Senin, 29 Juni 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12048

Batam Masuk Prioritas Utama Pengembangan Pariwisata

Putut A
-
0
Batam Masuk Prioritas Utama Pengembangan Pariwisata
Sejumlah turis asal Korea naik bus saat tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Jumat (12/10). Para turis melakukan kunjungan untuk menikmati waktu liburan ke Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kementerian Pariwisata akan fokus mengembangkan pariwisata di daerah cross border atau per­batasan 2019 mendatang. Yang mana, Batam adalah daerah utama yang masuk da­lam program pengemba-ng­an pariwisata.

”Semua ne­gara-negara di dunia ini yang me­miliki tingkat pariwisata ter­tinggi adalah negara-negara dengan kategori cross border. Nah, di Kepri khususnya Batam (potensinya) belum terolah de­ngan baik,” kata Kepala Bir­o Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti di Jakarta, Rabu (24/10) lalu.

Guntur mengatakan, untuk mewujudkan rencana ini, anggaran yang minim tidak boleh menjadi alasan. Pola pikir harus dibalik. Menurutnya, yang paling utama adalah kebijakan dan rencana yang matang lebih dulu, baru berbicara anggaran.

”Jadi, anggaran kita menganut function follow money, bukan money follow function. Rencana dibuat, anggaran dicari dan akan datang sendiri. Pola seperti ini yang harus dicari,” katanya.

Artinya, pemerintah harus menyusun grand strategi terle­bih dulu. Menurutnya, kalau ren­cana kuat maka akan lebih gam­pang mencari anggaran. Ada beberapa sumber angga­ran dari APBN, APBD dan pi­hak swasta atau bahkan dari mas­yarakat.

”Banyuwangi me­m­­berikan contoh yang baik ba­gi kita. Dimana pariwisata tu­­­m­buh dan berkembang di sa­na berbasis komunitas,” kata­n­ya.

Model seperti itu bisa diadopsi dengan cara yang berbeda di Kepri. Kementerian Pariwisata akan mengambil bebera-pa langkah untuk mewujudkan ini di 2019 dalam mewujudkan border tourism.

”Salah satunya adalah event. Tetapi yang paling utama yang men­jadi tugas daerah adalah men­ciptakan rasa aman dan nya­man,” tambahnya.

Menurut Gu­ntur, Batam adalah daerah pa­riwisata yang memiliki en­try point terbanyak di Indone­sia bagi wisatawan. Mulai dari pelabuhan laut dan ban­da­ra. Dan ini menjadi modal be­sar bagi Batam seba-gai daerah perbatasan.

”Jadi, bagaimana kita akan mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan event-event internasional yang melibatkan industri, dan masyarakat.

”Kebijakan strategis kedua adalah tourism hub. Dimana, pemerintah tidak lagi berpromosi langsung ke negara-negara luar.

Tetapi sudah dipetakan tiga negara yang bisa sebagai tempat pengalihan wisatawan ke Indonesia yakni Singapura, Malaysia dan Thailand. ”Kita akan jorjoran di tourism hub ini. Bagaimana para turis imengalihkan perjalanannya ke Indonesia, terutama tourism board,” katanya.

Kebijakan terakhir adalah Low Cost Carry Terminal (LCCT), yakni bandara memberi insentif kepada wisatawan. Misalnya, dengan memberi kemurahan tiket yang bekerja sama dengan pihak maskapai.

”Akan diberikan insentif bandara kepada turis. Dan ini sangat bagus menurut saya,” pungkasnya.(ian)

Gugatan Presidential Threshold Kandas

Putut A
-
0

x.batampos.co.id – ”Jangan-jangan sebagian atau hakim-hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo.”

Sebaris kalimat bernada kekesalan itu ditumpahkan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/10). Dia kesal lantaran permohonannya untuk meniadakan ketentuan presidential threshold ditolak MK.

Selain yang diajukan Effendi, ada lima permohonan serupa yang ditolak MK. Mereka menggugat pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat mengusulkan capres-cawapres. Pasal itu mengatur, capres-cawapres hanya bisa diusulkan parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi DPR minimal 20 persen atau mendapat suara 25 persen pada Pemilu 2014.

”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam amar putusannya.

Salah satu pertimbangannya, pengaturan syarat pencalonan presiden oleh parpol merupakan open legal policy atau kebijakan terbuka dari para pembuat UU. Selain itu, MK pernah memutus perkara serupa pada 2008 dan menolak permohonan pemohon.

Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, upaya pengaturan presidential threshold juga bertujuan untuk mencegah sistem presidensial rasa parlementer. Yakni, presiden terpilih yang minim dukungan dari parlemen.

Pemberlakuan presidential threshold membuat capres dan cawapres sejak awal bisa memiliki gambaran dukungan parlemen, bahkan hingga bentuk kabinet.

”Dengan cara demikian, kompromi politik tidak sampai mengorbankan hal yang fundamental,’’ lanjutnya.

Dalam putusan yang dibacakan kemarin, dua hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo, menyatakan dissenting opinion atau berpendapat berbeda.

Putusan itu sulit diterima Effendi. Menurut dia, sistem pemilu kali ini berbeda sehingga seharusnya hakim mengabulkan permohonan mereka. ”Hakim MK harusnya menyadari bahwa kamilah yang mengajukan judicial review ke MK sehingga terjadi pemilu serentak,” ucapnya.

Konstruksi pemilu serentak yang diharapkan pun menjadi kacau. Effendi menuding kekacauan itu akibat presidential threshold yang dibuat pembentuk UU.

”Dan dipertahankan hakim MK dengan pembohongan publik,” ujarnya. Dia menambahkan, dirinya siap disomasi atas pernyataan tersebut.

Sementara itu, perwakilan pemohon lainnya, Denny Indrayana, menyebut putusan itu merupakan sikap MK sehingga tidak ada lagi harapan untuk meniadakan presidential threshold. Berharap kepada pembuat undang-undang pun, tutur dia, sulit.

”Karena ini sangat terkait dengan kontestasi, yang tentu ada strategi-strategi politik,” tuturnya.

Kesulitan itulah yang membuat pihaknya memilih jalur MK untuk bisa membatalkan pasal tersebut. Sebab, MK dinilai lebih independen dari berbagai kepentingan politik.

”Fakta bahwa sekarang positioning MK membenarkan bahwa presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi memupus harapan itu,” tambahnya.

Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyambut baik putusan MK yang menolak gugatan uji materi presidential threshold.

”Itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ini,” kata Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding kepada Jawa Pos, kemarin.

Dia mengapresiasi putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu adalah dasar bahwa apa yang dilakukan koalisi sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan UUD 1945. Untuk mengusung paslon presiden dan wakil presiden, harus dipenuhi syarat ambang batas. Semua pihak harus mematuhi putusan itu.

Mantan Sekjen PKB tersebut menerangkan, ada tiga pelajaran yang bisa diambil dari putusan MK. Pertama, ucap dia, tidak semua orang bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, partai politik dituntut mempunyai threshold dalam mengusung capres-cawapres.

”Partai didorong untuk bekerja keras memenuhi ambang batas,” ungkap pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, itu.

Bukan hanya itu, lanjut anggota DPR tersebut, parpol juga dituntut melakukan koalisi dalam mengusung capres-cawapres. Mereka akan berupaya membentuk koalisi yang solid untuk meraih kemena-ngan dalam pesta demokrasi. Seperti koalisi yang sudah dibentuk parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Karding menyatakan, setelah ini tidak ada lagi perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden. Semua sudah jelas setelah MK mengeluarkan putusan.(byu/lum/c19/fat)

Presiden Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Putut A
-
0

x.batampos.co.id – Persoalan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali disinggung Presiden Joko Widodo. Kali ini, Jokowi mengisyaratkan untuk menyiapkan alokasi subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menutup kekurangan yang dialami lembaga jaminan kesehatan nasional tersebut.

Isyarat itu disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Kota Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10). Dia menjawab tantangan yang disampaikan Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis.

“Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah, kami ingin mendengarnya di sini,” kata Ilham di-sambut antusias anggotanya.

Di atas podium, Presiden mengaku sudah belajar banyak mengenai persoalan BPJS. Dia juga mengklaim berpengalaman menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan sejak di Solo hingga di DKI Jakarta saat menjadi gubernur dalam waktu yang relatif cepat.

“BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana dengan tantangan IDI? Awalnya, Presiden mengaku tidak ingin menjawab di forum. Sebab, khawatir menimbulkan polemik. Dia lebih suka berbicara di forum internal bersama Dirut BPJS Fahmi Idris dan Ketua IDI Ilham Oetama Marsis.

Namun di akhir kalimat, Jokowi justru memberi sinyal bahwa negara punya kemampuan menutupi defisit. Menu-rutnya, subsidi energi yang ratusan triliun saja pernah bisa diberikan.

“Kita ingat bahwa yang namanya subsidi BBM, subsidi energi, itu pernah mencapai yang namanya angka Rp 340 triliun. Ini untuk kesehatan kok masa gak diberikan? Ya kira-kira jawabannya kurang lebih itu,” kata Presiden.

Ditemui usai acara, Jokowi mengatakan, dirinya akan mencari opsi untuk menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan. Sinyal pemberian subsidi semakin kuat saat Jokowi menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempelajari pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS Kesehatan.

“Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan pada BPJS, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat jadi buruk,” ujarnya.

Ilustrasi / Dok. JPNN

Selain itu, lanjutnya, opsi lain yang tengah didorong pihaknya adalah memaksa BPJS untuk menyelesaikan persoalan tunggakan iuran. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat, untuk peserta kategori Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) seperti TNI/Polri dan PNS, dana yang dikelola justru tersisa.

“Seinget saya malah sisa tiga sampai empat triliun,” imbuhnya.

Sementara yang non-PBI, dia mengakui tunggakan cukup besar. Oleh karenanya, Jokowi berharap manajemen BPJS bisa melakukan upaya penagihan lebih gencar. “Di sini ada tagihan yang belum tertagih. Ini harus digencarkan. Ini yang harus ditagih,” tuturnya.

Selain persoalan pembayaran, Jokowi juga menuntut para dokter dan rumah sakit untuk mencari cara pencegahan penyakit. Sebab, berdasarkan data yang dia terima, tagihan khususnya untuk penyakit katastropik sangat besar. Di tahun 2017, klaim kasus penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, pengobatan kanker lebih dari Rp 3 triliun, klaim gagal ginjal Rp 2,22 triliun, dan klaim stroke Rp 2,21 triliun.

Untuk penyakit nonkatastropik, beberapa di antaranya juga cukup besar. Seperti klaim operasi katarak Rp. 2,65 triliun dan rehabilitasi medik visioterapi hampir Rp. 1 triliun.

“Betapa angka-angka ini harus kita cermati betul bagaimana menyelesaikan dan bagaimana mengatasi,” tuturnya.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merespon rencana Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk BPJS Kesehatan.

’’Itu (pemberian subsidi, red) bagus,’’ kata Ketua DJSN Sigit Priohutomo di komplek DPR, kemarin.

Namun, dia mengatakan persoalan utama BPJS Kesehatan kebutuhan subsidi dan alokasi anggaran subsidi dari mana.

Lebih dari itu Sigit mengatakan perlu ada penerapan sistem baru di BPJS Kesehatan. Sistem baru ini terkait pembayaran tagihan kepada RS. Dia mengatakan BPJS Kesehatan seharusnya memiliki dana yang bersifat siap pakai atau likuid. Dana ini siap dikucurkan ketika ada RS mengajukan klaim biaya layanan.

Dengan adanya yang mudah dicairkan tersebut, tidak perlu menunggu ada tunggakan hutang yang besar di RS. Seperti beberapa waktu terakhir, defisit BPJS Kesehatan dinilai kronis, sebelum akhirnya mendapatkan suntikan dari pemerintah.

’’Jika kurang (utang, red) dulu, kemudian ditalangi, digantikan, atau sejenisnya, RS sudah bleeding (berkorban, red) dulu,’’ katanya.

Lantas berapakah besaran dana siap pakai atau dana likuid itu? Sigit mengatakan saat ini rata-rata biaya klaim yang dukucurkan BPJS Kesehatan kepada RS sekitar RP 7,5 triliun/bulan. Maka dana likuid yang tersedia di kantong siap pakai BPJS Kesehatan bisa sekitar RP 3,75 triliun.

Menurut dia upaya menutup atau menalangi defisit BPJS Kesehatan masih menimbulkan masalah. Sebab meskipun beberapa waktu lalu pemerintah sudah menutup defisit BPJS Kesehatan, nyatanya masih kurang. Karena suntikan dana dari pemerintah di bawah defisit riil BPJS Kesehatan.

’’Kalau kekurangan uang (defisit, red) bisa diganti. Tetapi kekurangan pelayanan kepada pasien ini bencana,’’ pungkasnya.

Sementara itu pihak BPJS Kesehatan belum bisa menanggapi lebih jauh kabar adanya subsidi itu. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengaku belum bisa memberikan komentar terkait dana subsidi tersebut.

’’Kan saya belum lengkap informasinya seperti apa,’’ jelasnya. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menuturkan pemberian subsidi ke BPJS Kesehatan merupakan program positif. Dia mengatakan skema kucuran subsidi itu tetap ada aturan mainnya. Dede menceritakan sebelumnya subsidi BBM dicabut untuk dialihkan sebagai dana pembangunan infrastruktur. (far/wan/jun/jpg)

Selamat Hari Bakti BP Batam ke-47

batampos
-
0
Selamat Hari Bakti BP Batam ke-47

100 Peserta Ikuti Kejuaraan Barelang Adventure Offroad

Putut A
-
0
100 Peserta Ikuti Kejuaraan Barelang Adventure Offroad

x.batampos.co.id – Sebanyak 100 peserta dari berbagai daerah akan ambil bagian dalam Barelang Adventure Offroad yang digelar Polresta Barelang dalam rangka memperingati hari pahlawan mulai 2 November hingga 4 November mendatang. Dalam kegiatan itu, para peserta akan memperebutkan piala Kapolresta Barelang.

Kapolresta Barelang Komes Hengki mengatakan, para pserta yang ambil bagian dalam kegiatan ini berasal dari beberapa Kabupaten dan Kota di Kepri. Umumnya, mayoritas peserta berasal dari Batam, Tanjungpinang, Bintan, Tanjungbalai Karimun dan Lingga.

“Kalau untuk peserta dari luar kita semua sudah informasikan melalui media sosial termasuk banner yang kita share,” katanya.

Dalam kegiatan yang mulai start dari Punggur, Piayu hingga berakhir di Sekupang ini akan menggunakan standar Indonesia Offroad Federation (IOF). Untuk peserta, selain memperebutkan piala bergilir, peserta juga akan memperebutkan hadiah lainnya dan doorprise yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

“Ada uang pembinaan, piala bergilir, serta doorprize menarik seperti sepeda motor, sepeda, kulkas, tv dan mesin cuci. Merasa rugi jika tidak ikut,” bebernya.

Ia mengatakan, kegiatan ini bermakna sebagai pembelajaran terhadap masyarakat tentang tertib berlalu lintas, bisa menghargai pengendara lain. Terutama memperhatikan keselamatan bagi pengendara itu sendiri maupun di arena offroad juga memberikan rasa kebersamaan antara peserta.

“Termasuk salah satunya dalam memperingati pahlawan, tidak kalah pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang pariwisata di Kota Batam,” imbuhnya. (gie)

Hotel Berbintang dan Restoran Jadi Target Pemasangan Tapping Box

Putut A
-
0
Hotel Berbintang dan Restoran Jadi Target Pemasangan Tapping Box

batampos.co.id – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batam terus kejar target pemasangan tapping box di tempat-tempat usaha wajib pajak. Kepala BPPRD Batam, Raja Azmansyah mengatakan sampai saat ini sudah terpasang 260 alat perekam transaksi. Pemasangan difokuskan di empat sektor utama yakni hotel, restoran, parkir dan tempat-tempat hiburan.

“Sampai kemarin sudah 260 tapping box. Fokus kita 4 sektor ini,” kata Raja, Rabu (24/10).

Terbaru, BPPRD memasang tapping box di restoran yang ada di pusat perbelanjaan. Seperti tempat makan yang ada di BCS Baloi, Nagoya Hill Mall dan Kepri Mall. Alat yang dipakai merupakan milik bank kerjasama kas daerah, dalam hal ini Bank Riau Kepri.

Pemerintah, kata Raja, pada dasarnya berharap semua pelaku usaha menggunakan tapping box. Namun karena jumlah alat yang masih terbatas, maka dibuat skala prioritas. “Sasarannya hotel berbintang, semua mal, restoran terkenal, parkir dan tempat hiburan yang ramai,” tuturnya.

Penerapan sistem pajak online merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Batam menjadi smart city. Pemasangan difokuskan kepada seluruh wajib pajak dan bersifat wajib. Artinya wajib pajak tidak bisa menolak jika sudah ditetapkan pemerintah.

“Kita himbau semua wajib pajak melakukan self assessment dengan sebaik baiknya. Kita optimalkan pajak daerah untuk pembangunan Kota Batam,” imbuhnya.

Sehubungan pemasangan tapping box, Raja menghimbau kepada para pengusaha dan wajib pajak agar berhati-hati atas penawaran pihak tertentu yang mengaku ditunjuk BP2RD Kota Batam untuk menjual mesin kasir. Ditegasnya, Pemko Batam tidak pernah menunjuk siapapun tentang hal ini. Jika ada oknum yang memaksa membeli peralatan ini, silakan laporkan ke pihak yang berwajib.

Menurutnya yang disiapkan oleh Pemko Batam hanya alat tapping box. Dalam menjalankan tugasnyapun, petugas BP2RD Kota Batam menggunakan seragam ASN dan kartu identitas. Begitu juga halnya pihak vendor (bank mitra BP2RD untuk pemasangan tapping box).

“Kami tidak pernah menawarkan ke WP atas barang tertentu. Setiap petugas BP2RD juga dilengkapi surat tugasnya,” jelas Raja.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Aman mengatakan, penerapan tapping box akan mampu maksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Setiap masyarakat yang membayar pajak akan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemko Batam, sehingga mempermudah proses pelaporan Pajak atas omset hasil usaha setiap bulannya.

“Kita dukung. Harapannya semua wajib pajak memasang alat ini. Sehingga potensi pendapatan kita betul-betul maksimal,” kata Aman. (rng)

Suami-Istri dan Dua Orang Anak Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Rumah Mereka

Putut A
-
0
Suami-Istri dan Dua Orang Anak Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Rumah Mereka
Kondisi korban saat dibawa ke RS Bhayangkara Palembang. (Alwi Alim/JawaPos.com)

x.batampos.co.id – Satu keluarga ditemukan tewas. Di tubuh mereka ditemukan luka tembak, Rabu (24/10).

Mereka terdiri atas empat orang. Adalah Fransiskus Xaverius Ong, 45, Margareth Lentin Liana, 43, Rafael Fransiskus, 18, dan Kathlyn Fransiskus, 11.

Mereka tinggal di Perumahan Vila Kebon Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel)

Berdasarkan informasi, keempat jenazah pertama kali ditemukan sang pembantu rumah tangga bernama Nanang, 42. Pada pukul 06.00 WIB, Nanang berniat membangun majikannya. Namun, keempat anggota keluarga sudah ditemukan tewas di kamarnya masing-masing.

“Anak korban ditemukan tertelungkup di kamarnya. Sedangkan ayah dan ibunya tewas di kamar atas,” kata Nanang saat ditemui di lokasi kejadian.

Seekor anjing kesayangan keluarga tersebut juga ditemukan mati. Nanang mengaku tidak mengetahui penyebab kematian majikannya. Sebelumnya, sang majikan juga tidak pernah cerita kepada dirinya kalau punya masalah. “Saya bekerja di sini sudah dua bulan,” singkatnya.

Sementara itu, tetangga korban, Firmansyah, 42, mengaku sempat bertemu korban pada Selasa (23/10) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Selama bertetangga, tidak ada cerita berat yang diceritakan korban. “Semua tampak baik-baik saja. Bahkan saat kejadian juga tidak terdengar ada kegaduhan,” tuturnya.

Polisi memastikan penyebab satu keluarga tewas di Palembang merupakan kasus bunuh diri. Hal tersebut berdasarkan penyelidikan Pusat Laboratorium Forensi (Puslabfor) cabang Palembang, Kamis (25/10/2018).

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, kronologi kematian satu keluarga berawal dari keretakan rumah tangga. Margareth yang merupakan istri Fransiskus meminta cerai, sehingga sering terjadi keributan antar suami istri.

“Ini berdasarkan keterangan dari pembantu rumah tangga korban,” kata Zulkarnain saat ditemui di Mapolda Sumsel, Kamis (25/10).

Fransiskus diduga sudah merencanakan aksi bunuh diri tersebut. Terbukti, Fransiskus mematikan CCTV pada pukul 14.30 WIB, dengan tujuan aksinya tidak terpantau.

Kemudian, Fransiskus sempat memanggil semua pekerja di rumahnya untuk berkumpul. Fransiskus pun bertanya kepada pekerja sudah berapa lama bekerja di rumahnya.

Korban sempat memberikan uang kepada dua pembantunya. Selain itu, dia memberikan cincin kepada penjaga burung dan lain sebagainya.

“Ini menjadi tanda-tanda sebelum Fransiskus nekad melakukan aksinya,” ujar jenderal bintang dua tersebut.

Menurut Kapolda, pertama kali yang ditembak yakni istrinya Margareth. Setelah menembak, Fransiskus keluar dari kamar untuk merokok, minum kopi, serta sempat main piano.

Terbukti saat olah TKP ditemukan bekas rokok dengan bercak darah. Ini membuktikan, Fransiskus sempat berpikir dahulu sebelum menghabisi anaknya

Kemudian, Fransiskus pun naik ke atas ke kamar dua anaknya yang terpisah. Fransiskus lalu menembak kedua anaknya hingga tewas.

Setelah itu, dia membunuh kedua anjingnya Snowy dan Choky. Akhirnya, Fransiskus pun bunuh diri dengan menembakan pistol di kepalanya dan akhirnya tewas di kamar tepat di samping istrinya.

“Dari hasil puslabfor ditemukan beberapa bukti bahwa ini dilakukan oleh Fransiskus dan sejumlah tanda-tanda. Jadi kami memastikan kasus ini adalah kasus bunuh diri,” tutupnya.(lim/JPC)

Pak Menteri Setuju Jembatan Batam – Bintan segera Dibangun

Putut A
-
0
Pak Menteri Setuju Jembatan Batam – Bintan segera Dibangun
ilustrasi

batampos.co.id – Jembatan Batam – Bintan di depan mata. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, ia sudah menerima detail rencana pembangunan jembatan ini dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Ia juga sudah mendapat penjelasan dari pihak terkait bagaimana nantinya peran jembatan Batam-Bintan (Babin), dalam mendukung mobilisasi industri di kedua daerah.

“Saya tanya soal jembatan ini (Babin) kepada BP (Badan Pengusahaan) Batam, ternyata dibutuhkan. Sudah dilaporkan Presiden. Pada tataran kebijakan, akan kita bangun,” kata Basuki dalam kunjungan kerjanya di Batam, ditemui di Aston Hotel, Batam pada Kamis (25/10/2018).

Terkait pelaksanaan pembangunannya sendiri, Basuki menjelaskan bahwa lebih dulu akan melakukan studi guna memastikan titik terbaik berdirinya jembatan ini. Proses studinya sendiri akan mulai dilakukan pada 2019 mendatang. Sehingga pembangunan jembatan ini diharapkan bisa segera terealisasi.

Proses penelitian diakui Basuki memang dibutuhkan secara detail, untuk rencana kontruksi jembatan ke depan. Karena ukuran dan panjang jembatan, serta lintasan laut yang dilewati terbilang cukup besar.

“Ini jembatan besar, jadi penelitian harus detail,” kata Basuki lagi.

Terkait dengan pembangunan, rencananya akan dilakukan melalui konsorsium perusahaan, mulai dari Pelindo, Panbil Group, China Communication Construction Company (CCCC) Limited yang berasal dari Tiongkok.

Sebelumnya, Anggota II Deputi Bidang Pengembangan BP Batam, Yusmar Anggadinata mengatakan, studi ini akan memakan waktu lebih banyak, karena harus melakukan studi kondisi kedalaman laut dan struktur tanahnya, untuk membuat DED.

Pada prosesnya sendiri, jembatan ini harus bisa mengakomodir tidak hanya sebatas konektivitas transportasi massa, lebih dari itu harus ada jalur khusus untuk pergerakan barang, dan khusus untuk pergerakan sistem lainnya. Dimana di dalamnnya juga ada utilitas untuk saluran gas, air, listrik, telepon dan sebagainya.

Lebih jauh, Yusmar menjelaskan perlu dipertimbangkan konsep pembangunan Batam dan Bintan kedepan. Dimana saat ini Batam berbenah sebagai pusat logistik, dengan dukungan pelabuhan, bandara dan ekonomi digitalnya. Maka Bintan bisa menjadi kawasan produksi produk-produk industri.

(bbi/JPC)

Pemko Batam Buka Pendaftaran Direksi BUP

Putut A
-
0
Pemko Batam Buka Pendaftaran Direksi BUP
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membuka pendaftaran seleksi Calon Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Batam Indonesia Periode Tahun 2018-2023. Pendaftaran dimulai tanggal 22 Oktober 2018 dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Tim Seleksi Calon Direksi BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia Kota Batam.

Sekretaris Tim Seleksi Calon Direksi BUP PT Pelabuhan Batam Indonesia Periode Tahun 2018-2023, Zurniati mengatakan seleksi terbuka Calon Direktur merupakan yang ke tiga kali atau terakhir. Sebelumnya sudah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 23 Maret 2018.

“Seleksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah,” kata Zurniati, Rabu (24/10).

Terkait ketentuan umum untuk mengikuti seleksi, calon harus memiliki KTP, SKCK serta ketentuan Batas usia terhitung bulan Oktober 2018 serendah-rendahnya 35 tahun dan setinggi-tingginya tahun. Pendidikan berijazah paling rendah S1 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.

Berkas kelengkapan administrasi di scan menggunakan format pdf selanjutnya disampaikan ke Tim Seleksi Calon Direksi Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Batam Indonesia Periode 2018-2023 melalui email [email protected].

Berkas juga dikirim ke panitia seleksi dengan melampirkan surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani bertinta biru bermaterai Rp 6.000 dan ditujukan kepada Walikota Batam.

Tim Seleksi Calon Direksi Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Batam Indonesia. Selanjutnya menandatangani pakta integritas diatas materai Rp 6.000, melampirkan pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar merah, daftar riwayat hidup (formulir III), Foto Copy (FC) akte kelahiran, FC KTP, FC NPWP, FC SPT Tahun terakhir, FC Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

“Paling lambat tanggal 31 Oktober 2018 Pukul 16.00 WIB berkas persyaratan kami terima,” tuturnya.

Surat lamaran beserta lampiran tersebut dikirim melalui pos paling lambat tanggal 31 Oktober stempel pos atau diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi dengan Alamat Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Batam di Kantor Walikota Batam Lantai II dan diterima tim seleksi.

“Bagi yang terlambat akan dinyatakan gugur mengikuti tahapan seleksi selanjutnya,” jelas Zurniati.

Tahapan tes yang akan dilalui peserta yakni Seleksi Administrasi, Tes tertulis, Assessment dan Wawancara Kompetensi Seleksi Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara Teknis. Untuk mendapatkan calon direktur, menurutnya Pemko Batam melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Batam membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelamar.

“Hasil seleksi administrasi dan pendaftaran ulang akan diumumkan pada 1 November 2018. Pengumuman hasil akhir 14 November, penetapan calon direktur 15 November dan persiapan pelantikan pada 19 November 2018,” tutup Zurniati. (rng)

Disperindag Pemko Batam Susun Langkah Penertiban Pasar Induk

Putut A
-
0
Disperindag Pemko Batam Susun Langkah Penertiban Pasar Induk
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kota Batam tengah menyusun langkah-langkah untuk penertiban pedagang di Pasar Induk Jodoh. Sebab, penggaran untuk bangunan baru gedung pasar Induk sedang dalam proses.

Kadis Perindag Kota Batam, Zarefriadi mengatakan penertiban pasar induk harus segera dilakukan. Sebab, rapat yang sudah sekian kali digelar tak juga menemukan hasil.

“Anggaran pembangunan sedang proses, karena itu penertiban harus segera dilakukan. Beberapa kali rapat, tetap tak ada hasil,” ujar Zaref.

Menurut dia, pemerintah sudah memberi alternatif terbaik bagi para pedagang. Permintaan pedagang pasar induk yang ingin difasilitasi lahan lain tak bisa dipenuhi. Sebab, pemerintah kota Batam tak memiliki lahan. Mereka juga tak punya anggaran untuk membantu.

“Karena tak ada lahan dan anggaran kami minta bantuan dari pihak ketiga. Sekarang kios sementara sudah selesai, tinggal pedagang pindah ke sana,” imbuh Zaref.

Dikatakanya, langkah-langkah untuk penertiban tengah disusun. Pihaknya berharap penertiban bisa segera dilakukan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim terpadu.

“Kami masih menyusun langkah, yang pasti penertiban harus segera dilakukan. Kalau bisa secepatnya, karena memang tak ada jalan lain,” Zaref.

Sementara, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari tengah menunggu keputusan dari Disperindag kapan waktu penertiban. Namun ia sempat mendengar sudah ada koordinasi dengan seluruh tim terpadu mengenai penertiban.

“Tinggal info dari kepolisian saja, berapa personil yang dikirim untuk membantu penertiban,” ujar Imam.

Bahkan menurut dia, satu-satunya jalan untuk penertiban pedagang kaki lima di Jodoh yakni dengan relokasi di pasar induk. Namun sayang, sampai saat ini pasar induk tak juga dibangun, sehingga pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan di Tos 3000 belum bisa direlokasi. (she)

1...12,04712,04812,049...14,556Halaman 12,048 dari 14,556

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000