Sabtu, 25 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11767

Partisipasi Vaksin MR di Pulau Batam Rendah

Putut A
-
0
Partisipasi Vaksin MR di Pulau Batam Rendah
ilustrasi imunisasi
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Pemberian Vaksin Measles dan Rubela (MR) serentak akan akhir September ini akan selesai. Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah menyurati Kementrian Kesehatan agar waktu pemberian vaksin tersebut diperpanjang.

“Gubernur telah minta waktunya diperpanjang, tapi Kemenkes belum kasih jawaban,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Senin (24/9/2018).

Ia memastikan, beberapa hari sebelum penghujung September Dinkes Batam akan terus melanjutkan program pemberian vaksin serentak tersebut. Setelah itu, pihaknya akan akan menunggu keputusan Kemenkes, apakah diperpanjang atau tidak.

“Sesuai arahan Kemenkes nanti, ini kan terkait anggaran juga kan, beli vaksin, suntik dan lain-lain itu butuh anggaran juga,” paparnya.

Didi mengatakan, setelah September berlalu untuk sementara waktu kemungkinan pihaknya akan memberhentikan dulu pemberian vaksin. Namun ia mengatakan, akan ada program pemberian rutin di luar program serentak.

“Untuk waktunya, misal sekali setahun, saya cari informasinya dulu,” imbuhnya.

Sejauh ini, capaian program pemberian vaksin ini di Batam hanya 40 persen. Artinya sebgaian besar anak anak usia 9 bulan-15 tahun belum tersentuh program tersebut. Ia mengungkapkan, partisipasi yang minim terjadi di wilayah mailand.

“Kalau di Puskesmas hinterland, bagus semua,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan layanan ini, warga dapat mengunjungi pusat layanan kesehatan terdekat. “Warga bisa ke Rumah Sakit, Puskesmas atau klinik-klinik. Semuanya gratis,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, kemarin.

Sebelumnya, Dinkes Batam turun langsung ke sekolah-sekolah agar program ini dapat tercapai dengan baik. Namun kini telah dihentikan, dan petugas menunggu di pusat-pusat layanan kesehatan.

“Sekarang kami tunggu saja, petugas siap melayani. Yang aktif ya seperti ke posyandu,” pungkasnya. (iza)

Rio Priyadi Bawa Nama Bintan ke Ajang Lomba Teknologi Tepat Guna Internasional

Putut A
-
0
Rio Priyadi Bawa Nama Bintan ke Ajang Lomba Teknologi Tepat Guna Internasional
Rio Priyadi (ketiga kanan) didampingi Kadis PMD Bintan, Ronny Kartika saat bertemu Bupati Bintan, Apri Sujadi di kantornya, Senin (24/9).
Foto: Kominfo untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Lelaki berusia 36 tahun ini memiliki talenta luar biasa. Betapa tidak, dia membawa nama Kabupaten Bintan hingga ke pentas dunia. Namanya Rio Priyadi, anak Kijang Kecamatan Bintan Timur yang mewakili Indonesia dalam Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Internasional (Asean) Tahun 2018.

Senin (24/9/2018), Rio didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bintan, Ronny Kartika melakukan silaturahmi dengan Bupati Bintan, Apri Sujadi di kantor Bupati Bintan Kawasan Perkantoran Pemkab Bintan.

Pertemuan Rio dengan pejabat nomor satu di Pemkab Bintan itu berlangsung dengan suasana cair. Rio dengan suara lugasnya menjelaskan persiapan dirinya sebelum berlaga. Bahkan ia memaparkan Inovasi Teknologi Produksi Budidaya Kepiting Bakau dan Ranjungan Cangkang Lunak miliknya yang diaplikasikan di darat dengan menggunakan media pipa, sebelum terjun dalam lomba tingkat Internasional 28 hingga 29 September 2018 mendatang di Tanggerang.

Rio sekaligus memaparkan keunggulan inovasi tersebut, yang menggunakan bahan dasar pipa seperti halnya sayuran hidroponik yang mana selain bahannya mudah didapat, juga murah dalam segi biaya.

“Kualitas kepiting yang dipanen menggunakan median pipa akan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita atur sedemikian rupa bagaimana terkait asupan nutrisi gizi, dan mampu memelihara kepiting dari serangan predator dan perubahan kondisi cuaca. Keunggulan lainnya, kepiting yang dihasilkan akan memiliki cangkang yang lunak seperti ayam presto,” jelasnya memaparkan.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi takjub mendengar pemaparan Rio. Ia menginginkan agar inovasi teknologi ini mampu memaksimalkan potensi desa.

“Kami harapkan inovasi ini mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi daerah dan bermanfaat bagi masyarakat karena lingkungan tempat tinggal kita yang sangat baik bagi pengembangan kepiting,” ujarnya.

Kadis PMB Kabupaten Bintan Ronny Kartika menambahkan tahun 2019 nanti dinasnya menargetkan, setidaknya akan memiliki 5 desa sebagai pilot projek dalam pengembangan kepiting yang melibatkan Rio sebagai konsultan yang akan memaksimalkan potensi desa.

Selain itu menurutnya, saat ini desa-desa di Kabupaten Bintan terus berusaha melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan daerah.

“Kita baru saja menerima penghargaan di tingkat provinsi dimana Desa Toapaya Selatan menjadi Desa Terbaik Ketegori Bidang Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2018, lalu Desa Ekang Anculai menjadi Juara II dan Kelurahan Toapaya Asri menjadi Juara III dalam Lomba Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2018,” jelasnya.

“Tentunya kita juga mengharapkan melalui inovasi-inovasi ini, desa-desa di Bintan akan mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya. (met)

1 Oktober, Pemko Batam akan Terapkan Denda Parkir Sembarangan Rp 500 Ribu

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Dishub Batam akan mulai melakukan penertiban terhadap kendaraan yang denda sembarangan tempat mulai 1 Oktober mendatang. Sesuai dengan Perda, maka ditentukan untuk kendaraan roda empat yang melanggar parkir didenda Rp 500 ribu dan Untuk kendaraan roda dua Rp 175 ribu.

“Jadi sekarang ini kita masih tetap dalam tahap sosialisasi. Tetapi mulai 1 oktober maka akan langsung penindakan. Kita selama ini juga sudah sosialisasi,” kata Kadishub Kota Batam, Rustam Efendi, beberapa hari lalu.

Rustam mengatakan, untuk mobil didenda Rp 500 ribu. Di mana Rp 300 ribu untuk ongkos derek dan Rp 200 ribu masuk ke kas daerah. Sementara untuk kendaraan roda dua, Rp 100 ribu untuk ongkos derek dan Rp 75 ribu ke kas daerah.

“Jadi pembayarannya ini langsung ke kas daerah. Langsung ke bank. Jadi tidak ada tangan ke tangan,” katanya.

Jika dalam 24 jam tak juga diambil, maka akan kembali didenda Rp 500 ribu. Dan akan berlangsung selama 24 hari. “Jadi kita batasi. Kalau tidak, bisa penuh nanti parkiran kita. Tapi kalau dalam 14 hari tidak diambil maka akan dalam proses lelang,” katanya.

Untuk operasional parkir, sesuai dengan ketentuan maka akan berlangsung mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Di mana dulunya, operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

Sementara itu, ketua komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, Senin (24/9) mengatakan, saat ini masih banyak pungutan liar dari juru parkir yang tidak resmi. Ia berharap Dishub untuk bisa melakukan penertiban.

“Di atas jam 11 masih banyak yang pungut. Ini pungutan liar. Makanya saya minta agar ini ditertibkan,” katanya.

Menurut Nyanyang, harusnya PAD kota Batam harus memaksimalkan pendapatan dari parkir. Dan ia berharap dengan pelaksanaan denda ini, maka PAD dari parkir ini akan semakin banyak. (ian)

Warga Ruko Bandar Sri Mas Mengeluh Banjir

Putut A
-
0
Warga Ruko Bandar Sri Mas Mengeluh Banjir

batampos.co.id – Para pemilik ruko Bandar Mas Seipanas, Batam Kota mengeluhkan dampak pelebaran jalan dan pembangunan parit di sekitar lokasi tersebut. Setiap kali hujan ruko banjir dan panas selalu berdebu.

Seorang pemilik ruko Soni mengatakan sejatinya para pemilik ruko mengapresiasi semangat Pemerintah Kota Batam mengembangkan infrastruktur di Batam. Hanya saja, ia berharap pekerjaan di lapangan perlu diperhatikan sehingga dampaknya tidak merugikan masyarakat.

“Mau 20 tahun kami di sini, sekarang sudah dua kali kami kebanjiran. Kalau panas berdebu. ” kata dia.

Ia mengatakan, banjir terjadi karena pengerjaan parit tidak langsung dilakukan. Hanya ada tanah pembatas antar parit dan ruko warga, sehingga saat hujan derasnya air membuat tanah pembatas longsor dan airpun masuk ke ruko-ruko warga.

“Ruko-ruko di depan, ada 20 ruko terdampak,” keluhnya.

Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan keadaan tersebut, pasalnya banjir dan keadaan yang berdebu menganggu aktivitas niaga di komplek ruko tersebut. “Takutnya nanti kalau hujan lagi, masuk lagi airnya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam Yumasnur mengatakan, “Kami sedang percepat. Materialnya (untuk parit) kan kita cetak dilura, selesai dicetak akan langsung ditanam. Sesegera mungkin akan kami selesaikan, dalam beberapa hari ini.” (iza)

Alasan Pedagang Pasar Induk Jodoh Mengapa Menolak Pindah

Putut A
-
0
Alasan Pedagang Pasar Induk Jodoh Mengapa Menolak Pindah

batampos.co.id – Ratusan pedagang pasar induk Jodoh memilih mempertahankan kiosnya saat hendak dibongkar Tim Terpadu, Senin (24/9) pagi. Mereka menganggap, kios yang disediakan oleh pemerintah untuk pedagang pasar induk Jodoh masih jauh dari layak dan tempat yang kecil. Sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk renovasi.

“Membandingkan kios kami ini ada beberapa meter dan cukup untuk meletakkan barang. Sementara yang di sana cuma tiga meter, belum ada di lantai dan pintu tidak ada. Itu yang kami tidak terima,” ujar Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Israel Ginting.

Kemudian, para pedagang menolak direlokasi karena kedepannya mereka akan dikelola oleh pihak swasta. Hal ini menimbulkan kejanggalan kepada pedagang. Dan yang terakhir, alasan mereka menolak pindah karena sampai saat ini mereka tidak mendapat jawaban pasti kapan pasar induk itu direnovasi oleh Pemerintah Kota Batam.

“Kami datang ke komisi empat mengenai anggaran dan sama sekali belum ada dianggarkan. Saran kami dari pedagang, marilah kita duduk bersama mencari solusi. Kami siap direnovasi dengan syarat. Artinya fasilitas itu harus sesuai seperti (kios lama kami) itu,” tuturnya.

Sementara itu, pedagang lainnya Misdar mengaku sudah menerima Surat Peringatan satu sampai tiga dari Pemerintah Kota Batam. Mereka diminta untuk segera mengosongkan kios yang lama. Namun, karena alasan kios yang disediakan itu terlalu kecil dan tidak layak, ia menolak untuk segera pindah ke kios yang baru.

“Keinginan dari pedagang, kalau digusur di tempatkan lah yang lebih layak. Kami dipindahkan dan dicari solusinya dimana. Kami disuruh pindah disitu (kios baru, red). Tapi tidak sesuai, belum jadi, gimana mau pindah,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Lubukbaja Kompol Yunita Stevani yang ditemui di lokasi mengatakan, kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh tim terpadu batal dilaksanakan atas perintah dari Kapolresta Barelang Kombes Hengki. Menurutnya, jika penertiban ini tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan bentrokan antara pedagang dan tim terpadu.

“Kami menginformasikan kegiatan dari tim terpadu hari ini dibatalkan. Itu perintah bapak Kapolres tadi kepada saya karena ditakutkan terjadi bentrok yang lebih besar setelah melihat kondisi di lapangan hari ini,” katanya.

Dikatakannya, ia belum tahu akan sampai kapan penundaan penertiban kios di kawasan pasar induk itu. Namun, untuk kepastian kapan akan kembali dilaksanakan penertiban, Yunita meminta untuk menanyakan langsung kepada tim terpadu. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pedagang untuk membubarkan diri dan melakukan aktivitas seperti biasa,

“Kegiatan bapak dan ibu bisa berjalan sebagai sediakala. Dan juga untuk mediasi yang akan dilaksanakan, nanti langsung sama tim terpadu. Jadi bapak dan ibu bisa melakukan kegiatan rutin seperti biasanya,” ujar Yunita di depan para pedagang. (gie)

i23J Berubah Menjadi OSS Layanan Prioritas

Putut A
-
0
i23J Berubah Menjadi OSS Layanan Prioritas
Sempat jadi andalan, fasilitas i23J kini diganti. Nampak foto kenangan saat Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro bersalaman dengan Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Abidin Hasibuan dan managemen PT Infocus Consumer Internasional Indonesia usai melakukan pengurusan i23j di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung Sumatra Promotion Center, Senin (3/4/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mengubah layanan perizinan Izin Investasi 3 Jam (i23J) menjadi Online Single Submission (OSS) layanan prioritas. Perubahan ini akan diikuti dengan kemudahan dan pemangkasan persyaratan perizinan investasi.

“Kami akan melakukan perubahan pada Surat Keputusan (SK) Kepala BP Nomor 137/2015 sehingga mengubah i23J menjadi OSS layanan prioritas,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam Ady Soegiharto, Senin (24/9) di Batamcentre.

Dengan demikian, maka i23J secara resmi terintegrasi dengan sistem OSS sehingga akan memudahkan investor dalam mengurus perizinan usaha.

Ady menjelaskan, layanan perizinan i23J hanya mengakomodir calon investor dengan modal minimal Rp 50 miliar atau merekrut 300 tenaga kerja. Persyaratan tersebut berasal dari peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berlaku secara nasional.

Namun setelah layanan i23J berubah terintegrasi dengan sistem OSS, maka persyaratan bagi calon investor yang akan mengurus izin akan dilonggarkan.

“Nilai investasi akan dikurangi menjadi minimal Rp 30 miliar atau merekrut 150 tenaga kerja,” ucap Ady.

Ady mengatakan, khusus untuk Batam, relaksasi persyaratan tersebut bisa dilakukan hanya dengan pemberitahuan kepada BKPM. Selain itu, peraturan BKPM juga tak bersifat mengikat.

“Kalau peraturan BKPM itu untuk nasional. Sedangkan di Batam kan untuk kebutuhan internal Batam sendiri. Makanya tak mungkin terapkan skala BKPM di sini,” ucapnya lagi.

Regulasi BKPM yang diterapkan secara nasional berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur lewat industri padat karya.

“Di nasional lebih ke infrastruktur. Kan padat karya butuh banyak orang. Sedangkan kita kan hanya industri manufaktur dan padat modal,” katanya.

Dengan demikian, maka OSS sekarang memiliki tiga bentuk layanan. Pertama OSS layanan mandiri, dimana investor sudah paham mengenai OSS dan mengurus perizinan secara mandiri.

Kedua OSS layanan perbantuan, dimana pengusaha yang mengurus perizinan dibantu sama petugas. Ady mengungkapkan cukup banyak pengusaha yang memanfaatkan layanan ini.

“Berdasarkan data terakhir hingga 30 Agustus ini, sudah ada 42 PMA dan 60 PMDN yang memanfaatkan layanan ini,” ucapnya.

Sedangkan untuk realisasi investasi usaha, Tiongkok termasuk negara paling giat berinvestasi di Batam. “Dari 2016 hingga Juni 2018, Tiongkok berinvestasi 32 juta dolar Amerika Serikat lewat 18 proyek dan merekrut 530 tenaga kerja,” katanya.  (leo)

Bobol 14 Bank , Gondol Rp 14 Triliun

Putut A
-
0
Bobol 14 Bank , Gondol Rp 14 Triliun

batampos.co.id – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim mengungkap pembobolan bank bermodus kredit dengan jaminan fiktif oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), Senin (24/9). Lima orang petinggi PT SNP ditangkap, tiga orang masih buron. Para pelaku berhasil membobol 14 bang dengan kerugian mencapai Rp 14 triliun.

Wadir Dittipideksus Kombespol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan bahwa awalnya PT SNP berutang ke 14 bank untuk kredit modal kerja dengan jaminan daftar kredit. PT SNP ini bergerak dalam bidang kredit atau leasing.

”Barang elektronik hingga kendaraan dibiayai oleh perusahaan ini,” ujarnya.

Masalahnya, jaminan berupa daftar piutang kredit itu ternyata direkayasa atau mark up. Misalnya, satu orang berhutang handphone hanya Rp 10 juta, PT SNP dalam daftar itu menulis Rp 100 juta.

”Tujuan merekayasa itu untuk meningkatkan nilai jumlah kredit dari bank,” terangnya.

Daftar piutang kredit yang telah direkayasa itu digunakan sebagai jaminan untuk 14 bank. Satu daftar digunakan jaminan beberapa bank ini tentu terasa janggal. ”Tidak bisa obyek yang sama dijaminkan lebih dari satu kali, seharusnya,” ungkapnya.

Bagaimana bisa PT SNP menjaminkan piutang kredit yang sama? Dia menjelaskan bahwa justru sebenarnya kasus ini tidak hanya menjerat petinggi PT SNP. Namun, bisa nantinya berkembang kepada oknum di bank sendiri.

”Kemungkinan kongkalikong semacam itu bisa jadi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hitungan Rp 14 triliun itu masih prediksi. Sebab, saat ini pelapor untuk kasus tersebut hanya baru satu bank, Panin. 13 bank lainnya belum melaporkan dugaan pembobolan bank tersebut.

”Belum secara jujur mengakui, namun nanti bisa dihitung lebih tepat setelah lapor,” ungkapnya.

Karena itulah, Bareskrim menghargai Bank Panin yang berani untuk melaporkan kerugian yang dialami. Sehingga, penipuan semacam ini bisa dihentikan.

”Kalau untuk bank yang telah lapor ini memberikan kredit Rp 450 miliar. Namun, yang kredit macet mencapai Rp 150 miliar,” tuturnya.

Saat ini telah ditangkap dan ditahan lima tersangka, yakni DS selaku direktur utama PT SNP, AP direktur Operasional, RA Direktur Keuangan, CDS manajer Akuntansi dan AS manajer keuangan. Dari keterangan kelima orang tersebut diketahui ada tiga orang lagi yang dinilai terlibat.

”Namun, mereka kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut diterapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil penipuan tersebut akan dikejar, saat ini sudah ada 12 rekening milik PT SNP yang dibekukan.

”Nilainya berapa masih dicek,” terangnya.

Namun, yang mengkahwatirkan, lanjutnya, modus piutang fiktif ini bisa jadi dilakukan perusahaan lainnya. Karena itu, sebaiknya bank harus lebih waspada. ”Kami kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendeteksi yang lainnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terdapat bank BUMN yang juga menjadi korban. Bila ditemukan buktinya, bisa jadi nanti diterapkan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap oknum bank BUMN.

”Bila diketahui benar terlibat dalam kasus ini,” ujarnya.

Perlu diketahui, PT SNP ini telah beroperasi sejak 2004. Namun, baru pada 2016 diprediksi menjalankan pinjaman dengan piutang fiktif. PT SNP biasanya bekerjasama dengan toko retail seperti Columbia dan lainnya. Biasanya barang elektronik yang dibiayai kreditnya oleh PT SNP. (idr/JPG)

BP Batam Sosialisasikan PMK Nomor 190 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Putut A
-
0
BP Batam Sosialisasikan PMK Nomor 190 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

batampos.co.id – BP Batam melalui Direktorat Keuangan melaksanakan kegiatan sosialisasi tata laksana pembayaran terkait implementasi PMK Nomor 190 tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang dilaksanakan di Auditorium Gedung IT Centre BP Batam, 24/9.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan laporan panitia kegiatan oleh Irwan selaku Verifikasi Kabag Keuangan BP Batam yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program BP Batam dalam mengimplementasikan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola keuangan dalam hal barang dan jasa serta singkronisasi tata cara pembayaran terkait dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 24 – 25 September 2018.

Sosialisasi ini di hadiri oleh sekitar 80 orang yang berasal dari berbagai unit kerja BP Batam dan menghadirkan narasumber dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kepri Bapak Kriso Wandi Siahaan dan Bapak Ari Sulindra dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan moderator Bapak Agung Prasetya Adi yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Internal BP Batam.

Kepala Biro Keuangan BP Batam Ahmad Yani yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi tata laksana pembayaran terkait implementasi PMK Nomor 190 tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyampaikan bahwa ini merupakan benteng terakhir bagi BP Batam dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran barang dan jasa, oleh karena itu melalui kegiatan ini kita dapat memahami dan bertukar pikiran mengenai berbagai kendala yang menjadi perhatian bagi kita semua untuk melakukan upaya antisipasi terhadap Perpres Nomor 16 tahun 2018 tersebut sehingga kita selaku pengelaola keuangan di unit-unit kerja BP Batam dapat menaati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. (*)

Mumi pun Gunakan Paspor

Putut A
-
0
Mumi pun Gunakan Paspor

Selain bermodal tiket, paspor juga dibutuhkan untuk masuk ke sebuah negara sebagai dokumen resmi. Tak terkecuali mereka yang sudah mati juga butuh dokumen resmi itu untuk masuk secara legal.

Contohnya, mumi Ramses II, yang berusia lebih dari 3 ribu tahun itu memiliki paspor untuk masuk ke Prancis. Ramses II diketahui dulu pernah memerintah Mesir selama 67 tahun di abad ke 12 SM, yang sekaligus menjadi penguasa paling kuat di Mesir kuno.

Sebelumnya, mumi Ramses II ditemukan pada 1881 di makam seorang Imam bernama Pinedjem II yang hidup hampir 400 tahun setelah pemerintahan firaun agung itu. Mumi kemudian dipindahkan karena khawatir ada pihak yang menghancurkan atau mencuri mayat raja.

Karena berbagai faktor, seperti kelembaban ruangan, kondisi mumi semakin memburuk. Mumi juga terancam terkena pertumbuhan fungoid dan bila tidak segera ditangani akan mengalami pembusukan total.

Hal ini mendorong pihak berwenang Mesir mencari ahli dan restorator yang mampu membuat tubuh mumi membaik. Ahli yang mengerti dengan kasus ini hanya ada di Prancis.

Maka dari itu, mumi diterbangkan dari Kairo untuk dirawat oleh para ilmuwan Prancis. Uniknya, mumi tetap harus memiliki identitas resmi agar legal masuk ke negara yang terkenal dengan menara Eiffelnya tersebut.

Sebab, kala itu undang-undang Prancis mengatakan bahwa orang yang masih hidup atau mati harus dilengkapi dokumen yang sah agar bisa masuk ke negaranya. Maka dari itu, pihak Mesir mengeluarkan paspor untuk Ramses II secara resmi, sementara untuk bagian “pekerjaan” ditulis “king (deceased)”.

Tak berhenti sampai di situ, saat mendarat di Bandara Le Bourget, sang raja juga mendapatkan perlakuan khusus. Mumi mendapat penghormatan secara militer layaknya raja pada umumnya.

Ya, walau sudah tiada, raja-raja yang masuk Prancis berhak menerima penghormatan seperti itu. Ramses II juga menjadi Firaun pertama dalam sejarah yang memegang paspor resmi Mesir dan menerima penyambutan militer penuh di Prancis. (jpg)

HUT ke-16 Kepri, Gubernur Resmikan 8 Proyek Strategis

Putut A
-
0
HUT ke-16 Kepri, Gubernur Resmikan 8 Proyek Strategis

WAKIL Gubernur Kepri Isdianto (lima dari kiri) bersama Jaksa Agung M Prasetya, Gubernur Kepri Nirdin Basirun, dan Staf Ahli Gubernur Kepri Laksamana TNI (Purn) Marsetio menekan tombol sirine menandai peresmian sejumlah proyek strategis di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (24/9/2018).

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri resmi meluncurkan Proyek Gurindam 12 bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-16 Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (24/9). Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Jaksa Agung M Prasetyo dan Wagub Kepri Isdianto.

Selain proyek jalan lingkar Gurindam 12, juga ada delapan proyek strategis yang diluncurkan, kemarin. Antara lain proyek gedung rawat inap RS Bhayangkara Polda Kepri di Batam, Pelabuhan Bandar Sijantung Batam, Jembatan I Dompak di Tanjungpinang, peningkatan Jalan Bukit Leman-Tanjungduku di Natuna, dan kantor administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan.

Kemudian proyek pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP Provinsi Kepri di Tanjungpinang, gedung rawat inap kelas III Instalasi Jiwa di RSUD Raja Engku Haji Daud di Bintan, dan proyek pengadaan cathlab cngiography, ESWL dan MRI di RSUD Raja Ahmad Thabib di Tanjungpinang.

Dalam kesempatan itu Gubernur Nurdin Basirun mengajak masyarakat untuk merapatkan barisan, bergandeng tangan, bersama-sama ikut membangun Kepri sesuai dengan kapasitas dan posisi masing-masing. Dengan kebersamaan, saatnya meraih tujuan berdirinya provinsi ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan habiskan waktu hanya untuk menebar fitnah. Mari satukan diri, rangkul semua. Ayo kita bekerja bangun Kepulauan Riau agar sejahtera,” ujar Nurdin saat memimpin upacara peringatan HUT Kepri ke-16 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (24/9).

Saat ini, kata Nurdin, Pemprov Kepri terus menggesa dan menyelesaikan beberapa proyek strategis. Muara dari segala kegiatan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor maritim juga menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu membawa kejayaan maritim Indonesia. Semua itu juga untuk menjaga martabat bangsa.

“Kepri dengan wilayah lautan yang luas serta ribuan pulau, kita yakin mampu mewujudkan hal tersebut,” tutup Nurdin.

Unggul di bidang maritim, kata Nurdin, bukan lagi sekadar wacana dan angan belaka. Namun mulai sekarang harus dipersiapkan dan digerakkan.

Nurdin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepri untuk mejaga keutuhan laut yang ada di Kepri saat ini. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan.

Sementara Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengapresiasi Pemprov Kepri yang dinilai konsisten melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Prasetyo pembangunan yang mengacu kepada sarana adalah langkah tepat dalam menbangun daerah. Karena hal ini akan memacu lajunya investasi yang akan masuk, membuka lapangan pekerjaan, serta bisa meningkatkan daya saing dengan daerah lain.

“Seluruh prestasi yang diraih oleh Kepri saat ini dan ke depan, dampaknya akan dirasakan secara luas,” kata Jaksa Agung yang bergelar Datok Wira Amar Adiwansa Prasetyo itu.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan sejumlah bantuan. Antara lain bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Tanjungpinang dan Karimun, bantuan sampan dan alat tangkap nelayan, bantuan berupa 10 perahu tradisional, hingga bantuan pendidikan untuk guru dan siswa di hinterland. (jpg)

1...11,76611,76711,768...14,209Halaman 11,767 dari 14,209

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000