Jumat, 8 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12090

KEK Pulau Asam Tunggu Pelepasan Status

Putut A
-
0
KEK Pulau Asam Tunggu Pelepasan Status

batampos.co.id– Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam masih tetap on progress. Saat ini, progresnya tinggal menunggu pelepasan statusnya sebagai hutan produksi terbatas.

“Ada tim dari pemerintah yang datang meninjau status hutan di Pulau Asam yang berstatus pinjam pakai,” kata Bos Panbil Group Johannes Kennedy usai Peringatan Ulang Tahun Amerika ke-242 di Hotel Best Western Premiere (BWP) Batam, Selasa (10/7).

Panbil Group yang akan mengubah wajah Pulau Asam menjadi sentral ekonomi di Karimun. Kennedy meyakini setelah tim dari pemerintah pusat selesai dengan pekerjaannya di Karimun, maka mereka akan membuat laporan.

“Selama ini terkendala di status hutannya. Status KEK bisa diberikan jika status lahannya clean and clear. Setelah tim itu turun dan buat laporan, maka dalam waktu seminggu hingga dua minggu, status hutan di Pulau Asam akan clean and clear,” ucapnya.

Ia mengatkaan sudah ada investor yang berminat menanamkan modalnya di Karimun. Untuk tahap awal, kemungkinan modal yang akan diinvestasikan mencapai 1 miliar Dolar Amerika. Mereka ingin membangun tanki minyak dengan kapasitas 4 juta kubik meter.

“Dengan begitu, maka akan bisa memperkuat daya tampung energi Kepri. Karena selama ini kita masih banyak membeli dari Singapura dan sebagian besarnya lagi dari Jawa dan Sumatera,” ucapnya.

Disamping itu, Panbil Group juga akan berkonsorsium dengan Pelindo dan Adi Karya untuk membangun pelabuhan di Pulau Karimun.”Pelabuhan ini akan melayani pelayaran domestik dan internasional,” paparnya.

Duta Besar Amerika Serikat, Joseph R. Donovan (tengah ) berbincang dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan) , undangan pada acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Amerika Serikat ke 242 di Hotel Best WesternPremier Panbil Batam, Senin (9/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Dalam acara Ulang Tahun Amerika ke-242 ini, Kennedy juga berupaya merayu pihak Kedutaan Besar Amerika agar mampu mengajak investor dari negara adidaya ini untuk menanamkan modalnya dalam investasi di Pulau Asam.

“Kami tawarkan ke Dubes karena ingin Amerika ada perannya. Tapi memang agak sulit dapat pengusaha dari sana. Mereka lebih tertarik ke sektor migas dan sedikit ada yang sudah mulai ke resort. Namun secara keseluruhan peran pengusaha Amerika masih kecil di Batam,” terangnya.

Untuk kategori investor yang paling berminat terhadap proyek ini datang dari China.”Mereka berminat terhadap seluruh lini usaha, mulai dari infrastruktur, elektronik dan lainnya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Duta Besar Amerika Joseph R Donovan Jr mengungkapkan tertarik untuk berinvestasi di Kepri. Tapi ia mengutarakan ketertarikannya untuk melibatkan Amerika dalam investasi sektor energi.

“Saya melihat banyak sekali peluang investasi dari Amerika Serikat di berbagai sektor disini seperti energi, teknologi dan penerbangan,” jelasnya.

Donovan juga sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha untuk mempelajari kesempatan dan tantangan dalam dunia usaha di Kepri. Makanya ia menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Cinderella from Indonesia Centre (CIFC) dan juga studio animasi Infinite Studio.(leo)

Lanal Batam Buka Hotline Pengaduan, 0812 7779 2277

Putut A
-
0
Lanal Batam Buka Hotline Pengaduan, 0812 7779 2277
ilustrasi

batampos.co.id – Menyikapi beberapa musibah kecelakaan di laut yang kerap terjadi belakangan ini, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam membuka Hotline pengaduan kepada masyarakat pengguna laut, terhadap kejadian-kejadian darurat yang terjadi di perairan Batam dan sekitarnya.

Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan mengatakan, Hotline pelayanan pengaduan setiap kejadian di laut yakni 0812 7779 2277, yang berkedudukan di Ruang Kendali Lanal Batam dan dioperasikan oleh operator petugas Jaga Ruang Kendali, serta dapat menghubungi Pos TNI AL terdekat.

“Pos TNI AL itu diantaranya, Posal Telaga Punggur, Posal Sambu, Posal Tolop, Posal Nipa, Posal P Galang, Posal P Abang, Posal Sugi serta Posmat TNI AL Sei Jodoh, Sagulung, Tanjung Uncang, Tanjung Riau, Mangkada, Batu Ampar, Tanjung Kertang, Pos Nongsa serta Posmat TNI AL Ngenang,” sebut Iwan.

Ia menjelaskan, Lanal Batam akan membuka dan melayani pengaduan masyarakat selama 24 jam terhadap setiap adanya kejadian atau keadaan darurat di perairan Batam. “Seperti kecelakaan di laut, tindak kriminal di laut, pencemaran di laut dan kejadian lainnya,” ujarnya.

Dibukanya pelayanan ini oleh Lanal Batam, bertujuan sebagai antisipasi dan kepedulian terhadap adanya kejadian kriminal dan kejadian lain di laut. “Diharapkan masyarakat pengguna jasa angkutan laut akan merasa aman dan terbantu dengan adanya Hotline ini,” papar Iwan.

Disamping itu, lanjutnya, juga sebagai bentuk komunikasi sosial dengan masyarakat maritim dan aparat terkait mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan sebagai bentuk ketahanan wilayah yang merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut. (nji)

DPRD Batam Minta Mobdin Tua Dilelang

Putut A
-
0
DPRD Batam Minta Mobdin Tua Dilelang
Mobil dinas
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Banyaknya mobil dinas (mobdin) tua di lingkungan Pemko Batam mengakibatnya biaya perawatan ikut membengkak. Hal ini tidak saja bebani APBD, tetapi berpotensi penyelewengan anggaran.

Ketua Pansus Aset Daerah DPRD Batam, Udin P. Sihaloho menyebutkan, dengan usia mobil itu yang sudah mencapai belasan tahun, diprediksi jika dipertahankan akan memakan biaya perawatan yang lebih besar.

“Ini sering saya sampaikan agar mobil dinas yang sudah tua dilelang. Bayangkan berapa biaya yang harus ditanggung APBD untuk merawat mobil,” kata Ketua Pansus Aset Daerah, Udin P. Sihaloho, kemarin.

Hal lain yang menyebabkan bengkaknya biaya perawatan mobil adalah adanya beberapa kendaraan yang tidak tercatat di kartu invetarir barang. Hal tersebut bukan tanpa sebab dan sudah menjadi temuan dari BPK.

“Temuan BPK kemarin ada yang tidak tercatat,” katanya.

Udin mencontohkan, di lingkungan Sekiretariat DPRD Batam (Sekwan) saja misalnya, biaya perawatan mencapai Rp 11,8 miliar selama tahun 2017. BPK menilai anggaran fantasitis ini tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan penelusuran atas pencatatan aset peralatan mesin pada kartu invetarisir barang diketahui ada 18 kendaraan, rincian roda dua sebanyak dua unit dan 16 roda empat. Terdapat lima kendaraan roda empat yang menggunakan plat ganda dengan rincian 4 kendaraan pimpinan dan 1 unit operasional kantor.

BPK juga menemukan terdapat sebelaS kendaraan yang sama diservis lebih dari sekali dalam kurun waktu satu minggu. Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui enam kendaraan digunakan untuk operasional sekwan.

“Aset pemko masih amburadul. Makanya saya bilang dari pada bebani anggaran dan bebankan APBD, lebih bagus dilelang atau dijual. Bayangkan di sekwan saja Rp 11,8 miliar, belum dinas lainnya,” jelas Udin. (rng)

Dana Transfer dan Pencapaian PAD Tidak Tercapai

Putut A
-
0

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyebutkan, turunnya realisasi pendapatan Pemko Batam tahun anggaran 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan sebagian dana tranfer tidak terealisasi sesuai yang telah ditetapkan. Diakuinya, pendapatan dana transfer tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 93,5 persen.

“Karena dana transfer bersifat dinamis sesuai realisasi pendapatan negara,” kata Amsakar saat rapat paripurna tanggapan dan jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda LKPJ APBD Batam 2017, kemarin.

Disamping itu, ia mengakui jika PAD hanya terealisasi sebesar 89,65 persen, hal ini disebabkan antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Sehingga mempengaruhi terhadap tingkat hunian hotel, penurunan kunjungan wisata, melemahnya sektor industri sehingga mempengaruhi terhadap penerimaan PAD kota Batam.

“Dua hal ini menjadi penyebab turunnya realisasi pemko di tahun 2017,” paparn Amsakar.

Ia mengakui, mengenai realisasi pendapatan pada beberapa SKPD yang mencapai di bawah 90 persen dari yang direncanakan, hal ini menjadi perhatian Pemko Batam untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD penghasil.

Pemko Batam, sebutnya, akan segera menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pemeriksaan BPK yang terindikasi rugikan keuangan daerah. Memberikan sanksi pada OPD yang terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Mengenai pemberian gaji PNS terhadap pegawai yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini akan ditindaklanjuti SKPD terkait untuk dikembalikan kepada kas daerah,” jelas Amsakar.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Batam 2017, Senin (9/7). Meskipun ada beberapa catatan yang diberikan masing-masing fraksi, namun sembilan fraksi di DPRD tetap sepakat untuk dilanjutkan menjadi Perda.

Fraksi PDIP mengatakan, penurunan laju ekonomi Batam yang serius berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran, Pemko Batam harus mampu mengatasi permasalahan ini. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah dan OPD penghasil lain diketahui memliki kemampuan target di bawah 90 persen.

“Pemko perlu inovasi untuk memaksakan tanggungjawab pada tiap OPD,” sebut Dandis Rajagukguk juru bicara PDIP.

Hanuba melihat ada tiga temuan krusial yakni APBD 2017 yang tidak sesuai perencanaan awal. Penganggaran yang belum proposional dan masalah di RSUD. Juru bicara Fraksi Persatuan Keadilan Idawati Nursanti meminta tegas Wali Kota Batam untuk menindaklanjuti rekomendasi dan indikasi yang merugikan daerah hasil temuan BPK Kepri.

Ia meminta Wali Kota tegas memberikan sanksi terhadap OPD yang terbukti merugikan daerah. (rng)

Distribusi Tepat Sasaran

Putut A
-
0
Distribusi Tepat Sasaran
Pekerja memuat tabung gas elpiji 3 kilogram ke perahu pompong di Pelantar Penyengat Tanjungpinang, Selasa (10/7). Distribusi tepat sasaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau Penyengat dan pulau terdekat lainnya. F. Yusnadi/Batam Pos/batampos.co.id

Disdik Kepri Akan Menambah Kuota Siswa SMAN dan SMKN

Putut A
-
0
Disdik Kepri Akan Menambah Kuota Siswa SMAN dan SMKN
Siswa SMKN 1 saat mengikuti uji kompetisi keahlian permesinan di SMKN 1 Batam di Batuaji, Kamis (12/4). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kepri berencana akan menambah kuota siswa yang masuk ke SMA dan SMK negeri se Batam. Penambahan ini karena banyaknya calon siswa yang tidak diterima di SMA dan SMK negeri.

Dari data Batam Pos, tercatat sebanyak 7ribuan siswa tidak diterima di sekolah negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhammad Dali mengatakan pihaknya sedang menginventaris semua sekolah yang ada di Batam.

“Untuk mencari kemugkinan sekolah-sekolah yang bisa menambah rombel (rombongan belajar,red) atau kelas. Agar dapat menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri,” katanya, Selasa (10/7).

Saat ditanya berapa ribu siswa yang bisa masuk ke sekolah negeri, dari 7ribu siswa yang tidak lulus di PPDB online. Dali menuturkan masih belum mengetahuinya, karena pihaknya masih melakukan pendataan.

Jumlah siswa yang diterima nantinya, kata Dali tergantung daya tampung maksimal tiap sekolah di Batam.

“Secepatnya kami usahakan, semoga ini bisa selesai,” ungkapnya.

Ia mengatakan setelah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang masih dapat menampung siswa, lalu mengajukannya ke Sekretaris Daerah. Setelah itu, meminta persetujuan dari Gubenur untuk penambahan kuota siswa yang masuk sekolah negeri.

Selain kuota sekolah, Dali mengatakan dirinya sedari Selasa (10/7) pagi teleponnya terus berdering, tentang permasalahan PPDB lainnya. Terkait permasalahan ini, Dali telah menampungnya. Nantinya, akan merapatkan dengan jajaran Dinas Pendidikan Kepri, untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

“Kami kumpulkan, lalu telaah semuanya. Kami akan bekerja keras menyelesaikan seluruh problem ini,” ucapnya. (ska)

DKP Klaim Awasi Pengiriman Hewan keluar Batam

Putut A
-
0
DKP Klaim Awasi Pengiriman Hewan keluar Batam
Sapi di Seitemiang, Tanjungriau, Sekupang.
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pengiriman satwa berupa burung impor ilegal ditengarai marak di Batam. Satwa berupa burung kacer yang didatangakan dari Malaysia dan transit di Batam itu, kemudian dikirim ke berbagai wilayah lain di Indonesia melalui bandara Hang Nadim Batam.

Yang mengkhawatirkan, burung impor itu tak memiliki dokumen dari negara asal berikut pengesahan catatan kesehatan. Hal itu ditakutkan bisa membahayakan karena tak ada jaminan satwa tersebut bebas dari flu burung atau virus H5N1 yang selama ini jadi ancaman bagi burung dan unggas.

“Itu yang ditakutkan, kalau sampai virus itu masuk efeknya bisa kena semua, termasuk kami yang mengantongi izin resmi untuk mengimpor burung ini,” kata Pratman, importir burung.

Hanya saja, kata dia, pendistribusian impor satwa ilegal ke wilayah lain di tanah air itu diklaim mengantongi izin berupa Surat Rekomendasi Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Padahal, menurut Pratman, diindikasi importir ilegal tak mengantongi surat rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tapi karena sudah mengantongi izin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, importir tak resmi bisa mengirimkan burung impor ilegal itu lewat Batam.

“Mereka bisa menunjukkan surat rekomendasi itu sehingga pihak-pihak lain tak bisa mencegah,” ujarnya.

Terpisah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP) Batam menegaskan satwa yang akan dikirm keluar dari Batam harus mengantongi surat pengecekan kesehatan terlebih dahulu.

Kepala DKP Batam, Mardanis mengatakan pengiriman hewan dari Batam keluar boleh saja dilakukan asal hewan tersebut bukan hewan yang dilindungi. Pemilik harus mengantongi beberapa dokumen sebelum mengirim hewan. Untuk DKP, hanya mengeluarkan surat rekomendasi pengiriman hewan keluar. Sebelumnya, pemilik hewan harus melampirkan surat kesehatan dari dokter hewan.

“Kalau hewan sehat dan tak ada masalah, pengiriman bisa dilakukan,” sebutnya, Selasa (10/7).

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam ini melanjutkan, hewan yang keluar harus memiliki dokumen lengkap.

“Mereka tak bisa seenaknya saja mengirim hewan. Kami bersama instansi lain juga mengawasi hal ini,” terangnya.

Dia menegaskan, selain DKP, ada Karantina juga yang akan mengeluarkan persetujuan sebelum hewan dikirim melalui angkutan udara maupun laut.

Disinggung mengenai jenis hewan yang dikirim keluar Batam, Mardanis menyebutkan jenis seperti burung dan lainnya, asalkan tidak hewan yang dilindungi.

“Totalnya kurang tahu juga, sekali mengirim biasanya mereka mengajukan puluhan hewan,” ucapnya.(yui)

Pembangunan Pasar Modern Terbengkalai

Putut A
-
0
Pembangunan Pasar Modern Terbengkalai
Kondisi pasar modern Natuna sudah dipenuhi semak belukar. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Nasib pasar modern Kabupaten Natuna yang dibangun 2015 lalu hingga saaat ini belum jelas. Saat ini bangunan yang belum selesai dan dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut sudah tertutupi semak belukar.

Pemerintah daerah saat ini menolak melanjutkan pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak ini. Alasannya pembangunan yang sebelumnya yang dimenangkan PT Mangku Buana Hutama Jaya ini ditemukan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP dengan nilai anggaran Rp 36 miliar.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Natuna sendiri belum memiliki pasar yang layak sebagai pusat ekonomi masyarakat. Pasar tradisonal yang kini beroperasi merupakan pasar Kecamatan Bunguran Timur yang sudah lama dibangun. Pemerintah Provinsi pernah berencana melanjutkan pembangunan pasar modern tersebut, namun belum direalisasi.

“Kami sangat miris lihat bangunan itu, mestinya dapat menampung banyak pedagang di sana. Pasar tradisional sudah tidak lagi mampu menampung pedagang, apalagi bangunannya sudah tua. Kami jualan di sini sering cemas,” ujar Ucok pedagang pasar tradisional Ranai, Selasa (10/7).

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan, pemerintah daerah bukan tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan. Namun proyek tersebut masih terdapat persoalan kelebihan bayar yang belum selesai. Saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan hilang jejak. “Masih dicari perusahaan yang bertanggung jawab, memang sudah ditangani penegak hukum,” ujarnya.

Hamid mengaku kelanjutan pembangunan pasar itu baru bisa dilakukan setelah persoalan hukum selesai. Termasuk proyek gedung DPRD yang mengalami nasib yang sama, terdapat kelebihan bayar dalam kontrak sebesar Rp 2 miliar lebih. BPKP sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, agar kelebihan bayar dikembalikan ke kas daerah. (arn)

Minta Kuota CPNS Tak Berkurang

Putut A
-
0

batampos.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Jasril Jamal meminta kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak mengurangi kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ini dikarenakan Anambas mengalami kekurangan Pegawai Negeri Sipil. “Kita sudah minta kepada KemenPAN RB agar tidak mengurangi kuota yang diminta daerah,” ungkapnya Selasa (10/7).

Dirinya yakin KemenPAN RB bakal memenuhi permintaan, pasalnya Anambas merupakan salah satu daerah terluar yang perlu diperhatikan. “Mudah-mudahan kuota untuk Anambas sebanyak 572, itu sesuai permintaan,” ujarnya.

Jasril menegaskan, untuk penerimaan CPNS tahun ini tidak akan ada kecurangan. Murni dari kemampuan masing-masing peserta. Jika peserta memang memenuhi kualifikasi, maka akan lulus.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, sebelumnya mengatakan sampai dengan sekarang ini formasi penerimaan CPNS belum keluar.(sya)

Setokok Jadi Kampung Kerapu

Putut A
-
0
Setokok Jadi Kampung Kerapu
Gubernur Kepri Nurdin Basirun panen ikan kerapu di Pulau Setokok, Selasa (10/7). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan panen perdana budidaya ikan laut hasil kerja sama PT Patwa Dimensi Sinergi Nusantara. Pemprov Kepri pun mencanangkan Setokok di Kelurahan Setokok, Kecamatan Galang, Batam, sebagai Kampung Kerapu.

Nurdin mengatakan banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Apalagi Kepri sebagai daerah Kepulauan maka sektor kelautan harus mampu dimanfaatkan dengan maksimal. “Kunci besar kita ada di kelautan harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujar Nurdin, Selasa (10/7).

Pemerintah, kata Nurdin, tidak bisa bekerja sendiri dalam mendongkrak semua potensi yang ada di Kepri. Nurdin menyanjung para pelaku usaha yang ikut memberikan sumbangsihnya. “Kerja sama dan kolaborasi terus kita lakukan, kami akan terus kawal pergerakan dan skala keberhasilan. Jika misalnya ada masalah di perizinan kami siap bantu.”

Selain mengembangkan potensi kelautan, saat ini pemerintah daerah juga terus berupaya menunjang sektor lain yang tak kalah penting, yak-ni pemerataan infrastruktur serta membangun dan meningkatkan sumber daya manusia daerah. “Pembangunan pelabuhan dan jalan kita akan terus upayakan dapat berjalan, selain itu SDM juga kita perhatikan, pembangunan USB untuk sekolah-sekolah juga kita lakukan dan merata di Kepri,” tambah Nurdin.

Sementara itu, Senin (9/7) Nurdin menghadiri Indenpendence Day 424 th Negara Amerika Serikat di Best Western Premier Hotel, Batam. Kesempatan itu, Nurdin mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang ikut turut serta menjaga daerah Kepri tetap dalam keadaan aman dan kondusif.

Soal keamanan, Nurdin mengatakan akan menjamin kelancaran dan kemudahan dalam pengurusan izin jika banyak negara termasuk AS menambah investasi di Kepri.
“Perjalanan Dubes AS Joseph aman dan lancar di Kepri. Termasuk perayaan hari kemerdekaan AS ini berlangsung khidmat dan aman penuh keakraban. Ini menandakan Kepri sangat kondusif untuk berinvestasi,” tegas Nurdin saat menghadiri peringatan kemerdekan AS.

Soal infrastruktur dan posisi strategis Kepri, ditegaskan Nurdin, tidak perlu diragukan lagi oleh AS. Selain berada di jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia, jalan-jalan di Batam sudah sangat lebar untuk kelancaran transportasi. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan laut dan udara.

Untuk investasi selanjutnya, Nurdin menawarkan kerjasama dalam bidang teknologi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, budidaya perikanan serta pariwisata. Kerja sama tersebut tidak hanya untuk Batam, tetapi juga Karimun, Lingga, Bintan, Anambas dan Natuna. (bni)

1...12,08912,09012,091...14,281Halaman 12,090 dari 14,281

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000