batampos.co.id– Jajaran Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Kepri menangkap kapal kayu bermuatan 10 ribu liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di perairan Cempa, Kecamatan Senayang, Lingga, Jumat (31/8) lalu.
Dirpolair Polda Kepri Kombes Benyamin Sapta mengatakan, penangkapan terhadap kapal bernama KM Surya Bakti itu bermula dari kegiatan patroli yang dilakukan anggotanya dengan kapal Patroli Polisi Barelang XXXI-3001.
”Dari patroli itu, kami mencurigai kapal kayu dengan bobot 6 GT yang dinahkodai oleh Sapar. Kemudian kami dekati untuk dilakukan peme-riksaan,” katanya, kemarin.
Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui kapal tersebut membawa 10 ribu liter solar yang ditampung ke dalam 50 drum yang diletakkan di lambung kapal. Adapun kapal tersebut berlayar dari Cempa, Sena-yang hendak menuju Tajur Biru, Senayang.
”Kemudian kita tanyakan kelengkapan dokumen yang sah dari pemerintah, mereka tidak bisa menunjukkan dokumennya. Sehingga bisa kita pastikan ini ilegal,” tuturnya.
Karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi, selanjutnya kapal KM Surya Bakti itu beserta seluruh ABK dibawa Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
”Mereka diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi,” imbuhnya. (gie)
batampos.co.id – Rupiah kian tak berdaya menghadapi keperkasaan dolar Amerika Serikat (USD). Mengutip data Reuters, perdagangan rupiah pada Selasa (4/9) kemarin ditutup pada angka Rp 14.989 menuju level Rp 15.000 per USD.
Nilai tukar rupiah yang terus terperosok ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam dua hari terakhir, Jokowi memanggil para menteri ekonomi, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Selain itu, ada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Direktur Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur PLN Sofyan Basir. Rapat terbatas tersebut membahas secara khusus kondisi nilai tukar rupiah yang terus memburuk.
Melalui rapat tersebut diputuskan, salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan kembali nilai tukar rupiah adalah dengan menekan defisit neraca transaksi berjalan (CAD/Current Account Deficit). Dalam waktu dekat, pemerintah akan merilis daftar komoditas impor yang mulai dibatasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Nanti kita umumkan PMK-nya besok sore (hari ini), atau Kamis (besok),” ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (4/9).
Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, daftar komoditas impor yang akan dikurangi memang akan segera ditentukan. Tak terkecuali terhadap proyek pemerintah maupun BUMN seperti Pertamina dan PLN yang juga memberi kontribusi cukup besar.
“Dalam dua-tiga hari ke depan,” kata mantan Gubernur BI itu.
Darmin mengungkapkan, satu-satunya titik lemah Indonesia adalah defisit CAD. Sementara faktor fundamental lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan angka positif. Meski CAD tidak separah India, Afrika Selatan, atau Turki, pengaruhnya cukup besar terhadap ketahanan rupiah.
Oleh karenanya, kebijakan review komoditas impor, hingga penggunaan biodisel 20 persen diharapkan bisa menekan defisit. Pemerintah menargetkan angka defisit bisa turun ke angka 2,5-2,7 persen. “Paling tidak kita ingin ini turun,” kata mantan Gubernur BI tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Darmin juga meminta semua pihak tidak membandingkan dengan kondisi rupiah pada masa krisis moneter di tahun 1998 silam. Sebab, situasinya berbeda. Saat itu, dolar naik ke angka Rp 14 ribu dari angka normal sekitar Rp 2 ribu atau naik lebih enam kali lipat. Sementara kali ini kurs rupiah naik dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribuan per dolar AS.
“Tolong membacanya, membandingkannya yang fair,” kata dia.
Terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan pelemahan nilai tukar rupiah memang didominasi pengaruh dari sentimen di pasar, khususnya terkait kondisi global yakni krisis mata uang yang terjadi di Argentina dan Turki. Akibatnya, panic sell off melanda Indonesia dalam dua hari terakhir ini. Padahal, pada akhir pekan lalu, ada sejumlah dana asing yang sempat masuk.
“Ini (rupiah) banyak dipengaruhi oleh sentimen negatif, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Investor global kemarin sudah masuk, lelangnya SBN terakhir lebih dari 4 kali lipat kan, saham juga sudah mulai masuk. Tapi, begitu mulai gonjang-gonjang dengan Argentina sama Turki, keluar lagi,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.
Mantan Deputi Gubernur Senior BI itu pun mengimbau pada para pelaku usaha, khususnya yang membutuhkan dolar seperti para importir atau korporasi bisa menggunaan fasilitas memanfaatkan fasilitas penukaran (swap) lindung nilai (hedging) ataupun penanaman valas berjangka (forward).
“Bagi korporasi yang butuhkan valas-nya 1, 3, 6 bulan lagi nggak usah nubruk-nubruk dolar. Kan ada swap-nya, bisa lindung nilai, kan murah,” jelasnya.
Namun, Perry memastikan BI terus berkomitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah hingga sesuai dengan fundamentalnya. Dalam jangka pendek, pihaknya terus meningkatkan intervensi ganda di pasar valas maupun pembelian SBN di pasar sekunder.
“Intensitasnya (intervensi) semakin tinggi, jumlahnya ditingkatkan dari hari Kamis (pekan lalu). Kami intervensi dalam jumlah yang besar di pasar valas karena kami dari BI komitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,” tegasnya.
Ekonom BCA David Sumual mengatakan, kondisi rupiah yang bobrok diperparah dengan ketergantungan yang besar terhadap aliran dana asing di portofolio. Ketika rupiah melemah, dana-dana asing banyak yang keluar dan kembali ke negara-negara maju. Akibatnya, Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan agar investor tertarik untuk kembali membeli surat-surat utang dalam negeri.
“Kita mengalami CAD, itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dibiayai oleh FDI (investasi asing langsung, red). Kita saat ini lebih banyak bergantung pada investasi di surat utang yang mudah keluar,” ujarnya.
Menurut David, pemerintah harus mampu menarik FDI. Selama ini insentif yag diberikan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk untuk investor yang berorientasi ekspor, pemberian pembiayaan kepada eksporter melalui Eximbank dan lain-lain adalah kebijakan yang sudah tepat. Namun pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai insentif tersebut. Pemerintah juga perlu memasarkan Indonesia kepada negara-negara lain sebagai negara tujuan investasi yang ramah terhadap investor.
Namun, ke depan, masih akan ada halangan. Sebab tahun ini hingga tahun depan adalah tahun politik. Biasanya, calon investor cenderung wait and see. Baru pada tahun kedua atau ketiga setelah presiden terpilih, calon investor lebih percaya diri untuk berinvestasi. Pada kuartal II lalu pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya 7 persen. Tahun ini dan tahun depan pemerintah menetapkan target yang sama untuk pertumbuhan PMTB. Hal itu menunjukkan pemerintah cukup konservatif dan realistis terhadap kondisi investasi ke depan.
“Langkah pemerintah yang menerapkan B20 dan rencana revisi tarif PPh (Pajak Penghasilan) impor sudah bagus untuk memberikan efek jangka pendek. Tapi depannya kita perlu juga meningkatkan investasi agar FDI dapat menutupi defisit yang terjadi,” lanjut David.
Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed mengatakan, ketegangan dagang antara AS dengan Tiongkok bukan satu-satunya faktor yang menekan nilai tukar di pasar negara berkembang. Hal itu menekan negara berkembang seperti Indonesia untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya.
Kata dia, mata uang yang lebih lemah akan membuat utang berdenominasi dolar AS lebih sulit dibayar. Akibatnya perusahaan terpaksa memangkas rencana ekspansi, konsumen memperlambat konsumsi, dan risiko gagal bayar semakin meningkat.
“Satu-satunya reaksi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan tindakan penghematan dan meningkatkan suku bunga,” ucapnya. Namun, kenaikan suku bunga itu akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para eksportir agar tidak menyimpan uang hasil transaksi mereka di luar negeri seperti Singapura dan Hongkong. Tapi, dana pembayaran barang ekspor itu harus disimpan di bank Indonesia. Sehingga bisa menaikan jumlah cadangan devisa yang akan memperkuat rupiah.
”Jangan barangnya pergi, tapi duitnya tidak masuk ke dalam negeri sehingga memperkuat Singapura, Hongkong, melemahkan Indonesia,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (4/9).
Menurut JK kunci untuk memperkuat rupiah adalah dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor barang yang tidak perlu. Tapi, dana ekspor itu juga jangan disimpan di bank luar negeri. Apalagi untuk berbagai keperluan di dalam negeri tentu tetap harus menggunakan rupiah.
”Jadi tidak mungkin lama-lama dalam bentuk dolar karena belanjanya pegawai, apanyalah, dalam rupiah,” ujar JK.
Selain menguatkan ekspor, pemerintah juga meminta agar impor barang mewah dikurangi. JK memisalkan barang mewah itu seperti mobil mewah, parfum, dan tas branded. Pengurangan impor barang mewah itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi saat ini sedang berhemat.
”Suasana kita tidak perlu impor. Tak usah Ferrari, Lamborghini masuk dalam negeri, tak usah mobil-mobil besar yang mewah-mewah, tak usah parfum-parfum mahal atau tas-tas Hermes contohnya itu. Walaupun tidak banyak tapi jangan dalam situasi sulit ini negara itu masyarakat luxuries,” ungkap dia.
Selain itu, JK menekankan perlunya lebih memperbanyak penggunaan bahan lokal dalam proyek-proyek nasional. Misalnya proyek yang dibuat oleh Pertamina dan PLN. Sehingga bisa mengurangi bahan impor dan memperbanyak Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah sedang mengevaluasi terkait TKDN itu.
”TKDN itu lagi (dibahas) dengan menteri perindustrian, (menteri) perdagangan, dengan Pertamina, dengan PLN, dengan (menteri) ESDM, dengan Menteri Keuangan, dibahas yang mana ini proyek yang TKDNnya rendah,” jelas JK.
Target penurunan nilai tukar rupiah itu diupayakan dalam waktu secepatnya. Sedangkan opsi untuk menaikan bahan bakar minyak (BBM) masih belum dibahas mendalam di internal pemerintah.
ilustrasi
Hindari Pencucian Uang Asing
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/2/PBI/2018 terkait larangan membawa uang kertas asing mulai berlaku Senin (3/9). Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi sebelumnya.
“Peraturan membawa uang kertas asing (UKA) ini diberlakukan agar BI dapat mengendalikan dan menjaga agar aktivitas pembawaan UKA lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putera, Selasa (4/9).
Secara teknis, PBI ini melarang setiap orang, baik perorangan atau korporasi membawa UKA ke dalam dan keluar daerah pabean dengan nilai setara Rp 1 miliar tanpa memiliki izin dari BI.
“Jika ketahuan, maka sanksinya adalah denda 10 persen, maksimal denda adalah Rp 300 juta. Dan diambil dari UKA tersebut, bisa dalam bentuk rupiah atau atau mata uang asing. Uangnya akan masuk ke kas negara,” paparnya.
PBI ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai. Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.
“Makanya karena ada keterkaitan antar perundangan, diharapkan penegakan ketentuan dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan motif pembawaan UKA yang dapat mengganggu perekonomian nasional,” jelasnya.
PBI ini juga berlaku untuk Batam sebagai kawasan khusus. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 dari PBI tersebut.
Disamping itu, tiap perorangan atau korporasi berizin yang membawa UKA harus membuat pengajuan permohonan kuota untuk setiap periode pembawaan UKA. Paling lambat sebulan sebelum mulai membawa UKA
“Sehingga kami akan memberikan persetujuan untuk membawa UKA,” ungkapnya.
Selain itu, pihak yang membawa UKA harus membuat laporan realisasi seluruh pembawaan UKA berikut daftar transaksinya. Laporan tersebut wajib disampaikan ke BI paling lambat sepuluh hari setelah periode pembawaan UKA selesai.
Dalam melaksanakan PBI ini, BI bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai (BC). Pihak BC akan bertugas mengenakan sanksi denda atas pelanggaran PBI. Sedangkan BI mengenakan sanksi administratif kepada badan berizinnya. “Bisa dengan teguran tertulis atau pencabutan status badan berizin,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B Batam Susila Brata mengatakan PBI merupakan ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Itu merupakan pengaturan membawa UKA lebih dari Rp 1 miliar hanya bisa dilakukan lembaga yang telah memiliki izin dari BI,” jelasnya.
Ia mengatakan sebelum pergi keluar negeri, harus membuat laporan dulu ke BC. Apalagi ketika hanya membawa UKA sebanyak Rp 100 juta, maka wajib melapor.
Petugas BC kata Susila bertugas mengawasi di pintu masuk kota seperti pelabuhan dan bandara. “Dan jika kedapatan membawa Rp 1 miliar atau lebih, maka akan dikenakan sanksi 10 persen,” jelasnya.
Dan di lapangan, petugas BC akan semakin ketat dalam mengawasi. BC juga akan mengecek status perorangan atau badan berizin yang membawa UKA keluar negeri. “Kita akan koordinasikan dengan BI nanti,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) Indonesia Datuk Amat Tantoso mengatakan sebagai pengusaha, PBI ini harus dipatuhi. “Kita harus taati dan PBI ini bagus juga karena ada pengawasannya,” jelasnya.
Selama ini, pengawasan oleh BC cukup ketat. “Hanya saja semua orang boleh bawa dan tidak ada batasan,” katanya.
Di sisi lain, PBI ini juga memudahkan monye changer. “Dengan adanya PBI ini, hanya money changer yang boleh bawa dan harus mendapat izin khusus dari BI dengan menaikkan modal dasar dari Rp 250 juta menjadi Rp 2 miliar dan harus ajukan kuota tiap triwulan. Kami juga wajib lapor ke BI,” paparnya. (ken/far/rin/jun/JPG)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi melantik pejabat untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, kepala sekolah, fungsional pengelolaan barang dan jasa hingga auditor di Aula Engku Hamidah kantor Wali Kota Batam, Selasa (4/8). Total yang dilantik 25 orang.
Di antaranya adalah Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Yakni, Eryudhi Apriadi yang ditetapkan jadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Rustam Effendi yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) serta Hendri Arulan yang juga ditetapkan menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).
Sementara posisi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang kosong karena ditinggal Eryudhi diisi oleh Ardiwinata yang semula Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Batam. Dan, Sekretaris Disdik dijabat Andi Agung. Posisi Sekretaris Dishub hingga kini masih kosong.
Rudi menyampaikan harapan seiring pelantikan tersebut pejabat baru akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi kini, kata dia, ritme kerja era ia bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad harus cepat.
“Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, kita haris cepat dari sekarang. Era kami mainnya cepat saja,” imbuhnya.
Untuk pejabat yang baru dilantik, ia meminta keinginannya tersebut benar-benar memahami dan dijalankan. Jika tidak ia mengaku tak segan mencopot jabatannya, apalagi mereka telah menandatangani siap diberhentikan kapan saja jika tidak sesuai dengan harapan tersebut di atas materai.
“Jika sampai minggu depan tidak sesuai, anda harus siap diganti, artinya anda belum pas di sana,” ucap dia.
Ia mengaku harapannya tersebut bukanlah ancaman. Menurutnya perubahan ke arah yang lebih baik adalah keharusan. “Bahkan saya tak segan angkat yang (ASN) junior kalau dia lebih mampu,” kata dia.
Soal pejabat yang dilantik, ia mengatakan sudah sesuai dengan penilaian pimpinan daerah dan sesuai dengan hasil tes yang mereka lewati. Termasuk alasannya memilih semua plt yang dijadikan pejabat definitif.
“Itu yang terbaik. Sekretaris yang masuk juga akan siapkan, karena sewaktu-waktu dia naik, dia siap,” kata dia.
Ia mengatakan, sistem ini sudah mulai ia terapkan sehingga jika ada yang pensiun ada SDM pengganti, menurut dia, kaderisasi adalah salah satu tugas kepala daerah. “Tidak boleh mendadak isi sana isi sini,” ucap dia.
Soal Sekretaris Dishub yang masih kosong, ia mengatakan susah mencari orang yang pas.
“Orang teknis di perhubungan terbatas, eselon banyak rendah yang asli teknis perhubungan. Maka kami cari mau naikkan eselonnya 3 dulu, suapa sewaktu-waktu orang sana siap,” imbuhnya. (iza)
batampos.co.id – Momen mengharukan terjadi di Mapolsek Batuaji, Selasa (4/9). Rahman dan Akbar dua bocah yang disekap dan ditelantarkan oleh Suryanto di Tanjunguncang akhirnya bertemu dengan M Tahir dan Hasniati orangtua kandung mereka.
M Tahir dan Hasniati selama ini bekerja di pertabatasan Timur Leste. Saat bertemu di Mapolsek Batuaji, mereka tak kuasa menahan tangis. Pelukan erat disertai tangisan yang menggebu-menggebu langsung dilepaskan oleh M Tahir dan Hasniati saat melihat Rahman dan Akbar yang diantar oleh Rosmauli pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam. Berkali-kali M Tahir bersujud syukur sambil memeluk erat dua puteranya di halaman Mapolsek Batuaji.
Suasana ini menjadi momen yang mengaruhkan di lingkungan Polsek Batuaji. Hampir semua warga dan polisi yang menyaksikan menitipkan air mata tak kala M Tahir berbicara dengan dua anaknya dalam tangisan.
“Ampuni aku ya Allah. Saya tak akan tinggalkan mereka lagi. Nak baik-baik saja kalian?. Ayah kangen?” ujar M Tahir dalam tangisan.
Melihat kedua orangtua mereka, Rahman dan Akbar yang belum begitu mengerti hanya dia saja. Meskipun demikian keduanya tetap mau digendong dan dipeluk orangtua mereka.
“Ini bapak dan ibu nak. Jangan takut. Bapak akan jaga kalian dan tak akan tinggalkan kalian lagi,” tutur M Tahir.
Sebelum dipertemukan dengan dua anak mereka, pasangan suami isteri yang baru tiba dari NTT itu terlebih dahulu dimintai keterangan di ruangan Kanit Reskrim Polsek Batuaji Ipda Yanto. Saat bertemua dengan kanit reksrim Polsek Batuaji Ipda Yanto, pasangan suami isteri itu juga menangis histeris. Selama satu jam di ruangan reskrim, M Tahir dan Isterinya terus menangis meraung-raung. Marah dan kecewa jelas terpampang diwajah pasangan tersebut saat penyidik menunjukan foto-foto TKP dan foto-foto terkahir dua putera mereka.
“Astaghfirullah benar ini Rahman dan Akbar bu? Kok jadi begini. Ya Allah ampuni saya,” tangis M Tahir saat melihat foto kondisi dua anaknya saat pertama diamankan warga dan polisi.
Tak banyak kata-kata yang terlontar dari mulu M Tahir dan isterinya. Keduanya hanya bisa menangis dan menangis. Satu persatu foto yang diperlihatkan penyidik diperhatikan dengan baik. Keduanya seolah tak percaya dengan kondisi kedua anak mereka saat awal ditemukan warga dan polisi.
“Astaghfirullah kok begitu mereka (keluarga Suryanto). Padahal tiap bulan saya kirim uang,” ujar M Tahir.
Usai diperiksa dan bertemu dengan anak mereka, M Tahir dan Hasniati memohon kepada polisi agar kedua anak mereka diizinkan pulang bersama mereka.
“Untuk proses hukum silahkan pak. Kami tak ngerti hukum. Tapi kami mohon anak kami dikembalikan. Sudah lama kami tak bersama,” ujar M Tahir.
Menanggapi itu Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe belum bisa memenuhi perminta mereka sebab kedua bocah menjadi objek perkara penelantaran anak yang masih harus melalui beberapa tahapan penyidikan.
“Untuk diserahkan ke mereka belum bisa cuman pertemukan bisa. Nanti kami koordinasi dengan KPAID dan P2TP2A Kota Batam untuk langkah selanjutnya,” ujar Dalimunthe.
Sementara komisioner KPAID Kepri Erry Syahrial mengatakan, permintaan M Tahir itu bisa dikabulkan namun harus disatu pada suatu tempat yang ditentukan bersama oleh kepolisian dan instansi terkait lainnya.
“Di sini mereka (M Tahir) belum punya tempat tinggal. Jadi kami akan carikan tempat sementara mereka. Anak ini boleh bersama mereka tapi tetap dalam pengawasan bersama karena proses hukum terhadap pelaku masih berjalan,” ujar Erry.
Dengan pertimbangan itu, kedepannya sambung Erry jika pasangan itu kesulitan dapat tempat tinggal maka mereka akan mencarikan tempat tinggal atau shelter yang tepat untuk menyatuhkan kembali keluarga itu.
“Lebih bagus memang anak-anak ini bersama orangtuanya. Biar cepat pulih rasa trauma mereka,” tutur Erry
Sebelumnya Akbar dan Rahman dirawat sementara oleh Rosmauli. Seminggu bersama keluarga Rosmauli, kondisi Rahman dan Akbar berubah total. Semula kedua bocah itu kumal dan kotor kini bersih dan bersemangat. Saat diserahkan ke pihak kepolisian untuk dipertemukan dengan orangtua mereka, Rosmauli tampak sedih sebab dua bocah itu sudah akrab dengan mereka. Bahkan anak-anak Rosmauli seperti tak rela jika Akbar dan Rahman tidak lagi bersama mereka. Keluarga Rosmauli juga menangis terharu atas pertemuan dua bocah itu dengan orangtuanya.
Sementara proses hukum terhadap Suryanto tersangka atas kasus penelantaran dan penyekapan dua bocah itu sudah memasuki tahap pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Batam. “Surat pemberitahuan dimulai penyidikan sudah dikirim ke kejaksaan. Masih terus kami tangani perkara ini. Sejauh ini masih Suryanto yang kami tahan sebagai tersangka,” ujar Dalimunthe.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rhm dan Ak ditemukan warga dalam kondisi kumal dan kelaparan di bangunan tambahan samping rumah Suryanto, Kamis (23/8). Rhm dan Ak merupakan anak dari M Tahir kakak kandung Suryanto yang dititipkan kepadanya sejak dua tahun terkahir.
Saat dievakuasi warga, dua bocah itu tampak lemas dan tak bersuara. Keduanya kelaparan sehingga empat bungkus nasi yang diberi warga langsung ludes dimakan dua bocah tersebut. Oleh warga temuan dua bocah yang tak terurus itu dibawa ke Mapolsek Batuaji. Atas temuan itu Polsek Batuaji langsung amankan Suryanto sebagai tersangka. (eja)
batampos.co.id – Memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September, PLN Batam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya.
Selain melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan suplai tenaga listrik ke pelanggan, PLN Batam juga memberikan apresiasi berupa pemberian bingkisan/cendera mata kepada pelanggan yang datang ke unit retail PLN Batam di Batam Centre, Nagoya, Batuaji, Tiban dan Corporate Customer.
Bingkisan diberikan langsung oleh jajaran Manajemen PLN Batam.
“Perayaan Hari Pelanggan Nasional merupakan momen bagi bright PLN Batam untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Kita bisa berinteraksi sekaligus meminta masukan pelanggan terhadap pelayanan PLN Batam,” ujar Manager of Public Relation PLN Batam, Bukti Panggabean.
Bukti juga menekankan, pelayanan yang baik kepada para pelanggan bukan hanya diberikan di Hari Pelanggan Nasional saja. Perusahaan yang ingin berkembang sehat, harus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan sepanjang waktu.
“Core business kami adalah pelayanan, jadi pelanggan sangatlah berarti dalam menyokong pertumbuhan bisnis ini. Karena itu kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, karena tujuan kami salah satunya tumbuh dan berkembang bersama pelanggan,” tutup Bukti.
Salah satu pelanggan yang akan membayar listrik di Kantor Pelayanan PLN Batam wilayah Tiban, Juanroy Rajagukguk mengaku pelayanan PLN Batam sudah semakin meningkat.
“Dulu untuk mendapatkan listrik itu susah dan lumayan mahal. Kini kami sangat mudah untuk mendapatkan listrik, bahkan dengan promo Pasti Nyambung, biaya penyambungannya jadi gratis. Jadi kami juga sangat terbantu,” jelasnya.
Tahun ini, kegiatan Hari Pelanggan Nasional di lingkungan PLN dilaksanakan secara masif dan serentak di seluruh unit dan Anak Perusahaan PLN se-Indonesia.
Hal ini sebagai wujud apresiasi PLN terhadap pelanggan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh PLN Batam sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik di Batam yang memiliki keterikatan dengan para pelanggannya. (hgt)
Petugas mengisi BBM Jenis Pertalite di SPBU Sukarno Hatta Tanjungpinang. | .Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tidak akan naik dalam waktu dekat meski nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Sejumlah upaya terus dilakukan guna menekan kenaikan harga BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan seperti meningkatkan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Misalnya, mengatur bagian produksi minyak mentah atau crude milik KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) asing harus dijual ke Pertamina.
’’Kita produksi, kita lelang di Singapura. Pertamina butuh, impor crude beli di Singapura, kan lucu. Minyak kirim ke luar negeri, kita impor,’’ ujarnya, Selasa (4/9) malam.
Berdasar data Kementerian ESDM, neraca sektor migas pada triwulan kedua 2018 membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan kedua 2018, neraca sektor migas surplus USD 0,25 miliar. Perinciannya, total penerimaan negara dari sektor migas USD 3,57 miliar. Sedangkan ekspor migas USD 2,97 miliar dan impor migas maupun produk turunannya mencapai USD 6,29 miliar.
Meski demikian, neraca perdagangan migas Indonesia memang defisit lantaran nilai impor lebih besar ketimbang ekspor. Pemerintah juga memastikan sejumlah proyek kilang akan terus berjalan meski TKDN-nya rendah, yakni 10–20 persen. Sedangkan 80 persen komponen pembangunan kilang masih harus diimpor. Pertamina diharapkan bisa mendapatkan pinjaman dana dalam mata uang asing guna membiayai impor agar tidak semakin membebani nilai tukar rupiah.
Kewajiban KKKS menjual minyak bagian mereka ke Pertamina juga mampu menghemat pengeluaran Pertamina dalam mata uang asing. Sebab, ada penghematan ongkos angkut jika harus membeli minyak dari luar negeri. Selain itu, untuk ekspor sumber daya alam (SDA) diatur dengan menggunakan LC (letter of credit). Tujuannya, pemerintah bisa memastikan seluruh devisa hasil ekspor kembali ke Indonesia maupun disimpan di perbankan BUMN di luar negeri.
’’Kita akan beri sanksi untuk kurangi kemampuan ekspornya,’’ katanya. Jika devisa hasil ekspor lebih rendah daripada nilai PEB (pemberitahuan ekspor barang) disetorkan, bakal dikenai sanksi administrasi 0,5 persen untuk 30 hari kali 3.
Menurut data SKK Migas, hingga sekarang belum ada KKKS yang melanggar ketentuan tersebut. Sistem tersebut diberlakukan sejak akhir 2016. Untuk sektor mineral dan batu bara, perusahaan yang melanggar diberi sanksi pengurangan produksi.
Dia juga menerangkan, ada penundaan proyek 35.000 MW sejumlah 15.200 MW lantaran pertumbuhan konsumsi listrik tidak sesuai target awal. ESDM memperkirakan konsumsi listrik tahun ini hanya tumbuh 6 persen. Padahal, dalam APBN 2018, konsumsi listrik diperkirakan bisa tumbuh 8 persen.
Total nilai investasi yang akan digeser dari penundaan pun USD 24 miliar hingga USD 25 miliar, serta mengurangi beban impor USD 8 miliar hingga USD 10 miliar.
’’Kapasitas pembangkit yang ditunda itu 2019 ke 2021 hingga 2026,’’ kata mantan menteri perhubungan tersebut. Meski demikian, dia optimistis penundaan tersebut tidak akan mengurangi target pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99 persen pada 2019. (vir/c4/oki)
batampos.co.id – Cai Hok alias Ahong tewas setelah nekat melompat dari lantai 8 Hotel Harmoni Batam, Minggu (2/9) lalu. Warga Tanjungpinang ini diduga sengaja bunuh diri untuk menghindari pemeriksaan polisi terkait kasus narkoba yang tengah membelitnya.
Peristiwa ini bermula dari penangkapan He, kurir narkoba di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/8) lalu. Saat itu Direktorat Tindak Pidana (Ditipid) Narkoba Bareskrim Polri mengamankan 10 paket sabu seberat 3,5 kilogram dari tangan He. Kepada polisi He mengaku sabu tersebut milik Cai Hok.
Sehari berikutnya, polisi kembali mengamankan sabu seberat 4 kilogram di Kendari. Dari keterangan tersangka, sabu tersebut juga berasal dari Cai Hok alias Ahong di Tanjungpinang, Kepri. Berangkat dari dua kasus itu, polisi melakukan pengembangan ke Tanjungpinang.
“Satu tim turun melakukan pelacakan ke Tanjungpinang,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Daniyanto, Selasa (4/9).
Kamis (30/8), tim Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sampai di Tanjungpinang. Tak perlu waktu lama, polisi langsung berhasil mengendus keberadaan Ahong.
Jumat (31/8), polisi berhasil mengamankan Ahong dengan disaksikan Ketua RT setempat dan Babinkamtibmas. Awalnya Ahong membantah tudingan polisi. Namun setelah dikonfrontir dengan He, Ahong akhirnya mengaku. Selain di Kendari, Ahong mengaku mengendalikan peredaran narkoba ke sejumlah kota dan daerah lain di Indonesia.
Namun Ahong mengaku hanya berperan sebagai pengendari peredaran dan pengiriman narkoba itu. Ia sendiri bekerja atas perintah dari bandar yang statusnya sebagai narapidana di Lapas Kelas 2 A Tanjungpinang. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dengan memburu para kurir lain yang bekerja untuk Ahong.
“Tersangka (Ahong) ini kurang kooperatif, sehingga petugas harus melakukan penelusuran lagi,” ungkap Eko.
Sabtu (1/9) polisi kembali berhasil mengamankan dua orang kurir perempuan berinisial Ea dan It di Komplek Baloi Garden, Batam. Kedua orang perempuan ini, diketahui masih berkaitan dengan jaringan Cai Hok. Dari keterangan keduanya, didapat beberapa nama. Salah satunya sudah ditahan di Polresta Barelang. Nama lainnya berinisial Ba, akhirnya juga berhasil dibekuk.
Namun salah satu kurir yang diamankan itu mengaku narkoba yang mereka kirimkan merupakan milik Ahong. Pengakuan kurir itu membuat Ahong tak berkutik. Ia akhirnya mengaku jika narkoba tersebut ia peroleh dari seseorang yang merupakan warga negara (WN) Malaysia.
Selain WN Malaysia itu, Ahong menyebut ada satu lagi nama yang memiliki peran penting dalam penyelundupan narkoba dari Malaysia. Kepada tim Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Ahong berjanji akan membongkar semuanya.
Minggu (2/9) malam polisi membawa Ahong ke Hotel Harmoni di Jodoh, Batam. Sesuai kesepakatan, Ahong akan menghubungi orang yang ia sebut memiliki peran penting dalam jaringannya setelah sampai hotel. Ahong akan meminta orang tersebut menemuinya di salah satu kamar di lantai 8 hotel tersebut.
Supaya aksi penjebakan itu berjalan lancar, polisi membuka borgol di tangan Ahong. Namun saat borgol dibuka, Ahong melakukan perlawanan dan lari ke balkon kamar hotel.
“Lalu melompat dari balkon kamar hotel lantai 8 itu. Tubuhnya mendarat di samping kolam renang di lantai 3 Hotel Harmoni Batam. Dan meninggal dunia,” ungkap Eko. Selanjutnya, jasad Ahong dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kepri di Batam.
Meninggalnya Ahong membuat polisi kesulitan menelusuri jaringan narkoba internasional tersebut. Sebab semua informasi terputus.
Keluarga Ahong
Sementara keluarga Ahong di Tanjungpinang melayangkan protes atas meninggalnya Ahong. Adik kandung Ahong, Budi, mengaku ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini.
“Saat ditangkap itu abang saya dalam keadaan sehat,” kata Budi saat ditemui di RS Bhayangkara Polda Kepri, Senin (3/9).
Selain itu, kata Budi, saat penangkapan pada Jumat (31/8) lalu, polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Polisi hanya menjelaskan Ahong ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba.
“Kami juga diminta tidak boleh foto-foto abang kami,” tuturnya.
Menurut Budi, secara logika tidak mungkin abangnya itu melompat dari lantai 8 hotel. Terlebih lagi, ia mendapatkan informasi abangnya sudah mau membeberkan informasi kepada polisi.
“Jadi kami bertanya-tanya ada apa ini? Padahal mau mengatakan bandar besarnya di mana, tapi tiba-tiba loncat. Anehkan,” ujarnya.
Dua hari setelang Ahong meninggal, kata Budi, pihak keluarga juga sangat minim mendapatkan penjelasan dari polisi. “Atas kejadian ini saya sudah melaporkannya ke Propam Polda Kepri,” ungkapnya.
Harapan Budi tidak muluk-muluk. Ia hanya ingi polisi memberikan penjelasan yang terang terkait penyebab sebenarnya Ahong meninggal. “Tapi yang saya rasakan terkesan ditutup-tutupi,” katanya. (ska/gie)
batampos.co.id – Lebih dari seribu atlet dari 20 negara terdaftar sebagai peserta lari International Bintan Marathon (IBM) Tahun 2018. Event dipra-karsai PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), PT Medianusa Permana dan Orange Room Pte Ltd ini akan digelar di Lagoi Bay, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts Lagoi, Bintan pada 8 sampai 9 September nanti.
Seribuan atlet mancanegara dan lokal ini didominasi dari Singapura, Malaysia, Kenya, US, Hungaria, India, Filipina, dan beberapa negara lainnya.
General Manager (GM) Administrasi PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Aditya Laksamana menyampaikan event yang diprakarsai dua negara Singapura dan Indonesia akan berlangsung meriah. Sebab, banyak sekali pertunjukan yang nantinya akan disuguhkan.
Terdapat tiga kategori yang dilombakan yakni Full Marathon, Half Marathon dan Charity Run. Dia juga menjelaskan batas akhir pendaftaran ditutup sehari sebelum event dibuka. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam ajang olahraga kelas dunia ini bisa mendaftarkan diri dengan mengunjungi website www.bintanmarathon.com dengan biaya pendaftaran berkisar Rp 550 ribu sampai dengan Rp 750 ribu. (met)
batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berupaya meredakan ketegangan antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Dengan meminta MA (Mahakamah Agung) memprioritaskan gugatan PKPU.
Gugatan Nomor 20/2018 itu tentang Pencalegan. Ketegangan antara KPU dan Bawaslu memang dipicu persoalan bakal caleg (Bacaleg) eks napi korupsi. Putusan diharapkan keluar sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).
Keterangan tersebut disampaikan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus kemarin (4/9). ”Saya rasa ini kepentingan nasional yang tentu harus didukung semua pihak,” ujarnya. Wiranto sadar betul MA sebagai lembaga peradilan tidak dapat diintervensi.
Namun, dorongan mendahulukan sidang dan putusan gugatan PKPU tersebut penting lantaran penetapan DCT semakin dekat. Yakni pada 20 September mendatang. ”Tentu keputusan MA sebelum tanggal itu,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Idonesia (ABRI) tersebut. Menurut dia, putusan MA akan menjadi solusi perbedaan pandangan KPU dan Bawaslu.
Dalam persoalan tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah tidak menyalahkan atau membenarkan KPU maupun Bawaslu. Sebab, kedua lembaga itu punya landasan masing-masing. ”Dan ternyata keduanya memiliki argumentasi hukum yang cukup sahih, yang dapat diterima, rasional,” tegasnya. ”Bahwa memang keputusan-keputusan itu dipertentangkan, itu lain soal,” tambah dia.
Untuk itu, putusan MA atas gugatan PKPU bukan hanya menjadi solusi, tapi juga akan menjadi kunci. ”Telah memutuskan PKPU dibenarkan atau ditolak. Itu di situ. Finalisasinya di situ. Langkah-langkah KPU akan bertumpu kepada putusan MA,” beber Wiranto. Karena itu pula, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat meminta agar MA memprioritaskan gugatan tersebut diproses.
Tujuannya, sambung Wiranto, tidak lain untuk menjaga agar tahapan pemilu yang sudah disusun sejak jauh hari tidak terhambat. Sehingga prosesnya berjalanan sesuai rencana. Dia pun menyampaikan bahwa dalam pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP persoalan itu akan dibahas lebih detail. ”Untuk membuat satu langkah-langkah ke depan yang adil, tidak merugikan banyak pihak. Demi kepentingan nasional,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal itu, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa putusan MA atas gugatan PKPU yang diterbitkan oleh lembaganya memang penting. ”Apakah PKPU dinyatakan sesuai dengan UU dan tidak sesuai dengan UU semua harus hormati dan mengimplementasikannya,” ungkap dia. Selama belum ada putusan dari MA, Arief tegas menyatakan bahwa instansinya bakal mengikuti PKPU.
Selama itu pula apapun putusan Bawaslu yang tidak sesuai PKPU belum bisa ditindaklanjuti oleh KPU. ”Kami tidak mengatakan putusan itu kami tolak. Tapi, tidak sesuai dengan PKPU. Syarat-syarat ketentuan itu tidak sesuai,” imbuh Arief. ”Kecuali PKPU itu dinyatakan tidak sesuai UU. Maka kami jalankan putusan MA itu,” tambahnya. PKPU, sambung Arief, masih berlaku meski UU tidak melarang eks napi kasus korupsi menjadi caleg.
Ketua Bawaslu Abhan pun menyampaikan bahwa nantinya semua pihak harus menghormati putusan MA. Hanya saja dia menolak berandai-andai. Sebab, dia menegaskan kembali instansinya memiliki dasar yang kuat atas setiap keputusan yang mereka keluarkan. ”Kita tunggu saja putusan MA,” Ujarnya. Senada dengan Wiranto, dia juga berharap besar putusan MA sudah keluar sebelum penetapan DCT. (syn/lum/byu/ttg)
batampos.co.id – Warga Perumahan Muka Kuning Indah Paradise, Kelurahan Bukit Tempayan dan anggota Satpol PP dari Kecamatan Batuaji dan Sekupang mendatangi kafe remang-remang yang berada di Jalan Diponegoro, tepatnya di Simpang Tobing Batuaji. Kedatangan mereka untuk menindak-lanjuti keluhan warga atas beroperasinya kafe yang menyetel musik keras setiap malam.
“Dentuman suara itu hingga ke pemukiman warga. Kami yang tinggal dekat dengan kafe itu sangat terganggu,” ujar Jhon Peris Surbakti, ketua RW 5 Perumahan Mukakuning Indah Paradise, kemarin.
Dia mengatakan setiap malam suara gemuruh tersebut terdengar sangat keras dan kuat. Aktivitas kafe tersebut mulai pukul 21.00 WIB hingga pagi sekitar pukul 4.00 WIB. Situasi itu pun sangat disayangkan warga.
“Kami minta kepada pengelolanya untuk saling mengerti, soalnya di sekitar sini adalah pemukiman warga,” katanya.
Sebelumnya, warga sekitar sudah pernah menegur agar suara musiknya diperkecil. Awalnya dituruti, namun tak lama kemudian, suara-suara tersebut kembali terdengar dan semakin kencang.
Camat Batuaji, Ridwan membenarkan jika anggota Satpol PP turun untuk menyampaikan peringatan kepada pemilik kafe.
“Baru penyampaian secara persuasif saja. Kalau surat SP kami minta kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) ” kata Ridwan.
Dia mengatakan keberadaan kafe remang itu memang sudah lama dikeluhkan warga setempat. Tak hanya lokasi itu, Ridwan juga mengaku sudah menindak kafe remang di lokasi lain yang ada di Batuaji.
“Sudah ada beberapa, tapi sekarang ditangani BPM PTSP,” tutupnya. (une)
“Dulu untuk mendapatkan listrik itu susah dan lumayan mahal. Kini kami sangat mudah untuk mendapatkan listrik, bahkan dengan promo Pasti Nyambung, biaya penyambungannya jadi gratis. Jadi kami juga sangat terbantu,” jelasnya.
