan intensitasnya yang cukup sering berpengaruh terhadap harga barang. Apalagi untuk jenis sayuran yang cepat busuk.
Senada diungkapkan pedagang lainnya, Asmawati. Dia mengaku harga sejumlah komoditas di pasar memang sedang tinggi. Terlebih untuk harga sayur, meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun kondisi itu dikeluhkan pembeli. ”Pembeli pasti merepet. Harga kok naik lagi,” kata Asma.

Kondisi sama juga terjadi di Pasar SP Plaza dan Aviari, Batuaji. Pedagang sayur setempat mengaku harga sayur memang naik. Namun, daya beli masya-rakat tetap tinggi. ”Sudah biasa kalau lagi hujan, kami pedagang bisa apa,” kata Sudirman.

Sementara untuk harga daging ayam juga masih terpantau tinggi. Satu kg harga ayam dijual antara Rp 39 ribu sampai Rp 40 ribu. Demikian juga harga telur per papannya dijual Rp 40 ribu dari harga normal Rp 38 ribu. ”Belum turun. Harganya masih tinggi,” kata Aan, penjual daging di Pasar Fanindo. (une/she)

TSP Jadikan Destinasi Wisata Lebih Nyaman

0

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disparbud) Kota Batam, Ardiwinata mendukung penuh program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam. Menurutnya, program TSP sangat mendukung kenyamanan terhadap destinasi wisata alam yang ada di Batam.

”Kita sangat mendukung TSP, dimana memang masih banyak destinasi yang belum tertata dengan baik. Kita yakin dengan kehadiran TSP, destinasi wisata akan lebih ramah dan nyaman,” kata Ardi, Selasa (13/11).

Ardi mengatakan, dalam membangun sektor pariwisata, selain pemerintah juga diharapkan kehadiran pengusaha dan seluruh elemen masyarakat. ”Dari pengusaha mungkin bisa lebih ke penyediaan fasilitas atau atraksi dalam sebuah destinasi wisata,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tiga hal penting yang harus dilakukan dalam mengembangkan pariwasata, yakni aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. ”Pak Wali Kota sudah memprogramkan pembangunan infrastruktur jalan yang sangat bagus. Inilah faktor utama untuk pariwisata,” ujarnya.

Kemudian, tidak kalah penting adalah pembenahan fasilitas pendukung baik menuju destinasi wisata dan dalam objek wisata itu sendiri. ”Misalnya dengan transportasi yang nyaman, kamar mandi yang bersih, dan sebagainya. Dalam hal inilah pengusaha sangat dibutuhkan,” sebutnya.

Terkait area istirahat yang akan dibangun dan penataan Jembatan Barelang, menurut Ardi, hal tersebut akan membuat pengunjung lebih betah berlama-lama di Batam. Ia berharap turis yang datang ke Batam ketika kembali ke daerahnya akan rindu, sehingga ingin kembali ke Batam.

”Selama ini, kalau ke Pulau Abang atau ke pantai di Galang, banyak wisatawan yang kesulitan untuk mencari kamar mandi atau tempat ibadah. Rest area ini memang sangat membantu,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum TSP yang dipimpin Johanes Kennedy akan membangun dua tempat peristirahatan atau rest area sepanjang Jembatan I hingga Jembatan 6. Ini ditujukan untuk memanjakan para turis ke daerah Galang yang sering kewalahan untuk mencari kamar mandi atau tempat bersantai sebelum sampai ke tempat tujuan.

Selain kamar mandi, nanti rest area tersebut juga akan dilengkapi dengan musala, tempat makan, tempat bermain anak, dan parkir. ”Ini semua perlu dilakukan untuk membuat turis aman dan nyaman selama di Batam,” Johanes Kennedy.(ian)