Selasa, 23 Juni 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11857

Pelaku Pembobolan Kantor UPTD Meteorologi Batam Diringkus

Putut A
-
0
Pelaku Pembobolan Kantor UPTD Meteorologi Batam Diringkus
ilustrasi

batampos.co.id – Jajaran Satreskrim Polresta Barelang mengamankan empat pelaku pembobolan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Meteorologi Batam. Satu pelaku, Erwin Simanjuntak, 28 merupakan pelaku utama dalam pembobolan ini.

Sementara, tiga pelaku lainnya, Teki Trianto, 38, Joni Rozi, 40 dan Gultom, 35, merupakan penadah barang hasil curian tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, kasus pembobolan ini diketahui salah satu pegawai UPTD Meteorologi Batam, Rabu (2/1/2019) lalu. Pintu belakang dan ruang rapat kantor UPTD tersebut dalam keadaan rusak. Atas kejadian itu, pegawai tersebut langsung menghubungi atasannya serta pegawai lainnya.

“Setelah dilakukan pengecekan, peralatan seperti Neraca Tera E kuningan seberat 1 gram dan Neraca Tera A Kuningan seberat 75 kilogram juga sudah hilang. Selain itu, ada televisi dan laptop juga hilang,” ujarnya.

Selanjutnya, pihak UPTD Meteorologi Batam melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Batamkota. Dari laporannya kepada pihak kepolisian, UPTD Meteorologi Batam mengalami kerugian sebesar Rp 253 juta. Dari adanya laporan itu, jajaran Satreskrim Polresta Barelang mengambil alih kasus ini dan melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku.

“Penangkapan ini bermula dari informasi yang kita terima dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang menjual laptop yang sama persis dengan laptop milik Kantor UPTD Meteorologi Batam yang hilang,” katanya.

Dari informasi itu, selanjutnya didalami lebih lanjut dan pihaknya mengamankan dua penadah, Teki dan Joni di kawasan Sagulung. Dari Teki dan Joni, mereka mengakui bahwa barang tersebut mereka dapatkan dari Erwin Simanjuntak. Selanjutnya, Satreskrim Polresta Barelang bergerak menuju lokasi persembunyian Erwin di kawasan Simpang Dam.

“Namun, sampai disana, pelaku ini melakukan perlawanan dengan melemparkan kursi kayu ke arah anggota kita di lapangan dan kami melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali,” tuturnya.

Namun, tembakan peringatan itu tidak diindahkan Es. Ia kembali meyerang salah satu anggota Satreskrim Polresta Barelang dengan berusaha merebut senjata api anggotanya, hingga membuat anggotanya tersebut terjatuh. Tembakan peringatan pun kembali dilepaskan anggota Satreskrim Polresta Barelang. Namun, Es juga tidak menghentikan perlawanannya.

“Kita terpaksa melumpuhkannya hingga mengenai lengan kanannya dan bersarang ke bagian perut. Setelah kejadian itu, pelaku langsung kita bawa ke rumah sakit untuk dapatkan perawatan medis,” bebernya.

Usai mengamankan tiga pelaku, jajaran Satreskrim Polresta Barelang kembali melakukan pengusutan lebih mendalam. Dari pengusutan itu, satu orang penadah barang hasil curian lainnya, Gultom kembali diringkus. Usai diamankan, tiga penadah barang hasil curian itu dibawa ke Polsek Batamkota untuk dimintai keterangan. Sementara Erwin Simanjuntak, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Camatha Sahidya, Panbil. (gie)

Tentang Surat Suara Pemilu 2019

Putut A
-
0
Tentang Surat Suara Pemilu 2019
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat akan segera memulai proses pencetakan surat suara yang akan digunakan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang. Sebelumnya seluruh KPU daerah se Indonesia sudah melakukan validasi surat suara yang akan dicetak.

Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan mengatakan tahap pertama ini pihaknya sudah mengusulkan pencetakan surat suara berdasarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) 2 yang sudah diplenokan beberap waktu lalu.

Zaki menjelaskan surat suara yang diusulkan untuk dicetak sebanyak 650.876 ditambah 2 persen. Selain itu, nanti KPU juga akan diberikan seribu surat suara cadangan untuk pemilihan ulang.

“Jika satu TPS ada yang curang atau hasilnya tak sesuai, maka harus dilakukan pencoblosan kembali. Batam diberikan seribu surat suara nantinya,” kata dia, Sabtu (5/1).

Ada lima surat suara yang akan digunakan nantinya. Pertama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kedua untuk DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Batam. Untuk Batam ada 691 caleg yang akan memperebutkan 50 kursi.

“Nanti mereka akan bersaing di enam dapil yang tersebar di Kota Batam,” sebutnya.

Ia mengungkapkan sesuai dengan jadwal, surat suara mulai didistribusikan bulan Maret mendatang. Nantinya surat suara akan disimpan di gudang logistik yang tak jaih dari kantor KPU.

“Nanti setelah diterima akan dilipat sebelum didistribusikan ke masing- masing TPS sebelum proses pemilihan berlangsung,” bebernya.

Menanggapi informasi hoaks terkait surat suara yang sudah dicoblos, Zaki meminta kepada masyarakat tidak mudah percaya  informasi yang belum jelas kebenaranya.

“Cetak saja belum kok udah dicoblos. Warga yang menerima informasi jangan langsung menyebarkan karena ada tindakan hukum soal ini,” lanjutnya.

Ia tidak memungkiri semakin mendekat waktu pemilihan, banyak informasi yang belum jelas dan beredar di media sosial. Pengguna media sosial yang ada di Batam jangan terpancing untuk menyebarkan informasi tersebut. “Jangan mudah terpengaruh. Karena ada sanksinya kalau penyebar berita hoaks,” tutupnya.(yui)

Kepri Turunkan Delapan Atlet Layar pada Nongsa Regatta 2019

Putut A
-
0
Kepri Turunkan Delapan Atlet Layar pada Nongsa Regatta 2019

batampos.co.id – Delapan atlet layar Kepri akan mengikuti kejuaraan Nongsa Regatta 2019 yang akan diselenggarakan di perairan Nongsa Point Marina, Jumat (25/1/2019) hingga Minggu (27/1/2019), mendatang.

Kejuaraan ini juga diikuti atlet layar dari sejumlah negara di Asia Tenggara.

Pelatih Layar Kepri Weng Samsi menyebutkan, puluhan atlet layar akan berlaga di Nongsa Regatta. Kejuaraan ini juga menjadi ajang menambah pengalaman bertanding bagi sejumlah atlet layar Kepri.

”Beberapa atlet layar dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memastikan mengikuti kejuaraan ini. Kejuaraan ini diperuntukkan bagi atlet junior,” terang Weng, Jumat (4/1/2019).

Total peserta yang akan mengikuti kejuaraan ini mencapai 34 atlet.

”Jika tidak dibatasi, pesertanya bisa membeludak. Tetapi kami terpaksa harus membatasi lantaran ketersediaan alat. Karena jika harus menyewa, biayanya terlampau tinggi. Sebenarnya sayang, tetapi kami hanya bisa memanfaatkan boat yang kami miliki,” keluhnya.

Atlet-atlet layar Kepri sendiri akan turun di empat nomor yang diperlombakan. Yakni nomor optimist putra, optimist putri, laser standar 4.7 putra, dan laser standar 4.7 putri. Kejuaraan ini menjadi salah satu dari delapan agenda kejuaraan yang dilaksanakan dalam agenda Persatuan Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Kepri hingga menuju SEA Games yang akan dilaksanakan di Filipina.

”Juga persiapan hingga men­jelang pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) dan PON di Papua 2020 mendatang. Apalagi kita juga harus menjaga dan mempertahankan juara umum dalam ajang itu,” tegas Weng.

Hanya saja, lanjutnya, dalam penyelenggaraan PON di Papua nanti terjadi pengurangan nomor. Jika sebelumnya pada PON Jawa Barat 2016 lalu ada 25 nomor dipertandingkan, maka di PON 2020 Papuan nanti hanya digelar 17 nomor.

”Beberapa nomor unggulan yang menjadi tumpuan Kepri dalam mendulang emas malah ditiadakan, seperti nomor maraton dan radial putra. Di nomor radial hanya putri yang dipertandingkan,” papar Weng.

Atlet Layar Kepri Maznun saat tampil dalam sebuah kejuaraan, beberapa waktu lalu. Maznun, salah satu atlet layar Kepri yang dipersiapkan ke PON 2020 Papua dan SEA Games Filipina.

Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi secepatnya jika ingin mempertahankan tradisi emas dan juara umum di ajang PON. Salah satu yang dilakukan adalah mempersiapkan atlet layar Kepri untuk turun di nomor lain yang dipertandingkan.

”Kita harus mempersiapkan atlet Kepri untuk bisa turun di nomor lain yang dipertandingkan dalam Pra PON dan PON. Seperti nomor double handed 420,” tuturnya.

Tetapi, lanjutnya, kembali permasalahan lain mengemuka jika ingin mempersiapkan atlet layar Kepri untuk turun di nomor itu. Permasalahan kelengkapan peralatan masih menjadi kendala serius dalam persiapan atlet layar Kepri.

”Untuk nomor itu, kami hanya memiliki satu boat saja. Tentunya ini sangat tidak memadai jika mempersiapkan hanya dengan satu boat. Apalagi kami butuh waktu pembanding antaratlet,” ungkapnya.

Weng menjelaskan pihaknya juga sudah mencari solusi terkait permasalahan ini.

”Kami sudah mencoba mencari boat tambahan, tak harus baru, bekas pun juga bisa,” tuturnya.

”Hanya saja ini memerlukan anggaran sebesar Rp 125 juta untuk tiga boat. Dan sekarang untuk bantuan peralatan harus mengajukan pada Dispora Kepri, bukan ke KONI Kepri lagi,” sambungnya.

Selain kebutuhan peralatan, Weng juga meminta agar persiapan atau training center (TC) bagi atlet layar Kepri tak lagi dilakukan dalam waktu yang singkat dan mendadak. Kemudian kebutuhan atlet juga harus diperhatikan dengan baik.

”Jangan seperti persiapan PON Jawa Barat 2016 lalu. Waktunya sangat singkat dan semuanya serba mendadak. Jika ingin meraih prestasi tentunya kita harus mempersiapkan atlet dengan baik,” selorohnya.

Beberapa provinsi lain malah sudah mempersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pra PON. Dengan persiapan yang matang, Weng berharap Kepri bisa mempertahankan tradisi emas dan juara umum.

”Karenanya harus ada perhatian lebih dari Pemprov Kepri dan KONI Kepri terhadap cabor andalan medali di berbagai ajang ini,” kata Weng.(yan)

Perampok Bank Pertama di Kutub Utara

Putut A
-
0
Perampok Bank Pertama di Kutub Utara
Susana kota Svalbard

batampos.co.id – Seorang tersangka perampokan bank bersenjata telah ditangkap pada Jumat, 21 Desember 2018 setelah mencuri uang dari sebuah bank di kepulauan terpencil di Norwegia, dekat Kutub Utara. Kasus ini dikatakan sebagai kasus perampokan bank pertama di wilayah itu.

Petugas keamanan mengatakan, tersangka adalah warga negara asing yang bepergian di wilayah tersebut.

Pria itu akan dibawa dan diinterogasi di kota Tromso di Norwegia Utara.

Dikutip dari laman berita Sky News, perampokan itu adalah yang pertama terjadi di Svalbard, yang terletak di tengah Samudra Arktik antara Norwegia dan Kutub Utara. Daerah itu terkenal dengan gletser dan beruang kutub yang jumlahnya lebih banyak dari populasi manusia.

“Ada perampokan bersenjata sekitar pukul 10.40 pagi,” kata Terje Carlsen, juru bicara gubernur setempat.

Dia mengatakan seorang pria dengan pistol mengambil sejumlah uang, tetapi berhasil ditangkap dengan cepat di pusat kota Longyearbyen.

Peluang perampokan yang berhasil memang sangat rendah di wilayah itu, melihat hanya ada sekira 2.000 orang yang tinggal di ibukota Longyearbyen, dan hampir setiap orang saling kenal. Selain itu, satu-satunya cara untuk meninggalkan kepulauan ini hanyalah dengan pesawat.

Kepulauan Svalbard yang masih menjadi bagian dari Norwegia, memiliki luas wilayah sekitar 60.000 kilometer persegi atau hampir dua kali dari negara Belgia. Wilayah kepulauan itu terletak sekitar 1.000 kilometer dari Kutub Utara.

Pengguna media sosial dengan cepat merespons perampokan yang gagal di wilayah dengan suhu musim dingin secara teratur turun di bawah minus 20 derajat Celcius dan bahkan bisa turun di bawah minus 40 derajat Celcius.

“Dia mungkin lupa memikirkan rute pelariannya,” tulis seorang warganet. Sementara yang lain berkomentar, “Perampokan bank yang paling gegabah dalam sejarah Norwegia.”(dra/lyn/jpg)

4 Rumah Sakit Batam Stop Layani Pasien BPJS

Putut A
-
0
4 Rumah Sakit Batam Stop Layani Pasien BPJS

batampos.co.id – Sebanyak empat rumah sakit (RS) di Batam menghentikan layanan kesehatan untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyebabnya, keempat RS tersebut belum terakreditasi sehingga tak bisa melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Keempat RS tersebut masing-masing

  • RS Graha Hermine di Batuaji,
  • RSIA Griya Medika,
  • RSIA Frishdy Angel,
  • RS St Elisabeth di Seilekop, Sagulung.

Pemberhentian layanan pasien BPJS Kesehatan ini efektif per 1 Januari 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam Zoni Anwar Tanjung menjelaskan, seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tahun 2019 wajib terakreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi setiap RS dan klinik yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 sebagai perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. RS yang memenuhi syarat bisa bekerja sama sesuai Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67,” ujar Zoni, Jumat (4/1/2019).

Dikatakannya, seleksi dan kredensialing atau uji kelayakan akan melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Zoni.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi agar menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Zoni.

Dilain sisi, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Zoni.

Sementara Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kepri, dr Ibrahim merasa kecewa dengan peraturan tersebut. Sebab, Desember 2018 lalu, pihaknya masih menerima surat dari Kementerian Kesehatan terkait dispensasi bagi rumah sakit yang belum terakreditasi.

“Sekitar tanggal 12 Desember kami baru menerima surat yang intinya memberi kesempatan bagi RS yang belum terakreditasi. Namun di detik terakhir datang lagi surat dari Kemenkes, RS yang tak terakreditasi tak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Ibrahim kepada Batam Pos, kemarin.

Menurut dia, hal itu cukup mengagetkan. Sebab untuk bisa mendapatkan sertifikat terakreditasi tak gampang dan butuh waktu. Penilaiannya terkait banyak hal. Tak hanya dari dokumen, namun juga SDM serta peralatan medis di RS atau klinik terkait.

“Ini memang jadi persoalan bagi Persi. Namun untuk terakreditasi itu butuh waktu dan proses. RS yang akan diakreditasi juga butuh bimbingan dan persiapan,” jelas Ibrahim.

Untuk itu, ia meminta waktu kepada Kementerian Kesehatan agar memberi dispensasi terhadap empat rumah sakit tersebut. Sebab dampaknya tak hanya bagi rumah sakit, namun juga masyarakat yang kerap berobat di sana. Bahkan, ia mendapat informasi dari warga yang mengeluh karena tak bisa lagi berobat di salah satu rumah sakit yang tak lagi bekerja sama dengan BPJS.

“Dampaknya cukup dirasakan rumah sakit dan masya-rakat. Tanggal 9 Januari ini ada rapat di Jakarta dan pengurus daerah diminta menjelaskan kondisi di masing-masing daerah. Kami akan jelaskan persoalan ini agar dicarikan solusinya,” terang Ibrahim.

Di sisi lain, ia tak menampik dan tak bisa menyalahkan peraturan tersebut. Sebab untuk menjamin pelayanan yang bermutu, fasilitas kesehatan memang lah harus terakreditasi.

Jangan Hentikan Kerja Sama

Sementara Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, aturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit memang didasarkan hukum positif. Yakni UU 44/2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 99/2015 yang mewajibkan sertifikasi akreditasi untuk bekerja sama dengan BPJS.

Hanya saja, lanjutnya, perlu juga dilihat kondisi di lapangan. Dengan jumlah rumah sakit yang ada saja, pelayanan bagi peserta JKN belum maksimal.

“Saya kemarin nangani kasus orang susah cari HCU (High Care Unit), sekarang kabarnya sudah meninggal orangnya,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), Jumat (4/1).

Dengan diputusnya kerja sama dengan BPJS, dapat dipastikan, akses peserta JKN untuk mendapat pelayanan rumah sakit semakin terbatas. Imbasnya, permintaan yang masuk ke rumah sakit lainnya akan meningkat. Belum lagi, jumlah peserta JKN juga terus bertambah seiring target kepersertaan yang meningkat.

Oleh karenanya, lanjut Timboel, sebaiknya kerja sama tidak dihentikan. Dengan demikian, pemenuhan syarat sertifikasi akreditasi bisa dilakukan sambil berjalan.

“Silakan disupervisi, supaya RS tersebut didorong mengurus sertifikasi tapi kerja sama terus berjalan saja,” imbuhnya.

Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya dari internal BPJS, sertifikasi akreditasi lebih kepada prosedur administrasi. Belum sampai pada syarat yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.

“Kalau hanya administrasi seperti SOP ya terima saja. Tapi tetep disupervisi supaya cepat dapat akreditasi,” tuturnya.

Selain solusi jangka pendek, Timboel juga berharap pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang. Di antaranya adalah menambah jumlah rumah sakit milik pemerintah.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya fokus pada target peningkatan jumlah peserta JKN. Tapi juga perlu diimbangi dengan penambahan fasilitas sehingga supply dan demand seimbang.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan skema insentif bagi rumah sakit swasta. Berdasarkan pantauannya, masih ada sekitar 300-an rumah sakit swasta yang menolak bekerja sama dengan BPJS akibat kalkulasi ekonomi yang dinilai tidak cukup menguntungkan.

“Seperti RS Pondok Indah misalnya ayo diajak kerja sama dengan BPJS, beri insentif,” kata dia. Jika supply dan demand seimbang, pelayanan bagi publik juga bisa maksimal.

BPJS Kesehatan sendiri belum memiliki data pasti jumlah rumah sakit yang belum terakreditasi. Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa lembaganya telah bersurat kepada Kementerian Kesehatan. Yang memiliki data rumah sakit adalah Kemenkes.

”Kemenkes yang merekomendasi (rumah sakit yang belum terakreditasi, red),” ungkapnya, kemarin.

Syarat akreditasi sebenarnya sudah tertuang pada Permenkes 99 tahun 2015. Memang aturannya baru setelah lima tahun berjalan, syarat tersebut diberlakukan. Bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan namun belum terakreditasi maka tidak akan diperpanjang kerja samanya.

Lalu bagaimana dengan nasib pasien? Iqbal mengakui pada awal penerapan kebijakan pasti ada perasaan tidak pas. Meski demikian, rumah sakit yang masih beker jasama wajib untuk melayani pasien.

”RS lain harus melayani pasien dimaksud,” ungkapnya.(***/lyn/far)

Digital Outlet

Putut A
-
0
Digital Outlet

Kota Batam, Provinis Kepulauan Riau menjadi salah satu pintu gerbang turis asing. Nomor 3 setelah Bali dan Jakarta.

Komunikasi menjadi kebutuhan para turis. Telkomsel hadir memahami kebutuhan itu.

Pada foto, seorang wisatawan mancanegara sedang melakukan registrasi kartu perdana simpati dengan menggunakan data dari paspor di Outlet Digital di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Selasa (25/12/2018), lalu.

Telkomsel selain terus membangun dan memperluas jaringan juga meningkatkan kualitas jaringan di destinasi wisata dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan yang menggunakan layanan komunikasi dan akses internet baik untuk mencari informasi tempat wisata maupun layanan komunikasi saat berada di tempat wisata.

Teks / Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Walikota Batam Ingin Kurangi Angkot Tak Laik

Putut A
-
0
Walikota Batam Ingin Kurangi Angkot Tak Laik

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima 10 unit bus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Perhubda) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (4/1). Bantuan 10 unit Bus Trans Batam tersebut, merupakan permintaan yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perhububungan (Dishub) di tahun 2018 lalu.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas bantuan bus dari Kemenhub tersebut. Ia berharap tahun-tahun berikutnya Batam kembali mendapat bantuan tambahan armada. Sehingga bisa menggantikan keberadaan angkutan kota (angkot) yang sudah tak layak jalan.

”Saya kirim surat, minta 50 (unit bus, red). Sekarang dapat 10. Kalau tahun depan dikasih lagi 40, Jono (angkot Jodoh-Nongsa) bisa dikurangi,” kata Walikota Batam, Rudi.

Rudi mengatakan, kendati nanti angkot-angkot tak laik jalan tersebut diganti dengan bus-bus Trans Batam, tetapi ia berjanji tetap akan memperhatikan para eks para sopir angkot tersebut.

”Sopirnya bisa jadi sopir bus ini. Saya titip, bus ini ambil sopir Jono itu supaya mereka tetap kerja,” sebutnya.

Ia menambahkan, mendukung trasnportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat juga diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur atau pelebaran ruas jalan hampir di seluruh wilayah Kota Batam. Ke depan bukan hal yang tidak mungkin untuk disediakannya jalur khusus bagi Bus Trans Batam seperti layaknya Bus Trans Jakarta.

”Jalur khusus perlu didudukkan sama-sama. Selagi lahannya ada kenapa tidak. Ini demi mengejar tranportasi modern yang kita harapkan, tidak macet, dan tidak mogok,” tuturnya.

Sementara itu, seiring penyerahan 10 unit bus tersebut, Batam menjadi kota percontohan untuk program Indonesia Bus Rapid Transit Corridor Developmetn Project (Indobus) Kemenhub. Ber-sama Batam ada tiga kota lainnya, yaitu Pekanbaru-Provinsi Riau, Semarang-Provinsi Jawa Tengah, dan Bandung-Provinsi Jawa Barat.

”Jadi, kita pilih pilot project-nya di ibukota provinsi dan kota besar. Batam termasuk yang kota besarnya,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana.

Menurut Cucu, transportasi massal seperti bus ini merupakan prasyarat utama menuju kota modern. Karena transportasi adalah urat nadi perkotaan.

”Semua pasti menginginkan adanya angkutan perkotaan dengan angkutan massal yaitu bus dalam hal ini Bus Rapid Transit (BRT). Tapi pasti pemerintah setempat gamang karena angkutan kota sudah begitu mendominasi sehingga begitu muncul bus, ada penolakan,” ujarnya.

Cucu mengatakan, pelaksanaan Indobus secara penuh direncanakan terealisasi pada 2020. Batam dinilainya sudah siap menjalankan program ini, karena sudah memiliki armada, manajemen yang baik, dan sarana prasarana juga tersedia. Namun Kemenhub tetap akan melakukan pendampingan karena BRT ini menggunakan teknologi lebih tinggi dari bus umumnya. (iza)

Proyek yang Tak Rampung

Putut A
-
0
Proyek yang Tak Rampung
Gedung SMP Negeri 57 Batam di Tiban Lama.
foto: batampos.co.id / yulitavia

batampos.co.id – Meskipun sudah dihentikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Batam sejak kontrak kerja berakhir per 29 Desember 2018 lalu, namun pekerja kontraktor yang membangun gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 57 Batam, tetap melanjutkan pembangunan gedung sekolah tersebut.

Pantauan di sekolah tersebut, Jumat (4/1/2019), terlihat pekerja terus menggesa pengerjaan proyek pembangunan sekolah yang berlokasi di Patam Lestari, Sekupang, itu. Proyek yang belum setengahnya selesai ini terus digesa pembangunannya oleh kontraktor.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Disdik Kota Batam Hernowo me-ngatakan proyek pembangunan gedung SMPN 57 nantinya akan menjalani audit internal dari inspektorat. Nanti kontraknya akan dilihat kembali.

Selanjutnya, mengenai hasil pembangunan sekolah tersebut, juga akan dicek oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berapa persen pencapaian pengerjaan proyek akan dihitung oleh pengawas.

”Kalau kita kan tak bisa hitung. Nanti ya mereka (BPKP, red) yang hitung,” ujar Hernowo, kemarin.

Kemudian, jika ada unsur kelalaian pihak kontraktor dalam pengerjaan sehingga mengakibatkan proyek lambat selesai, maka kontraktor bersangkutan akan dikenai sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait.

”Kontraktornya masih kerja padahal sudah dihentikan. Padahal sudah jelas itu proyeknya tidak akan selesai,” terangnya.

Diakuinya, pengerjaan proyek SMPN 57 memang terkesan sangat lambat. Kontraktor yang memenangi proyek tersebut terkesan kurang serius dalam menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut.

”Setelah dihitung dan diperiksa oleh ins-tansi berwenang, nanti baru diputuskan sanksinya,” ujarnya.

Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota (Pemko) Batam, lelang proyek pembangunan SMPN 57 Batam dimenangkan PT Rembiga Indah dengan nilai kontrak Rp 4.325.640.000. Kontraktor asal Jakarta pusat ini gagal menyelesaikan proyek hingga batas waktu yang telah disepakati yaitu 29 Desember 2018 lalu.

Sementara itu, siswa SMPN 57 Batam hingga saat ini masih terpaksa harus menumpang di gedung SDN 005 Sekupang. Sebelumnya siswa sempat menempati gedung SDN 003 Sekupang, namun pasca penerimaan siswa baru, mereka terpaksa pindah karena pertambahan siswa baru di SD. Selain itu, gedung juga tidak sanggup lagi menampung siswa SMPN 57 yang juga bertambah pasca penerimaan siswa baru.

Terkesan Asal Jadi

foto: batampos.co.id / dalil harahap

Tidak hanya proyek pembangunan sekolah yang bermasalah hingga tutup tahun 2018. Proyek drainase di lingkungan Perumahan Griya Batuaji Asri tahap empat dan tahap enam RW 20, Kelurahan Seilangkai, Sagulung, juga masih bermasalah dan belum tuntas hingga hingga, Jumat (4/1).

Proyek Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Batam, itu sudah dikerjakan dari sebulan lalu tapi hingga kini belum tuntas. Bahkan, box culvert sudah terpasang di saluran drainase perumahan, tapi posisi parit yang lebih tinggi dari badan jalan mengakibatkan genangan air ketika hujan deras. Tidak hanya itu, pemandangan rumah warga juga terganggu karena sisa-sisa material proyek belum dibersihkan.

Ardi, tokoh masyarakat setempat menyebutkan pekerjaan proyek drainase di perumahan tersebut terkesan asal-asalan. Bahkan kondisi-nya lebih buruk dibanding sebelum ada proyek tersebut.

”Sebelum ada proyek drainase ini, airnya mengalir lancar ke drainase induk menuju sungai Seilangkai. Tapi sejak masuk proyek sebulan lalu, aliran air dalam permukiman jadi tidak lancar, bahkan sempat masuk ke teras rumah warga,” sebutnya.

Dia mengatakan, sudah seminggu ini tidak ada pengerjaan lanjutam. Akibatnya, setiap hujan turun dengan intesitas tinggi menyebabkan genangan.

”Pemasangan box culvert tidak lurus dan posisinya lebih tinggi dari pada jalan, sehingga air meluap ke jalan hingga masuk ke teras sebagian rumah warga,” sebut Ardi.

Suhartini, warga lainnya juga membenarkan kalau proyek pembuatan drainase tesebut terkesan asal-asalan dan tidak serius. Bahkan, sejak pekerjaan pemasangan box culvert, malah membuat ia resah pasalnya ketika hujan turun air bisa saja masuk ke rumahnya, karena saluran drainase lebih tinggi dari jalan.

”Saat hujan beberapa hari lalu, air sempat naik ke teras, jalan juga jadi becek dari sisa proyek itu,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, kondisi proyek memang belum tuntas. Proyek baru sebetas peletakan box culvert. Bahkan, sisa box culvert yang belum terpasang diletakkan begitu saja di pinggir galian drainase membuat pemilik rumah terganggu.

Warga berharap kontraktor segera menyelesaikan semenisasi (penguatan) sehingga rata dan sejajar satu sama lainnya. Namun, Disperkimtan saat hendak dikonfirmasi belum ada jawaban terkait proyek dranaise perumahan.

DBM-SDA Klaim Tepat Waktu

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Manusia (DBM-SDA) Kota Batam Yumasnur mengklaim proyek fisik 2018 dipastikan tidak ada yang melanggar waktu kontrak. Maka, tidak ada kontraktor yang harus disanksi.

”Rata-rata sudah selesai, paling tinggal bersih-bersih saja,” ujar Yumasnur, kemarin.

Ia menerangkan, prinsipnya kontraktor yang melebihi waktu kontrak atau terlambat menyelesaikan proyek tentu akan mendapat sanksi. Namun ia tak memaparkan jenis sanksi yang akan diterapkan.

”Sesuai dengan prosedur yang berlaku,” imbuhnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, sejumlah titik proyek yang nampak belum selesai tak berarti termasuk kegiatan 2018, karena satu titik ada yang dikerjakan bertahap dengan tahun kegiatan yang berbeda.

”Seperti jalan dari Simpang Kuda ke Bengkong,” sebutnya.

Untuk kegiatan 2019, Yumasnur mengatakan pihaknya akan berusaha untuk lebih awal. Kini proyek-proyek ini dalam persiapan persyaratan lelang. ”Kami ingin lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi me-ngatakan, jika ada kontraktor yang terlambat, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan alasannya.

”Kita mesti tahu alasannya,” kata Rudi singkat.(cr1/iza/yui)

Telur Dekati Rp 50 Ribu, Cabai Tembus Rp 65 Ribu

Putut A
-
0
Telur Dekati Rp 50 Ribu, Cabai Tembus Rp 65 Ribu
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Awal tahun disambut dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Harga telur ayam misalnya. Sudah mendekati Rp 50 ribu per papan (isi 30 butir). Lalu, harga cabai merah besar menembus Rp 65 ribu per kilogram (kg).

Samsul, pedagang di Pasar Tiban Center, Sekupang, me-ngatakan harga telur mulai naik sejak dua hari lalu. Menurutnya harga dari distributor memang naik, sehingga pedagang juga terpaksa menaikkan harga telur. Menurut informasi dari distributor, naik-nya harga telur ayam ini disebabkan saat ayam pertelur masih muda usianya sehingga belum produktif.

”Kan ada masanya. Usia muda dan usia petelur. Sekarang ayamnya masih muda. Makanya telur mahal. Saat ini sudah Rp 47 ribu per papan (isi 30 butir), kalau eceran Rp 2 ribu per butir,” kata Samsul, Jumat (4/1/2019).

Ia mengatakan untuk pasokan yang masuk tetap ada namun jumlahnya sedikit berkurang karena memang dari peternak telurnya yang susah atau belum masa produksi.

”Itu kata distributornya. Makanya harga telur naik. Kemarin masih Rp 44 ribu per papan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan penjual telur eceran di Seiharapan, Erna. Dia mengaku menjual telur perbutir Rp 2 ribu, namun kalau beli tiga butir Rp 5 ribu. Bahkan, ia mengaku bingung harus menjual telur dengan harga segitu. Menurutnya pembeli banyak mengeluh.

”Karena kalau dijual Rp 1.500-Rp 1.700 tipis sekali untungnya kalau mereka beli satu butir. Makanya saya siasati beli tiga Rp 5 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, penjual makanan Nelly mengaku belum menaikkan harga makanan yang ia jual. Menurutnya selagi masih mendapatkan untung meskipun tipis, ia enggan membebani pelanggannya.

”(Harga telur) mahal memang. Tapi belum mau naikkan lah. Kasihan pelanggan yang biasa makan di sini,” kata dia.

Di Pasar Tos 3000 Jodoh, harga telur ayam buras dijual Rp 44 ribu-Rp 46 ribu per papan. Menurut Eko, pedagang sembako harga telur sudah naik jelang Natal. Bahkan setelah Natal dan jelang Tahun Baru harganya terus naik.

”Biasanya cuma Rp 37 ribu atau paling mahal Rp 40 ribu perpapan. Sekarang sudah hampir Rp 46 ribu,” ujar pria bebadan tegap itu.

Ditanya penyebab tingginya harga telur, Eko mengaku kurang tahu pasti. Namun menurutnya harga telur naik karena faktor cuaca.

”Saya tak tahu pasti, mungkin produksi telur berkurang karena cuaca hujan terus,” katanya santai.

Sementara di Bengkong harga telur dijual hingga Rp 48 ribu per papan. Namun harga akan semakin mahal jika dibeli per 10 butir, yakni Rp 1.700. ”Harga telur memang mahal,” ujar Anin, pedagang di Pasar Bengkong.

Menurut dia, telur ayam buras merupakan produksi dari daerah Barelang. Ia membeli dari salah seorang pemasok yang menaikan harga lebih jika diambil dari Barelang.

”Kalau ambil langsung ke Barelang harganya bisa lebih murah, cuma ini belinya lewat perantara, makanya agak mahal,”jelas Anin lagi.

Disperindag Akui Harga Cabai Mahal

Ria seorang pedagang sayur Tos 3000 Jodoh menunjukan cabai rawit
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Sementara itu, harga harga cabai merah besar juga terus merangkak naik hingga mencapai Rp 65.000 per kg. Arif, pedagang di Pasar Fanindo Batuaji, mengatakan, kenaikan untuk harga cabai terjadi pada cabai merah besar. Dari semula hanya Rp 40.000 per kg, kini mencapai Rp 65.000 per kg. Menurutnya kenaikan ini pun terjadi beberapa hari terakhir, sejak pergantian tahun baru.

”Sepekan jelang akhir tahun masih normal. Sesudah itu mulai berangsur naik hingga harga terakhir Rp 65 ribu,” kata Arif, Jumat (4/1/2019).

Tidak hanya di pasar tradisional, kenaikan cabai juga terjadi di pasar kaget di yang tersebar di sejumlah titik Kota Batam. Pasar yang identik dengan harga murah ini juga terpaksa harus menjual cabai merah besar dengan harga tinggi. Di pasar kaget Merlion misalnya, satu kilogram cabai dijual Rp 52 ribu hingga Rp 55 ribu per kg.

”Biasanya masih Rp 40 ribu per kg. Kalau sekarang rata-rata di sini jual Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu seperempat kg,” kata Merlin, pedagang cabai di pasar kaget Merlion.

Selain kenaikan pada harga jual cabai, komoditas lainnya seperti telur ayam ras juga ikut terkerek naik. Dari pantauan di lapangan beberapa pedagang menjual telur ayam ras di kisaran Rp 45.000 sampai Rp 46 ribu per papan. Padahal harga norma telur berkisar Rp 36 ribu sampai Rp 39 ribu per papan.

Sedangkan berdasarkan hasil survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam per 2 Januari 2019 di sejumlah pasar tradisional di Kota Batam menemukan harga cabai yang cukup tinggi. Di Pasar Angkasa Bengkong misalnya, cabai merah besar dijual dengan harga Rp 65 ribu per kg.

Komoditas lainnya yakni cabai rawit merah juga masih tinggi yakni Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per kg. Sementara cabai rawit hijau berkisar Rp 33 ribu sampai Rp 38 ribu per kg.

”Empat pasar yang kita survei adalah Pasar Angkasa Bengkong, Cik Puan, Aku Tahu, dan Cahaya Garden,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Batam, Adisthy, kemarin.

Selain cabai, pihaknya juga mensurvei 17 komoditas lainnya, seperti telur ayam ras di harga Rp 45 ribu sampai Rp 46 ribu per papan. Daging sapi impor Rp 86 ribu per kg serta daging sapi lokal seharga Rp 135 ribu per kg. Sedangkan daging ayam ras berkisar Rp 33 ribu sampai Rp 34 ribu per kg.

”Guna mengontrol harga di pasar, kita lakukan survei di tiap pasar. Survei ini kita lakukan rutin setiap pekannya,” terang Adisthy.

Komoditas lainnya seperi beras tergolong stabil dan normal. Beras medium di empat pasar tersebut dijual Rp 11 ribu sampai Rp 12 ribu per kg. Sedangkan beras premium berkisar Rp 13 ribu sampai Rp 13.500 per kg. Sementara minyak goreng Rp 11 ribu per kg, dan gula pasir Rp 12 ribu per kg.(yui/she/rng)

Perbankan Ikut Gabung TSP

Putut A
-
0
Perbankan Ikut Gabung TSP

batampos.co.id – Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam sudah mulai bekerja. Beberapa perusahaan sudah membangun taman dan juga memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk lain. Perbankan juga sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung di TSP tersebut.

”Beberapa perusahaan sudah menjalankan programnya sejak lama. Dan kita menyasar perbankan. Harapan kita sih, semua perbankan bisa bergabung terutama yang BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Ketua TSP Kota Batam, Johanes Kennedy, Jumat (4/1/2019).

Johanes mengatakan, saat ini sudah ada beberapa perbankan yang mengatakan ikut tergabung TSP. ”Bank Mandiri sudah menyatakan komitmennya untuk gabung. Dan kita harap (bank) yang lain juga ikut bergabung,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada program yang sudah jalan. Termasuk program dari perusahaan yang sudah membangun beberapa proyek seperti taman dan sebagainya.

”Misalnya taman yang dibuat oleh PGN sudah selesai dan mungkin dalam waktu dekat sudah akan di-resmikan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam mengapresiasi Forum TSP yang sudah menyatakan sikap untuk ikut membangun Batam lewat berbagai program dan kegiatan. Untuk itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk me-ngajak semua perusahaan yang ada di Batam, terutama yang ada di bawah Kadin untuk bisa bergabung di Forum TSP Kota Batam.

”Saya mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk bisa memberikan CSR-nya kepada masyarakat. Dan agar lebih tepat sasaran, saya berharap bisa gabung dan disalurkan lewat TSP,” kata Jadi.

Menurut Jadi, dukungan untuk Forum TSP ini memang sudah seharusnya diberikan semua pihak. Dimana selama ini banyak perusahaan yang menyerahkan CSR-nya tetapi tidak tepat sasaran, sehingga terkesan perusahan tersebut tidak berbuat untuk masyarakat. Apalagi, salah satu tujuan Forum TSP sangat jelas yakni membangun Batam lebih indah dan lebih tertata.

”Forum CSR (TSP) ini akan membangun beberapa titik yang akan mendukung pariwisata di Batam. Ini sangat bagus untuk menarik wisatawan berkunjung ke Batam,” terangnya.(*)

1...11,85611,85711,858...14,525Halaman 11,857 dari 14,525

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000