Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11826

Persebaya Cukur Persib 4 – 1

0

x.batampos.co.id – Bertarung pada pekan ke-26 Liga 1 2018, Sabtu (20/10) malam, Persib dibantai dengan skor telak 1-4 oleh Persebaya Surabaya.

Ini merupakan rekor kekalahan terbesar Persib dari Persebaya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Menurut catatan Soccerway, kedua kutub sepak bola dari Pulau Jawa ini telah bertemu sebanyak tujuh kali, mulai 2004 hingga 2018. Dan, kekalahan Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta adalah yang terbesar dalam 14 tahun.

Sebelumnya, Persebaya tak pernah mengalahkan Persib dengan margin lebih dari satu gol. Selain itu, dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, tim berjuluk Green Force belum pernah menang ketika away menghadapi Persib.

Artinya, kemenangan Persebaya dari Persib dengan skor 4-1 bertabur rekor. Selain menjadi kemenangan away pertama Persebaya lawan Persib, ini juga menjadi skor terbesar yang diraih tim asal Surabaya tersebut ketika berjumpa Maung Bandung.

Pelatih Persebaya, Djadjang Nurdjaman menyambut kemenangan ini dengan suka cita. Djadjang angkat topi dengan seluruh pemainnya. Walaupun tampil minimalis, Persebaya berhasil memperoleh hasil luar biasa.

“Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemain atas kerja keras mereka,” ucap Djadjang dalam konferensi pers selepas pertandingan.

Djadjang mengatakan bahwa Persebaya memang bertekad untuk mengalahkan Persib. Sebab mereka membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari zona degradasi. Djadjang sangat bersyukur karena misinya tercapai.

“Mereka (pemain.red) menunjukan fighting spirit yang luar biasa. Walaupun sempat tersusul pada babak pertama, tapi perjuangan mereka lebih mampu menyelesaikan yang mereka buat,” sanjung Djanur, sapaan akrabnya.

Riwayat Pertandingan Persebaya vs Persib:

28/04/04 Persebaya vs Persib: 1-0
25/05/04 Persib vs Persebaya: 1-0

23/01/10 Persib vs Persebaya: 4-2
14/02/10 Persebaya vs Persib: 2-1
13/05/10 Persebaya vs Persib: 0-0

26/07/18 Persebaya vs Persib: 3-4
20/10/18 Persib vs Persebaya: 1-4

(saf/JPC)

Defisit Anggaran Kembali Ancam Pemko Batam

0
ilustrasi
foto: putut ariyotejo / batampos.co.id

batampos.co.id – Defisit anggaran kembali mengancam Pemerintahan Kota (Pemko) Batam. Hal ini terjadi karena asumsi pendaatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam Aman mengaku, mendapatkan informasi terkait defisit tersebut dari salah seorang pegawai Pemko Batam. Bahwa terjadi defisit karena target penerimaan APBD-P tidak tercapai.

“Informasinya seperti itu (defisit). Sore ini mereka (dinas penghasil) dikumpulkan untuk membahas ini,” kata Aman, Jumat (19/10).

Defisit anggaran ini terulang kembali setelah anggaran perubahan disahkan. Padahal, Banggar sudah sering mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan lagi saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD P 2018.

“Ini yang membuat kita kecewa, padahal kita sudah ingatkan. Apakah target yang sudah dirubah ini akan dapat tercapai. Mereka sangat yakin target itu tercapai,” tutur Aman.

Pemko, kata dia, seharusnya belajar dari tunda bayar yang terjadi di tahun 2017 yang lalu. Setiap pengerjaan proyek fisik, terpaksa dibayarkan di awal tahun 2018. Imbasnya, banyak pengerjaan proyek fisik yang sudah dijadwalkan di 2019 terpaksa harus ditunda karena anggaran defisit.

“Apakah tahun ini seperti itu juga. Proyek fisik akan dibayarkan awal tahun 2019. Pastinya, anggaran tahun depan akan terganggu,” katanya.

Kepada dinas penghasil, aman mendorong untuk terus berupaya dan bekerja keras agar seluruh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga defisit anggaran di akhir tahun tidak terulang kembali.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah tidak berkomentar banyak terkait defisit anggaran tersebut. Diakuinya, terjadinya defisit baru bisa dilihat di akhir tahun.

“Belumlah. Bulan Desember nanti baru ketahuan,” kata Raja.

Ia mengatakan, pihaknya terus berupaya dan bekerja agar seluruh target dapat tercapai. Salah satunya memasang pajak online atau tapping box di beberapa lokasi wajib pajak di Batam.

“Dari 500 target pajak online yang kita targetkan tahun ini sudah terpasang 217 titik. Akan terus kita tingkatkan di dalam mendukung pencapaian target pajak dan retribusi daerah,” kata Raja.

Seperti diketahui, hingga pertengahan Oktober 2018 ini capaian PAD kita Batam berada di angka Rp 834,8 miliar atau 66,35 persen dari target Rp 1,28 triliun. Untuk pendapatan dari sektor pajak terealisasi Rp 665 miliar dari target Rp 970 miliar. Sedangkan retribusi tercapai Rp 72 miliar dari target Rp 122 miliar.

Adapun jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel dari target Rp 117,9 miliar tercapai Rp 86,4 miliar. Pajak restoran target Rp 68,6 miliar tercapai Rp 56,7 miliar. Untuk pajak penerangan jalan umum terealisasi Rp 117 miliar dari target Rp 188 miliar. Pajak bea perolehan hak tanah bangunan tercapai Rp 232 miliar dari target Rp 380 miliar, pajak bumi bangunan tercapai Rp 128 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 158,5 miliar.

Untuk retribusi daerah seperti pelayanan persampahan kebersihan tercapai Rp 22,6 miliar dari target Rp 35 miliar, retribusi parkir tepi jalan umum dari target Rp 10 miliar tercapai Rp 5,4 miliar, retribusi izin mendirikan bangunan target Rp 30 miliar terealisasi Rp 8,6 miliar sedangkan retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing dari target Rp 34 miliar tercapai Rp 25,5 miliar. (rng)

Menjaga Nyala Investasi Tetap Terang Benderang

0

Listrik memegang peranan penting dalam pertumbuhan investasi di Batam. Salah satu contoh peran sentralnya adalah di sektor industri. Ada 615 perusahaan di kawasan industri di Batam yang mengandalkan suplai listrik dari Bright PLN Batam untuk kegiatan operasional.

RIFKI SETIAWAN LUBIS, BATAM

Pria berjas hitam itu kelihatan tersenyum. Ia memandang jauh dan kemudian melambaikan tangan kepada rombongan delegasi pengusaha China dari Kota Hohhot yang meninggalkan Gedung Marketing Centre Badan Pengusahaan (BP) Batam , Kamis (27/8) sore.

“Mereka adalah delegasi dari Kota Hohhot China. Tujuan kedatangannya untuk melihat secara langsung potensi yang dimiliki Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di wilayah Asia Tenggara,” kata pria berjas hitam yang merupakan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dalam kesempatan tersebut, Lukita memaparkan berbagai macam keunggulan di Batam. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas memiliki keunggulan berupa insentif pembebasan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai dan pengenaan bea masuk.

“Disamping itu, Batam juga sudah memiliki infrastruktur yang mendukung ekosistem industri dengan baik. Mengenai listrik sendiri, Batam punya Bright PLN yang punya pasokan daya hingga beberapa tahun kedepan,” katanya.

Bright PLN Batam memang memberikan layanan prima untuk mendukung ekosistem dunia usaha di Batam. Untuk saat ini, PLN Batam mampu memasok daya listrik sebesar 570 megawatt untuk kebutuhan Batam. Dan untuk beban puncak baru pernah mencapai 430 megawatt pada Mei lalu. Sehingga masih ada sisa daya 140 megawatt lagi untuk mengakomodir pertumbuhan investasi di Batam.

Karena hal tersebut, Lukita pun menjadi semakin percaya diri berinteraksi dengan calon investor asing. Keandalan PLN Batam dalam mensuplai pasokan listrik dapat menjadi alat pemasaran yang bagus di depan investor-investor asing.

foto: x.batampos.co.id / rifki

Dengan dukungan penuh dari PLN Batam, maka nyala investasi di Batam akan tetap terang benderang.

“Batam sudah memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menjamin agar investor itu betah. Termasuk ketersediaan pasokan listrik yang andal,” ungkapnya.

Lukita mengatakan saat ini, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah perusahaan dari Mesir yang bergerak di bidang properti dengan jumlah investasi mencapai 200 juta Dolar Amerika. Sektor ini  dapat menyerap daya listrik yang cukup banyak ketika pembangunan dilakukan hingga proses penjualannya.

Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri TJaw Hoeing juga memiliki pendapat serupa. Ada 23 kawasan industri di Batam, dan 20 diantaranya mengandalkan pasokan listrik dari PLN Batam.

“Ada 615 perusahaan di dalam 20 kawasan industri yang pasokan listriknya berasal dari PLN Batam. Jadi listrik dari PLN mengaliri lahan kawasan industri di Batam seluas 1.056,9 hektar. Peran penyuplai tenaga listrik yang andal memang berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan investasi di Batam,” kata pria yang biasa disapa Ayung ini di Wisma Batamindo, Kamis (18/10) lalu.

PLN sudah menjaga nyala terang investasi di Batam sejak Batam berdiri. Sebelum PLN Batam berdiri pada tahun 2000, sudah ada 11 kawasan industri yang berdiri. Dan setelah itu, PLN Batam menjadi saksi tumbuhnya 12 kawasan industri lain dan 828 perusahaan industri di Batam.

Secara garis besar, listrik merupakan elemen fundamental dalam komponen biaya produksi perusahaan industri. Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, rata-rata porsi biaya energi pada seluruh industri di Kepri mencapai 17,86 persen.

“Biaya energi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksi berdasarkan jenis energi yang digunakan seperti listrik, gas dan BBM,” papar Ayung.

Gas bumi berkontribusi sebesar 70 persen kepada pembangkit listrik PLN Batam.

“Biaya listrik itu berkontribusi besar dan andilnya sangat vital. Artinya jika harga gas bumi naik, maka biaya listrik naik, maka perusahaan akan menjual produknya lebih mahal ke kustomer. Jika seperti itu, maka investor akan memilih negara lain yang lebih murah biaya listriknya,” katanya.

Bukan hanya sektor industri yang menikmati nyala PLN Batam, sektor investasi properti juga ikut merasakannya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan Bright PLN Batam sangat membantu pengembang dalam menyediakan rumah subsidi di Batam.

“Kami sudah sepakat tahun ini. Isi kesepakatannya adalah PLN bersedia memberikan sambungan ke rumah subsidi sebesar enam ampere,” katanya di Batam Centre, Jumat (19/10/2018).

foto: x.batampos.co.id / rifki

Dulu, PLN memberikan sambungan listrik ke rumah sebesar 10 ampere, baik itu rumah subsidi maupun rumah mewah.

“Sambungan listrik enam ampere ini berlaku untuk 1000 unit rumah subsidi yang dibangun pengembang di Batam,” ucapnya.

Dari 1000 unit rumah subsidi, sekarang PLN Batam telah memberikan sambungan kepada 600 unit. Lokasinya ada di Tanjunguncang dan Sekupang. Dampak positifnya adalah mampu memberikan rangsangan kepada pengembang agar bersemangat membangun rumah subsidi.

“Dengan kemudahan ini, maka pengembang bisa berhemat kira kira 25 persen,” paparnya.

Achyar juga menyebut banyak proyek apartemen yang berlangsung di Batam. Dan tentunya akan membutuhkan dukungan suplai listrik yang andal dari Bright PLN Batam.

“Setahu saya, ada sejumlah proyek apartemen besar, seperti Pollux Habibie, Oxley, Citra Plaza, Formosa, Orchard View, Pesona Kayangan, Blitz Park dan One Residence,” paparnya.

Pria berkumis ini mengatakan proyek-proyek besar ini muncul dalam rentang waktu hanya tiga tahun. Hal ini membuktikan kepercayaan investor baik lokal maupun mancanegara terhadap Batam sangat tinggi.

“Mereka percaya terhadap dukungan infrastruktur di Batam.
Termasuk keandalan soal pasokan listrik dari PLN Batam,” katanya.

Peningkatan Industri Berdampak Positif Kembali bergairahnya sektor industri di Batam berdampak baik bagi pertumbuhan pelanggan dari bright PLN Batam. PLN Batam akan terus menjaga kepercayaan dari pelanggan dengan layanan prima.

Manager Corporate Customer PLN Batam Arief Sumarna mengatakan meskipun saat ini pihaknya menikmati peningkatan industri, tapi sebelumnya pernah mengalami masa-masa sulit.

Sebagai contoh, sejumlah industri plastik relokasi dari China ke Batam tahun ini menggunakan listrik dari PLN Batam.

“Yang lainnya seperti dari Citra Buana, bisnis pergudangan dan banyak juga industri manufaktur yang mampu bertahan,” katanya.

Dampaknya bagus. Saat ini, pelanggan terbesar PLN Batam untuk industri adalah Semen Batam yang berlokasi di Kabil.

“Mereka menggunakan daya sebesar 10 Mega Volt Ampere (MVA), lalu pabrik Samator yang pakai daya sebesar 7,7 MVA,” ucapnya.

Untuk September 2018, pelanggan PLN dari sektor industri mencapai 34 pelanggan dari 30 pelanggan pada April 2018. Sedangkan pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 66.296 pelanggan. Kemudian bisnis sebanyak 12.172 pelanggan.

Lalu pengguna multiguna sebanyak 20.958 pelanggan, sosial sebanyak 721 pelanggan dan pemerintah sebanyak 562 pelanggan. Dan total keseluruhan mencapai 100.745 pelanggan.

Industri kata Arief termasuk pelanggan besar. Daya listrik minimal yang dibutuhkan pelanggan besar mencapai 240 KVA. Sedangkan daya listrik tertinggi mencapai 30 MVA.

Ini termasuk daya listrik untuk tegangan menengah ke atas. Selain industri, bisnis properti juga menjanjikan prospek besar  bagi pertumbuhan pelanggan PLN Batam. Pembangunan apartemen seperti Pollux Habibi dan Oxley diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan PLN Batam.

“Pollux sudah bangun dan saat ini daya yang dibutuhkan sekitar 2,5 sampai 3 MVA dulu. Tapi jika sudah dibangun semuanya hingga 102 lantai bisa jadi 10 MVA. Sedangkan Oxley sebelumnya mengajukan 11 MVA, namun sekarang turun menjadi 6 MVA,” katanya lagi.

Untuk pelanggan industri, bisnis dan sektor lainnya yang menggunakan daya tegangan menengah, PLN menyediakan layanan Grand Maks dengan layanan prima. PLN Batam hingga Juli lalu memiliki 449 pelanggan prima dengan daya terpasang sekitar 481 MVA.

Total daya pelanggan tersebut meyerap sekitar 41 persen energi listrik yang ada di PLN Batam.

Pelayanan untuk pelanggan prima memiliki petugas sendiri yang berbeda dari pelanggan regulaer sehingga dapat melayani dengan cepat. Selain mendapat pasokan listrik yang baik, mereka juga bisa mengadukan berbagai keluhan tentang pelayanan dan pasokan listrik melalui grup pesan singkat secara langsung kepada petugas.(*)

 

Pelabuhan Domestik Sekupang belum Terapkan Drof Off

0
Pelabuhan Domestik Sekupang . F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) belum menerapkan sistem drop off karena masih menggunakan pas parkir dan belum ada kerja sama dengan pihak swasta.

“Kami belum. Karena kalau di sini mau sebertar atau lama tarif tetap sama,” kata Pengelola PDS Suherman, Jumat (19/10).

Ia menjelaskan saat masuk ke pelabuhan, kendaraan langsung membayar Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000 kepada petugas yang berjaga di depan pintu masuk. “Jadi tak ada alat parkir khusus. Maka kami belum bisa menerapka drop off,” sebutnya.

Sejauh ini, lanjutnya belum ada keluhan dari pengunjung pelabuhan yang masuk. Karena belum ada ketentuan biaya per jam yang diterapkan di PDS. “Mereka selama apapun tetap saja biayanya segitu-gitu aja,” ucapnya.

Mengenai rencana penerapan parkir berbayar, Suherman mengungkapkan kebijakan ada di pimpinan. Sebagai pengelola pihaknya hanya menjalankan sesuai yang ada saat ini.

“Wah kalau itu di Batuampar kebijakannya,” singkatnya.

Pantauan di PDS pengunjung langsung membayar pass parkir saat akan masuk ke pelabuhan. Petugas langsung memberikan tiket sebagai bukti transaksi.

Sementara itu, Pengelola Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, Jumarly mengaku setiap bulannya menyetor 25 persen ke Pemko Batam dari total retribusi parkir.

Ia mengaku memang ada penurunan pendapatan yang terjadi selama menerapkan drop off. Jika terus merosot tidak menutup kemungkinan pihaknya membebaaskan biaya parkir dan tak lagi membayar pajak ke Pemko.

“Kami lagi evaluasi. Kami lihat nantilah hasilnya. Ini kan masih beberapa hari kami terapkan,” sebutnya.(yui)

Tugas Pemerintah Siapkan Angkutan yang Laik

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Subsidi untuk masyarakat terkait tarif angkutan Trans Batam disebut merupakan tugas pemerintah dalam rangka menjamin masyarakat dapat merasakan angkutan yang laik.

Kepala UPT Batam Bambang Sucipto mengatakan, dalam hal ini pemerintah diharuskan berperan. Apalagi, kata dia, merujuk pada kondisi di lapangan, swasta belum mampu menyediakan angkutan serupa yang laik.

“Dan, kalau tarif dinaikkan sesuai standar misal Rp 8 ribu, mungkin masyarakat belum mau pakai angkutan umum,” kata dia.

Untuk diketahui operasionalisasi Trans Batam dikerjasamakan dengan operator swasta. Hanya saja, pendapatan Trans Batam akan masuk langsung ke kas daerah.

Dalam prakteknya, pemungutan tarif moda transportasi ini ada dua opasi. Pertama, bagi warga yang memiliki kartu Brizzi bisa langsung mengesek pada alat yang disiapkan petugas (kondektur).

Kedua, warga bisa membayar secara tunai dan petugas akan memberikan struk pembayaran yang tercetak dari alat yang disediakan petugas. Nominal yang terbayar juga akan tercatat di sistem sesuai dengan struk yang dikeluarkan, dengan ini tidak ada celah bagi petugas neko-neko.

“Pakai kartu Brizzi (yang dikerjasamakan dengan Bank BRI). Kebetulan rekening Trans Batam di BRI, langsung masuk ke rekening. Kalau yang manual keesokan hari kami setor,” paparnya.

Untuk diketahui, operasionalisasi mencapai Rp 18 miliar, sementara target pendapatan hanya Rp 15 miliar. Kenaikan biaya operasionalisasi dan target ini seiring rencana penambahan koridor Punggur-Nongsa via Batubesar.

Tahun ini, tahun 2018 ini, biaya operasional sekitar Rp 14 miliar. Sementara target pendapatan hanya Rp 11 miliar. Artinya, subsidi untuk masyarakat di sekitar Rp 3 miliar. (iza)

Hampir 2 Tahun KTP Tak Kunjung Dicetak

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Feri Andika, warga Batuaji harus pulang dengan kecewa dari kantor kecamatan Batuaji, Jumat (19/10). E ktp yang sudah ia rekam sejak awal Februari 2017 lalu tak kunjung dicetak.

“Sudah hampir dua tahun saya rekam tapi tak kunjung selesai. Saya sudah bolak balik ke sini tapi tak ada hasilnya,” katanya.

Feri mengaku minggu lalu sudah datang ke kantor kecamatan, tetapi petugas memintanya untuk datang kemarin. Tetapi setelah dicek, ternyata KTPnya bersama sang istri belum dicetak.Alasannya, blanko habis.

“Kenapa punya saya yang sampai dua tahun tak selesai. Padahal menurut saya, sudah ada yang baru mengurus yang sudah selesai,” katanya.

Selain Ferdi, warga lainnya yang juga harus pulang dengan kecewa dari kantor kecamatan adalah Lina, warga perumahan Aster Raya Batuaji. Ia mengaku sudah empat kali datang ke kantor kecamatan dalam dua bulan terakhir hendak mengambil KTP.

“Itu KTP saudara saya tapi tak kunjung siap. Awalnya dibilang hanya sebulan saja. Tetapi sejak bulan Juli lalu sampai sekarang tak kunjung dicetak,” katanya.

Menurut Lina, alasan dari petugas kemarin adalah karena blanko habis. “Kalau sebelumnya alasannya karena belum dicetak. Tetapi hari ini (kemarin, red) alasannya blanko habis dan disuruh seminggu lagi ke sini,”katanya.

Seorang petugas kecamatan, Nasri, kepada para warga yang hendak mengambil KTP menjelaskan bahwa balonko memang sedang habis. “Memang lagi habis blanko pak. Tapi diupayakan minggu depan sudah bisa cetak,” katanya.

Sementara itu, Camat Batuaji, Ridwan mengaku bahwa memang saat ini permasalahan blanko menjadi masalah. Meski menurutnya, dalam waktu dekat permasalahan tersebut akan selesai.

“Saya akan cek. Memang habis blanko, tetapi minggu depan sudah bisa cetak. Kami akan utamakan yang lama-lama untuk dicetak,” ujaranya.(ian)

Batam Open Archer 2018, Diikuti Oleh 462 Atlet Panah Lokal Maupun Mancanegara

0
ilustrasi

x.batampos.co.id – 462 atlet panahan baik lokal maupun internasional akan bergabung dalam penyelenggaraan even olahraga, Batam Open Archer 2018 yang akan dihelat di Stadion Tumenggung Abdul Jamal mulai dari kemarin (19/10) hingga Minggu (21/10).

Kejuaraan ini merupakan kerjasama antara Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Pusat dan daerah dengan klub panahan milik Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bifza Archery Sport Community (ASC).

“Kejuaraan ini memperebutkan Piala Kepala BP Batam dalam rangka Hari Bakti BP Batam Ke-47. Dan saat ini sudah ada 462 pendaftar dari seluruh kategori,” kata ketua klub Bifza ASC sekaligus ketua harian Perpani Batam Feri Nawo Pamungkas di Marketing Centre BP Batam, Kamis (19/10) malam.

Atlet dari luar negeri yang sudah terdaftar datang dari Singapura sebanyak 28 atlet dan Malaysia sebanyak 33 atlet. Sedangkan dari lokal, atlet-atlet yang merupakan atlet yang pernah berlaga di Sea Games, PON, Olimpiade dan Asian Games akan ikut berlaga.

Salah satunya adalah atlet panah yang mewakili Indonesia di Olimpiade Rio 2016 yakni Hendra Purnama. Kemudian ada Okka Bagus Subekti yang baru saja menunaikan tugas negara di Asian Games 2018. Sedangkan dari Batam ada Nurul yang merupakan atlet panahan Kepri pertama yang bersekolah di Sekolah Atlet Ragunan dan lainnya.

Kejuaraan ini mempertandingkan delapan divisi yakni divisi nasional/standard bow 15 meter tingkat SD putra dan putri, divisi nasional/standard bow 20 meter tingkat SMP putra dan putri, divisi nasional/standard bow 40 meter tingkat umum putra dan putri, divisi barebow 20 meter umum putra, divisi tradisional horsebow umum putra, divisi compound 50 meter putra dan putri dan divisi recurve 70 meter putra dan putri standar FITA.

Di tempat yang sama, Kabid Perwasitan dan Perlombaan PP Perpani Pusat Ibnu Marwata mengatakan kejuaraan ini merupakan yang pertama menggelar lomba panahan dengan kategori terbanyak mencapai delapan divisi.

“Inilah perlombaan dengan tanding divisi terbanyak. Saya yakin Batam kedepannya layak dipercaya untuk menggelar even nasional maupun internasional,” katanya.

Jika kompetisi ini digelar rutin, ia yakin Batam akan berkembang ke arah destinasi wisata olahraga. Dan dapat menjadi magnet yang menarik wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Batam.(leo)

UMK Batam Naik, Buruh Berharap Tak Ada PHK

0
UMK Batam Naik 8,03 Persen
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Upah minimum Kota (UMK) Batam 2019 naik sebesar delapan persen atau Rp 282.931 dari UMK tahun ini yang besarnya Rp 3.523.427 menjadi Rp 3.806.358. Rencana kenaikan ini disambut gembira buruh di Batam. Namun mereka berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami senang upah naik karena memang kebutuhan juga pada naik,” ujar Ofrija Kabrata, 20, karyawan kontrak di sebuah perusahaan di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, saat ditemui di kantin Panasera, Jumat (19/10).

Delima, 21, karyawan kontrak perusahaan lain pun bersyukur jika memang di 2019 nanti UMK Batam naik delapan persen menjadi Rp 3,8 juta.

“Ya senanglah, upah naik sangat membantu,” ujarnya, kemarin.

Kendati para buruh menyambut bahagia rencana kenaikan UMK itu, namun masih ada kekhawatiran di mereka. Bukan tidak mungkin sejumlah perusahaan di Batam melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan.

“Kami berharap tak ada PHK atau pemutusan kontrak kerja,” ujar Ofrija dan Delima.

Hal berbeda disampaikan Andri M Lumbantoruan, 19. Pria asal Samosir itu justeru khawatir upah tinggi namun peluang kerja semakin sedikit. Sebab, perusahaan pasti akan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menekan pengeluaran. Bahkan bisa jadi tidak menambah karyawan.

“Buktinyas sekarang saja, saya sudah 10 bulan cari kerja belum dapat-dapat juga. Apalagi 2019 nanti kalau UMK naik, makin sulit cari kerja,” ujarnya Andri di Community Centre Batamindo, kemarin.

Namun Andri tetap berharap agar segera mendapatkan pekerjaan supaya tidak menjadi beban pikiran orang tuanya di kampung.

“Saya juga ingin hidup mandiri di perantauan ini,” ujarnya. (peri)

Ngaku Rugi Banyak, Pengelola Minta Ada Penyesuaian di Parkir Drop Off

0

batampos.co.id – Dinas Perhubungan Kota Batam melakukan pertemuan internal tertutup dengan seluruh pelaku usaha parkir khusus di kantor Dishub Batam sekitar satu setengah jam lamanya, Jumat (19/10) pagi.

Dalam pertemuan tertutup tersebut menurut Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Alexander Banik yang langsung menemui para pelaku usaha parkir khusus menegaskan, semua pelaku usaha parkir khusus sudah menjalankan aturan parkir gratis atau drop off selama 15 di area parkir khusus.

Namun selama dua hari diterapkan parkir gratis atau drop off 15 di area parkir khusus seperti di mal, pelabuhan, rumah sakit ataupun bandara, lanjutnya, mayoritas pengusaha parkir khusus sudah menyampaikan keluhannya.

“Keluhan yang dimaksud seperti misalnya, mereka takut dengan diberlakukan parkir gratis 15 menit ini, area parkirnya dijadikan perlintasan pengendara lainnya yang sebenarnya tak berniat parkir, hanya melintas untuk menghindari kemacetan atau niatnya memotong jalan saja, seperti di parkir kawasan Kepri Mal,” ujar Alex panggilan akrabnya.

Begitu juga dengan omzet atau pendapatan selama dua hari memberlakuan parkir drop off, para pengelola parkir khusus ini mengaku sudah merugi omzetnya turun hingga sepertiga bahkan separuh dibandingkan sebelum adanya penerapan parkir gratis atau drop off selama 15 menit.

“Untuk menekan penurunan omzet, para pelaku usaha parkir khusus ini berencana untuk mengurangi pekerjanya, khususnya tenaga operator parkir yang berjaga di pintu keluar parkir. Belum lagi masalah kertas parkir juga dikeluhkan oleh pelaku usaha parkir khusus ini,” terangnya.

Dengan keluhan yang sudah disampaikan pengelola parkir khusus tersebut, lanjutnya, mereka meminta Dishub memfasilitasi agar terkait aturan parkir gratis 15 menit atau drop off tersebut dilakukan penyesuaian.

“Penyesuaian yang dimaksud para pengelola parkir khusus ini seperti misalnya jalur keluar masuk parkirnya diubah, tenaga operatornya dikurangi. Utamanya penyesuaian yang diminta para pengelola parkir khusus adalah tetap memberlakukan kutipan tarif di 15 menit itu tapi besarannya hanya 30 sampai 50 persen dari tarif parkir normal, tidak penuh 100 persen,” terang Alex.

Yang paling terasa merugi atau omzet turun drastis dengan adanya aturan parkir gratis 15 menit atau drop off lanjutnya, adalah parkir khusus yang ada di kawasan pelabuhan serta bandara.

“Namun karena ini sudah diundangkan, diperdakan, mau tak mau semua pihak harus patuh dan wajib menjalankan aturan itu. Terkait keluhan dari para pengelola parkir khusus, ini nanti akan jadi bahan masukan ke pemerintah untuk dipertimbangkan apakah bisa direvisi lagi aturan parkir gratis atau drop off 15 menit itu,” terang Alex.

ilustrasi

Sebab, lanjutnya, dalam pembuatan perda parkir khususnya mengenai parkir gratis 15 menit atau drop off, sudah melalui berbagai pertimbangan akademis, melihat daerah lain serta sudah melalui sosialisasi ke seluruh pengusaha parkir khusus yang waktunya juga tak pendek, sampai enam bulan sebelum perda tersebut diberlakukan atau diketuk.

“Sudah kami berikan mereka para pengelola parkir khusus ini kesempatan untuk protes atas keberatannya dengan adanya parkir gratis 15 menit atau drop off klausul perda parkir itu. Nyatanya sepanjang itu waktu yang kami berikan, tak satupun pengelola parkir khusus yang menyampaikan keberatannya sebelum perda ditetapkan. Artinya kan semua menyepakati dan menyetujuinya, tak perlu kan ada dipermasalahkan,” ujar Alex.

Sementara Ketua Pansus Perda Parkir yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menegaskan, tak ada alasan untuk pengelola parkir khusus keberatan atas penerapan parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus.

Sebab jauh sebelum Perda Parkir diketuk atau disetujui, baik Pemko Batam maupun DPRD Batam saat pembahasan sudah mengundang semua pengusaha parkir khusus, sekaligus memberikan kesempatan untuk berkonsultasi.

“Tahapan itu sudah kami jalankan semuanya. Kalau baru beberapa hari diberlakukan, para pelaku usaha parkir khusus ini sudah mengeluh, merengek-rengek mengaku merugi banyak dan minta untuk direvisi, jangan mereka anggap perda itu barang mainan. Itu adalah aturan yang sudah mengacu dan sejalan dengan undang-undang yang ada di atasnya,” tegas Udin yang juga penginisiasi awal aturan parkir drop off.

Terkait usulan dari para pelaku usaha parkir khusus agar aturan parkir gratis 15 atau drop off di kawasan parkir khusus untuk dilakukan penyesuaian atau dikaji uang, Udin lihat hal tersebut tak boleh dan tak bisa dilakukan.

“Mustahil perda baru jalan beberapa hari sudah mau direvisi atau dilakukan penyesuaian. Kalau mungkin sudah dua tahun lamanya atau lebih, bisa saja dipertimbangkan. Tapi untuk sekarang ini parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus wajib dijalankan semua pelaku usaha parkir khusus di Batam,” terangnya.

Udin juga ingin melihat sampai di mana pelayanan parkir yang nantinya diberikan oleh pelaku usaha parkir ke masyarakat. Kalau para pelaku usaha parkir khusus pendapatannya jatuh atau menurun drastis, itu sah saja.

“Tapi ingat, selama ini di Batam parkir itu tak pernah bisa menerima pemasukan yang maksimal dari sektor pajak parkir atau retribusinya.. Justru sebenarnya kami minta bagaimana parkir di tepi jalan di Batam ini harusnya digratiskan dalam tiga bulan terakhir ini,” katanya mengakhiri.

Di akhir pertemuan di Dishub Batam, tak satupun pengelola parkir khusus yang bersedia diwawancara. Mereka menyuruh media menanyakan ke Dishub langsung terkait pertemuan itu dan keluhan-keluhan mereka atas pemberlakuan parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus. (gas)

Data Masyarakat Miskin Urusan Daerah

0

batampos.co.id – Soal masih banyaknya masyarakat miskin di Batam yang belum tersentuh bantuan pusat, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, hal ini tergantung data yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda).

Ia menilai, sistemnya yakni Bottom Up. Di level pemerintah daerah menyiapkan nama dan mengusulkan kuota sesuai dengan jumlah masyarakat miskin. Sementara di kementrian, menyiapkan anggaran dan menetapkan kuota.

“Ada sekitar 15 juta sekian KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Rastra (Beras Sejahtera) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai,” kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong ada peningkatan baik dari segi anggaran maupun jumlah KPM setiap tahunnya.

“Kami dorong supaya baik secara kualitas maupun kuantitas bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya.

Jika belum ada yang tersentuh bantuan terkait pengentasan kemiskinan, ia mengaku pemerintah punya kewajiban yang cukup kompleks, dari kemiskinan hingga penanganan bencana.

“Tetapi paling tidak anggaran alokasi anggaran untuk menangani kemiskinan naik tiap tahun, artinya ada perhatian besar tentang program pengurangan kemiskinan,” paparnya.

Sebelumnya, Data Basis Terpadu mencatat warga miskin Kota Batam mencapai 37.250 jiwa. Sementara itu, Batam hanya mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dari jumlah tersebut , artinya sebanyak 4.757 warga miskin tak tersentuh bantuan pemerintah pusat terkait program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah mengatakan, membantu 4 ribu lebih masyakarat miskin ini dikembalikan ke daerah dan penganggarannya dibenankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

“Apa nanti di APBD Perubahan atau 2019, kita tengok nanti kemampuan keuangan. Tentu akan dibantu, tapi ini kan usulkan dulu,” kata Hasyimah belum lama ini.

Menurutnya, Pemko Batam membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membantu warag miskin yang tak tersentuh program BNPT ini.

“Perkiraan kami, sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, duit dari mana coba,” ucap dia. (iza)

Play sound