Selasa, 12 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11767

Pemko Batam Dorong Keterlibatan CSR dan Pelaku Wisata Kembangkan Pariwisata

Putut A
-
0
Pemko Batam Dorong Keterlibatan CSR dan Pelaku Wisata Kembangkan Pariwisata
Turis dari negera Filipina berswafoto di Welcome To Batam, Minggu (4/11). Sabtu dan Minggu turis lokal dan mancanegara banyak berwisata ke Batam. Mereka mengunjungi tempat wisata, belanja dan massage kecantikan. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam berkeinginan mengembangkan atraksi budaya di Dataran Engku Putri, Batam Center. Disbudpar mendorong dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan pelaku wisata untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

”Kalau bisa, setiap minggu ada atraksi di sana (Dataran Engku Putri, red). Jadi, akan ramai sehingga mampu menjadi daya tarik wisata,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, Minggu (4/11).

Ia mengatakan, bagi CSR dan pelaku pariwsata yang berminat dapat berkoordinasi dengan Disbudpar. Pada prinsipnya, lanjut mantan Kabag Humas Pemko Batam ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung kegiatan kepariwisataan. Disbudpar akan agendakan setiap minggu ada kegiatan pengem-bangan pariwisata Batam.

”Nah, kalau ada dukungan dari CSR maupun pelaku pariwisata, kita berikan kesempatan pada paguyuban dan sanggar seni untuk tampil,” terangnya.

Ke depan, sambung pria yang juga pernah menjabat Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Pemko Batam, jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin intensitas penye-lenggaraan atraksi akan meningkat bahkan dua kali dalam sepekan. ”Tour agent bisa membawa wisatawan ke sana,” imbuhnya.

Terkait atraksi ini, ia mengaku pihak swasta dan pemerintah pusat cukup andil. Maka pihaknya membuka diri jika swasta dan pemerintah pusat menggelar event di Batam. Ia menilai membangun pariwisata tidak hanya tentang atraksi. Atraksi merupakan satu dari sekian elemen yang mendukung dunia pariwisata. Tapi ada hal lain seperti aksesibilitas dan amenitas.

Tak heran, kata dia, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menaruh perhatian cukup besar pada pengembangan aksesibilitas di Batam dengan membangun jalan. Akses yang bagus dinilai dapat mendongkrak berbagai sektor, tak terkecuali pariwisata yang kini sedang dikembangkan untuk menjadi andalan baru perekonomian Batam.

”Membangun pariwisata memang tidak hanya di Dinas Pariwisata. Wali Kota kita memahami betul hal ini, maka aksesibilitas jalan kemudian dibuatkan pedes-trian, taman-taman itu semua ditataguna mendukung kepariwisataan, sehingga Batam semakin berdaya tarik,” terangnya.

Soal amenitas, ia mengatakan, di Batam berbagai macam hotel sudah ada. Bahkan Disbudpar mendorong pihak hotel terus berbenah menuju pelayanan yang semakin baik. ”Bahkan, kini kami sedang giat bekerja sama dengan restoran-restoran menyiapkan layanan yang baik, hingga kehigienisan makanan yang disaji,” ungkapnya.(iza)

Bupati Lingga akan Evaluasi Izin Perkebunan Sawit

Putut A
-
0
Bupati Lingga akan Evaluasi Izin Perkebunan Sawit

Bupati Lingga Alias Wello (kiri) bersama Sigit berdiskusi soal lahan di Lingga.
F. HUMAS PEMKAB LINGGA UNTUK BATAM POS

batampos.co.id – Bupati Lingga Alias Wello mendapat jawaban dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Singkep Payung Perkasa (SPP) seluas 18.006 hektare dan PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga seluas 9.694,84 hektare.

Ini setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, dan LHK saat ini sedang melakukan evaluasi terkait pelepasan lahan tersebut.

”Sesuai dengan Instruksi Presiden, maka semua kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, kami evaluasi kembali. Termasuk PT SPP dan CSA ini,” ungkap Kasubdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Kementerian LHK, Sigit Nugroho saat menerima audiensi Bupati Lingga, Alias Wello di ruang kerjanya, pekan lalu.

Menurut dia, sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 250/Kpts-II/2000 dan Nomor: SK.624/Menhut-II/2014 tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT SPP dan CSA di Kabupaten Lingga, maka sejak itu pula tanggung jawab pengurusan dan pengawasannya ada di Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Lingga.

”Sebetulnya, sejak dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan, maka tanggung jawab Kementerian LHK juga sudah lepas. Tapi, karena ini ada Inpres, ya kita evaluasi ber-sama. Sejauh mana pengurusan dan pengawasan Kementerian Pertanian dari sisi perkebunannya, BPN dari sisi titel haknya dan pemda dari sisi izin lokasi dan izin usaha perkebunannya,” jelasnya.

Sigit yang ditugaskan mewakili Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK untuk menerima audiensi Bupati Lingga itu, mengatakan, sesuai kewenangannya Pemerintah Kabupaten Lingga berhak mencabut izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang menyimpang dari tujuan pemberian izinnya, apalagi dipin-dahtangankan ke pihak lain.

”Silakan pak Bupati kirimkan data-datanya pada kami untuk dikompilasi dengan data yang lain. Kalau memang sejak dilepaskan tidak ada kegiatan perkebunan kelapa sawit sesu-ai tujuan pelepasannya, kita koordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar,” katanya.

Bupati Lingga, Alias Wello berjanji segera mengirimkan data dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga terhadap kedua perusahaan tersebut kepada Kementerian LHK.

”Sebetulnya, kedua perusahaan ini sudah menyandera kami. Mereka menguasai lahan begitu besar, tapi dibiarkan terlantar. Banyak investor yang minat, tapi kami tak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah, Inpres moratorium perkebunan kelapa sawit ini jadi pintu masuk bagi kami untuk mengevaluasi izin lokasi dan izin perkebunannya,” tegasnya. (wsa)

Perolehan Voting Anugerah Pesona Indonesia, Anambas Raih 6,2 Persen

Putut A
-
0
Perolehan Voting Anugerah Pesona Indonesia, Anambas Raih 6,2 Persen

batampos.co.id – Periode voting Anugerah Pesona Indonesia (API) sudah ditutup akhir November lalu. Voting ini dibuka sejak Juni 2018.

Dalam voting tersebut, Anambas gagal keluar sebagai juara setelah sebelumnya masuk nominasi kandidat juara pada ajang pameran keindahan alam.

Anambas kalah bersaing dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Indonesia seperti Kelaba Madja dari Kabupaten Sabu Haijua dan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Anambas gagal meraih juara di ajang API,” ungkap Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, Rusdi kepada wartawan, Minggu (4/11).

Rusdi belum bisa menjelaskan secara detail mengenai total jumlah voting tersebut. Dia hanya mengatakan persentase yang diperoleh 6,2 persen. Itupun berdasarkan data dari penyelenggara.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, Masykur, mengatakan persentase voting untuk Anambas masih sangat rendah.

Dengan hasil yang kurang baik ini, akan menjadi pelajaran pihaknya, dan akan segera melakukan evaluasi. Supaya di ajang pameran pariwisata ke depan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Ini akan kita jadikan evaluasi ke depan,” katanya.

Diakuinya jika penilaian dilakukan melalui voting, pihaknya memastikan Anambas kalah, karena dari segi jumlah penduduk Anambas kalah banyak.

“Demikian juga dari sisi jumlah pengunjung ke obyek wisata, Anambas juga kalah,” ucap dia.

Penyerahan hadiah untuk pemenang akan dilaksanakan pada 22 November mendatang. (sya)

Pemda Anambas Diminta Bersihkan Sampah Laut

Putut A
-
0
Pemda Anambas Diminta Bersihkan Sampah Laut
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, perlu melakukan kontrol sampah, sekaligus membersihkan sampah yang membahayakan lalu lintas di laut. Seperti sampah kayu, plastik, dan botol minuman.

“Ini untuk memastikan keamanan transportasi laut terutama mereka yang berlayar pada malam hari,” ujar Kapolsek Siantan, AKP Jefri Syam, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut keterangan dari pihak kepolisian, kecelakaan speedboat puskesmas keliling (puskel) yang terjadi bebera-pa waktu lalu akibat menabrak sampah kayu yang terapung di laut Air Tang, Desa Air Putih, Kecamatan Siantan Timur.

“Memang saat kami sedang melakukan pencarian, sampah banyak sekali yang me-ngapung di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan,” ungkap Jefri.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Andi Agrial menjelaskan, pihaknya sudah menurunkan personel untuk membersihkan sampah yang mengapung di laut. Namun khusus untuk sekitar perairan Tarempa saja.

“Sudah dibersihkan, tapi untuk perairan Tarempa saja,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (4/11).

Sementara itu, ia menegaskan untuk lokasi terjadinya kecelakaan, tidak dilakukan pembersihan sampah, karena ia yakin sampah sudah hanyut terbawa arus.

“Sampah muncul kalau air pasang surut saja, kalau seka-rang ini, dipastikan tidak ada sampah lagi di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan laut itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Zulkarnain, sebelumnya mengatakan untuk meningkatkan keamanan pihaknya menempatkan personel di pelabuhan untuk memastikan angkutan laut yang beroperasi sudah memenuhi standar keselamatan berlayar.

“Kami sudah tempatkan personel di pelabuhan untuk cek dan ingatkan agar pengemudi memperhatikan kese-lamatan berlayar,” ucapnya, beberapa waktu lalu.(sya)

7 Proyek Jembatan Terancam Molor

Putut A
-
0
7 Proyek Jembatan Terancam Molor
ilustrasi

batampos.co.id – Memasuki penghujung tahun, Kabupaten Natuna mulai memasuki musim hujan. Akibatnya banyak pembangunan fisik di Natuna belum rampung. Karena pekerja tidak bisa beraktivitas. Pengirim material juga terganggu akibat cuaca kurang bersahabat.

Pantauan di lapangan, sejumlah proyek yang belum selesai adalah jembatan peng-hubung antara Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Timur Laut. Jembatan tersebut baru sebatas pemasangan pondasi dasar. Belum pada tahap pengeco-ran lantai atas.

Selain itu, ada enam proyek jembatan lagi yang belum selesai dikerjakan. Masyarakat di Ranai menilai, jika tidak dipercepat maka pengerjaan akan tertunda jika sudah masuk musim angin Utara.

”November dan Desember memang musim penghujan. Tentu berimbas setiap kegiatan fisik pemerintah. Kami berharap proyek-proyek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat secepatnya diselesaikan, seperti jembatan untuk akses masyarakat,” kata Dwitra Gunawan, anggota DPRD Natuna, Minggu (4/11/2018).

Kepala Dinas PU Pemkab Natuna Tasrif Amran menga-takan, tahun ini ada tujuh jembatan dibangun oleh Kementerian PU. Pembangunannya ditargetkan selesai akhir 2018 ini.
Ia masih yakin ketujuh proyek tersebut bisa rampung sampai akhir tahun. Apalagi jika cua-ca bersahabat, sehingga pengerjaan tak terkendala.

”Iya, mudah-mudahan saja jembatan dibangun bisa rampung tepat waktu. Pengerjaan bisa dikebut lagi,” ujar Tasrif. (arn)

Pembayaran IMTA Sesuai RPTKA

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) merespon keberatan pengusaha terkait sistem perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Ia mengatakan, pembayaran perpanjangan IMTA oleh pengusaha dibayarkan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pengajuan Tenaga kerja Asing (RPTKA). “Jadi kalau tiga bulan TKA bekerja, akan dibayar tiga bulan saja,” kata Gustian, kemarin.

Menurutnya jika ada yang mengurus RPTKA setahun namun ditengah jalan hanya bekerja dibawah rencana awal ada pengembalian dana IMTA. Namun, pengembaliannya diurus kembali ke pusat, ini berbeda dengan aturan sebelumnya dikembalikan oleh daerah.

“Tetap urus ke Kemenaker, kami hanya dapat notifikasi,” tambahnya.

Di RPTKA online kini, rencana tersebut bisa dipilih tergantung kebutuhan, maksimal lima tahun. Satu tahun pertama masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi tanggungjawab Kemenaker, sementara perpanjangan yakni di tahun kedua, menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik kota kabupaten atau provinsi.

“Jadi sekarang, bekerja dan pembayaran sesuai rencana,” imbuhnya.

Gustian mengatakan, pada prinsipnya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan mendorong kemudahan izin dan menyiapkan informasi yang diperlukan. Khusus terkait IMTA, di MPP Batam pihaknya menyiapkan layanan khusus agar pihak terkait dapat memperoleh informasi yang tepat.

“Kami telah siapkan tiga konter untuk menjelaskan teknis terkait perizinan TKA,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihak yang akan mengurus IMTA atau mengisi RPTKA online untuk menyegerakan diri, untuk dipastikan masuk ke sistem baik yang dimiliki oleh Pemko Batam maupun kementrian. (iza)

Sumbangsih Pertamina untuk Ekonomi Rakyat

Putut A
-
0
Sumbangsih Pertamina untuk Ekonomi Rakyat

Ibu-ibu yang tergabung kelompok jamu “Jati Husada Mulya Mandiri” binaan CSR Pertmiana Termina Rewulu di jalan Watu, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memproduksi jamu, Rabu (4/4). PT Pertamina (Persero) melalui Terminal BBM (TBBM) Rewulu, Bantul, Yogyakarta mengalirkan energi kewirausahaan untuk warga di Desa Argomulyo dan Desa Balai Catur, Kecamatan Bantul. Melalui program CSR-nya, TBBM Rewulu merintis Desa Wisata Herbal di dua wilayah itu.

Di Desa Argomulyo, Pertamina mengembangkan usaha jamu tradisional menjadi bisnis modern yang dikelola sebuah koperasi. Tak hanya melakukan pembinaan kepada tukang jamu, Pertamina TBBM Rewulu juga memberikan beragam bantuan finansial dan fasilitas bisnis. Mulai dari bantuan modal, sepeda untuk berjualan jamu keliling, hingga rumah produksi.

Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 60 tukang jamu yang bergabung dalam koperasi Jati Husada Mulya, koperasi yang menaungi kelompok usaha jam tradisional tersebut. Kini, status para tukang jamu itu naik kelas. Dari tukang jamu gendong menjadi pengusaha jamu modern.

Tak hanya model bisnis yang berubah, penghasilan mereka juga naik drastis. Sebab aneka jamu yang mereka hasilkan tidak hanya dijual ke masyarakat sekeliling. Melainkan sudah dipasarkan ke outlet-outlet pusat oleh-oleh di Yogyakarta, bahkan dijual hingga keluar Jawa.

Cara pemasaran jamu tradisional Jati Husada Mulya juga tak lagi dengan cara-cara konvensional lagi. Sebab kini koperasi Jati Husada Mulya sudah memasarkan produknya melalui media sosial, Instagram.

Selain di Desa Argomulyo, program pemberdayaan masyarakat oleh Pertamina TBBM Rewulu ini juga berjalan di Desa Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Di desa ini, Pertamina mengembangkan sentra usaha ternak kambing Etawa. Tak hanya peternakan untuk menghasilkan daging gambing, sentra usaha peternakan kambing Etawa ini juga merambah pada bisnis yang bernilai tambah. Misalnya pengolahan susu kambing menjadi susu bubuk instan aneka rasa, es krim, hingga kerupuk susu kambing.

Di Desa Balai Catur ini pula, Pertamina TBBM Rewulu juga mengembangkan sentra bisnis jamur tiram. Selain untuk dijual dalam keadaan segar, jamur tiram hasil budidaya masyarakat Balai Catur juga diolah menjadi aneka produk. Mulain dari nugget jamur, hingga brownies.

Selebihnya, Pertamina TBBM Rewulu menjalankan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan tambak di dua desa tersebut. Alhasil, kedua desa tersebut kini menjadi rintisan desa wisata herbal. Bukan hanya untuk berwisata, keberhasilan program CSR Pertamina dalam mewujudkan masyarakat mandiri di kedua desa itu juga mengundang minat warga dari berbagai daerah untuk study banding untuk program pemberdayaan masyarakat.

 

teks&foto: batampos / dalil harahap

Gunakan Elpiji, Hemat 50 Persen

Putut A
-
0
Gunakan Elpiji, Hemat 50 Persen

Mansar, 55, nelayan Tanjungriau, Sekupang, Batam, Kepri melaut mencari ikan menggunakan mesin honda 6,5 HP/PK berbahan bakar gas elpiji 3 kilogram dari bantuan Pertamina.

Pertamina memberikan bantuan konverter Kit kepada nelayan di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara sebanyak 1.471 konverter kit.

Di Batam, sebanyak 429 paket dibagikan ke beberapa pelabuhan rakyat yang ada di Batam, tepatnya di Tanjung Riau, Pandan Bahari, Tanjung Piayu, dan Gundap.

Di Sumatera Utara sebanyak 1.042 paket, yang tersebar di Kabupaten Labuhan Batu 197 paket, Kabupaten Tapanuli Tengah 420 paket, Kabupaten Labuhan Batu Utara 59 paket, Kabupaten Mandailing Natal 315 paket, dan Kabupaten Samosir 51 paket.

Jenis bantuan yang diperuntukan bagi nelayan kecil di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara terdiri dari regulator untuk tekanan tinggi pada tabung LPG, regulator untuk tekanan rendah untuk tabung LPG, selang karet untuk mesin, tabung LPG 3 KG, serta konverter kit BBM ke BBG dan mesin kapal.

Dengan bantuan ini nelayan kecil sangat berterima kasih. Nelayan kecil sangat terbantu sekali biaya operasional mencari ikan menjadi hemat. Perbandingannya delapan liter bensin satu tabung gas tiga kiligram elpiji. Jadi dengan bantuan pertamina ini bisa hemat 50 persen. (*)

 

teks dan foto: batampos / dalil harahap

Kemudahan masih Jadi Masalah

Putut A
-
0
Kemudahan masih Jadi Masalah

batampos.co.id – Turun peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) dari posisi 72 ke 73 tak membuat Indonesia patah semangat. Pemerintah tetap optimistis bakal meraih posisi top 40. World Bank, lembaga yang melakukan penilaian EODB, menilai, Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ranking.
Namun, negara-negara lain melakukan hal serupa dengan lebih sistematis dan mendasar. Karena itu, peringkat Indonesia tergeser.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan kelonggaran untuk mendorong masuknya investasi dan ekspor. Menurut dia, proses custom clearance, payment system, dan billing system sudah berjalan lancar. Kebijakan kepabeanan dan perpajakan juga sudah memberikan banyak diskon bagi calon investor yang berorientasi ekspor.

’’Negara lain mengalami perbaikan lebih cepat, lebih maju,’’ ujarnya akhir pekan lalu.

Indikator trading across border Indonesia turun dari 108 menjadi 112. Padahal, sebelum­nya Indonesia sudah mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk mendorong investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Ditjen Bea dan Cukai tidak memungut biaya dalam proses kepabeanan. Namun, masih ada catatan World Bank yang menyatakan bahwa ada biaya yang dikenakan sekitar USD 10.

’’Ini kemungkinan ada gap antara aturan formal yang ada dengan yang diimplementasikan. Atau, di luar bea dan cukai itu masih ada cost,’’ katanya.

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain seperti asosiasi importer, PT Pelindo, dan Balai Karantina. Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– akan berkoordinasi mengenai implementasi kebijakan dan juga persepsi instansi-instansi tersebut mengenai proses kepabeanan dan keefektifan kebijakan pemerintah.

’’Pelajaran dari hal ini adalah, kalau kita perbaiki, kita tidak bisa puas. Harus lebih baik lagi,’’ tuturnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menambahkan, sebetulnya tren investasi internasional saat ini sedang turun.

Sebab, masih banyak ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang dan tren kenaikan suku bunga acuan.

’’Tetapi, ini tidak bisa menjadi alasan,’’ ungkapnya.
Indonesia, lanjut dia, sudah menurunkan biaya pengurusan administrasi investasi dari Rp 3 juta menjadi Rp 100 ribu. Kemudian, waktu pengurusannya juga dipersingkat dari tiga minggu menjadi tiga hari.

Indonesia juga sudah menghasilkan inovasi layanan investasi berupa online single submission (OSS) yang mempermudah calon investor.

Menurut Lembong, kebijakan-ke­bijakan terkait investasi akan dipraktikkan dengan lebih baik agar menghasilkan impact yang lebih nyata bagi kemudahan berusaha.(rin/c17/oki)

Pertamina Hadir Dorong Kesejahteraan Peternak

Putut A
-
0
Pertamina Hadir Dorong Kesejahteraan Peternak

Warga memberi makan kambing yang tergabung dalam paguyuban peternak kambing etawa Dwi Tunggal di Dusun Gamol, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/4/2018).

Peternakan ini adalah bantuan dari Pertamina dengan program CSR Pertamina Terminal BBM Rewulu. Dengan bantuan ini warga sekitar memiliki mata pencarian dan terbantu ekonominya.

Warga sekitar juga dibina dan dilatih dengan membuat jadwal pertemuan dengan perkembangan peternakan tersebut.

teks&foto: batampos / Dalil Harahap

1...11,76611,76711,768...14,299Halaman 11,767 dari 14,299

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000