Minggu, 31 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12010

Dinas Pendidikan Resah dan Gelisah sebab Ada Warnet yang …

Putut A
-
0
Dinas Pendidikan Resah dan Gelisah sebab Ada Warnet yang …

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Tanjungpinang resah dan gelisah mendengar warnet digunakan tempat berbuat tak senonoh oleh pelajar.

Disdik pun akan berkoordinasi dengan Satpol PP Tanjungpinang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjungpinang.

Disdik akan memeriksa dan memastikan kabar tak sedap itu.

“Kami akan memanggil pihak terkait untuk menindaklanjuti adanya laporan negatif di kalangan pelajar,” kata Kadisdik Tanjungpinang, Dadang AG, Rabu (5/9/2018).

Jika nantinya terbukti menyediakan tempat negatif yang melibatkan pelajar, warnet tersebut akan dicabut perizinannya dan dikenakan sanksi tegas.

“Ada sanksi tegas terhadap warnet, jika benar memfasilitasi hal tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, Satpol PP Tanjungpinang menggerebek salah satu warung internet (warnet) terletak di simpang Jalan Sumatera Tanjungpinang, Senin (27/8) lalu.

Saat penggerebekan, petugas menemukan sepasang pelajar yang sedang bermesraan di salah satu ruang yang terdapat di warnet tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, sepasang pelajar tersebut mengaku sering menjadikan tempat tersebut untuk melakukan perbuatan tidak senonoh.

Selain itu, warnet tersebut diduga menyediakan tempat bagi pasangan muda-mudi untuk melakukan hubungan intim.

Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Efendi mengatakan, warnet tersebut sering dijadikan tempat kumpul pelajar pada saat jam belajar maupun di luar jam belajar.

“Intinya ada indikasi perbuatan yang membahayakan anak,” jelasnya.

“Seluruh warnet yang beroperasi akan diawasi ketat,” katanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Dwihatmoko Wiraseno mengatakan, telah mendengar informasi tersebut. Pihaknya akan mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya komunitas sex di Tanjungpinang.

“Kami selidiki dulu,” ujarnya singkat.(odi)

Tembak Mati (Lagi) Wali Kota Narkoba

batampos
-
0
Tembak Mati (Lagi) Wali Kota Narkoba

batampos.co.id – Satu lagi nyawa wali kota melayang di Filipina. Kemarin (5/9) Wali Kota Ronda Mariano Blanco mengembuskan napas terakhir setelah peluru bersarang di tubuhnya. Dia menjadi wali kota ke-11 yang menjadi korban kampanye antinarkoba ekstrem Presiden Rodrigo Duterte. Kabarnya, dia memang masuk Duterte List.

Inquirer melaporkan bahwa penembakan terjadi pukul 01.30 waktu setempat. Saat penembak menerobos kantor wali kota, Blanco sedang tidur di dalam ruangannya. Dia memang tidak pernah pulang ke rumah sejak namanya masuk daftar narcopolitician yang disusun Duterte. Dia memilih tidur di kantornya yang selalu dijaga ketat oleh petugas keamanan.

’’Petugas yang sempat ditodong para pelaku mengaku mendengar suara tembakan berkali-kali. Namun, saat mereka tiba di lokasi kejadian, para pelaku sudah kabur,’’ kata Dionisio Tagupa, salah seorang personel Kepolisian Ronda, dalam jumpa pers. Dini hari itu kantor wali kota dijaga dua petugas keamanan.

Begitu mendapati Blanco terkulai, petugas langsung melarikannya ke RS Distrik Cebu di Kota Baliri. Pukul 02.30 waktu setempat sang wali kota dinyatakan meninggal. Rumah sakit memulangkan jenazah Blanco ke keluarganya kemarin. Sementara itu, polisi berusaha mengungkap motif pembunuhan itu beserta para pelaku.

Kepada pihak berwajib, penjaga kantor wali kota di Provinsi Cebu memperkirakan pelaku berjumlah empat orang. Mereka datang dengan mengendarai sebuah van putih. Begitu turun dari mobil, mereka langsung menodongkan senjata kepada petugas. Dua laki-laki tegap tersebut disuruh tiarap. Setelah itu, para pelaku masuk ke kantor dan membunuh Blanco.

Sejak menjadi presiden pada 2016, Duterte kehilangan 17 pemimpin daerah. Mereka adalah 11 wali kota dan enam wakil wali kota. Menurut Rappler, mereka tewas dibunuh. Konon, nama mereka juga tercantum dalam Duterte List. Para politikus yang meregang nyawa akibat senjata api tersebut diklaim terlibat narkoba.

Namun, para pembunuh tidak pernah terungkap. Hampir semua tewas di tangan kelompok bersenjata yang misterius. Sayangnya, kasus-kasus itu tidak berlanjut ke meja hijau. Pemerintahan Duterte seolah meminta masyarakat maklum atas pembunuhan itu. Sebab, yang terbunuh adalah penjahat narkoba.

Duterte mulai merilis daftar narcopolitician sejak 2016. Selain pemimpin daerah, di dalam daftar itu ada nama para legislator dan pejabat kepolisian. Duterte menjamin validitas daftar tersebut. ’’Kesalahan apa pun soal daftar ini saya yang tanggung,’’ tegasnya. (bbc/jpg)

Rupiah Masih Dalam Tekanan

batampos
-
0
Rupiah Masih Dalam Tekanan

batampos.co.id – Berdasarkan data Bloomberg, kemarin (5/9), mata uang rupiah ditutup menguat di angka Rp 14.938, setelah sempat menembus level Rp 14.979 per dolar AS. Namun, level tersebut melemah 0,02 persen dibanding sehari sebelumnya, dimana rupiah ditutup di angka Rp 14.935 per dolar AS. Dengan kondisi ketidakpastian global yang terus berlangsung, rupiah diprediksi akan terus berada dalam tekanan.

Pelemahan rupiah sudah mulai berlangsung sejak pekan lalu. Bank Indonesia (BI) pun sudah turun tangan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, sejak Kamis minggu lalu hingga Selasa pekan ini, setidaknya sudah Rp 11,9 triliun dikucurkan sebagai upaya intervensi ganda di pasar valas dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Kamis (pekan lalu) kita gelontorkan Rp 3 triliun, lalu Jumat itu Rp 4,1 triliun, Senin (pekan ini) itu Rp 3 triliun dan kemarin itu 1,8 triliun. Itu adalah beberapa langkah intervensi ganda yang dilakukan BI,”jelas Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, kemarin.

Namun, Mantan Deputi Gubernur Senior BI itu mengakui upaya intervensi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dia mengungkapkan, pada akhir pekan lalu, aliran dana asing sempat masuk ke Indonesia.

Mengawali pekan ini, kinerja rupiah kembali merosot akibat sentimen negatif di pasar seperti perang dagang serta tingginya harga minyak mentah. Ditambah lagi dengan krisis mata uang yang memburuk di Argentina dan Turki. Outflow pun kembali terjadi.

Perry menekankan, pihaknya menegaskan bahwa cukup sulit memprediksi kondisi eskternal saat ini. Dibutuhkan scenario penanganan yang dinamis untuk terus menjaga stabilitas rupiah. Untuk itu, pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini yang terus dilakukan BI adalah menjalankan kewenangan moneter untuk mengawal rupiah.

“Diantaranya melalui kenaikan suku bunga, intervensi ganda, menawarkan swap valas dengan biaya yang sudah relative rendah, relaksasi Loan To Value (LTV) dan langkah lain akselerasi pendalaman pasar keuangan. Itu yang terus menerus kita lakukan,”tegasnya.

Upaya lainnya yang cukup efektif dalam mengembalikan stabilitas rupiah adalah dengan menurunkan tingkat defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang pada triwulan II ini sudah menyentuh angka 3 persen.

Upaya tersebut merupakan domain pemerintah. Namun, Perry menekankan bahwa BI akan mendukung penuh segala kebijakan pemerintah untuk menambah cadangan devisa. “Sambil menunggu langkah fundamental untuk menurunkan  defisit, kami menurunkan suhu badan (tekanan terhadap rupiah) dengan intervensi,”katanya. (jpg)

Dorong Digitalisasi Industri F&B

batampos
-
0
Dorong Digitalisasi Industri F&B

batampos.co.id – Industri food and beverage (F&B) didorong untuk melakukan digitalisasi dalam proses produksi makanan. Tujuannya, mendukung kesuksesan penerapan Making Indonesia 4.0 yang diusung Kementerian Perindustrian.

Presiden Director ABB Michel Burtin menyatakan, industri F&B sepanjang 2017 menyumbang lebih dari 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di sektor nonmigas. Industri tersebut juga tumbuh 9 persen tahun lalu. ’’Karena itu, penerapan digitalisasi untuk segmen F&B sangat penting guna lebih mendorong peningkatan kinerja dan daya saing,’’ ujarnya saat kegiatan ABB F&B Customer Day di Hotel Shangri-La Surabaya kemarin (5/9).

Menurut dia, tantangan para produsen makanan dan minuman saat ini adalah memperbesar volume produksi untuk meningkatkan profit dalam waktu cepat. Juga tren perubahan permintaan konsumen yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan harus mematuhi peraturan perundangan untuk menjaga keamanan makanan.

’’Nah, untuk menghadapi semua itu, caranya ya lewat digitalisasi. Kami memiliki banyak teknologi untuk mendukung F&B ini. Di antaranya, robotik, wash down motor, variable speed drives, dan lain-lain,’’ ungkapnya.

Saat ini ABB telah bekerja sama dengan ratusan perusahaan di Indonesia dalam penyediaan teknologi andal. Termasuk di Jatim. Michel Burtin mencontohkan, ABB telah menjalin kerja sama dengan produsen tepung gandum PT Bogasari Flour Mills.

Bogasari menggunakan robot ABB dalam proses palet di fasilitas produksinya. Robot tersebut membantu proses produksi untuk meningkatkan keamanan makanan serta lebih efisien. ’’Selain itu, ada pemasok bahan baku makanan yang telah memasang hampir seratus sensor cerdas untuk fasilitas produksi di perusahaannya,’’ paparnya.

Branch Manager ABB Surabaya Budi Santosa menambahkan, ABB sebenarnya tidak hanya menyediakan teknologi untuk produk F&B. Ada juga produk elektrifikasi hingga otomasi jaringan listrik yang dapat digunakan untuk berbagai industri, transportasi, serta infrastruktur.

’’Tapi, kalau di Jatim, mayoritas konsumen kami adalah F&B. Kontribusi terbesar terhadap penjualan ABB Jatim dari teknologi robotik yang mencapai 70 persen biasanya untuk packing,’’ tuturnya. (car/c22/fal/jpg)

22 September, Batas Akhir Peserta Pemilu Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

Putut A
-
0

Warga melihat umbul-umbul yang dipsang oleh KPU Kota Batam di halaman kantor Lurah Tanjunguncang, Batuaji, Senin (14/5). KPU Kota Batam mensosialisasikan ke[ada masyarakat supaya mengenal partai peserta pemilu atau sadar pemilu. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mengimbau seluruh peserta pemilu 2019 untuk segera menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) paling lambat 22 September mendatang.

Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan mengatakan laporan awal ini memuat tentang sumber dana kampanye yang akan digunakan selama berkampanye. Peserta wajib memiliki rekening sendiri dan terpisah untuk menampung seluruh dana kampanye.

“Jadi harus dipisah dari rekening pribadi maupun parpol,” kata Zaki usai menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada peserta dan pemilih di BWP, Seibeduk, Selasa (4/9).

Seluruh peserta diberikan pedoman untuk menyajikan LADK sebelum diserahkan ke KPU. Selain itu ia juga menjelaskan ketentuan sumbangan dana kampanye dan batasan yang boleh dihimpun untuk keperluan kampanye peserta pemilih.

Mantan pewarta ini mengungkapkan untuk anggota DPRD atau DPD wajib membuka rekening khusus untuk kampanye. Sesuai tahapan, kampanye akan dilaksanakan mulai 23 September -13 April 2019 mendatang.

Untuk besaran sumbangan dan kampanye yang diterima dari pihak lain perorangan maksimal Rp 2,5 miliar dan kelompok atau badan usaha non pemerintahan maksimal Rp 25 miliar.

Sedangkan untuk dana kampanye pemilu anggota DPD, dari perseorangan maksimal Rp750 juta dan dari kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp1,5 miliar.

“Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” jelasnya.

Selain laporan awal nanti ada dua laporan lagi yang harus diserahkan ke KPU yaitu laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Pertama LADK paling lambat diserahkan 22 September mendatang. “Jangan telat karena peserta bisa terancam dicoret dari keikutsertaan sebagai peserta,” tegas Zaki.

Untuk mengawasi aliran dana tersebut, KPU akan menunjuk akuntan publik khusus untuk mengaudit dana kampanyr peserta pemilu tersebut.

Zaki menegaskan peserta pemilu dilarang untuk menerima sumbangan dana kampanye dari warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, atau perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing.

Peserta pemilu juga dilarang menerima sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD.

“Jadi semua akan diawasi demi memastikan kejelasan dana kampanye ini,” imbuhnya.(yui)

Lowongan Kerja untuk 16 Ribu Orang, yang Mencari 22 Ribu Orang

Putut A
-
0
Ilustrasi pelamar kerja. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat selama periode Januari hingga Juli sedikitnya 16.079. Angka ini masih belum sebanding jika melihat jumlah pencari kerja (pencaker) yang mencapai 22.418 orang.

Kepala Bidang Penempatan dan Informasi Kerja, Disnaker Batam, Syafrialdi mengatakan ketersedian lowongan kerja saat ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

“Ada peningkatan walau tak banyak. Ini sangat berdampak bagi pencaker yang setiap hari berusaha mencari pekerjaan,” kata dia, Selasa (4/9).

Ia menjelaskan sektor industri elektronik masih menjadi paling banyak menyediakan lowongan pekerjaan. Setiap hari ada penerimaan meski tidak banyak. Sedangkan sektor migas baru mulai tumbuh dan bersiap merekrut tenaga kerja dan terakhir galangan.

Menurutnya kembali menggeliatnya industri ini akan berdampak terhadap angka pencari kerja di tahun ini. Setiap hari lulusan SMK sederajat dari luar Batam yang mengurus kartu pencari kerja atau AK-1 mencapai 50-70 pencaker.

“Paling banyak itu SMK,” sebutnya.

Dari data yang ia paparkan, sampai pada Juli 2018, terdapat 22.418 pencaker, 16.079 lowongan, 13.546 penempatan, dan 5305 pencaker yang dihapuskan. Untuk pencaker yang dihapuskan, dianggap Disnaker sudah mendapat pekerjaan, karena tak lagi melapor.

Disnaker juga siap memfasilitasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja jika dibutuhkan. Informasi kebutuhan yang mencapai enam ribu orang di beberapa perusahaan sudah diterima, namun hingga kini belum ada perusahaan yang membutuhkan jasa Disnaker dalam menyalurkan tenaga kerja.

“Belum ada. Tapi kami siap jika dibutuhkan. Sama halnya dengan perusahaan lainnya yang beberapa waktu lalu juga membuka lowongan,” lanjutnya.

Sebelumnya beberapa perusahaan besar dikabarkan membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya mencapai enam ribu. Perekrutan akan dilakukan September ini hingga pertengahan tahun depan.(yui)

DPRD Batam Bahas Jadwal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS

Putut A
-
0
DPRD Batam Bahas Jadwal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS

batampos.co.id – DPRD Kota Batam mulai menetapkan jadwal pembahasan rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam Tahun 2018.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan hari ini, Selasa (4/9) baru sebatas menyusun jadwal. Dalam penyusunan jadwal, pihaknya mengundang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam.

“Kita mulai susun jadwal pembahasan,” kata Nuryanto.

Penyusunan jadwal tersebut juga bertujuan mensinkronisasikan jadwal para anggota dewan. Sehingga ketika membahas Rancangan KUA-PPAS tidak berbenturan dengan jadwal anggota dewan. Hal ini juga untuk memaksimalkan waktu yang ada.

Anggota Banggar DPRD Batam, Aman menyebutkan, pembahasan KUA-PPAS diawali agenda rapat Banggar bersama eksekutif. Dilanjutkan rapat pra pembahasan antara komisi-komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda inventarisasi hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018.

“Mudah-mudahan usai rapat internal selesai, jadwal ditentukan dan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan bisa langsung kita laksanakan,” tutur Aman.

Rancangan KUA-PPAS baru bisa disetujui setelah pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam menandatangani MoU KUA-PPAS tersebut. “Tahapannya masih panjang sebelum rancangan KUA-PPAS ini ditetapkan menjadi ranperda APBD P 2018,” sebut Aman.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menetapkan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Angka ini turun sekitar Rp 92 miliar dari target APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp2,8 triliun.

Asumsi yang mendasari penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD 2018 diantaranya terjadinya perubahan di komponen pendapatan. PAD yang awalnya diproyeksi Rp 1,25 triliun turun menjadi Rp 1,23 triliun. Begitu juga dengan dana perimbangan dari awalnya Rp 934,6 miliar menjadi Rp 926,4 miliar, lain-lain pendapatan yang sah dari Rp 348 miliar jadi Rp 309,6 miliar. (rng)

Walikota Batam Minta Jalan Rusak karena Penanaman Pipa Diperbaiki

Putut A
-
0
Walikota Batam Minta Jalan Rusak karena Penanaman Pipa Diperbaiki
Perbaikan jalan yang rusak akibat penanaman pipa IPAL di Batam Center.
foto: batampos.co.id / putut ariyotejo

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi angkat bicara soal aktivitas penanaman pipa yang membuat rusak jalan. Seperti yang terjadi di Raja M Tahir sekitar Komplek Greenland, Batamcenter.

“Dampaknya, kami minta mereka perbaiki kembali, tak boleh hanya dikasih tanah doang,” ucap dia di Kantor Walikota, Selasa (4/9).

Ia menegaskan, ganti rugi atau perbaikan akan kerusakan harus sepadan, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

“Kalau semen dan aspal yang dipecahi, tahu-tahu dikasih tanah atau dikerasin begitu saja, ini jadi masalah nanti,” kata dia.

Ia mengaku, dirinya bukan tanpa keluhan dari masyarakat terkait aktivitas ini. Bahkan, dalam keluhan yang ia terima warga memprotes karena hal itu kontras dengan semangat Pemko Batam memeperbaiki jalan.

“Semua pada protes. Bapak (walikota), perbaiki jalan tapi ada kegiatan yang buat jalan rusak,” imbuhnya.

Ditanya, jika pihak yang melakukan penanaman pipa tidak memperbaiki? Rudi justru mengatakan, maka dari itus ejak awal pihaknya ngotot meminta seluruh aset jalan di Batam diberikan ke Pemko Batam.

“Saya minta aset jalan ke BP Batam dulu, ya karena ini sebenarnya. Kalau aset ke kami, itu akan mudah dikontrol,” sebut dia.

Menurut dia, jika aset jalan tidak ke Pemko Batam keadaan tesebut akan terus terjadi. Satu sisi Pemko intens membangun jalan, sementara kegiatan penanaman pipa yang izinnya dari BP Batam yang berdampak pada kerusakan jalan akan juga terus berlanjiut.

“Hari ini yang kasih izin dia (BP Batam), hancur lebur mereka pergi, kami jadi korban. Dia kasih izin kami perbaiki, dia kasih izin kami lagi yang perbaiki, tak akan selesai masalah ini,” ujarnya.

Bagaimana kalau penyerahan aset jalan dalam kondisi rusak. Rudi mengatakan pihaknya akan mendudukkan hal tersebut lebih lanjut.

(iza)

BP Batam Panggil Penunggak-Bayar UWTO

Putut A
-
0

batampos.co.id – Penunggak UWTO (uang wajib tahunan otorita) ternyata memiliki jumlah lahan yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, total luas lahannya mencapai 9.420,705 meter persegi.

“Jumlah tersebut merupakan total luasan keseluruhan dari pemanggilan kemarin. Terdiri dari piutang perorangan dan perusahaan,” kata Plt Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan, Selasa (4/9).

Ia mengatakan total luas lahan tersebut disewakan untuk 42 penunggak UWTO perpanjangan lahan yang dipanggil Senin (3/9) kemarin.

Sayangnya BP tidak bisa menyebutkan jumlah luas lahan masing-masing dari 42 penunggak UWTO tersebut. Karena merupakan privasi.

Namun jika dihitung secara kasat mata, maka tiap penunggak UWTO memiliki lahan seluas 224,3025 meter persegi. Jumlah lahan yang sangat luas.

“Ini masih tahap pertama. Dan kami masih menunggu itikad baiknya agar segera memenuhi panggilan kami,” ujar Taofan.

Pemanggilan penunggak UWTO memang sudah direncakan sejak kepemimpinan BP Batam sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat, sekaligus menyatakan BP Batam serius membersihkan mafia lahan dari Batam.

Bahkan saat BP Batam masih di kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro, jumlah penunggak UWTO tercatat ada 1200 pihak, baik itu perseorangan maupun korporasi. Nilai tunggakannya mencapai Rp 300 miliar.(leo)

14.143 Remaja Batam belum Memiliki KTP

Putut A
-
0
14.143 Remaja Batam belum Memiliki KTP
ilustrasi

batampos.co.id – Ada 14.143 pemilih pemula dengan rentang usia 17-19 tahun di Batam yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Angka itu diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam setelah melakukan pendataan pemilih pemula untuk Pemilu 2019. Proses pendataan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam yang melakukan penjaringan di sekolah-sekolah. Karena memang pemilih pemula kebanyakan masih berusia sekolah.

Jumlah itu akan terus bertambah karena data didapat bersamaan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar dua minggu lalu.

“Jumlah ini dinamis sekali dan akan terus bergerak,” kata Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (5/9/2018).

Keberadaan pemilih pemula yang belum memiliki KTP telah disampaikan kepada KPU Pusat. Aturan yang mewajibkan memiliki KTP, membuat pemilih pemula tersebut berpotensi gagal menyalurkan hak suara. Pada pemilu sebelumnya, mereka yang belum memiliki KTP tetap bisa memilih melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menyertakan bukti kartu keluarga (KK).

KPU Batam masih menunggu kebijakan dari pusat terkait potensi hilangnya hak pilih bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP. Peluang hadirnya kebijakan baru untuk mengakomodasi pemilih pemula sangat mungkin terjadi. Mengingat waktu pemilihan masih sekitar enam bulan lagi.

“Kami tunggu saja. Persoalan potensi pemilih ini sudah kami sampaikan, beginilah potensi pemilih di tempat kami,” tutur Syahrul.

(bbi/JPC)

1...12,00912,01012,011...14,401Halaman 12,010 dari 14,401

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000