batampos.co.id – Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya. Syaratnya, harus mengurus sendiri formulir A.5-KPU yang didapatkan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU asalnya. Namun, pengurusan untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) itu harus dirampungkan 30 hari sebelum pencoblosan.

Viryan Aziz, komisioner KPU RI mengatakan, jumlah DPTb belum diketahui sekarang. KPU baru akan mengetahui data riil DPTb tersebut pada 17 Maret 2019. Pada hari itu akan dilakukan rekapitulasi DPTb secara nasional. Semua daerah akan menyerahkan data daftar tambahan sebelum 17 Maret.

”Jadi 30 hari sebelum pemungutan, DPTb harus ditetapkan,” kata dia. Pemungutan suara serentak pada 17 April 2019. Merujuk pada data Pilpres 2014, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas DPTb itu cukup banyak.

Total ada 478.540 orang yang terdiri atas 260.957 laki-laki dan 217.583 perempuan. Sedangkan total DPT pada saat itu 190.307.698 orang. ditambah dengan data DPTb, Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang pengguna KTP atau paspor menjadi total 193.944.150 orang. Sementara yang menggunakan hak pilih sebanyak 134.953.967 orang.

Sedangkan tahun ini, jumlah DPT hasil perbaikan tahap kedua sebanyak 192.828.520 orang. Jumlah tersebut termasuk pemilih dalam negeri yang tersebar di 32 provinsi sebanyak 190.770.329 orang dan pemilih di luar negeri 2.058.191 orang. Penetapan itu dilakukan Sabtu (15/12) lalu.

Dalam Peraturan KPU nomor 11/2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu dijelaskan aturan DPTb itu. Syarat pindah lokasi memilih itu diantaranya karena tugas pemerintahan, rawat inap, tinggal di panti sosial atau rehabilitasi, jadi tahanan di lapas atau rutan, sedang sekolah atau kuliah, pindah domisili, dan korban bencana alam.

Cara mendapatkan formulir A5 itu selain mendatangi KPU asal, bisa juga mengurus di KPU tujuan. Tapi, tetap paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan.

Nah, aturan 30 hari itulah yang mendapatkan banyak kritikan. Termasuk dari mantan komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah. Dia menuturkan tentu tidak mungkin orang yang sakit bisa memprediksi kapan akan dirawat inap di rumah sakit yang berlokasi di luar kota. Bisa jadi dalam rentang 30 hari itu orang tersebut opname. Sehingga, bila merujuk aturan itu tentu tidak mungkin bisa mendapatkan formulir A-5.KPU untuk masuk DPTb.

”Di undang-undang sekarang kan dikunci harus satu bulan harus ada pindah domisili mengurusi DPTb, saya tidak bayangkan bagaimana dengan teman-teman kita yang sakit. Yang pada hari H sakit. Harus ditanyakan ke KPU itu,” ujar Ferry usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, ketentuan 17 Maret atau 30 hari tidak bisa diubah, karena aturan itu tercantum dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU).

”Bunyi di undang-undang seperti itu,” tegas dia. PKPU hanya menerjemahkan apa yang ada di U

Bagaimana dengan mereka yang sakit dan tidak bisa mengurus persyaratan sebelum 30 hari pemungutan? Pramono mengatakan mereka harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Yaitu, mengurus dokumen persyaratan sebelum 17 Maret.

”Tidak ada perpanjangan waktu, karena batas waktu sangat tegas disebutkan dalam UU,” tegas dia. (jun/lum)

Pemilih Rawan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan kritis terkait dengan pemberian akses pada kelompok masyarakat yang rentan tak bisa gunakan hak pilihnya. Diantaranya, masyarakat adat, milenial yang baru berusia 17 tahun pada 2019, kaum disabilitas, korban bencana, dan penghuni lapas.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menuturkan untuk disabilitas misalnya perlu diperjelas sejak awal kebutuhan mereka. Dia melihat belum ada keseriusan dari KPU untuk mendata dengan cermat kaum disabilitas itu.
”Pada saat rekapitulasi DPT HP tahap dua itu tidak dijelaskan dengan detail oleh KPU,” ungkap dia.
Padahal kebutuhan pada saat pemilihan antara jenis disabilitas satu dengan yang lain itu berbeda. ”Bahkan ada yang baru diketahui disabilitas pada hari pemungutan,” tambah dia.
Begitu pula dengan korban bencana. Perludem mencatat di Sulawesi Tengah yang baru terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi itu data yang ditampilkan KPU begitu dinamis. Pada 16 September saat mengumumkan DPT HP tahap pertama jumlah pemilih di Sulteng 1.886.810 sedangkan pada Sabtu (15/12) tercatat 1.952.810 orang.
”Korban bencana alam itu juga rentan. Karena dokumen kependudukan seperti KTP elektronik mereka banyak pula yang tak lagi dimiliki. Maka perlu ada perhatian khusus juga,” kata Titi.
Mantan komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah juga memberikan catatan terhadap informasi dari Kemendagri bahwa belum masih ada 2,6 persen penduduk yang belum rekam e-KTP. Sebab, saat ini ada persyaratan pemilih itu harus menunjukan e-KTP atau surat keterangan telah rekam e-KTP. Akhirnya dulu cukup dibuat surat pernyataan betul-betul sebagai pemilih.
”Kami sampaikan juga kepada partai (politik). Akhirnya mereka juga menerima betul di pelosok sana ada orang tua renta dia tidak mengurus KTPnya lagi. Tapi dia riil penduduk disana dan berpuluh tahun disana,” ungkap dia.
Selain itu, Ferry juga mengkhawatirkan ada jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang banyak. DPK adalah mekanisme lain yang memungkinkan seseorang bisa memilih hanya dengan menggunakan e-KTP. Tapi, lokasi memilihnya sesuai dengan domisili di tempat tinggal sesuai KTP tersebut dan memilih pada siang hari jelang penutupan TPS.
”Yang dikhwatirkan jumlah DPK ini signifikan. Kalau iya, patut diduga ada mobilisasi dan itu tentu kurang bagus untuk demokrasi di negara kita,” tambah dia. (jun/lum)

batampos.co.id – Kotak suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbahan karton kedap air dipersoalkan. KPU memastikan kotak suara tersebut aman.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menjelaskan, dalam penjelasan Pasal 341 Ayat 1 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilu, kota suara harus transparan, yakni bisa dilihat dari luar. Dia menambahkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU (RUU) Pemilu saat itu memandang norma ini lahir untuk meminimalisir kecurangan di kotak suara.

Norma sebagaimana di poin 1 tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 7 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018. Pada intinya menyebutkan kotak suara terbuat dari karton kedap air yang salah satu sisinya transparan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu, sempat terjadi perdebatan terkait bahan kotak suara yang memenuhi ketentuan transparan sebagaimana diamanatkan UU. Nah, ujar Baidowi, KPU kemudian melakukan simulasi terhadap usulan.

Opsi pertama, kotak suara berbahan aluminium dengan satu sisi kaca transparan. Namun, biaya mahal, rawan pecah dan pengerjaanya lama sehingga dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu.

Opsi kedua, dibuat dengan bahan karton kedap air, salah satu sisi transparan, dinilai lebih murah, dan pengerjaannya bisa tepat waktu serta simpel dalam penyimpanan maupun pendistribusiannya. Hal ini seperti yang diterapkan pada Pemilu 2014 di sebagian tempat pemungutan suara (TPS).

Baidowi mengatakan, RDP memutuskan penggunaan karton kedap suara dengan semangat efisiensi. Sebab, di saat bersamaan biaya pemilu membengkak karena jumlah TPS naik hampir dua kali lipat akibat pembatasan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) maksimal 300 orang di setiap TPS. Hal ini berkonsekuensi terhadap kebutuhan logistik dan penambahan petugas.

Ada penambahan jumlah anggota KPU beberapa provinsi turut menambah beban anggaran. Kemudian ada pencetakan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu yang dapat difasilitasi KPU.

Penambahan biaya pemilu juga imbas dari perubahan status Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi permanen serta biaya pelatihan saksi.

“Semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui hasil RDP tersebut,” kata Baidowi kepada JPNN (grup Batam Pos), Minggu (16/12).

Karena itu, Baidowi mengingatkan, tudingan desain kotak suara berbahan karton kedap air untuk skenario kecurangan harus dibuang jauh-jauh. Hal ini mengingat seluruh partai politik (parpol) melalui perwakilannya di parlemen mengikuti proses pembahasan.

Bahkan, ujar Baidowi, komposisi pimpinan Komisi II DPR terdiri dari Golkar, PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat. Artinya, unsur pimpinan mewakili kelompok koalisi pemerintah dan oposisi saat pengambilan keputusan.

“Maka dari itu, niat untuk kecurangan melalui desain ini harus dikesampingkan,” katanya.

Lebih lanjut wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) otu mengingatkan, selain di Pemilu 2014, kotak suara berbahan karton kedap air dengan satu sisi transparan ini juga diujicobakan pada sejumlah pilkada di daerah yang kekurangan kotak suara.

“Semuanya berjalan lancar,” tegasnya.

Baidowi menambahkan mahalnya anggaran Pemilu 2019 karena faktor penyelanggaraannya. Yakni jumlah TPS naik hampir dua kali lipat yang berimplikasi terhadap penambahan logistik dan honor kelompok penyelenggar pemungutan suara (KPPS). Kemudian, penambahan personel KPU di beberapa provinsi, bawaslu kab/kota permanen berimplikasi pada anggaran, serta biaya pelatihan saksi. (boy/jpnn/jpg)

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Dua (DPTHP-2). Penetapan dilakukan pada rapat pleno terbuka di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Butuh 101 hari bagi KPU untuk bolak-balik me­ngecek seluruh data calon pemilih setelah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 5 September lalu.

Sesuai data tersebut, total warga yang bisa mencoblos pada pemilu 2019 ditetapkan sebanyak 192.828.520 orang. Sebanyak 1.229.424 di antaranya berada di Kepulauan Riau.

Adapun rincian pemilih, DPTHP-2 dalam negeri di 34 provinsi berjumlah 190.770.329. Sementara itu DPTHP-2 Luar Negeri tercatat sebanyak 2.058.191.

Data tersebut lebih banyak dari penetapan DPT hasil perbaikan tahap pertama pada 16 September lalu. Saat itu, total DPT hanya mencapai 187.109.973 orang.

Jadi, ada perbedaan hingga 5.718.547 orang. Bandingkan dengan DPT pada 5 September sebanyak 187.781.884 orang. Isu yang berkembang saat itu ada persoalan data ganda yang harus dicek ulang.

Namun, rapat pleno terbuka di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, yang dihadiri wakil dari Bawaslu, pemerintah, DPR, tim sukses pasangan capres-cawapres, dan partai politik itu relatif lancar. Meski ada yang memberikan catatan, namun tidak sampai menolak hasil rekapitulasi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, semestinya dalam rapat pleno tersebut pergeseran jumlah data antara DPT, DPT HP-1, dan DPT HP-2 disandingkan. Dengan begitu, seluruh peserta rapat pleno bisa mengetahui perubahan data dengan lebih detail. Apalagi ada penambahan data yang cukup besar.

”Ada juga pengurangan data yang dianggap ganda. Dan KPU di beberapa tempat sudah (menyatakan) dilakukan pembersihan,” ujar Muzani.

Dia menuturkan, pihaknya masih menemukan persoalan nomor kartu keluarga di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang digunakan sampai sepuluh kali untuk mendata pemilih berbeda. Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi, ada nomor KK yang sama dipergunakan sampai 63 kali.

”KK memang tidak dipakai untuk syarat memilih. Tapi kenapa mesti 63 nomor KK yang sama, alamatnya berbeda,” ujar dia.

Data-data tersebut akan diserahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk dijadikan catatan. Sedangkan data 1,6 juta yang sebelumnya dipersoalkan sudah dibahas dan dimasukan dalam DPT hasil perbaikan itu.

”Tapi ada sekian ratus ribu yang harus dilakukan pencermatan bareng dengan dukcapil,” imbuh Muzani.

Dia meminta agar seluruh data detail DPT HP-2 disampaikan kepada partai.

”Mungkin sangat teknis, tapi bagi kami ini sangat penting untuk mengurangi kegandaaan,” ungkap dia.

Keinginan serupa disampaikan Wasekjen bidang Internal PDIP Utut Adianto. Dia menuturkan, salinan hasil penetapan DPT HP-2 itu kelak perlu diberikan kepada para saksi di TPS. Tujuannya agar mereka juga bisa membantu mengecek data tersebut agar tidak ada masalah data ganda lagi.

Dia tidak mempersoalkan penambahan data jutaan yang akhirnya tercatat di DPT HP-2. Bisa jadi salah satunya karena ada penambahan warga yang berusia 17 tahun dan bisa memilih. ”Mestinya ada nambah usia. Tidak persoalan dengan itu,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Menanggapi catatan dan masukan itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, DPT HP-2 ditetapkan setelah melalui proses berjenjang. Mulai dari penerimaan DP4 dari Kemendagri hingga pencocokan dan penelitian ke lapangan langsung.

”KPU membuka diri terhadap catatan, masukan, kritik, dari manapun dan siapapun. KPU tak hanya melakukan proses, bukan hanya dari balik layar, tapi dari rumah ke rumah,” kata Arief.

Dia tak membantah, bisa jadi ada perubahan data pemilih. Tapi, perubahan tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan. Bila ada data ganda, misalnya, tetap masih bisa dicoret. Begitu juga dengan pemilih yang meninggal dunia sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. Mereka juga akan didata dan dimasukan dalam berita acara.

”Tidak diberikan hak untuk memilih. Karena prinsipnya satu orang hanya diperbolehkan menggunakan haknya satu kali,” tegas mantan Komisioner KPU Jatim itu.

Lebih dari itu, juga ada banyak mekanisme yang menjamin agar tidak boleh satu orang memilih lebih dari sekali. Mulai dari pendaftaran, penggunaan tinta, hingga ancaman pidana bagi yang memilih dua kali. Bahkan, bisa pula ada pemilihan ulang di TPS bila ditemukan dugaan kecurangan. Data DPT HP-2 salah satunya digunakan sebagai acuan untuk pengadaan logistik pemilu.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito menanggapi persoalan nomor KK di Bondowoso dan Banyuwangi. Dia mengungkapkan, pada saat rapat di tingkat kabupaten hingga provinsi, persoalan tersebut tidak pernah mengemuka. Padahal, para rapat-rapat pleno itu turut diundang pula perwakilan partai politik.

”Kemarin tanggal 10 (Desember, red) kami juga undang semua partai politik, termasuk kawan-kawan DPD. Lha dari proses awal sampai sekarang tak ada persoalan,” ujar Eko yang ditemui di sela istirahat rapat pleno tersebut.

Dia menuturkan, semestinya tidak mungkin satu nomor KK bisa dipergunakan untuk banyak orang yang berbeda. Sebab, nomor KK punya identitas yang unik. Seperti halnya Nomor Induk Kependudukan yang berisi kode provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tanggal lahir pemiliknya. Namun, dia tak menampik kemungkinan ada pendataan yang kurang bagus.

”Seringkali yang tidak diketahui tanggal lahir itu diisi awal satu Januari. Kita kan mesti cek itu dulu,” ungkap dia.

Pada saat pembacaan rekapitulasi di tiap provinsi, hampir tak ada yang menyatakan keberatan. Hanya Bawaslu Propinsi Papua yang memberikan catatan meskipun mereka tetap menerima hasil rekapitulasi tersebut.

Anggota Bawaslu Papua Niko Tunjanan mengungkapkan, catatan tersebut terkait dengan pendataan di salah satu kabupaten di Papua. Yakni di Jayawijaya. ”Catatannya sudah kami sampaikan pada rapat pleno,” ujar dia. Niko enggan menjelaskan lebih detail catatan tersebut. Dia meminta agar meminta penjelasan pada Bawaslu pusat.

Ketua Bawaslu Abhan yang dikonfirmasi juga enggan mendetailkan persoalan tersebut.

”Tadi kan sudah disampaikan di forum pleno provinsi, sudah dicatat di sana,” ungkap dia.

Secara umum, dia menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan di tingkat kabupaten/kota, penyempurnaan DPTHP-2 masih terkendala pada wilayah yang mengalami bencana alam dan daerah terdampak. Kendala ditemukan dalam pemetaan pemilih yang pindah alamat, menghapus pemilih yang terbukti meninggal dunia dan pindah domisili secara permanen, serta melakukan pendataan pemilih di lokasi pengungsian secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

”Kendala tersebut ditemukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Sidoarjo,” kata Abhan saat memberikan tanggapan atas rekapitulasi.(jun/oni)