batampos.co.id – Puskesmas Meral Barat yang terletak di Kecamatan Meral Barat akhirnya beroperasi. Puskesmas tersebut sudah dapat melayani pemeriksaan kesehatan masyarakat.
Pelayanan administrasi sudah berjalan sejak 16 Maret lalu dengan menyediakan tenaga medis 20 orang. Satu dokter umum dan dokter gigi, dua perawat, dan 11 bidan disiagakan. Juga ada sarjana kesehatan masyarakat dan analis kesehatan.
”Puskesmas Meral Barat sudah beroperasi hampir dua bulan, setelah ada bantuan genset dari PT Soma Daya Utama (SDU) untuk mengoperasikan peralatan medis selama jam pelayanan,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi, Selasa (17/7).
Karena keterbatasan daya listrik, jam operasional puskesmas tersebut dibatasi. Pelayanan dimulai pada pukul 07.30 WIB pagi setiap hari dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Sedang-kan hari Jumat hanya sampai 10.00 WIB dan Sabtu pukul 11.00 WIB.
”Kita memberikan pelayanan medis poli umum, poli gigi, dan KIA/KB. Pasien per hari belum begitu ramai, tapi tetap ada yang melakukan pemeriksaan medis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Meral Barat Bambang Eka Jaya Karo Karo ketika dikonfirmasi mengatakan, pela-yanan medis dibuka sejak 28 Mei lalu. Pelayanan medis sejauh ini menurutnya tidak ada masalah. 20 tenaga medis yang bertugas dapat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang membutuhkan.
”Kebanyakan pasien berobat ke poli umum. Paling rata-rata satu hari ada sekitar 10 orang yang berobat. Maklum, Puskesmas Meral Barat baru berdiri,” ucapnya. (tri)
Anggota Satlantas Polres Karimun sedang melayani sidik jari seorang pemohon SIM. F. Sandi/batampos.co.id
batampos.co.id – Saat ini pembuatan SIM di Polres Karimun sudah online. Hal ini mempermudah proses permohonan pembuatan SIM. Khususnya, untuk masyarakat yang bukan warga Kabupaten Karimun yang telah memiliki e-KTP.
”Satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pembuatan SIM jangan sampai menggunakan jasa calo. Sebab pemohon pasti diminta bayaran lebih dari biaya yang telah ditentukan,” ujar Kasat Lantas Polres Karimun AKP Teuku F Kenedy, Senin (16/7).
Biaya pembuatan SIM untuk golongan A, B, B1, B2 dan umum Rp 120 ribu. Untuk golongan permohonan pembuatan SIM C biayanya Rp 100 ribu. Untuk SIM jenis golongan D dan D1, yakni untuk permohonan disabilitas biayanya Rp 50 ribu. Selanjutnya, untuk permohonan pembuatan perpanjangan SIM untuk kategori A, B1, B2 dan umum biayanya Rp 80 ribu. Untuk perpanjangan SIM C dan D masing-masing biayanya Rp 75 ribu dan Rp 30 ribu.
”Biaya pembuatan SIM ini merupakan biaya resmi. Biaya untuk pembuatan SIM langsung dibayarkan melalui bank BUMN untuk disetorkan langsung ke kas negara. Untuk itu, ajukan permohonan pembuatan SIM sendiri, jangan melalui orang lain. Kita juga tidak akan melayani permohonan melalui orang lain atau calo,” tegasnya.
Untuk bisa memeroleh SIM, walaupun prosesnya online, pemohon tetap harus mengikuti tes. Tes tertulis juga online. Kemudian, untuk ujian praktik dilakukan di halaman Mapolres Karimun. Jika gagal dalam salah satu ujian, pemohon wajib untuk mengulang kembali.(san)
Wakil Bupati Anwar Hasyim bersama atlet Popda cabang olahraga sepak takraw yang menjalani pelatihan. F. Warga untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Menghadapi Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (Popda) Kepri yang akan dihelat, Jumat (20/7) di Kabupaten Lingga, sejumlah atlet dari Karimun terus bersiap. Selasa (17/7) kemarin, atlet dari semua cabang mulai mengikuti pusat pelatihan (training center).
Pemusatan latihan dibuka Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. Atlet-atlet Popda ini melibatkan para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Karimun.
”Anak-anakku, mari kita buktikan dan torehkan prestasi untuk mengharumkan kampung halaman kita. Sesuai dengan cabang olahraga yang telah dikuasai dan jaga sportivitas saat bertanding,” pesan Anwar Hasyim.
Selama mengikuti pusat pelatihan, diharapkan peserta mengikuti arahan pelatih. Supaya dapat memaksimalkan keahliannya sesuai cabang olahraga yang diikuti.
”Mudah-mudahan dari atlet muda bisa melahirkan atlet yang berkualitas agar menjadi duta Kabupaten Karimun di tingkat nasional,” ungkapnya.
Selain itu, event ini juga bisa memperkuat jalinan tali silaturahmi antaratlet dan dapat menukar informasi perkembangan olahraga di masing-masing cabang olahraga itu sendiri.
Cabang olahraga yang di peserta pelatihan ada 10, yaitu sepakbola, renang, pencak silat, basket, takraw, tenis meja, atletik, badminton, bola voli, dan tenis meja.
Jika mampu mengukir prestasi di level Popda Kepri, tak menutup kemungkinan akan mewakili Kepri di ajang Popwil tingkat nasional yang diselenggarakan di Provinsi Aceh Agustus mendatang.(tri/enl)
batampos.co.id – Puluhan calon siswa baru yang tidak lolos seleksi PPDB online masih berdatangan ke SMKN 1 Batam di Batuaji hingga Selasa (17/7). Mereka berharap agar pihak sekolah kembali membuka pendaftaran tambahan sehingga mereka kembali diakomodir ke sekolah tersebut.
Pantauan Batam Pos di lapangan, ada sekitar 20 an calon siswa yang datang bersama orangtua mereka. Mereka bertahan di depan gerbang sekolah menanti kepastian dari pihak sekolah.
Kepada Batam Pos, puluhan calon siswa itu mengaku tidak rela jika mereka harus tersingkir dari SMKN 1. Mereka bertekad akan terus menunggu agar pihak sekolah mau menerima mereka.
“Saya pengen di sini (SMKN 1). Sebelum lulus (SMP) sudah rencana mau masuk sini. Semoga masih bisa terima,” ujar Vicky, calon siswa.
Senada disampakan Sulaiman, orangtua calon siswa yang bertahan didepan gerbang sejak pagi kemarin. Putera keduanya matian-matian ingin masuk SMKN 1 Batam sehingga sejak Senin (26/7), dia kembali mendatangi sekolah tersebut untuk memintah kebijakan lain sehingga anaknya kembali diterima.
“Demi anak Pak, dari jam 7 pagi tadi saya sudah di sini. Kemarinpun sama. Tapi belum ada kepastian. Pihak sekolah tak mau jumpai kami,” ujarnya.
Selain karena keinginan sang anak, keinginan untuk memasukan anak di SMKN I Batam juga karena faktor ekonomi. Dia mengaku tak sanggup jika harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
“Inilah satu-satu sekolah negeri di Batuaji. Mau ke kecamatan lain takut tak masuk zonasi,” ujar Sulaiman.
Harapan calon siswa dan orangtua itu sepertinya tidak bisa terwujud sebab menurut kepala SMKN 1 Batam Lea Lindrawijaya, daya tampung SMKN I Batam sudah tidak mencukupi lagi.
“Sudah dari kemarin kami sampaikan bahwa sudah tak bisa lagi. Siswa baru yang sudah diterima sudah mencapai 678 orang. Kalau ditambah lagi mau belajar dimana. Jangan lagi dipaksakan karena sudah overkapasitas ini,” tutur Lea, kemarin.
Jumlah siswa baru yang sudah diterima itu diakui Lea sudah termasuk dengan jumlah siswa tambahan yang diakomodir setelah PPDB online tutup. PPDN online kali lalu SMKN I Batam hanya menerima 552 siswa saja untuk 17 rombel yang tersedia. Namun karena ada kebijakan dari Disdik Kepri maka ditambah 126 siswa lagi.
“Jumlah lokal juga ditambah dua jadi 19. Itupun satu kelas siswanya 40 orang. Padahal aturan hanya 36 saja maksimal perkelas. Jadi memang tak bisa ditambah lagi,” tutur Lea.
Guru SMKN 1, Muhammad Hudawi menerima orangtua calon siswa yang menuntut anaknya masuk sekolah di sekolah SMKN 1, Batuaji, Senin (16/7). Orangtua calon siswa ini menuntut anaknya kepada sekolah supaya diterima masuk sekolah tersebut. F Dalil Harahap/Batam Pos
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikak Provinsi Kepri M. Dali menyarankan agar orangtua siswa yang anaknya belum tertampung untuk mendaftar ke sekolah swasta ataupun sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota tambahan.
“Saran saya lebih baik ke swasta. Tapi kalau memang tak mampu silahkan cari sekolah negeri terdekat yang masih ada kuota. Jangan paksakan di sini (SMKN I) semua. Kasian nanti kalau semua di sini tentu akan terganggu proses belajar mengajar kedepannya. Mutu pendidikan jadi terganggu,” tutur M. Dali, di SMKN I Batam, kemarin.
Untuk SMKN yang masih bisa menampung siswa tambahan sebut Dali diantaranya; SMKN 3, 4 dan 8 Farmasi di Sagulung. Untuk itu kepada orangtua dan calon siswa yang berkumpul di depan SMKN I Batam untuk mendaftar ke tiga sekolah tersebut.
“Begitu juga SMA, jangan bertumpuk di SMAN 1 dan 3 saja. Masih banyak SMAN lain yang masih bisa menerima siswa tambahan,” ujarnya.
Secara umum sebut Dali, jumlah anak yang akan masuk SMA dan SMK yang tidak tertampung pada PPDB online kali lalu di Batam sebanyak 394 orang. Kepada mereka yang belum tertempung itu dia menghimbau agar mencari sekolah lain yang masih punya kuota tambahan dalam sepekan ini. Jikapun sudah tak bisa lagi jangan dipaksakan dan mencari sekolah swasta.
“Swasta masih banyak yang kekurangan siswa. Kami akan awasi sekolah swasta agar tidak terlalu memberatkan orangtua siswa,” tuturnya. (eja)
batampos.co.id – Jumlah siswa baru untuk beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Moro sangat minim. Beberapa sekolah siswa barunya tak sampai 10 orang.
”Tidak hanya yang mendaftar pada tahun ajaran baru sekarang. Untuk jumlah seluruh siswa dari kelas satu sampai kelas enam saja tidak sampai 50 orang,” ujar Staf Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karimun di Moro, Zulkifli, Selasa (17/7).
Sebagai contoh, katanya, berdasarkan data yang ada untuk SDN 016, jumlah siswa baru yang mendaftar tahun ini hanya 7 orang. Terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Jumlah keseluruhan siswa di sekolah dasar tersebut hanya 37 orang.
Tidak hanya itu, untuk kelas tiga di sekolah tersebut jumlah siswanya hanya dua orang. ”Kondisi ini terjadi bukan baru tahun ini saja. Sudah sejak dulu begitu,” ungkapnya.
Minimnya jumlah siswa di sekolah tersebut membuat ujian akhir sekolah yang berlangsung beberapa bulan hanya diikuti 6 siswa. ”Kondisi seperti ini memang benar terjadi. Apalagi lokasi sekolah tersebut berada di dusun. Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di dusun tersebut sekitar 50-an saja,” sebutnya.
Kondisi yang sama disampaikan Kepala SDN 008 Rosnin. Di sekolah tersebut, hanya ada tiga siswa yang mendaftar tahun ajaran baru ini. Sekolah yang dipimpinnya di Tanjungsemokol merupakan satu-satunya SD yang ada di sana.
Kebetulan usia sekolah untuk masuk SD hanya ada tiga siswa tersebut. Total siswa untuk sekolah ini dari kelas satu sampai kelas enam hanya 34 siswa. Ujian akhir beberapa waktu lalu hanya diikuti 4 siswa.
”Menurut saya sepinya anak-anak usia sekolah di daerah ini disebabkan penduduk usia subur banyak berpindah ke luar daerah,” ungkapnya.
Rosnin menyebutkan sekolahnya lengkap. Dari kelas satu sampai kelas enam lokalnya lengkap. ”Untuk guru-guru juga lengkap. Apalagi SD di Tanjungsemokol hanya ada satu. Jika sudah tamat SD biasanya melanjutkan ke Dusun Niur, Pulau Sugi,” jelasnya.(san)
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Natuna untuk tidak terlibat berpolitik dalam pemilu mendatang. Hal ini disampaikan dalam apel 17 hari di halaman kantor Bupati Natuna, Selasa (17/7).
”Apel yang rutin setiap 17 hari bulan ini harus dimaknai, seorang ASN adalah pelayan masyarakat dan itu sudah menjadi pilihan,” kata Ngesti.
Dirinya mengingatkan, tujuan dari upacara untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme, pengabdian, tanggung jawab, disiplin, dan pelaksanaan gerakan revolusi mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilandasi Pancasila dan undang-undang 1945.
”Tugas kedinasan setiap ASN harus mengikuti aturan tertulis supaya mampu melaksanakan tugas dengan prima dan tepat sasaran. Kerja keras dan kedisiplinan adalah hal yang harus dijaga agar kinerja kita lebih baik.” ujarnya. (arn)
PKB mengklaim 40 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg yang diajukan. Tampak pengurus DPC PKB Karimun saat mendaftarkan bacaleg di KPU Karimun, Selasa (17/7). F. Tri Haryono/batampos.co.id
batampos.co.id – Hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), Selasa (17/7) hingga pukul 17.00 WIB, hanya bertambah lima parpol. Dengan demikian, sudah 11 parpol yang mendaftarkan bacalegnya dari 16 parpol peserta pemilu.
”Kemungkinan yang lainnya menyusul karena kita buka pendaftaran hingga tengah malam,” ujar Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko.
Eko mengungkapkan, Partai PKPI hingga sore hari belum mengambil user name silon yang wajib diambil oleh parpol untuk input data bacaleg. Sementara yang lainnya sudah mengambil.
Ke-11 parpol tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran bacaleg. KPU Karimun langsung melakukan verifikasi data bacaleg maupun administrasi masing-masing parpol sesuai persyaratan. Kekurangan administrasi bisa dilengkapi hingga akhir bulan ini.
”Kuota satu parpol harus ada 30 bacaleg saat diserahkan ke KPU. Ada dua parpol yang tidak menenuhi kuota yaitu Partai Perindo dan PPP,” ungkapnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga memperkirakan ada 1 parpol dari 16 parpol yang tidak mendaftarkan bacalegnya, yaitu PKPI. Sebab hingga sore kemarin belum ada utusan untuk mengambil user name silon.
”Iya, hingga sore hari kemarin, belum ada pengurus Partai PKPI yang ke KPU. Yang jelas, tidak akan keburulah, waktu tinggal beberapa jam saja,” katanya, sore kemarin.
Dapat dipastikan tinggal 4 parpol yang belum melakukan pendaftaran bacaleg oleh parpol sore kemarin. Sedangkan dari hasil pengamatan, persyaratan administrasi yang harus dilegalisir merupakan hasil scan.
”Kalau itu ranahnya KPU. Yang jelas pendaftaran bacaleg oleh parpol berjalan lancar dan dinyatakan lengkap,” katanya. Partai Demokrat mendaftarkan bacalegnya pada pagi hari. Disusul PKB.
”Alhamdulillah, kuota kita cukup. Kita targetkan 7 kursi untuk mempertahankan unsur pimpinan,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Iwan Kusuma.
Siang harinya Perindo, PDIP, dan PPP gantian mendatangi kantor KPU Karimun. ”Kita 40 persen keterwakilan perempuan, semua dapil ada dan target 5 kursi. Insya Allah, kaum perempuan yang akan duduk bertambah,” ucap Ketua DPC PKB Nyimas Novi Ujiani.(tri)
batampos.co.id – Safe Migrant Batam menyambangi Polda Kepri, Selasa (17/7) lalu. Kedatangan jaringan yang peduli masyarakat migran, perempuan, dan anak ini, untuk mempertanyakan kasus PT TM yang mempekerjakan anak dibawah umur. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak Maret lalu, dan ditangani subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri.
“Kami ingin tahu bagaimana perkembangan kasus itu, mereka (PT TM) mempekerjakan anak dibawah umur, Ms,” kata Koordinator Safe Migrant, Romo Paschal, Selasa (17/7).
Romo Paschal mengatakan dari pembicaraanya dengan Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Suyanto, Direktur PT TM berinisial JR sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami sangat bersyukur, dan mengapresiasi kinerja kepolisian,” ucapnya Romo.
Ia mengatakan Safe Migrant terdiri dari 8 lembaga diantaranya Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Lintas Nusa, Dunia Viva Wanita, akan mengawal kasus ini hingga selesai.
“Kita semua tahu siapa dibelakang ini, kami akan kawal hingga kasus ini selesai,” tuturnya.
Kasus ini bermula dari laporan ke Polda Kepri, 20 Maret lalu. Di laporan itu PT TM mempekerjakan anak dibawah umur. Tidak hanya itu saja, anak tersebut juga tidak digaji selama dua tahun bekerja.
“Perekrutnya itu sudah diamankan polisi, tapi Direkturnya PT TM baru ditetapkan jadi tersangka,” ungkap Romo.
Kasubdit IV Ditreskrimum AKBP Suyanto enggan berbicara banyak terkait kasus ini. Namun ia mengatakan kasus ini masih dalam proses penyidikan. “Humas saja,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Peter Sonlay selaku orangtua korban tak terima anaknya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam tanpa sepengetahuannya. Dia menduga anaknya jadi korban trafficking.
“Anak saya ini dari kecil tinggal sama neneknya di Kupang, terus dijemput pamannya ke Batam, katanya untuk tinggal di rumahnya. Sampai di Batam malah dipekerjakan sebagai PRT selama dua tahun,” ujar Peter beberapa waktu lalu.
Selama ini kata Peter, mereka tak tahu jika Ms dipekerjakan sebagai PRT.
“Jika tahu tak akan saya biarkan. Dia masih 14 tahun saat ke Batam,” tutur Peter. (ska)
batampos.co.id – Tim verifikasi pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) KPU Bintan menemukan berkas bacaleg yang kedaluwarsa alias habis masa berlakunya.
Komisioner KPU Kabupaten Bintan Rusdel yang ditemui di Sekretariat KPU Kabupaten Bintan di Jalan Raya Ceruk Ijuk, Toapaya, Selasa (17/7) menyampaikan tim verifikasi yang bekerja menemukan surat keterangan bebas narkoba salah satu bacaleg yang dikeluarkan RSUD Kota Tanjungpinang sudah tidak berlaku. Karena surat yang diterbitkan rumah sakit itu mencantumkan masa berlaku selama 6 hari. ”Pada saat kami terima suratnya sudah kedaluwarsa,” katanya.
Oleh karenanya, tim akan meminta klarifikasi ke RSUD Kota Tanjungpinang terkait masa berlaku di dalam surat keterangan bacaleg. ”Kami masih menunggu klarifikasi dari rumah sakit, tapi kami tidak mempersoalkannya,” kata dia.
Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, sudah 10 parpol yang menyerahkan nama-nama bacalegnya. Yakni, PKS, NasDem, Hanura, Golkar yang mendaftar pada 16 Juli 2018 lalu. Kemudian PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya, Gerindra dan Perindo serta PKB.
”Kita tunggu sampai pukul 23.59 WIB, kalau tidak juga mendaftar bisa dikatakan gugur. Karenanya kami mengimbau Parpol agar menyerahkan berkasnya saja, selanjutnya ada tahapan untuk memperbaiki berkas yang tidak lengkap,” katanya menyebut tahapan perbaikan berkas bagi bacaleg yang tidak lengkap berkasnya mulai 22-31 Juli 2018.
Sementara itu, Partai Gerindra yang diketuai Agustinus Purba usai menyerahkan nama-nama bacaleg mengatakan Partainya menargetkan 6 kursi suara di 4 dapil. ”Selain target 6 kursi, kami ingin merebut kursi unsur pimpinan,” katanya.
Sedangkan PAN Bintan yang diketuai Hesti Gustrian menyampaikan pihaknya menginginkan kursi unsur pimpinan dewan Bintan. ”Kalau target minimal bisa mempertahankan 3 kursi tapi kami berusaha untuk bisa merebut kursi unsur pimpinan juga,” katanya.
Kemudian, Partai Berkarya Bintan yang diketuai Zakaria berharap ada perubahan di DPRD Bintan mendatang. Dari 21 bacaleg yang diajukan Partai Berkarya, partai pendatang baru ini menargetkan 7 sampai 8 kursi di dewan Kabupaten Bintan.(met)
Sejumlah siswa SMPN 10 Batam meninggalkan lingkungan sekolah pada hari pertama masuk sekolah, Senin (16/7). Dewan pendidikan sempat melakukan pantauan ke sekolah tersebut pasca penangkapan atas kasus pungli PPDB. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Tim Saber Pungli Kota Batam mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 10 Kota Batam, Selasa (17/7). Keduanya adalah Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 10 Rahip dan wakilnya, Antonius Yudi. Dengan demikian, total tersangka kasus tersebut menjadi lima orang.
Sebelumnya, Tim Saber Pungli telah menetapkan Ketua Komite SMPN 10 Batam Baharuddin serta dua honorer di SMPN 10 Ratu Roha dan Mismarita sebagai tersangka.
Ketua Tim Saber Pungli Kota Batam yang juga Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi mengungkapkan, sasaran pungli di SMPN 10 adalah para siswa yang tak lulus seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Para tersangka meminta sejumlah uang kepada para orangtua calon siswa agar anak-anak mereka tetap bisa diterima di SMPN 10 Kota Batam.
“Para tersangka menyebutnya jalur khusus,” kata Mudji, Selasa (17/7).
Mudji menyebut, nominal uang yang diminta para tersangka beragam. Mulai dari ratusan ribu ripuah hingga jutaan rupiah. Menurut dia, para orangtua calon siswa menyanggupi permintaan itu karena mereka ingin anak-anak mereka bisa sekolah.
“Mau tak mau orangtua siswa masuk melalui jalur khusus itu. Karena kalau melalui jalur perangkingan mereka tak lulus karena nilainya jeblok,” kata Mudji lagi.
Menurut dia, kebijakan penambahan kuota siswa di SMPN 10 tidak jadi masalah. Asalkan prosesnya tetap transparan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum sekolah untuk meraup keuntungan finansial dengan menerapkan pungutan. Apalagi jika pungutan itu dilakukan dengan paksaan.
“Itu yang melanggar aturan hukum dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” terang AKBP Mudji.
Mudji juga menegaskan akan menyelidiki kasus serupa yang kemungkinan terjadi di sekolah lain di Batam. Ia berharap para orangtua siswa tak segan melapor jika menjadi korban pungli di sekolah negeri. Sebab polisi tidak akan menangkap atau memperkarakan para orangtua siswa.
“Wali murid ini kan sebagai korban. Pemberi suap tak akan kami berikan sanksi, karena mereka memberi uang dalam kondisi ditekan, dimintai dan dalam unsur paksaan,” katanya.
Kepada wartawan Mudji mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan pungli di sekolah lain. “Tinggal tunggu waktu saja. Doakan agar kami mampu memberantas pungli di sekolah-sekolah di Batam,” katanya.
Meski sudah ada lima tersangka, Mudji menyebut tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. “Sementara masih lima itu. Ada atau tidak tersangka tambahan masih kami dalami,” ujar Muji.
Sementara Kapolrseta Barelang Kombes Hengki mengatakan, pihaknya batal mengekspose kasus dugaan pungli SMPN 10 Batam, Selasa (17/7). Alasannya, kasus tersebut harus gelar perkara terlebih dahulu di Mapolda Kepri. Rencananya, gelar perkara akan dilakukan hari ini, Rabu (18/7).
“Mekanismenya memang harus digelar perkara dahulu sebagai fungsi teknis,” kata Hengki, kemarin.
Dia memastikan, tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam penanganan kasus dugaan pungli tersebut. “Dalam kasus pungli PPDB sekolah ini, kami tetap berdiri tegak,” katanya.
Gelar perkara ulang dilakukan untuk memastikan pasal-pasal yang tepat kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. “Biar tak salah penentuan pasalnya. Jadi sementara itu aja dulu ya. Penyelidikan masih berlanjut dan tersangka lima orang,” ujar Hengki.
Pantauan Batam Pos di Mapolresta Barelang, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti kasus dugaan pungli di SMPN 10 Batam. Di antaranya berupa ratusan lembar kuitansi.
Kuitansi tersebut merupakan bukti pembayaran uang sebesar Rp 640 ribu dari para orangtua siswa baru SMPN 10 Batam. Namun dalam kuitansi itu juga dirinci, uang tersebut akan digunakan untuk membeli tiga pasang seragam untuk masing-masing siswa baru.
Tiga pasang seragam itu terdiri dari seragam olahraga, seragam Melayu, dan seragam batik. Selain itu, uang tersebut juga untuk membeli asesoris seperti ikat pinggang, topi, dan badge nama pada seragam siswa.
Diperiksa Marathon
Rahip diperiksa secara marathon di Mapolres Barelang, Selasa (17/7). Mengenakan kaus hijau lengan panjang, Rahip terlihat kelelahan. Sebab ia diperiksa sejak Senin (16/7) malam setelah dijemput polisi di kantor Dinas Pendidikan pada Senin (16/7) siang.
Sebelumnya, pada Senin (16/7) pagi Rahip mengaku tidak tahu menahu soal dugaan pungli yang dilakukan komite sekolah dan pegawai honornya.
“Itu di luar perintah saya. Saya tak tahu masalah itu,” ujar Rahip saat ditemui di SMPN 10 pada Senin (16/7) pagi.
Hingga akhirnya Rahip ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (17/7). Ia dinilai ikut terlibat dalam kasus dugaan pungli itu. Selain dia, Antonius Yudi yang merupakan wakilnya juga jadi tersangka.
Langsung Dicopot
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan segera menyiapkan nama-nama calon pengganti Rahip. Sebab setelah menjadi tersangka, Rahip akan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kepsek SMPN 10 Batam.
“Siapa calonnya, saya berharap sebaiknya diambil dari luar internal SMPN 10,” terang Rudi saat mengunjungi SMPN 10, kemarin.
Sementara kepada para guru di SMPN 10, Rudi berpesan agar mereka tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Kasus dugaan pungli di sekolah tersebut diharapkan tidak mengganggu aktivitas belajar siswa.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hernowo yang mendampingi Wali Kota Batam ke SMPN 10 menegaskan, soal pergantian Kepsek SMPN 10 saat ini sedang diproses.
“Untuk nama-namanya sudah ada di kami. Apakah wakil kepseknya juga akan dilakukan pergantian, itu nanti kewenangannya berada di kepsek pengganti yang baru yang memilih dan menunjuk,” ujar Hernowo.
Dalam satu sampai dua hari, lanjutnya, pasti akan ada pergantian posisi kepsek di SMPN 10. “Tinggal menunggu tanda tangan Wali Kota Batam saja,” kata Hernowo.
Hernowo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan nama-nama calon pengganti Rahip. Untuk sementara waktu, saat ini jabatan Rahib digantikan salah satu wakil kepala sekolah SMPN 10 Batam.
Ia menambahkan nama yang diajukan tersebut sekaligus untuk mengisi jabatan kepala SMPN 58 dan 59 Batam yang rencananya akan dibangun tahun depan. Total nama calon kepsek itu sebanyak 12 orang.
“Jadi 12 nama untuk tiga sekolah. Nanti pak wali yang nentukan mana yang akan mengisi posisi tersebut, termasuk SMPN 10 juga,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan, Budi Mardiyanto, mengapresiasi kinerja Tim Saber Pungli Polresta Barelang yang sudah mampu membongkar praktik pungli PPDB di SMPN 10.
“Ini harus dikawal agar tindakan pungli ini bisa diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan mampu membuat efek jera yang lainnya,” terang Budi.
Sementara dari Sekretaris Komisi IV DPRD Batam yang membidangi pendidikan, Udin P Sihaloho meyakini praktik pungli PPDB ini tak hanya ada di SMPN 10, tapi diduga ada juga di SMP negeri lainnya. Bahkan di SMA negeri di Batam.
“Ini sebenarnya buah dari ketidaktransparannya Dinas Pendidikan Batam lewat sekolah-sekolah dalam menyampaikan berapa sebenarnya RKB yang tersedia atau rombel yang akan diterima. Hal tersebut membuka peluang bagi oknum untuk mengeruk keuntungan materi dari wali murid,” ujar Udin. (gas/eja/yui)
