Rabu, 15 April 2026
Beranda blog Halaman 11559

Saya Muda, Saya Beli Rumah

0

batampos.co.id – Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kepri hingga semester kedua tahun ini dinilai tidak terlalu berdampak pada bisnis properti di Batam. Kalangan pengembang percaya, pasar properti Batam akan tetap stabil bahkan cenderung naik.

“Acuan data dari Bank Indonesia (BI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) selalu jadi referensi buat kami. Jika ada penurunan itu hal yang biasa, karena itu bagian dari koreksi perekonomian,” kata pengusaha properti Batam Robinson Tan di Batam Centre, Rabu (28/11).

Menurutnya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun berbanding terbalik dengan pertumbuhan pasar properti.

“Ekonomi turun tidak serta merta menjadikan penjualan properti menurun. Keduanya tidak linier, sehingga efeknya tidak langsung terasa,” paparnya.

Selama penduduk Batam terus bertambah, maka kebutuhan rumah akan terus bertambah.

“Pasar pasti akan naik dan yang membatasinya hanya daya beli yang terbatas,” katanya. Satu lagi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2019 adalah bagaimana cara merayu kaum milenial agar membeli rumah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan hunian bukanlah prioritas kaum milenial saat ini. Saat ini, mereka lebih condong memprioritaskan diri pada jalan-jalan, gadget, dan internet. Kaum milenial ini banyak yang bekerja di bidang informasi dan teknologi (IT).

“Properti menjadi prioritas terakhir. Mereka lebih suka mengontrak karena mobilitas. Padahal jika dilihat dari penghasilan seharusnya mereka mampu menabung dan berinvestasi,” ucapnya.

Dalam setahun, pengembang di Batam bisa melepas produk barunya sebanyak 10 ribu hingga 12 ribu unit properti. Rentang harganya antara Rp 300 juta hingga Rp 700 juta. Dari jumlah tersebut, pembeli dari kalangan milenial masih terbatas.

“Mereka ini punya daya beli, tapi bergeser. Makanya perlu dicarikan solusi termasuk juga solusi dari perbankan. Mengingat mereka ini punya pangsa pasar 30 hingga 40 persen,” paparnya.

ilustrasi

Mekanisme untuk generasi milenial terkait kepemilikan properti juga menjadi perhatian serius lembaga perbankan. Salah satunya yang memberikan atensi adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Batam.

Branch Manager Bank BTN Batam Ali Irfan mengaku telah mempersiapkan produk-produk perbankan yang sangat dinamis untuk kalangan milenial. Dan semuanya bisa disesuaikan untuk generasi ini.

Contohnya, kata Irfan, dengan memperpanjang masa tenornya hingga angsurannya yang sangat fleksibel. Intinya, produk ini harus dikemas dalam bentuk yang dinamis untuk kalangan milenial.

“Jadi, sekali lagi hal ini sengaja dilakukan untuk menyiasati hal tersebut. Akan tetapi, tentunya tidak bertabrakan dengan regulasi yang ada,” jelas Ali. (leo)

Lampu Jalan Menuju Galang Minim

0
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Jalan akses dari Jembatan I Barelang menuju arah Galang masih gelap pada malam hari, karena minimnya lampu penerangan. Meski di beberapa titik ruas jalan sudah dipasang lampu penerangan tetapi lampunya sering mati.

Ketua Tanggung Tawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam, Johanes Kennedy me-ngatakan, sebagai destinasi wisata, jalan raya mulai Jembatan I hingga Jembatan VI harusnya terang benderang. Jika memang anggaran tidak bisa dilakukan sekaligus, bisa dilakukan bertahap.

”Kalau yang saya dengar Pemko Batam juga sudah siap untuk membantu penganggaran dana. Tetapi harus kita akui, kawasan pariwisata harus ditunjang dengan berbagai hal, termasuk lampu penerangan. Kalau jalannya bagus tetapi gelap di malam hari sama saja, wisatawan tidak mau berkunjung,” ujarnya.

Menurut Kennedy, saat ini banyak wisatawan yang datang dan pulang dari arah Galang di malam hari. Dan memang keluhan yang paling utama adalah masalah lampu penerangan jalan ini.

”Jadi segala sesuatu harus kita perhatikan untuk pariwisata kita. Batam sangat beruntung punya alam bagus, makanya harus kita kelola sebaik mungkin,” jelasnya.

Ia berharap kepada semua perusahaan-perusahaan besar yang ada di Batam untuk bisa berpartisipasi memajukan pariwisata Batam. Di mana, sektor pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.

Sebelumnya, Kennedy juga mengatakan bahwa TSP bersama pemerintah akan membangun dua tempat peristirahatan atau rest area sepanjang Jembatan I hingga Jembatan VI. Ini ditujukan untuk memanjakan para turis ke daerah Galang yang sering kewalahan untuk mencari kamar mandi atau tempat bersantai sebelum sampai ke tempat tujuan.

Selain kamar mandi, nanti rest area ini akan dilengkapi dengan musala, tempat makan, tempat bermain anak, dan parkir.

”Ini semua perlu dilakukan untuk membuat turis aman dan nyaman selama berada di Batam,” terangnya. (ian)

Hasil Survei KPK, Pemprov Kepri Akan Evaluasi Diri

0
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan foto: Imam Husein/Jawa Pos

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017. Hasilnya, Kepri mendapat nilai 67,59 dari skala tertinggi 100.

Pimpinan KPK RI Basaria Pandjaitan mengungkapkan, tujuan survei tersebut prinsipnya memang membangun integritas daerah guna mencegah perilaku korupsi. Hanya saja, ia menilai daerah yang nilainya rendah terdapat banyak kasus korupsi.

“Apakah ini menjadi ukuran banyaknya korupsi? belum tentu juga, tidak selalu mengarah ke sana,” ucap Basaria, kemarin.

Namun demikian, ia menilai ada hal yang perlu dibenahi, seperti memastikan penerimaan pendapatan negara maupun daerah terlaksana dengan baik dan dikelola secara terbuka. Salah satunya, yang ril ada di depan kita yakni adalah pajak hotel dan restoran.

“Maka dibuat agar perbaikan sistem berbasis teknologi dengan cara membuat secara online yang dihubungkan dengan bank daerah,” imbuh dia.

Gubernur Kepri Nurdi Basirun mengatakan apapun hasil survei ini menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepri.

“Ini (hasil survei) jadi bahan evaluasi bagi kami. Kami diwanti-wanti, agar berhati-hati dalam memberikan izin dan pengelolaan keuangan,” imbuh dia.

Menurut mantan Bupati Karimun ini, pihaknya tentu akan melakukan peningkatan pengawasan agar hasil yang kurang memuaskan dari survei tidak benar terjadi di penyelenggaraan kepemerintaha Kepri.

“Kami juga tadi diingatkan, harus tekankan keterbukaan (baik pendapatan maupun belanja), antisipasinya melalui pengelolaan keuangan berbasis eletronik,” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Adapun hasil survei mengenai persepsi suap/gratifikasi dalam promosi dan mutasi, Kepri berada diurutan keempat. Yakni sebanyak 45 persen Pegawai Pemprov Kepri mempercayai bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir diinstansinya.

Berikutnya tentang pengalaman suap/gratifikasi dalam promosi dan mutasi, Provinsi Kepri berada kedua. Karena 11 persen pegawai Pemprov Kepri melihat atau mendengar suap/gratifikasi kebijakan karir dengan kecenderungan meningkat. Kemudian
persepsi perlindungan pelapor berada diurutan ketiga. Adapun hasil surveinya adalah sebanyak 33 persen Responden Pegawai Pemprov Kepri cenderung tidak percaya bahwa setiap pegawai yang melaporkan adanya praktik korupsi tidak akan dikucilkan, tidak
akan diberi sanksi, karirnya tidak akan dihambat, dan sejenisnya.

Selanjutnya adalah persepsi terhadap Markup Anggaran, Pemprov Kepri berada pada peringkat ketujuh. Sebanyak 25 persen responden Pegawai Pemprov Kepri percaya bahwa terdapat markup anggaran diinstansinya. Sedangkan mengenai pengalaman penyelewengan perjalanan dinas, Pemprov Kepri berada diurutan ketiga. Sebanyak 23 persen responden Pegawai Pemprov Kepri pernah melihat atau mendengar Pegawai di unit kerja melakukan perjalanan dinas fiktif, atau membuat kwitansi hotel fiktif atau biaya transportasi fiktif.

Sementara itu, prihal pengalaman pegawai terkait kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh atasan, Pemprov Kepri berada diurutan teratas. Karena KPK menilai, Pemprov Kepri tertinggi terkait persentase pegawai yang pernah melihat/mendengar atasan memberikan perintah melanggar aturan. (iza)

Januari 2019, Batam Terapkan e-Parking

0

batampos.co.id – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam Alexander Banik menegaskan, sistem parkir elektronik atau e-Parking akan diterapkan pada awal tahun depan atau Januari 2019. Untuk penerapan tahap awal, akan ditempatkan di 100 titik parkir yang berada di kawasan Batam Kota dan Nagoya. E-parking sendiri akan diprioritaskan pada kawasan ruko perniagaan serta kompleks perkantoran.

”Untuk penandatanganan kerja samanya atau MoU antara e-Parking Dishub Batam dengan pihak operator yakni Telkomsel, sudah berjalan terkait penggunaan t-Cash-nya. Namun, nanti masih harus ada turunan-turunan lagi setelah MoU, yakni berupa perjanjian kerja sama (PKS),” ujar Alexander Banik, Rabu (28/11/2018).

Pada perjanjian kerja sama sendiri, ada beberapa tahap. Tahap pertama, kata Alex, perjanjian kerja sama untuk menghubungkan atau mengintegrasikan antara e-Parking Batam dengan T-Cash Telkomsel.

”Setelah terintegrasi, nantinya baru kami uji cobakan untuk melihat ada tidaknya kendala di sistem e-Parking. Sebab itu kan sudah ada aturannya terkait hak atas kekayaan intelektualnya se-perti sistem pembayarannya,” terangnya.

E-Parking sendiri, lanjutnya, tak bisa dilakukan langsung atau dalam waktu singkat. Sebab, sistemnya harus diunggah dulu ke playstore ataupun iOS untuk menghindari ada-nya kerusakan sistem.

Ia menjelaskan, aplikasi e-Parking nantinya akan ada tiga. Pertama, aplikasi yang diunduh melalui playstore, merupakan aplikasi untuk masyarakat selaku pengguna. Kedua, aplikasi khusus untuk jukirnya sendiri yang tak boleh dicampur dengan aplikasi pengguna.

”Terakhir, aplikasi untuk Dishub yang berfungsi me-ngontrol jukir dan masyarakat selaku pengguna. Setelah nanti kami buat PKS-nya, diperbaiki sistemnya, semuanya terupdate, baru e-Parking itu bisa diunggah di playstore maupun iOS. Selanjutnya, masyarakat bisa mengunduh aplikasi itu,” katanya.

E-Parking juga akan diujicobakan pada pertengahan Desember. Menurut Alex, hal itu sekalian digunakan sebagai ajang mensosialisasikan sistem e-Parking ke masyarakat.

Juru parkir di Komplek Ruko Tunas Regency, Sagulung memungut uang parkir dari pengemudi mobil, Jumat (23/11). F Dalil Harahap/Batam Pos

”Itupun nanti dari Telkomsel juga akan membantu mensosialisasikan penerapan e-Parking ke masyarakat. Jadi, tak hanya kami dari Dishub sendiri yang akan mensosialisasikan e-Parking,” ujarnya.

Masih kata Alex, e-Parking dulunya belum bisa diterapkan, karena kendalanya ada di payment gateway yang harus ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Sementara sistem pembayaran e-Parking melalui T-Cash, tak hanya untuk operator seluler Telkomsel saja. Operator seluler lainnya juga sudah bisa.

”Mau pakai kartu seluler apapun, sudah bisa men-download T-Cash. Tentunya pada e-Parking sendiri nilai yang diterapkan untuk jasa pakir, tetap sama dengan parkir manual seperti yang sudah ada saat ini karena sudah diatur dalam Perda Parkir, yakni sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2 ribu,” terangnya.

Dishub Batam juga akan membuat analisis terkait animo masyarakat terhadap penerapan e-Parking.

Sebab, kata dia, biasanya masyarakat tak suka dengan hal yang ribet. Sebaliknya, pada e-Parking sendiri, untuk bisa digunakan, masyarakat pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan identitas diri pada aplikasi e-Parking atau T-Cash-nya.

”Kami terapkan e-Parking ini, tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kebocoran perparkiran di Batam. Soal target, kami realistis saja, 50 persen tercapai pendapatan dari jumlah titik e-Parking sudah bagus sekali. Kalau keinginan kami sendiri 100 e-Parking bisa berjalan lancar,” tegas Alexander. (iza)

Beli Tiket Pelni Wajib Bawa KTP

0

batampos.co.id – Tiga pekan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, loket penjualan tiket di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam di Sekupang, terus dipadati calon penumpang yang ingin membeli tiket mudik. Tidak sedikit calon penumpang rela antre sejak pagi dan berdesakan agar bisa mendapatkan tiket pulang kampung.

Padahal, Pelni sudah menyediakan akses lain untuk mendapatkan tiket seperti via online, dan call center.

Hilda, 48, warga Tanjunguncang misalnya, datang bersama suami dan satu anaknya antre di kantor Pelni sejak pukul 07.00 WIB, kemarin. Mereka datang pagi-pagi karena takut kehabisan tiket untuk keberangkatan tanggal 20 Desember tujuan Tanjungpriok.

”Takut kehabisan (tiket, red) mas. Makanya saya datang lebih pagi,” ujarnya saat antre membeli tiket.

Di tengah kepadatan antrean, ada beberapa orang yang menawarkan jasa untuk membantu membelikan tiket dengan harga lebih mahal. Namun, Manager Operasional PT Pelni cabang Batam Dicky Dermawandi menegaskan, pihaknya tidak memberi akses lagi untuk calo dalam pembelian tiket.

”Calon penumpang yang ingin membeli tiket harus datang langsung dan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau kartu keluarga (KK) saat pembelian. Kita mencocokkan nama penumpang dengan tiket, juga agar manifes tertib. Kita tidak tolerir calo, tidak terima saat membeli tiket di loket,” tegas Dicky.

Selain itu, lanjut Dicky, pihak Pelni juga akan menyiapkan 10 bus untuk transportasi dari pelabuhan menuju kapal saat mudik Natal mendatang. Dicky mengatakan, saat ini penumpang masih diberangkatkan dari Pelabuhan Batuampar.

Untuk kenyamanan penumpang, pihaknya sudah menggelar berbagai persiapan seperti penjualan tiket hingga mobilisasi calon pemudik nanti.

”Semua sudah siap, tinggal arus mudik nanti saja lagi,” sebutnya.

80 Persen Tiket Pesawat H-7 Natal Sudah Dipesan

Sementara itu, untuk tiket angkutan udara berbiaya rendah (low cost) sudah banyak dipesan. Pihak maskapai Citilink mengaku terhitung H-7 Natal serta Tahun Baru, sebanyak 80 persen tiket sudah dipesan ke berbagai rute. ”Rute yang sudah mulai full itu, Batam ke Pekanbaru, Padang, Medan, Jakarta, Surabaya,” kata District Sales Manager Area Kepri, Titien Harahap, Rabu (28/11).

Ia mengatakan jumlah tiket yang tersedia akan terus menipis, karena setiap harinya pemesanan cukup tinggi. ”Biasanya itu, bila pesan di H-7 tiket yang tersedia sudah tidak ada lagi alias full booking,” ungkapnya.

Apakah ada penambahan penerbangan? Titien menuturkan hingga kini belum ada rencana penambahan penerbangan.

”Belum ada (penambahan penerbangan, red). Kami masih memantau permintaan masyarakat,” ucapnya. Dia juga mengakui harga tiket terus merangkak naik. Bahkan ke beberapa daerah tiket pesawat sudah dijual di atas Rp 800 ribu.

”Kalau mendekati hari H, sudah berada di ambang batas atas,” jelasnya.

Peningkatkan pemesanan tiket pesawat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru juga diakui Direktur BUBU Hang Nadim Batam Suwarso. Ia mengatakan maskapai berbiaya rendah menjadi pilihan masya-rakat. Pemesanan tiket tidak hanya dari Batam ke beberapa daerah lainnya di Indonesia saja. Tapi rute penerbangan ke Batam juga tinggi.

”Bukan hanya arus berangkat saja, tapi arus datang. Sudah banyak full booking seperti dari Jakarta, Bandung,” ungkapnya.(cr2/yui/ska)

PAD Bertambah, Pembangunan Maksimal

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik dan sangat mendukung implementasi pajak online di restoran, hotel, dan tempat belanja lainnya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan memaksimalkan pembangunan.

“Kepri terus berbenah dan memperbaiki diri agar investasi semakin banyak yang datang. Pembangunan semakin meningkatkan kesejahte-raan masyarakat,” kata Nurdin saat peluncuran Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sistem Penerimaan Pajak Online di Hotel Planet Holiday Batam, Rabu (28/11/2018).

Peluncuran itu dihadiri langsung Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Sekda Kepri TS Arif Fadillah, Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari. Hadir juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul serta sejumlah kepala daerah dari Riau dan Kepri.

Nurdin mengapresiasi terobosan Pemko Batam dalam meningkatkan PAD dengan mengimplementasikan sistem penerimaan pajak online di tempat tempat usaha. Inovasi dengan menerapkan sistem penerimaan pajak secara online dengan cara menempatkan tapping box di restoran-restoran dan hotel. Dengan begitu pendapatan daerah bertambah dan pembangunan akan lebih maksimal.

Menurut Nurdin Kepri saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur. Ini sejalan dengan rencana akan dibangunnya jembatan Batam Bintan dan beberapa wilayah di Kepri menjadi KEK. Dan Kepri sedang memimpikan membangun infrastruktur agar berdaya saing.

“Silahkan kabupaten/kota yang lain membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD di wilayah masing-masing,” kata Nurdin.

Pimpinan KPK Basaria Panjaitan berpesan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wali Kota untuk lebih berhati-hati dalam masalah perizinan. Karena sangat riskan.

“Jangan mengambil dan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi,” tegas Basaria.

Gubernur, Wali Kota dan Bupati merupakan orang orang terpilih yang menjadi nomor satu didaerahnya. Menurut Basaria, merupakan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Jabatan menjadi enak dan enjoy jika menjalankannya sesuai amanah dan tanggung jawab. Tetapi bisa menjadi pemicu stress, jika tidak amanah dan juga menyisakan hutang janji-janji,” kata Basaria.

Basaria juga menekankan agar kepala daerah menjaga wibawa dan tanggung jawab terhadap jabatan dan pada masyarakat. Agar masyarakat bangga memiliki pemimpin yang amanah.

“Jika penegak hukum dan aparat pemerintahnya baik, insya Allah masyarakat akan makmur, negara juga akan disegani dan dihormati negara lain,” kata Basaria.

Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari, awalnya tapping box dipasang tahun 2017 sebanyak 40 unit. Dari jumlah pemasangan itu, ada peningkatan PAD Batam sebanyak 20 persen. KPK memperkuat agar ditargetkan tahun ini terpasang 500 unit.

Sistem penerimaan online ini kemudian disambut baik oleh Wali Kota Tanjungpinang, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Dumai, Bupati Bintan, dan Bupati Siak.

“Diperlukan sinergi antara BPD, Pemda dan KPK untuk menjalankan sistem ini.
Pemasangan tapping box memiliki banyak kendala di lapangan, kemudian dibantu KPK dan semua bisa diatasi,” kata Irvandi.

Pada kesempatan itu, Nurdin menambahkan Pemprov Kepri terus menggesa pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan investasi dan kepariwisataan. Daerah-daerah di Kepri sangat berpotensi dan strategis. (bni)

Target Verifikasi Peserta CPNS Rampung Bulan Ini

0
Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah instansi mulai kemarin (28/11) telah mengumumkan nama-nama pelamar CPNS yang melaju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Seluruhnya masih instansi pemerintah pusat.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, sebelum fase SKB diumumkan, harus melalui empat tahap verifikasi dan validasi (verval).

Pada tahap IV dan III verval dilakukan pejabat pratama BKN. Kemudian pada verval tahap II dipegang lang-sung deputi (eselon I) di BKN. Dan terakhir pada tahap I merupakan persetujuan atau approve dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana. ”Zero mistake.

Inilah tujuan utama verval sampai empat tahap itu,” katanya, kemarin. Jika sudah mendapatkan approve dari kepala BKN, berarti nama-nama peserta SKB sudah bisa diumumkan oleh instansi masing-masing.

Data sampai tadi malam pukul 18.50 WIB, ada 372 unit instansi yang diproses pada verval tahap IV. Selanjutnya, ada 65 instansi selesai di level III, lalu ada 9 instansi di level II, dan ada 71 instansi di level I. Proses ini terus berlangsung dan datanya bergerak dinamis.

BKN juga menyebutkan instansi pusat yang sudah mengeluarkan pengumuman fase SKB.

Di antaranya, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Kemenpora. Kemudian Komnas HAM, PPATK, BKPM, dan BNPB. Lalu ada Setjen MPR, Setjen DPR, dan Arsip Nasional (Anri).

Lebih lanjut Ridwan me-nyam­pai­kan proses verval ma­sih ber­langsung dan diperkira­kan ak­an rampung seluruhnya pa­da akhir November. Semen­ta­r­a ­target pelaksanaan SKB awal Desember. ”Jadi, BKN optimistis proses verval rampu­ng bulan November ini,” jelasny­a.

Kepada pelamar yang namanya lolos  ke fase SKB, diharapkan untuk mempersiapkan diri. Membaca dengan seksama ketentuan pelaksanaan SKB yang diatur instansi masing-masing. Ridwan menegaskan bahwa soal SKB bukan dibuat oleh BKN. Tetapi oleh instansi terkait. Mislanya soal SKB  formasi guru dibuat oleh Kemendikbud. Lalu soal SKB tenaga kesehatan dibuat oleh Kemenkes.

Ridan juga mengatakan soal SKB sesuai bidang pekerjaan. Bagi Pemda, pelaksanaan  SKB wajib pakai ujian tulis berbasis cara assisted test (CAT) BKN. Jumlah soalnya 100 buah dan waktu pengerjaannya 90 me­nit.

”(Durasinya, red) Sama se­perti SKD,” tutur dia. Sedang­ka­­n SKB untuk instansi pusat bentuknya beragam.(wan/agm)

Ongkos Naik Haji Kepri Termurah

0

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam masih menunggu kejelasan informasi terkait kenaikan ongkos naik haji bagi jemaah calon haji (JCH) yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun depan.

”Edaran resminya kami belum menerima, namun kalau dengar dari media memang ada,” kata Kepala Kemenag Batam Erizal Abdullah, Rabu (28/11/2018).

Ia menjelaskan untuk ongkos naik haji embarkasi Batam termasuk salah satu daerah yang murah bila dibandingkan daerah lainnya. Tahun ini JCH membayar Rp 32.456.450.
Untuk mekanisme pembayaran hingga saat ini masih sama, JCH menyetor dana awal Rp 25 juta, sedangkan sisanya dicicil sembari menunggu waktu keberangkatan.

”Sekarang data tunggu selama 15 tahun. Jadi kalau daftar sekarang tahun 2033 mendatang,” jelas Erizal.

Untuk saat ini jumlah daftar tunggu sudah memasuki angka enam ribu calon haji. Erizal menambahkan akan menginformasikan jika ada kenaikan ongkos haji ini.

Menurutnya, kenaikan ongkos haji bisa saja terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini. Namun demikian ia menegaskan tetap me­nunggu keputusan dari pusat jika terjadi perubahan ogkos biaya haji.

”Kami nunggu dari pusat saja,” imbuhnya.(yui)

Mikol Dijual Bebas di Pinggir Jalan

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Minuman keras dengan kadar alkohol di atas lima persen bebas diperjualbelikan di kedai atau warung pinggir jalan di Sagulung dan Batuaji. Masyarakat resah, sebab siapa saja dengan mudah mendapatkan minuman alkohol tersebut.

Padahal sesuai aturan mikol tersebut hanya boleh dijual di tempat-tempat khusus se-suai dengan peraturan Daerah Kota Batam Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dan Kepri yang melakukan pengawasan pasokan gas elpiji 3 kilogram di Sagulung, Selasa (27/11) siang, juga mendapati banyak warung yang berderet di pinggir jalan Trans Barelang menjual mikol-mikol tersebut. Meskipun tak disita, petugas tetap memperingati pedagang agar tak lagi menjual mikol dengan kadar alkohol di atas 5 persen seperti itu.

“Kalaupun yang di bawah 5 persen ada izinnya juga bu. Ini tak bisa dijual sembarangan seperti ini,” ujar tim pengawas Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kepri Mirza kepada salah satu pedagang di Simpang Barelang kala itu.

Temuan itu juga akan menjadi bahan evalusasi tim Disperindag sendiri bahwasannya ke depan akan dilakukan pe-nertiban, sebab penjualan mikol di pinggir jalan bisa berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

“Sekarang kita peringatkan saja karena fokus ke gas elpiji. Ini tetap jadi pertimba-ngan tersendiri bagi kami. Kami akan atur waktu tersen-diri untuk awasi ini,” ujar Kabid ESDM Disperindag Batam Januardi Arif Kurniawan.

Bebasnya penjualan mikol di pinggir jalan itu meresahkan masyarakat. Persoalan dan konflik sosial bisa saja terjadi karena siapa saja bisa dengan mudah dapatkan minuman alkohol. Orangtua yang punya anak usia sekolah misalkan kuatir anak mereka terjebak didalamnya sehingga menghambat pendidikan dan masa depan sang anak.

“Kenyataan selama ini lingkungan yang merusak mental dan moral anak. Bagaimana anak mau konsen belajar kalau setiap hari berhadapan dengan hal-hal semacam ini. Miras, warnet disuguhkan depan mereka, ya sekuat apapun anak pasti terpengaruh juga,” kata Sumadji, warga Tembesi Tower.

Senada disampaikan Imron, warga Cipta Asri, Sagulung. Bebasnya penjualan miras di pinggir jalan Trans Barelang kerap menimbulkan masalah di lokasi-lokasi wisata di Barelang. Pengunjung lokasi wisata termasuk kelompok remaja kerap membeli mikol tersebut sebagai bekal.

“Di sana (lokasi wisata) nanti mereka pesta miras. Kalau sudah mabuk buat reseh. Paling sering itu di Jembatan I. Kalau malam ramai anak-anak ngumpul di sana untuk minum (miras),” ujar Imron.(eja)

Medco Masih Analisa Hasil Survei Cadangan Migas

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Bagian Migas Pemkab Natuna Faisal Firman mengatakan, pencarian cadangan minyak dan gas di wilayah perairan Natuna belum final. Perusahaan-perusahaan hulu migas belum memastikan cadangan di laut Natuna.

Dikatakannya, sejauh ini PT Medco baru menyelesaikan survei dengan teknologi 3D di perairan Natuna. Belum menentukan hasil dan cadangan migas di ladang Tuna tersebut.

”Hasil survei oleh Medco masih dianalisa, surveinya sudah selesai,” kata Faisal, Rabu (28/11).

Lokasi survei dengan teknologi 3D sebelumnya, kata Faisal, dilaksanakan pada posisi 85 kilometer dari Pulau Bu-nguran dan 72 kilometer dari Pulau Subi. Lokasinya berada diantara pulau-pulau atau blok Natuna East.

Dikatakannya, tahapan menemukan dan menentukan volume cadangan migas tersebut masih panjang. Jika hasil eksplorasi positif ditemukan potensi cadangan migas baru lanjut ke tahap eksploitasi.

”Untuk menentukan cadangan migas, perusahaan melakukan pengeboran terlebih dahulu dan kegiatan ini adalah tahapan eksplorasi,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, pemerintah daerah sudah menyambut baik kegiatan survei hingga proses eksplorasi nantinya. Bahkan pemerintah sudah menentukan dan menyiapkan kawasan agar basecamp di Teluk Buton.(arn)