batampos.co.id – Dua oknum anggota Polres Tanjungpinang, Brigadir WF dan Briptu ED positif menggunakan narkoba. Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Ali mengatakan dua oknum tersebut positif menggunakan narkoba jenis ekstasi.
Namun keduanya tidak terkait dengan penangkapan tersangka narkoba sebelumnya yakni BW, SR, dan ID. “Hasil tes urin Brigadir WF positif. Sedangkan Briptu ED negatif. Tapi keduanya mengaku pakai inek (ekstasi) beberapa hari sebelum diperiksa. Mereka bilang belinya di Batam,” kata Ali, Rabu (4/4).
Sebelumnya kata Kasat, tersangka BW mengaku mendapatkan sabu dari Brigadir WF. Namun setelah diperiksa Propam dan dikonfrontir dengan BW, kedua oknum polisi itu mengaku tidak mengenal BW. Begitu juga dengan BW yang tidak mengenal Brigadir WF. Namun Brigadir WF mengaku mengenal tersangka lainnya yakni SR.
Alasan BW menuduh mendapatkan sabu dari Brigadir WF, karena sakit hati. BW menganggap Brigadir WF lah yang membocorkan pesta sabu di rumah SR. Karena satu jam sebelum penangkapan BW, SR, dan ID. Brigadir WF sempat mampir ke rumah SR. “BW mengaku sakit hati terhadap Brigadir WF. Makanya dia menuduh dapat sabu dari Brigadir WF. Sebenarnya Brigadir WF hanya kenal dengan SR,” jelas kasat.
Selanjutnya, kedua oknum polisi akan diproses lebih lanjut oleh Propam Polres Tanjungpinang untuk dilakukan penegakan kedisiplinan anggota dan akan menjalani sidang kode etik. “Keduanya akan diproses dan dihukum karena melanggar aturan,” pungkas Ali.(odi)
batampos.co.id – Kementerian Agama RI telah mengesahkan biaya haji pada 2018 sebesar Rp 35.235.602. Keputusan ini diperoleh melalui rapat antara Kemenag RI dan Komisi VIII DPR RI pada pertengahan bulan lalu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri, Marwin Jamal menyatakan, biaya ini telah disosialisasikan kepada Calon Jamaah Haji (CJH) dari Kepri yang berangkat tahun ini. “Angka ini naik 0,9 persen dari tahun lalu,” terang Marwin, kemarin.
Kendati naik, Marwin ingin menegaskan bahwasanya panitia penyelenggara memastikan pelayanan yang akan diberikan tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia menyatakan, secara global, akan ada 4.100 petugas haji yang akan melayani CJH asal Indonesia. Seluruh petugas itu kini sedang dilatih dan ditekankan agar mampu memberikan pelayanan terbaik.
Demikian pula pelayanan konsumsi, Marwin menjelaskan, nantinya CJH akan mendapatkan 75 kali makan selama di Arab Saudi. Rinciannya selama di Makkah 40 kali makan, di Madinah 18 kali makan dan Armina 16 kali makan.
“Serta saat kedatangan jamaah 1 kali makan baik di Bandara Jeddah maupun Medinah. Jadi saat jamaah tiba langsung diberikan makan,” jelasnya.
Untuk pembinaan CJH, menurut Marwin, jamaah akan mendapatkan manasik 10 kali, dengan rincian 2 kali di Kemenag Kabupaten/Kota dan 8 kali bimbingan kelompok KUA Kecamatan, bimbingan secara tidak langsung melalui media massa dan bimbingan oleh KBIH.(aya)
batampos.co.id – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Tidak terkecuali hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sayangnya dari total sembilan hakim konstitusi, enam di antaranya belum menyampaikan LHKPN periodik berisi harta kekayaan yang dimiliki sampai akhir tahun lalu.
Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, setiap penyelenggara negara bukan hanya wajib menyerahkan LHKPN di awal dan akhir masa jabatan. Sebab, aturan yang berlaku juga mewajibkan mereka melaporkan harta kekayaan masing-masing setiap tahun. ”Mengacu ke Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Maka terdapat kewajiban pelaporan secara periodik setiap tahun,” terang dia.
Pria yang akrab dipanggil Febri itu mengungkapkan, LHKPN periodik paling lambat harus sudah dilaporkan pada 31 Maret. Ketentuan itu berlaku setiap tahun. Dia mencontohkan, periode harta kekayaan mulai 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Seluruhnya bisa dilaporkan kepada KPK mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2018. ”Mirip dengan periode pelaporan pajak,” imbuhnya.
Khusus untuk hakim konstitusi di MK, Febri menuturkan bahwa sembilan hakim konstitusi di lembaga negara itu sudah pernah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Itu sesuai dengan data yang dimiliki lembaga antirasuah sampai akhir bulan lalu. Namun demikian, belum semua hakim konstitusi melaporkan harta kekayaan secara periodik. ”Masih terdapat enam hakim konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik,” kata dia.
Lebih lanjut pria berkacamata itu menyampaikan, LHKPN periodik yang belum dilaporkan oleh enam hakim konstitusi itu merupakan laporan posisi harta selama dan sampai akhir 2017. Tapi, dia enggan mengungkapkan nama enam hakim konstitusi yang dimaksud. Secara lebih terperinci, Febri menyebutkan laporan harta kekayaan terakhir yang disampaikan oleh setiap hakim konstitusi.
Ketua MK Anwar Usman terdata menyerahkan LHKPN terakhir pada 10 Maret 2017. Dia tercatat menyampaikan LHKPN sebanyak tiga kali.
”Melaporkan LHKPN satu kali selama di MK dan dua kali saat masih di MA,” terang Febri. LHKPN terakhir yang diserahkan oleh Anwar merupakan laporan harta kekayaan sampai 31 Desember 2016. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Aswanto. Dia terakhir menyerahkan LHKPN pada 6 Maret 2017.
Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Data KPK mencatat bahwa mantan ketua MK itu terakhir menyerahkan LHKPN untuk harta kekayaan yang dia miliki sampai 30 Desember 2016. Total, dia sudah pernah melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga super bodi sebanyak empat kali. Serupa dengan Arief, Hakim Konstitusi Maria Farida juga terakhir menyerahkan LHKPN untuk harta kekayaan sampai 30 Desmber 2016.
Masih kata Febri, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyerahkan LHKPN sebanyak tiga kali. Harta kekayaan yang dilaporkan oleh hakim konstitusi tersebut sampai 30 November 2016. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna terakhir kali menyerahkan LHKPN tiga hari lalu (2/4). ”Dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017,” ucap dia. Selama menjadi penyelenggara negara, I Dewa Gede Palguna lima kali menyampaikan LHKPN.
Sisanya, Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyampaikan LHKPN terakhir pada 21 Juni 2016, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyampaikan LHKPN terakhir pada 15 Maret 2016, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan LHKPN terakhir pada 6 Juni 2017. Febri menuturkan, instansinya sangat mengapresiasi setiap penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan.
Dalam waktu dekat, sambung Febri, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK bakal berkoordinasi langsung dengan MK. Apabila tidak ada kendala, mereka akan datang ke Gedung MK pada Kamis (19/4) mendatang.
”Agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik,” terang mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. (syn/)
batampos.co.id – Aspek kehalalan kapsul yang kulitnya terbuat dari gelatin babi sempat menimbulkan polemik. Tetapi sebentar lagi publik tidak perlu khawatir lagi. Sebab Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah berhasil membuat cangkang kapsul dari ekstrak rumput laut.
Kepala BPPT Unggul Priyanto menuturkan inovasi cangkang atau kulit kapsul dari bahan rumput laut sudah sampai tahap pembuatan prototipe.
’’Tinggal di-scale up atau skala bisnis,’’ katanya dalam peluncuran inovasi cangkang kapsul dari ekstrak rumput laut di Jakarta kemarin (4/4).
Dalam riset cangkang kapsul itu, BPPT bekerjasama dengan PT Kapsulindo Nusantara. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kulit kapsul. Menurut Unggul saat ini PT Kapsulindo sedang berfokus pada pembuatan mesin untuk produksi kulit kapsul berbahan dasar ekstrak rumput laut. Diharapkant ahun depan produk cangkang kapsul itu sudah bisa diproduksi masal.
Unggul menyampaikan selama ini sering ada polemik terkait dengan kehalalan sebuah kapsul. Sebab kulit kapsul banyak dibuat dengan bahan dasar gelatin. Dimana gelatin itu diambil dari kulit atau tulang muda ikan, sapi, atau bahkan babi. ’’Sering kali kapsul menjadi pertanyaan masalah kehalalan. Dari bahan baku rumput laut, maka kita harapkan keraguan masyarakat terhadap masalah ini bisa kita atasi,’’ tutur Unggul.
Dia berharap penggunaan rumput laut sebagai bahan baku cangkang kapsul bisa meningkatkan nilai komoditas rumput laut nasional. Apalagi ketersediaan rumput laut sangat melimpah. Unggul berharap inovasi cangkang kapsul dari rumput laut bisa meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Kemudian juga memiliki nilai keekonimian tinggi dan diterima baik oleh masyarakat luas.
Pada kesempatan yang sama Unggul juga mengenalkan inovasi BPPT di bidang kesehatan lainnya. Yakni Kit Diagnostik Dengue (demam berdarah dengue/DBD). Melalui kit tersebut, diagnosa pasien yang diduga terserang DBD bisa dilakukan dengan mudah. Caranya adalah dengan menggunakan spesiemen darah, plasma, atau serum pasien. Secara otomatis kit akan mengeluarkan indikator positif atau negatif DBD. Bentuk dan ukuran alat ini mirip seperti tes kehamilan atau test pack.
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang menyambut baik inovasi BPPT di bidang kesehatan itu. Dia mengatakan saat ini 90 persen alat kesehatan masih impor. Penyebabnya adalah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri masih teknologi rendah dan menengah. ’’Alat deteksi penyakit dengue sangat dibutuhkan,’’ katanya.
Selain itu Maura juga menyampaikan inovasi cangkang kapsul dari ekstrak rumput laut patut diparesiasi. Sebab memanfaatkan bahan nabati yang ada di Indonesia. Dia mengungkapkan sampai saat ini belum ada produk cangkang kapsul yang berasal dari rumput laut. Inovasi ini diharapkan juga mempu mengurangi ketergantungan impor untuk produks farmasi dan produk pendukungnya. (wan/jpg)
batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mempersempit potensi kasus kejahatan penipuan bermodus umrah. Caranya adalah dengan menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran travel umrah baru. Saat ini jumlah travel umrah (penyelenggara perjalanan ibadah umrah/PPIU) yang resmi terdaftar ada 906 unit.
Keputusan moratorium itu disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin usai menerima kunjungan Wakapolri Komjen M. Syafruddin di kantor Kemenag kemarin (4/4). ’’Kebijakan kita adalah melakukan moratorium. Kita hentikan sementara pemberian izin kepada biro travel baru yang ingin mendapatkan izin sebagai PPIU,’’ tutur politisi PPP itu.
Lukman menjelaskan keputusan moratorium itu diambil setelah melakukan kajian mendalam. Sampai akhirnya Kemenag berkesimpulan bahwa jumlah travel umrah resmi yang ada sekarang cukup memadai untuk melayani umat Islam menjalankan umrah.
’’Fokus Kemenag sekarang evaluasi dan awasi yang ada sekarang secara berkesinambungan,’’ jelasnya. Sampai kapan moratorium diberlakukan? Lukman mengatakan hingga ada kajian yang menyebutkan Indonesia kekurangan travel umrah untuk melayani umat Islam. Lukman menegaskan selama masa moratorium dan seterusnya, akan diperketat pengawasan travel-travel yang sudah ada.
Dia menegaskan pengawasan travel umrah saat ini semakin ketat dan dilakukan secara online melalui aplikasi Sipatuh (sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus). Saat ini seluruh travel umrah berizin resmi Kemenag diwajibkan mendaftar ulang untuk mendapatkan user ID dan password untuk masuk ke aplikasi Sipatuh itu. Sayangnya sampai Senin (2/4) lalu baru ada 68 unit travel yang sudah daftar ulang.
Lukman menegaskan daftar ulang atau keikutsertaan travel umrah di aplikasi Sipatuh itu wajib. Jika sampai batas akhir di 10 April nanti masih ada travel yang belum daftar ulang, izinnya terancam dicabut. Lukman menegaskan travel umrah harus kolaboratif dengan kebijakan pengawasan baru oleh Kemenag itu.
Dia menuturkan dengan tergabung di aplikasi Sipatuh, seluruh rangkaian penyelenggaraan umrah akan terpantau. Mulai dari saat pendaftaran, jadwal tiket pesawat, maskapai penerbangan, nama hotel di Makkah dan Madinah, sampai perkembangan proses pengurusan visa umrah bisa diketahui. Tidak hanya diketahui oleh petugas Kemenag dan travel, tetapi juga diketahui oleh calon jamaah umrah. Nantinya setiap jamaah umrah yang mendaftar di travel resmi, akan mendapatkan nomor register. Melalui nomor register itulah jamaah bisa masuk ke dalam aplikasi Sipatuh.
Lukman juga menjelaskan di dalam regulasi yang baru, tidak ada lagi sistem pendaftaran umrah dengan model daftar sekarang berangkat tahun depan atau dua tahun lagi. Ketentuan yang baru jamaah umrah wajib didaftarkan paling lambat enam bulan dari saat pendaftaran. Kemudian bagi jamaah yang sudah melunasi biaya umrah, wajib diberangkatkan maksimal tiga bulan setelah pembayaran lunas.
Melalui aplikasi Sipatuh, Kemenag bisa mudah mengawasi alur pemberangkatan di masing-masing travel itu. Misalnya jika ada jamaah yang sudah lunas tetapi tidak kunjung diberangkatkan lebih dari tiga bulan, juga akan langsung terpantau. Nanti Kemenag tinggal menjatuhkan sanksi kepada travel yang melanggar kontrak atau gagal memberangkatkan jamaah.
Lukman juga menyinggung terkait dengan nasib korban travel umrah yang tetap ingin berangkat. Baik itu korban umrah Firs Travel maupun Abu Tours. ’’Dalam kaitannya Abu Tours supaya klir mereka itu kita klasifikasikan menjadi empat kategori,’’ katanya.
Yakni kelompok yang tetap ingin berangkat walaupun harus membayar biaya tambahan. Kemudian kelompok yang tetap ingin berangkat umrah, tetapi tidak mau ada tambahan biaya lagi karena menganggap sudah cukup. Lalu kelompok yang sama sekali tidak ingin diberangkatkan umrah tetapi ingin uangnya kembali. Dan keempat kelompok yang tidak mau berangkat umrah dan tidak berharap uangnya kembali. Tetapi kelompok keempat ini ingin dokumen seperti paspor bisa segera dikembalikan.
ilustrasi
’’Nah terhadap empat kategori, yang pertama dan keempat bisa ditangani segera,’’ katanya. Sementara untuk kelompok kedua dan ketiga diharapkan menunggu sampai proses hukum rampung. Menunggu keputusan pengadilan. Karena harus dilihat dan dihitung aset Abu Tours ada apa saja dan berapa banyak. Nanti uangnya apakah digunakan untuk memberangkatkan jamah atau melayani refund (pengembalian uang).
Wakapolri Komjen M. Syafruddin mengatakan maksud kedatangannya bertemu Menag Lukman Hakim Saifuddin.
’’Baru-baru ini kasus travel umrah meresahkan masyarakat. Apalagi ini pelayanan kepada umat Islam. Ini betul-betul kita konsen,’’ katanya.
Dia mengatakan setelah mendengar penjelasan dari Menteri Lukman. Menurutnya upaya Kemenag sudah progresif, diantaranya dengan mengubah regulasi khususnya soal pengawasan yang selama ini berlangsung. Dia juga menyambtu baik adanya limitasi atau pembatasan biaya bawah umrah. Kemenag menetapkan harga acuan umrah minimal adalah Rp 20 juta. Dia berharap dengan adanya ancaman sanksi tegas berupa pencabutan izin, ke depan kondisi pelayanan ibadah umrah semakin kondusif.
’’Yang sudah berlalu kita selesaikan melalui penegakan hukum,’’ jelasnya.
Sekretaris jenderal Himpunan penyelenggara Haji dan Umroh (Himpuh) Anton Subekti menuturkan Kementerian Agama perlu melihat lebih jeli perizinan umrah yang tidak merata di semua daerah. Khususnya di kantong-kantong umrah yang ada di luar pulau Jawa. Seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatara Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Lombok.
”Lombok inikan 80 persen mayoritas Islam dan keberminatan mereka untuk umrah tinggi. Anggota kita (Himpuh) tidak ada disana,” ujar Anton, kepada Jawa Pos kemarin (4/4).
Minat yang tinggi itu diantarnya didorong oleh antrean haji yang begitu lama. Sehingga masyarakat yang telah punya cukup uang pun memilih untuk umrah. Dia mencontohkan Sulawesi Selatan yang antrean haji reguler mencapai 30 tahun.
”Akhirnya masyarakat Sulawesi Selatan dengan kultur mereka lebih mengutamakan pergi ke baitullah daripada urusan yang lain, maka ini akhirnya menimbulkan lonjakan permintaan umrah. Sementara yang berizin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Sulawesi Selatan masih sangat sedikit,” ujar dia. Dia menyebut jumlah anggota Himpuh di Sulsel sekitar lima biro perjalanan umrah. Secara nasional anggota Himpuh ada sekitar 300 biro perjalanan umrah.
Secara resmi, Anton belum tahu detail moratorium izin biro travel umrah yang dilakukan oleh Kemenag. Apakah jumlah biro perjalanan umrah yang ada telah dianggap cukup atau belum. Tapi, dia menuturkan bahwa saat ini permintaan untuk Umrah sedang tinggi.
”Pasar umrah tumbuh sampai sejuta pertahun. Naik signifikan dari tahun sebelumnya tak sampai sejuta,” tambah dia.
Sementara itu, Pengamat haji dan umrah dari UIN Jakarta Dadi Darmadi menilai moratorium yang dilakukan Kemenag itu langkah yang bagus untuk saat ini. Meskipun dia memberikan catatan bahwa yang menjadi persoalan utama tak hanya bisa diselesaikan dengan moratorium. Justru Kemenag harus lebih memperkuat fungsinya. ”Menjalankan peran sebagai regulator, pembuat regulasi, mengarahkan, dan mengawasi,” kata dia.
Pengawasan pun tidak hanya pada travel umrah yang telah ada. Tapi, pengawasan di internal Kemenag pun juga perlu dijalankan. Lantaran ada indikasi atau dugaan keterlibatan orang di dalam Kemenag terhadap travel-travel bermasalah sehingga bisa lama beroperasi. ”Ada dugaan permainan dengan orang dalam. Ini harus didalami. Kalau mau komprehensif selesaikan masalah. Pengawasan keluar dan ke dalam,” kata dia. (wan/jun)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari sebelas Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (4/4). Prosesi tersebut sekaligus menandai pergantian dubes baru yang ditugaskan sebelas negara sahabat di Indonesia.
Sebelas negara sahabat itu terbagi ke dalam beberapa kawasan. Dari Eropa, ada dubes Rusia, Georgia, Polandia, dan Latvia. Sementara dari kawasan Afrika, ada dubes Pantai Gading, Gambia, dan Uganda. Lalu dari kawasan timur tengah ada Bahrain. Adapun Asia-Oceana ada Korea Selatan (Korsel), Australia, Kepulauan Fiji.
Usai upacara penyambutan dan penyerahan surat, kesebelas dubes itu diterima Presiden di beranda Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan, Presiden tampak berbincang cukup intens dengan masing-masing dubes.
Usai acara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi mengatakan, secara umum, presiden banyak berbicara terkait kerja sama ekonomi dengan sebelas negara itu ke depannya. Saat ini, intensitas kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut sendiri cukup beragam.
Dengan Uni Eropa misalnya, Indonesia tengah negosiasi terkait Comprehensive Economis Partnership Agreement (CEPA) dengan eropa. “Presiden tekankan masalah pentingnya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa,” ujarnya.
Sementara dengan negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan tradisional seperti Korsel, Australia, dan Rusia, presiden menekankan soal peningkatan intensitasnya. Korsel misalnya, saat Presiden Moon Jae In datang ke Indonesia, sudah meningkatkan status kerjasama dari strategic partnership kemudian naik menjadi spesical strategic partnership yang fokus akselerasinya pada industrialisasi.
“Maka presiden minta fokus akselerasi ini dilanjutkan,” imbuhnya.
Adapun dengan Afrika sebagai kawasan relatif baru bagi pasar produk-produk Indonesia, presiden juga mengingatkan soal pengembangan kerja sama ekonomi. Selain itu, disinggung juga soal pertemuan Indonesia – Afrika forum yang direncanakan digelar pertengahan bulan nanti.
“Nanti akan ada banyak deal bisnis dengan negara di Afrika, jadi akan jadi satu forum besar dan untuk pertama kali diinisiasi indonesia,” tuturnya. Menurutnya, ada banyak industri strategis yang bisa dilakukan bersama negara Afrika. Salah satunya terkait pengembangan dan pemasaran industri pesawat terbang. (far)
batampos.co.id – Tim pengamanan terpadu sebanyak 1.130 personel akan mengamankan penyelenggaran pagelaran Batam Menari 2018 pada 8 April nanti. Tim tersebut terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub Kota Batam, dan Ditpam BP Batam.
TNI akan menurunkan 200 personel terdiri dari Yonif Raider/136 sebanyak 100 personel dan Yon Marinir 10/SBY sebanyak 100 personel. Kemudian Polri menurunkan 400 personel terdiri dari Polresta Barelang sebanyak 200 personel, Sat Brimobda Kepri sebanyak 100 personel dan Sabhara Polda Kepri sebanyak 100 personel.
Lalu Satpol PP Pemko Batam menurunkan 100 personel, Dishub menurunkan 30 personel dan Ditpam BP Batam menurunkan 400 personel.
“Untuk lokasi parkir nanti, ada di depan Welcome to Batam untuk bus dan truk pasukan tim pengamanan terpadu,” kata Direktur Ditpam BP Batam, Brigadir Jenderal Suherman di Polresta Barelang, Rabu (4/4).
Sedangkan parkiran di depan Asrama Haji dan parkiran Mesjid Raya untuk bus siswa sekolah.
Lalu Parkiran Mal Pelayanan Publik diperuntukkan bagi masyarakat yang datang dari Batamcentre, Nongsa, Bandara dan sekitarnya.
Begitu juga dengan parkiran DPRD, Gedung Pemko dan Graha Kepri.
“Dan parkiran di sekitar Jalan Ocarina sekitar Tabita Furniture dan depan Hotel 01 untuk masyarakat yang datang dari Sekupang, Batuaji dan Tiban,” katanya.
Dan parkiran BP Batam dan di Jasa Raharja untuk tempat parkir VVIP. Di tempat yang sama, Wakasatlantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan penutupan arus akan dimulai sejak Sabtu pagi hingga pukul 10.00 WIB.
“Ditutup untuk latihan Batam Menari yang terakhir kemudian dibuka kembali. Lalu ditutup kembali mulai pukul 12.00 WIB karena acara sudah dimulai sejak Sabtu siang,” katanya.
Lalu pada MInggu pagi akan ditutup kembali karena ada gladi resik terakhir yang diisi oleh 150 instruktur tari. Pada siang hari akan ditutup kembali sekitar pukul 12.00 WIB karena acara pelengkap Batam Menari akan dimulai. Jalan ditutup hingga selesai acara Batam Menari ini pada tengah malam.
Untuk jalur yang ditutup kata Kartijo ada di Simpang Harmoni One menuju bundaran BP hingga Mesjid Raya. Penutupan arus tidak akan terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional sehingga masyarakat bisa melewati Simpang Bank Indonesia karena jalannya tak ditutup kecuali jika ada hal tak terduga.(leo)
batampos.co.id – Aliansi Umat Islam Bersatu (AUIB) Batam akan melaporkan putri mendiang Sukarno, Sukmawati Sukarnoputri terkait puisinya yang berjudul ‘Ibu Indonesia’. Laporan tersebut dijadwalkan pada Jumat (6/4) mendatang. Ketua AIUB Batam Erwin Hardiawan menyebutkan puisi tersebut merupakan penistaan agama islam. Pihaknya menilai dalam puisi tersebut terselip ujaran kebencian terhadap agama islam.
“Kalau mau berpuisi silahkan saja, karya kami hargai, tapi kenapa harus dikaitkan dengan syariat islam,” sesal dia.
Ia menyampaikan, perbandingan dalam puisi tersebut dengan syariat islam tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki korelasi sama sekali. Pertama, yakni perbandingan sari konde dengan cadar. Lalu perbandingan suara kidung dan azan. Ia cukup menyayangkan, seperti pengalamannya pribadi di Jerman islam sebagai minoritas justru dihargai, dan ini tidak terjadi di Indonesia yang notabenenya umat islam merupakan mayoritas.
“Mohon maaf apakah Ibu Sukmawati tidak suka dengan azannya atau bagaimana? Kalau ada yang tidak merdu silakan komplain di masjid mana yang tidak merdu, bukan malah azannya. Ini sengaja sekali, ada niatan jahat terhadap islam,”ucap dia.
Dari kata-kata yang terselip mengarah pada penistaan agama islam. “Ketika dia katakan azan, cadar. Nadanya tidak mengenakkan. Silahkan cek videonya,” kata dia.
Dalam pernyataan sikap tersebut, pria yang akrab dipanggil Abu Gaza ini puisi tersebut bermuatan anti keberagaman sehingga dapat menganggu keharmonisan berbangsa. Padahal, keharmonisan tersebut kembali dirajut pasca kasus penistaan sebelumnya oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
“Padahal di antara kami forum antar umat beragama tidak ada masalah, hubungan kami baik. Ketika Ustad Abdul Somad diusir di Bali, kamipun datangi Vihara bukan untuk merusak, kami ingin beritahukan ke mereka (umat Hindu) Vihara kami akan jaga. Ini fakta kerharmonisan tetap kami jaga, kebhinekaan jelas merupakan realitas,” katanya.
Maka dari itu, karena Sukmawati sudah menyinggung syariat islam atau ajaran Islam termasuk di dalamnya azan yang dilindungi oleh konstitusi, pihaknya akan melaporkan Sukmawati ke Polda Kepri.
“Kami mohon pihak kepolisian, untuk merespon dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya. (adi)
batampos.co.id – Pusat Layanan Autis (PLA) Batam merayakan Hari Autis Sedunia yang diperingati setiap 2 April, namun pada kesempatan kali ini, PLA Batam melaksanakannya pada Rabu, 4 April 2018 kemarin di PLA Batam, jalan Pemuda No. 4, Baloi Permai.
Pada peringatan Hari Autis Sedunia ini, PLA Batam merayakannya dengan beberapa perlombaan yang melibatkan para anak autis dan orang tuanya, seperti lomba bakiak, lomba mewarnai, lomba fashion show dengan bahan daur ulang, lomba masakan, dan lomba merangkai kalung dan gelang.
Kepala PLA Batam, Riniatun S.Pd., mengatakan tema yang diusung PLA Batam pada Hari Autis kali ini adalah “we are the same and love each together” (kami semua sama dan saling mencintai). Tema ini diusung dengan harapan tidak ada lagi yang memandang anak autis sebagai sosok asing di masyarakat.
“Kegiatan yang kami laksanakan juga dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturahim para orang tua, serta sebagai bentuk sosialisasi bagi para siswa,” kata Riniatun.
Saat ini jumlah siswa di PLA Batam sebanyak 65 anak yang terbagi dalam kelas terapi dan kelas transisi dengan jumlah guru/terapis 9 orang.
“Di luar sana masih terdapat lebih dari 300 anak yang masuk dalam daftar tunggu. Jumlah ini tak sebanding dengan tenaga yang ada. Kami memohon maaf kepada masyarakat yang belum bisa kami terima anak-anaknya untuk diterapi di sini karena keterbatasan jumlah SDM PLA,” kata Riniatun.
PLA Batam membuka waktu konsultasi bagi masyarakat pada setiap jam 10.00-11.00 setiap hari pelayanan.
”’Perlu Perhatian Pemerintah”’
Perhatian dan dukungan pemerintah untuk membantu anak-anak autis dirasa masih kurang. “Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya perhatian dan kebijakan pemerintah pada PLA Batam,” ujar Ibu Linda, ibu yang 2 anaknya mengikuti terapi di PLA Batam.
“Kami sangat terbantu dengan adanya PLA Batam ini, karena untuk mengikuti terapi bagi anak autis di luar PLA, biayanya cukuf mahal,” kata Linda.
Menurut dia 2 anaknya mengalami perubahan perilaku pesat setelah mengikuti terapi di PLA Batam. Kini kondisinya sudah cukup baik. Dengan tekun ia mengulangi kembali terapi di rumah seperti yang diajarkan para terapis anaknya di PLA Batam.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar pada PLA Batam karena sangat dibutuhkan bagi anak-anak autis dengan menambah tenaga terapis atau guru-gurunya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga lebih banyak anak autis yang dapat menerima pelayanan terapi.
Sikap sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus, menurut Linda, orangtua itu sendirilah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya.
“Yang penting jangan sampai terlambat penanganannya,” katanya. (yudi)
batampos..co.id – Sebuah mobil Kijang Innova warna putih dikemudikan Polmasaut Gultom mengalami kecelakaan tunggal, Rabu (4/4/2018) malam sekira pukul 22.15 Wib.
Kecelakaan terjadi di jalan RE Martadinata depan PT.Bandar Victory, Sekupang. Ia melaju dari arah pelabuhan menuju Sei Harapan.
Polisi menduga ia dibawah pengaruh alkohol.
Mobil lepas kendali dan selip sehingga melompat ke pulau jalan lalu terhenti setalah menabrak pohon.
Pengemudi mengalami luka robek di kaki kanan, patah tuang bagian dada, memar du kening. Ia meninggal di tempat kejadian. (ali)
batampos.co.id – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Tidak terkecuali hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sayangnya dari total sembilan hakim konstitusi, enam di antaranya belum menyampaikan LHKPN periodik berisi harta kekayaan yang dimiliki sampai akhir tahun lalu.
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari sebelas Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (4/4). Prosesi tersebut sekaligus menandai pergantian dubes baru yang ditugaskan sebelas negara sahabat di Indonesia.
batampos.co.id – Tim pengamanan terpadu sebanyak 1.130 personel akan mengamankan penyelenggaran pagelaran Batam Menari 2018 pada 8 April nanti. Tim tersebut terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub Kota Batam, dan Ditpam BP Batam.
