Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11704

Orangtua Wajib Mencegah Remaja Terlibat Aksi Kebut-Kebutan di Jalan Raya

0
ilustrasi

batampos.co.id – Maraknya aksi kebut-kebutan di jalan raya oleh sekelompok remaja yang membahayakan pengendara lainnya yang melintas tiap Sabtu dan Minggu malam di beberapa titik jalan umum seperti misalnya di Jalan Ahmad Yani, samping Masjid Agung Batam Center membuat beberapa anggota DPRD Batam gerah dan ikut angkat bicara.

Seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Tumbur Sihaloho misalnya. Ia mengapresiasi atas aksi respon cepatnya pihak kepolisian yang langsung akan mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap aksi kebut-kebutan di jalanan umum.

“Sebenarnya aksi sekelompok remaja menguasai jalan umum dengan kebut-kebutan saat tengah malam di Sabtu dan Minggu malam sih bukan pertama kalinya ini di Batam. Hal itu bukan lagi rahasia umum. Masyarakat sudah pada tahu semuanya. Namun saya angkat topi dengan kesigapan polisi di Batam yang langsung akan mengintensifkan penuh selama sebulan untuk menertibkan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Sebab dampaknya tak hanya bagi mereka yang kebut-kebutan di jalan raya, tapi juga mengancam keselamatan pengendara lainnya yang melintas,” ujar Tumbur Sihaloho.

Sebenarnya, lanjutnya, maraknya aksi kebut-kebutan di jalan umum di Batam ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja. Masyarakat dan para orangtua juga turut andil harusnya untuk ikut mengantisipasi adanya aksi kebut-kebutan di jalan umum.

“Kunci utamanya itu adalah masyarakat selaku orangtua. Jangan biarkan anaknya yang memang masih remaja dan rentan labil dipercayakan sepenuhnya untuk diberikan sepeda motor. Sebab kalau ada apa-apanya seperti kebut-kebutan berujung menabrak pengendara lain, mereka pastinya tak akan mau dan mampu bertanggung jawab karena memang belum cukup umur atau belum dewasa. Ujung-ujungnya orangtuanya juga yang disusahkan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah di Batam segera mencari solusi terkait maraknya aksi kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya tiap Sabtu dan Minggu malam.

“Carikan tempat yang representatif untuk para remaja penghobi kebut-kebutan ini, yang tak mengganggu pengendara lain yang melintas. Sebab, aksi kebut-kebutan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintahan di Batam. Mereka kebut-kebutan di jalan raya karena memang untuk menyalurkan hobinya itu tak ada tempatnya.

Makanya mereka tetap membandel dan rela kucing-kucingan dengan petugas kepolisian yang merazianya,” ujar Tumbur.

Sementara, untuk meminimalisir aksi kejahatan jalanan, aksi kebut-kebutan di jalan raya, tim dari Satlantas Polresta Barelang pada hari Senin (26/11) sore, meggelar operasi cipta kondisi di depan Mapolresta Barelang mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor roda dua.

Dari hasil cipta kondisi tersebut, ada sebanyak 153 kendaraan roda dua yang terjaring tak mengantongi surat-kendaraan lengkap.

“Sebanyak 77 sepeda motor terpaksa harus kami tahan di Mapolresta Barelang karena pengendaranya tak mampu menunjukan surat ijin mengemudinya (SIM) dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK). Itu kan sama saja bodong motornya. Makanya kami proses dan kami tahan motor itu,” ujar Wakasatlantas Polresta Barelang, AKP Kartijo.

Sedangkan yang kedapatan tak membawa STNK saja ada 58 pengendara. Sisanya sebanyak 18 pengendara kedapatan tak memiliki SIM yang merupakan syarat utama seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor.

“Kami akan terus menggelar cipta kondisi rutin seperti ini, tentunya dengan titik-titik yang sudah kami tentukan. Titik mana saja nantinya, itu yang tak bisa kami sebutkan,” kata Kartijo.

Tak hanya untuk menekan angka kejahatan jalan dan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya saja. Operasi Cipta Kondisi yang digelar Satlantas Polresta Barelang, lanjut Kartijo, saat ini menjadi prioritas utama Polresta Barelang dan juga Polda Kepri dalam menekan aksi balap liar, kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya, serta menekan angka curanmor. (gas)

BP Batam Siapkan 10 Ribu Pohon Gaharu untuk Hijaukan Dam Tembesi

0
ilustrasi pohon gaharu

batampos.co.id – Badan Pengu-sahaan (BP) Batam akan menanam 10 ribu pohon gaharu di seluruh Batam mulai Rabu (28/11) besok. Tujuannya, menjadikan Batam sebagai kota yang hijau dan ramah lingkungan.

”Temanya adalah Go Green. Penanaman pohon ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama secara simbolis akan dimulai Rabu nanti di sekitar kantor BP Batam dulu,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Budi Santoso di Media Centre BP Batam, Senin (26/11/2018).

BP Batam memilih pohon gaharu karena pohon jenis ini mampu menyimpan air. Sehingga, sangat cocok untuk menjaga ketersediaan air baku di Batam. Apalagi jika diletakkan di sekitar daerah tangkapan air (DTA) atau dam. Untuk bibitnya, BP mendatangkannya dari Jawa.

”Selain itu, gaharu juga punya nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan,” ungkapnya.

Penanaman 10 ribu pohon ini merupakan proyek jangka panjang dari 2018 hingga 2023. Prioritas utama untuk tahap pertama adalah di sekitar daerah tangkapan air (DTA) Waduk Tembesi.

”Kalau Dam Duriangkang sudah banyak proyek kerja samanya dengan perusahaan lain untuk penghijauan. Sedangkan Dam Tembesi belum tersentuh sama sekali,” kata-nya.

Waduk Tembesi nanti akan menjadi salah satu waduk terpenting di Batam. Namun jika tidak ada penghijauan, maka usia penggunaannya tidak akan panjang.

”Di sana akan ada 15 hingga 20 hektare lahan disiapkan. Tiap satu hektare ada 750 pohon dengan jarak antar pohon sekitar empat meter,” kata Budi.(leo)

BPJS Kesehatan dapat Suntikan Dana Rp 5,6 Triliun

0
Fera warga Batuaji menunjukan kartu Indonesia Sehat yang dilakukan pengurusannya di kantor BPJS Kesehatan Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di sejumlah RS di Indonesia segera terbayar. Sebab, BPJS telah mendapat suntikan dana bantuan Rp 5,6 triliun dari pemerintah untuk membantu melunasi utang-utang tersebut.

Itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris, Senin (26/11).

Fachmi mengatakan, satu hingga dua bulan ini BPJS memang terlambat membayar klaim sejumlah rumah sakit. Meski begitu, BPJS tetap berkomitmen untuk membayar.

”Tagihan klaim itu kontrak multi benefit antara BPJS dan rumah sakit mitra. RS sudah melayani peserta kami. Jadi, kami akan membayar sesuai ketentuan,” katanya.

Meski terlambat, Fachmi menyatakan, BPJS tetap akan mendapat sanksi berupa denda jika terlambat membayar. Setiap bulan, tagihan yang terlambat dibayar akan dikenai bunga 1 persen.

”Bunga itu lebih besar dari bunga bank,” ujarnya.

Fachmi menuturkan, pemerintah akan membantu BPJS untuk membayar utang tagihan ke rumah sakit. Dia mengatakan, Jumat (23/11) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengundang rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kementerian terkait. Agendanya adalah melakukan review defisit cash flow.

”Hasilnya diputuskan bahwa BPJS akan mendapatkan suntikan dana lagi, Rp 5,6 triliun,” jelasnya.

Sebelumnya, ada review pertama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyeksi defisit cash flow pada dua bulan lalu. Hasil review pertama tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sekitar Rp 4,89 triliun.

”Tadi pagi (Kemarin, red) saya sudah menyampaikan surat ke Menkeu. Ada beberapa administratif yang harus dilengkapi mengingat uang bantuan pemerintah sangat besar,” ujarnya.

Fachmi mengatakan, dana Rp 5,6 triliun tersebut akan dioptimalkan untuk membayar tunggakan RS beserta dendanya. Karena itu, BPJS meminta seluruh RS tetap melayani pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan baik. (ayu/c10/jpg)

Pemkab Natuna Minta Layanan Telekomunikasi Merata

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengusulkan pemerataan layanan telekomunikasi. Ini disebabkan Natuna yang merupakan daerah kepulauan, tidak hanya fokus di Pulau Bunguran.

Kepala Dinas Kominfo Pem-kab Natuna Raja Darmika me-ngatakan, upaya pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai usulan kepada pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.

”Kami sudah melayangkan beberapa usulan perihal kondisi telekomunikasi ini kepada pemerintah dan provider, supaya ada pemerataan dan pe-nguatan jaringan,” kata Darmika, Senin (26/11).

Salah satu usulan berupa penambahan bandwidth di pulau-pulau perbatasan. Di antaranya Pulau Laut, Serasan, Midai, dan Subi. Serta usulan penambahan layanan BTS Universal Service Obligation (USO).

Bulan lalu, sambungnya, usulan peningkatan BTS juga ditujukan kepada Direktur Badan Aksesebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan penambahan bandwidth ke Direktur Utama PT Telkomsel.

”Sebelumnya kami telah me-ngusulkan peningkatan fasilitas telekomunikasi ke BP3TI khusus untuk Pulau Laut,” kata Darmika.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah BTS di Natuna sebanyak 79 unit dengan rincian BTS Telkomsel sebanyak 38 unit, BTS Indosat sebanyak 11 unit, BTS XL sebanyak enam unit, dan BTS Telkom sebanyak tiga unit. Selain itu, ada juga BTS Smartfren satu unit, BTS USO perbatasan tujuh unit, dan Uso Telinfo Tuntas sebanyak 14 unit.

”Semuanya ini telah berope-rasi dan tersebar di 73 desa dan kelurahan di Natuna. Semua-nya bisa untuk nelpon dan SMS, Tapi baru 21 desa dan kelurahan yang bisa menggunakan layanan internet,” terang Darmika.

Total BTS tersebut katanya, tahun ini akan ada tambahan BTS Smartfren sebanyak 15 unit, sehingga total BTS akan berjumlah 94 unit di Natuna.

”Tapi 15 BTS Smartfren ini masih on progres dan yang on air baru satu unit,” sambungnya.

Ia mengaku apresiatif dengan respons pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas telekomunikasi di Natuna sehingga komunikasi dan usaha masyarakat bisa berjalan lebih baik.

”Kami akan terus berupaya meningkatkan jangkauan kapasitas telekomunikasi ini sampai tidak ada lagi daerah blankspot area di Natuna. Kami ingin seluruh desa di Natuna dapat jaringan internet sebagai terwujudnya program smart island,” harapnya. (arn)

Biaya Haji Tahun Depan Rp 39 Juta

0

batampos.co.id – Calon jemaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, usulan awal dari pemerintah, biaya penye-lenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 lebih mahal dibandingkan tahun ini.

Usulan BPIH 2019 itu disam­pai­kan Menteri Agama (Menag) Luk­man Hakim Saifuddin kepa­da Komisi VIII DPR, Senin (26/11). Rapat yang dipimpin Ke­t­ua Komisi VIII DPR Ali Tahe­r Par­a­song itu berakhir sekitar pu­­kul 18.00 WIB. Tidak banya­k pertanyaan dari anggota DPR. Ra­pat ditutup dengan ke­se­pa­ka­tan pembentukan pa­nitia ker­ja (panja) BPIH 2019.

Panj­a bakal bekerja secara ma­ra­t­on mulai hari ini (27/11).

Di­temui setelah rapat, Lukman ber­harap pembahasan BPIH 2019 bisa berlangsung cepat.

’’Mudah-mudahan estimasi kami akhir Januari 2019 bisa ditetapkan,’’ kata politikus PPP itu.
Selama Desember, pembahasan BPIH 2019 diupayakan berlangsung secara intensif.

Besaran BPIH tahun depan lebih mahal ketimbang tahun ini. Dari nilai dolar AS, rata-rata BPIH 2018 adalah 2.638 dolar AS/jemaah. Sedangkan tahun depan 2.675 dolar AS/jemaah.

Sementara itu, dari nilai Rupi­ah, besaran BPIH 2018 rata-rat­a Rp 35,2 juta/jemaah dan tahun depan Rp 37,7 juta/jemaah (kurs Rp 14.473). Meski begitu, dalam rapat kemarin Lukman menggunakan acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 14.586. Karena itu, usulan besaran BPIH 2019 yang mencapai 2.675 dolar AS/jemaah itu setara dengan Rp 39 juta.

Kondisi riil BPIH dalam Rupiah tentu akan fluktuatif. Sebab, acuan kurs yang dipakai adalah saat jemaah menyetor uang pelunasan. Jadi, CJH sebaiknya berdoa supaya tahun depan kurs Rupiah menguat terhadap dolar AS.

”Tetapi sekali lagi ini baru usulan pemerintah,’’ kata Lukman.Dia menjelaskan, tahun depan pemerintah mengu-sulkan supaya pembayaran BPIH tidak lagi ditetapkan dalam mata uang rupiah. Melain-kan dolar AS. Sebab, hanya 5 persen pembiayaan haji yang menggunakan rupiah. Selebihnya menggunakan mata uang dolar AS dan riyal.

Lukman menceritakan penga-laman tahun ini, dimana BPIH ditetapkan dalam kurs Rupiah. Ternyata ada beban biaya menutup selisih BPIH yang dibayarkan jemaah dengan dolar AS. Dana talangan untuk membayar selisih itu diambil dari dana darurat atau safe guarding. Jumlahnya mencapai Rp 550 miliar. Lukman berharap dengan menggunakan patokan dolar AS, kejadian menomboki selisih dolar AS tersebut tidak terjadi lagi.

20Dia menjelaskan penyebab kenaikan BPIH tahun depan an­tara lain, biaya sewa pesawat ma­upun avtur yang diasumsika­n se­besar 43 dolar AS/jemaah. Kemu­dian, ada kenaikan transportasi antarkota di Arab Saudi (naqabah) dari semula 555 riyal/jemaah menjadi 896 riyal/jemaah.

’’(Kenaikan transportasi, red) Karena mereka (naqabah, red) ingin meremajakan bus yang digunakan,’’ tuturnya.

Selain itu, ada kenaikan biaya tenda di Arafah. Menurut Lukman, biaya tenda di Arafah mengalami kenaikan 50 riyal dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, total biaya tenda menjadi 250 riyal/jemaah. Kenaikan biaya tenda ini merupakan konsekuensi dari adanya peningkatan fasilitas. Lukman mengatakan, dengan kenaikan ini, seluruh tenda di Arafah bakal dilengkapi AC atau pendingin udara.

Fasilitas AC itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas di Arafah. Sehingga diha-r­ap­kan bisa menambah ke­nya­ma­nan jemaah. Khususnya­ jemaah lansia atau berisiko tinggi. Sementara itu, layanan katering tidak ada perubahan. Selama di Makkah, jemaah bakal mendapatkan layanan katering sebanyak 40 kali.

Terkait dengan kuota haji, Lukman mengatakan tidak ada perubahan. Dia mejelaskan, total kuota jemaah haji Indonesia tahun depan tetap 221 ribu. Kuota itu terbagi menjadi dua. Untuk jemaah reguler sebanyak 204 ribu jemaah dan haji khusus 17 ribu jamaah.
Terkait dengan skema pengisian kuota, Kemenag juga tidak melakukan perubahan.

Skemanya tetap seperti tahun ini. Begitu pula dengan pelunasan BPIH 2019 juga tetap dibuka dalam dua tahap. (JPG)

Ratusan Napi Belum Kembali

0

batampos.co.id – Sebanyak 318 napi dan tahanan yang kabur saat gempa dan tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September lalu belum menyerahkan diri. Padahal, batas waktu penyerahan diri sudah lewat satu bulan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan, jumlah napi dan tahanan yang telah menyerahkan diri terus bertambah. Sampai Rabu (26/11) kemarin angkanya sudah mencapi 1.197 orang. Tiga di antaranya menyerahkan diri kemarin.

”Tinggal sedikit lagi. Karena terus masuk,” kata dia ketika di wawancarai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Yasonna mengakui, instansinya memaklumi napi maupun tahanan yang memilih lari untuk menyelamatkan diri ketika gempa dan tsunami terjadi. Pun demikian yang terpaksa meninggalkan lapas atau rutan demi memastikan kondisi keluara masing-masing. Hanya saja, Ditjenpas Kemenkumham tetap memberi batas. Yakni sampai Jumat (26/10).

Bahkan, mereka menjanjikan remisi untuk napi dan tahanan yang menyerahkan diri.
Hanya saja, tidak semua dapat remisi. ”Yang betul-betul masuk pada deadline itu kami kasih remisi khusus,” ujar Yasonna.

Berapa jumlahnya dan berapa lama remisi diberikan kepada para napi, dia menjelaskan semua masih dihitung oleh Ditjenpas Kemenkumham. Namun demikian, bila melihat data Ditjenpas Kemenkumham, napi dan tahanan yang menyerahkan diri sampai batas waktu yang diberikan sebanyak 1.151 orang.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, sampai kemarin instansinya masih menunggu usulan nota dinas kepada Kemenkumham disetujui. Usulan itu mereka berikan untuk menyusun pengajuan keputusan presiden (kepres) remisi.

”Remisi diberikan berdasarkan kepres,” terang dia kepada Jawa Pos. Setelah disetujui, mereka langsung menyusun pengajuan kepres tersebut.

Senada, Kabaghumas Ditjenpas Kemenkumham Ade Kusmanto menuturkan bahwa pemberian remisi masih dalam proses. ”Sedang di-proses regulasinya,” ungkap pria yang akrab disapa Ade.

Karena itu, dia juga belum bisa menyampaikan pemberian remisi secara terperinci. Yang pasti, remisi untuk para napi bakal diberikan. Sesuai dengan keterangan Yasonna, itu berlaku untuk napi yang menyerahkan diri sampai batas waktu dari instansinya.

Lantas bagaimana napi yang tidak kunjung kembali untuk menyerahkan diri? Mereka masih dicari. Sampai kemarin, terdata ada 318 napi dan tahanan yang belum menye-rahkan diri. Mereka berasal dari Lapas Palu, LPP Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, dan Rutan Parigi. Seluruhanya masih berada di luar lapas dan rutan. Petugas juga meminta mereka segera menye-rahkan diri.(syn/JPG)

Warga Tarempa Bertanya, Kok Ada Beda Harga Premium?!

0

Seorang warga mengisi premium di Tarempa beberapa waktu lalu menggunakan kemasan botol air mineral.
F. SYAHID/BATAM POS

batampos.co.id – Warga Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas memperta-nyakan jauhnya perbedaan harga premium subsidi yang dijual di daerah mereka de-ngan tempat lain.

Salah satu warga Tarempa, Tony mengatakan, saat ini harga bensin di Tarempa Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu per botol kemasan 1,5 liter.

Sementara itu, di Kecamatan Jemaja, harga bensin hanya Rp 12 ribu per botol ukuran sama.

”Ini yang aneh, harga di kota kabupaten lebih mahal diban-dingkan dengan di kecamatan selisihnya bisa mencapai Rp 2 ribu per botol. Ini janggal saja masa dalam satu kabupaten saja beda harga,” ujar Tony kepada wartawan, Senin (26/11/2018).

Tony menyampaikan, jika dibuat per liter maka harga bensin Rp 9 ribu per liter.

Menurutnya ini tentu jauh berbeda dengan harga subsidi di daerah lain dan cenderung sama dengan harga bensin industri.

Dia berharap agar peme-rintah daerah memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat.

”Ini bukan harga minyak subsidi lagi namun sudah terasa minyak industri,” ujarnya.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Anambas Usman mengaku harga tersebut merupakan harga lama saat BBM masih dibagian ekonomi sekretariat daerah. Namun, untuk menyesuaikan harga, pihaknya harus rapat dengan seluruh agen dan pengecer.

”Kami akan sesuaikan, tapi harus rapat terlebih dahulu dengan stakeholder dan pengecer minyak,” katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil seluruh pengecer minyak untuk menyesuaikan harga. Pihaknya ingin melihat biaya yang dikeluarkan oleh pengecer dari Agen Penyalur Minyak Solar (APMS). Setelah itu baru dibuat kesepakatan bersama sesuai dengan jarak wilayah-nya.

”Nanti pasti kita rapatkan masalah harga ini,” katanya. (sya)

Mobil Polisi Satu Ini Canggih Betul, Bisa Kenali Penjahat

0

batampos.co.id – Kepolisian Dubai selalu punya kejutan dengan menghadirkan mobil-mobil operasional keamanan yang super canggih dan jarang dimiliki negara lain. Deretan supercar Italia seperti Bugatti, Lamborghini dan Ferrari ada di garasi mereka.

Kini sebuah model baru yang belum banyak dikenal yakni mobil bermerek Giath tipe Sport Utility Vehicle (SUV) berwajah sangar kembali melengkapi line-up unit operasi kepolisian negara kaya tersebut.

Carscoops, Senin (26/11) mengungkapkan kendaraan ini memang tampak seperti SUV biasa namun senarnya ia memiliki segudang senjata rahasia yang bisa membantu berbagai pengungkapan kasus yang terjadi di sekitar wilayah operasinya.

Giath tak hanya punya tampang menakutkan tetapi juga senjata rahasianya terletak di sistem kecerdasan buatan yang ditanam padanya dimana ia dapat mengenal wajah pengemudi mobil pelanggar ketika melintasinya karena memiliki sensor sketsa khusus.

Otoritas kepolisian Dubai mengungkapkan saat ini Giath merupakan salah satu mobil paling canggih yang dapat membantu agen penegak hukum agar lebih cepat mengetahui siapa oknum dibalik sebuah kejahatan.

Dengan teknologi yang dimiliki Giath, aparat keamanan Dubai yakin keamanan kita akan lebih terjamin dan orang yang ingin melakukan kejahatan atau ingin melanggar aturan akan berpikir dua kali.

Tak hanya sistem pengenalan wajah tapi mobil ini juga dibekali dengan sistem komunikasi canggih yang terhubung langsung ke Ruang Operasi Perintah sehingga langsung melacak dan merinci data yang berhubungan dengan pelaku kejahatan.

Dasbor mobik ini, penuh dengan layar sentuh, termasuk di area penumpang depan. Ini memungkinkan satu petugas untuk fokus pada mengemudi sementara yang lain mengoperasikan sistem onboard.

Mobil patroli 4 × 4, Giath ini dibangun oleh W Motors, pembuat Lykan Hypersport dari Safe City Group, sebuah perusahaan keamanan komputer yang berbasis di Abu Dhabi, memasok sistem onboard yang canggih. (wzk/JPC)

Era Digital, Guru Harus Inovatif

0
Sejumlah guru SD Cendana, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam menyambut anak didiknya dengan menyalami mereka satu persatu. Budaya salam ini diharapkan bisa membentuk kepribadian anak didik agar selalu menghormati orang yang lebih tua. foto: Cecep Mulyana / batampos

batampos.co.id – Guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Untuk itu, dimana sekarang sudah memasuki era revolusi 4.0, maka guru pun dituntut untuk berubah, lebih inovatif dalam mengajar atau memberikan materi ajar kepada anak-anak didiknya.

Dalam menghadapi tanta-ngan tersebut, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan kepada organisasi profesi guru, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi penggerak perubahan di era digital ini. Guru harus dapat memberikan andil, tidak hanya penyeleng-garaan di sekolah namun ikut melahirkan pemikiran yang membangun terkait kebijakan daerah.

”Lahirkan gagasan dan tindakan inovatif sesuai dengan tantangan Abad ke-21,” kata Rudi saat upacara peringatan HUT ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-24 tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (26/11).

Dalam kesempatan ini, Rudi membacakan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi. Ia menyampaikan, dunia hari ini menghadapi fenomena disrupsi seperti lahirnya digitalisasi sistem pendidikan melalui inovasi aplikasi teknologi seperti Massive Open Online Course (MOOC) dan artificial intelligence.

Pertama adalah inovasi pembelajaran daring (dalam jaringan) yang dirancang terbuka, saling berbagi, terhubung atau berjejaring satu sama lain. Prinsip ini menandai dimulainya demokratisasi pengetahuan yang menciptakan peluang bagi setiap orang untuk memanfaatkan teknologi secara produktif.

Kemudian, kedua adalah mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan spesifik untuk membantu tugas-tugas keseharian manusia. Di bidang pendidikan, artificial intelligence membantu pembelajaran secara individual, yang mampu melakukan pencarian informasi dan menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif.

”Hal inilah yang menandai revolusi industri 4.0 khususnya di bidang pendidikan,” jelasnya.

Rudi menyampaikan, kedua contoh perkembangan di atas mengubah secara fundamental kegiatan belajar-mengajar. Ruang kelas mengalami evolusi ke arah pola pembelajaran digital yang menciptakan pembelajaran lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh. Guru memiliki peran penting dalam kontekstualisasi informasi serta bimbingan terhadap peserta didik dalam praktis diskusi daring.

”Guru sulit bersaing dengan mesin, yang jauh lebih cerdas, lebih cepat dan lebih efektif dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Karena itu para guru perlu mengubah cara mengajar dari yang bersifat tradisional menjadi pembelajaran multi-stimulan agar lebih menyenangkan dan menarik,” terangnya.

Demikian juga, sambung Rudi, peran guru berubah dari semula menjadi pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, inspirator, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta team work, dan empati sosial karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh mesin.

Terkait tantangan era revolusi industri 4.0, sejatinya PGRI telah menginisiasi lahirnya PGRI Smart Learning and Character Center yang merupakan pusat pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional dan pengembangan karakter guru sesuai kebutuhan zamannya. Ini sekaligus sebagai penanda datangnya era baru, guru-guru muda milenial yang menjadi anggota baru PGRI.

”Selamat datang era baru PGRI yang terus berjuang untuk menjadikan profesi guru bermartabat, berdaulat, profesional, sejahtera, dan terlindungi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai soliditas, solidaritas, independensi, integritas, dan profesionalitas,” jelasnya. (iza)

MPP Batam Samai MPP Azerbaijan dan Georgia

0

batampos.co.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam menjadi percontohan MPP di Indonesia. Bahkan konsep penerapan MPP Kota Batam ini, menarik perhatian delegasi Azerbaijan dan Georgia. Sebab, hingga saat ini sudah ada 32 instansi yang membuka stan perizinan di MPP Batam, dan hampir semua perizinan sudah online.

”Delegasi dari ASAN Xidmat Azerbaijan (MPP-nya Azerbaijan, red) berkunjung ke stan MPP Batam, 7 November lalu, saat International Public Service di Jakarta. Dan mereka suka dengan penerapannya di Batam,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau di ruangannya, Senin (26/11/2018).

Gustian mengatakan, MPP di Indonesia mengambil contoh penerapan Public Service Hall (Mal Pelayanan Publik) di Azerbaijan dan Georgia. Ini adalah konsep pelayanan publik yang terintegrasi dan diakui oleh dunia.

”Sebenarnya MPP mengadopsi dari Azerbaijan dan Georgia. Tetapi khusus di Batam, Mr Asad Zafarli selaku Ketua Delegasi Azerbaijan tertarik dalam jumlah dan jenis layanan yang variatif dan fasilitas pendukung yang disediakan di MPP Batam. Bahkan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, MPP Batam saat ini yang paling mirip konsep layanannya dengan ASAN Xidmat di Baku Azerbaijan ataupun Public Service Hall di Georgia,” sebutnya.

Ia mengatakan, di MPP Batam saat ini terdapat 32 ins-tansi dan 443 perizinan dan nonperizinan. Paling banyak dan variati di Indonesia. ”Dan memang MPP yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Batam ini adalah yang terbaik di Indonesia,” terangnya.

Gustian menjelaskan, untuk membuat nyaman pengunjung, MPP juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Antara lain konter pelayanan yang representatif dan nyaman, ruang laktasi, perpustakaan, arena bermain anak, charging station (tempat pengisian baterai ponsel), musala, klinik, balai pernikahan, tempat pijat elektronik (refleksi). Selain itu, ada juga ruang VVIP untuk investor, layanan mandiri atau peng-input-an perizinan online, ruang rapat dan audio visual, perbankan, high speed WIFI, dan fasilitas lainnya.

Saat ini, lanjut Gustian, MPP Batam terdiri atas 160 konter. Masing-masing konter dilengkapi komputer dan kelengkapannya. MPP Batam juga menyiapkan layanan self service (mandiri) sebanyak 6 tempat, masing-masing terdapat komputer dan scanner, serta dibantu dua orang petugas/hepdesk untuk informasi penginputan perizinan online. Hampir semua layanan di MPP sudah online dan cashless.

”Jadi, memang MPP ini dibuat untuk memudahkan berinvetasi di Batam. Dimana Kota Batam sebagai pengelolanya berupaya membuat iklim investasi di Batam semakin mudah dan transparan,” imbuhnya.

Beberapa hari lalu, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Edward Brando juga meng-apresiasi Pemko Batam karena MPP Batam adalah yang terbaik di Indonesia. Dimana untuk mencapai prestasi ini dibutuhkan terobosan, ide, dan pemikiran yang luar biasa.

”Kami apresiasi Pemko dan BPM-PTSP dalam hal MPP ini. Kita berharap agar pihak Pemko Batam dan BP Batam terus untuk meningkatkan kinerja. Termasuk untuk memudahkan segala perizinan,” katanya.(ian)