batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna memindahkan belasan tahanan nelayan asing ke Lapas Tanjungpinang, dengan menggunakan kapal laut, Selasa (8/5). Belasan nelayan asing dipindahkan setelah vonis pengadilan, karena tidak membayar denda.
Kajari Natuna Juli Isnur mengatakan, sebanyak 17 nelayan asing dari negara Vietnam dan Thailand harus dipindahkan ke lapas. Para nakhoda kapal ikan asing tersebut menolak membayar denda yang diatur Undang-undang Perikanan, dengan alasan tidak mampu.
”Mereka lebih memilih menjalani pidana sebagai pengganti rugi negara dari tindakan illegal fishing di laut Natuna Utara,” ujar Juli saat melepas nelayan asing, kemarin.
Dikatakan Juli, terdakwa nelayan asing yang membayar denda kerugian negara langsung dipulangkan ke negara asalnya. Namun jika tidak membayar denda, harus mendapat pembinaan di Lapas Tanjungpinang.
Masa waktunya antara lima bulan hingga enam bulan, tergantung keputusan hakim di pengadilan. ”Denda kerugian negara bervariasi, tergantung pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta setiap nakhoda,” jelas Juli.
Dikatakannya, saat ini masih terdapat 35 terdakwa illegal fishing yang diinapkan sementara di Kejari. Karena tempat yang terbatas, tahanan terpaksa tidur di lantai selasar, musala dan ruang rapat. ”Asal jangan ruang kerja saja. Tapi semampunya kami tidak mengurangi hak asasi manusia,” ujar Juli.(arn)
PT Timah Tbk wilayah Operasi Kepri dan Riau, melakukan sosialisasi dana kemitraan UMKM kepada 250 pelaku usaha di Pulau Kundur, Selasa (8/5). F. Dokumentasi PT Timah untuk batampos.co.id
batampos.co.id – PT Timah Tbk Wilayah Operasi Kepri dan Riau, menyosialisasikan dana kemitraan untuk pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang ada di Pulau Kundur, Selasa (8/5). Mencakup Kecamatan Kundur, Kundur Barat dan Kundur Utara, dengan diikuti sekitar 250 pelaku UMKM.
Sebelumnya PT Timah telah melakukan sosialisasi serupa di tingkat Kabupaten Karimun. ”Sekarang di tingkat kecamatan yang ada pelaku UMKM untuk menerima dana kemitraan dari PT Timah Tbk Wilayah Operasi Kepri dan Riau,” jelas GM Timah Wilayah Kepri dan Riau yang diwakili oleh Kepala Unit Metalurgi Wiyono, kemarin.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM benar-benar mempersiapkan persyaratan yang lengkap, agar mendapatkan dana kemitraan dari PT Timah Tbk Wilayah Operasi Kepri dan Riau. Dana kemitraan adalah program dari PT Timah untuk meningkatkan pendapatan dan menambah modal bagi para pelaku UMKM di daerah operasi PT Timah.
”Kita sangat mendukung keberadaan pelaku UMKM, khususnya di Pulau Kundur yang terus berkembang saat ini. Diberikan kesempatan untuk menambah modal usaha melalui program dana kemitraan,” kata Wiyono.
Narasumber berasal dari tim PKBL/CSR PT Timah, Kabid PKBL Erwan Sudarto yang menyampaikan materi mengenai Dana Kemitraan. Lalu Kacabjari Tanjungbatu Aji Satrio menyampaikan sosialisasi mengenai Kemitraan dan CSR yang disejalankan dengan forum komunikasi bersama Muspika di Pulau Kundur.
”Bagus juga dana kemitraan dari PT Timah. Sangat membantu bagi kami pelaku UMKM untuk menambah modal usaha,” ucap salah seorang peserta.(tri)
Loket PTSP di PN Tanjungbalai Karimun. F. Ichwanul Fazmi/batampos.co.id
batampos.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun mulai menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penerapan PTSP semata-mata untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang berurusan di Pengadilan Negeri Karimun.
”Kalau sebelumnya segala macam urusan di pengadilan harus melalui per ruangan. Sekarang cukup satu ruang saja,” kata Bagian Humas PN Karimun, Yudi Rozadinata, Selasa (8/5).
Sebagai instrumen Pengadilan Negeri, kata Yudi, sasaran PTSP adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih mempermudah masyarakat dalam berurusan di pengadilan, baik dalam urusan pelaporan hingga urusan persidangan.
Sebagai contoh, kalau warga ingin mengetahui persidangan atau lain sebagainya, sebelumnya harus ke panitera atau melaporkan perkara harus ke ruangan lainnya. Sekarang cukup mendatangi meja PTSP.
”Masyarakat lebih nyaman memperoleh pelayanan peradilan yang prima,” katanya.
Pantauan di lapangan, ruang PTSP Pengadilan Negeri Karimun ditempati empat orang petugas yang melayani setiap pengaduan atau dan lain sebagainya. Selain itu, ruang PTSP juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi AC, TV, dan Wifi. (enl)
batampos.co.id – Perang argumentasi soal penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam terus berlanjut. Pihak pemerintah daerah bersikukuh KEK Batam harus terwujud. Sebaliknya, kalangan pengusaha tetap gigih menentangnya.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, pemerintah akan terus memperjuangkan agar KEK Batam terwujud dalam waktu dekat. Ia menilai, KEK merupakan sistem terbaik untuk membangun ekonomi Batam ke depan.
“Saya pertahankan KEK ini,” katanya saat ditemui Batam Pos sehabis peletakan batu pertama pembangunan tiga instalasi di RS Bhayangkara Polda Kepri di Batam, Selasa (8/5).
Disinggung soal ribut-ribut pengusaha menentang KEK Batam, Nurdin mengaku akan segera menjalin komunikasi. Ia akan mengundang kalangan pengusaha dan menjelaskan bagaimana sistem dan apa saja keistimewaan KEK Batam.
“Kami akan jelaskan soal KEK itu,” tutur Gubernur yang juga anggota Dewan Kawasan (DK) Batam itu.
Namun, Nurdin belum memastikan kapan akan mengundang para pengusaha itu. “Lihat saja nanti,” kata dia sambil berlalu.
Saat ditemui di Kawasan Industri Lobam, Bintan, kemarin siang, Nurdin mengatakan sebenarnya para pengusaha tak perlu cemas jika KEK Batam diberlakukan. Sebab, menurut dia, penerapan KEK di Batam tidak akan serta merta menghapus status dan fasilitas Free Trade Zone (FTZ) yang telah berlaku di Batam.
Sehingga, kata dia, pengusaha bisa memilih masuk kawasan FTZ atau KEK. Sebab, nantinya KEK Batam akan diberlakukan secara enclave, tidak menyeluruh. Sehingga, industri yang tidak masuk area KEK akan tetap mendapatkan fasilitas FTZ.
“Yang nyaman di wilayah FTZ, ya silakan tetap di wilayah FTZ,” kata dia.
Namun begitu, jika ada pengusaha atau industri yang ingin merelokasi pabrik atau usahanya ke kawasan KEK, pemerintah akan memfasilitasinya.
Karena, menurut Nurdin, fasilitas dan insentif di dalam KEK lebih banyak ketimbang di dalam kawasan FTZ. Bahkan, kata dia, saat ini banyak pengusaha dan calon investor yang justru berharap KEK Batam segera terealisasi.
Selain itu, sejumlah wilayah di Batam juga sudah dipastikan akan menjadi KEK. Misalnya Kabil dan Pulau Rempang-Galang.
Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, mengatakan mestinya pemerintah segera meredam polemik FTZ vs KEK Batam. Caranya, dengan menjelaskan secara gamblang kepada pengusaha soal apa saja fasilitas dan konsekuensi dari pemberlakuan KEK di Batam.
OK mengatakan, sejauh ini konsep KEK Batam bahkan belum jelas. Sosialisasi pemerintah kepada pengusaha dan masyarakat juga tidak gamblang. Sehingga ia tak heran jika kemudian muncul pro dan kontra.
“Tolonglah sosialisasikan KEK yang bagaimana yang berlaku di Batam, kalau ada,” kata OK, Selasa (8/5).
OK mengaku sudah berulangkali meminta pemerintah mensosialisasikan rencana penerapan KEK di Batam. Namun, sejauh ini, kata dia, belum ada sosialisasi yang komprehensif.
Karenanya, OK enggan berkomentar banyak soal rencana penerapan KEK di Batam. Termasuk soal ribut-ribut pengusaha yang menentangnya.
“Nanti, kami lihat dululah KEK yang mau berlaku itu,” ujarnya.
Dua orang warga Batam berfoto mengambil latar belakang Welcome To Batam yang terpampang di Bukit Clara Batamkota. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Tetap Menolak
Sementara kalangan pengusaha Batam tetap menolak KEK di Batam. Mereka berharap pemerintah mempertahankan FTZ Batam. Jika pemerintah menginginkan perubahan, mereka usul agar tambahan fasilitas dan insentif dimasukkan ke fasilitas FTZ, bukan menggantinya menjadi KEK.
“Kami bicara mengenai kepastian hukum. Negara sudah beri fasilitas FTZ selama 70 tahun. Kami tak menginginkan setiap pergantian presiden, kebijakan ikut berubah. Selesaikanlah dulu FTZ di Batam,” kata Ketua Kadin Kepri Achmad Makruf Maulana, Selasa (8/5) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam.
Makruf menyebut, KEK akan memberlakukan sistem enclave terhadap dunia usaha. Artinya masing-masing jenis industri akan menempati zona tertentu yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
“Orang Batam sudah paham karena sebelum FTZ, kita sudah jelas mengalami kesulitan pas enclave. Masa kami ke kawasan industri harus urus izin dulu,” katanya lagi.
Jika FTZ dianggap memiliki kelemahan, maka lebih baik memperbaiki kelemahan tersebut. Caranya adalah dengan merangsangnya lewat penambahan insentif.
Makruf menilai FTZ sudah menggiurkan dengan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Namun ditengarai memiliki banyak kelemahan yakni fasilitas tersebut berlaku bukan hanya untuk barang industri tapi juga barang konsumsi masyarakat, seperti barang kebutuhan pokok dan juga mobil CBU.
Namun, pada kenyataannya harga kebutuhan pokok di Batam dan juga mobil setara atau bahkan lebih mahal dari barang serupa di daerah lainnya di dalam negeri.
Di satu sisi, pasar domestik masih stabil. Tetapi karena kebijakan FTZ yang mewajibkan pelaku usaha untuk membayar bea masuk ketika memasarkan produk ke wilayah pabean di dalam negeri, maka kebijakan FTZ justru menjadi sebuah blunder.
“Jika ada kelemahan mengapa tak diperbaiki saja,” ungkapnya.
Menurut Makruf, FTZ Batam harus ditambah fasilitas-fasilitas penting seperti pengurangan atau penghilangan pajak secara sementara (tax holiday) dan pengurangan pajak untuk bidang usaha dan jumlah investasi tertentu (tax allowance). Ia yakin dengan penambahan tersebut akan lebih menarik minat investor.
Perubahan regulasi secara mendadak dianggap tidak perlu karena dapat menimbulkan ketidakpastian kepada investor yang mau masuk atau sudah eksis di Batam.
“Persoalan ini akan dibawa ke sidang kabinet. Kami tetap ingin Batam lanjut jadi FTZ. Ini semua untuk kepentingan dunia usaha,” ungkapnya.
Wacana transformasi FTZ menuju KEK memang pernah dikhawatirkan oleh pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya. Mantan Wakil Ketua BP Batam Agus Tjahajana pernah mengatakan, KEK berpotensi menimbulkan risiko karena ada beberapa perusahaan yang tidak bisa masuk ke zona KEK. Misalnya, PT Sat Nusapersada di Pelita. Sebab pabrik tersebut berada di tengah permukiman warga.
Risiko kedua, kata Agus, terkait kepastian hukum. Menurut dia, beralihnya FTZ ke KEK akan memimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pengusaha.
Risiko lainnya adalah risiko sosial dan hukum yang juga mungkin timbul. Sebab saat industri direlokasi ke KEK, maka bisa saja terjadi PHK untuk menyesuaikan keadaan. Dan perusahaan yang tidak sepakat dengan penghapusan FTZ dapat menuntut pemerintah.
“Saat relokasi, industri bisa saja tidak bisa produksi sehingga merugi dan kehilangan pelanggan. Pemerintah juga harus menyediakan biaya lahan dan bangunan berikut infrastruktur pengganti dalam rangka relokasi,” terangnya.
Bagi BP Batam, mereka akan menjadi sangat selektif dalam memberikan izin investasi karena hanya memberikannya untuk investor yang mau masuk KEK.
“Sedangkan isu lain adalah mengenai aset BP Batam yang kualitasnya dipastikan akan menurun selama masa transisi karena tidak ada pembangunan,” jelasnya.
Agus menambahkan, banyak hal yang harus ditentukan dalam menetapkan KEK. Termasuk juga penentuan jumlah permukiman, perdagangan jasa, dan rumah liar yang harus direlokasi. Begitu juga dengan industrinya dan batas zona KEK.
Makanya untuk Batam, kata Agus, FTZ masih menjadi opsi terbaik saat ini. Menurut dia, pandangan yang mengatakan sistem FTZ mulai ditinggalkan adalah salah. Sebab faktanya, saat ini masih banyak kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang diberlakukan di sejumlah negara. Misalnya Tiongkok dengan Shanghai Pilot Free Trade Zone-nya, Malaysia dengan Digital Free Trade Zone, Abu Dhabi dengan Khalida Port Free Trade Zone, dan lainnya. (leo)
Kantor DPRD Karimun tampak lengang Selasa (8/5) setelah digeledah oleh Satreskrim Polres Karimun sehari sebelumnya (7/5).F. Tri Haryono/Batam Pos
batampos.co.id – Sehari setelah penggeledahan kantor DPRD Karimun, Satreskrim Polres Karimun langsung mengumumkan tersangka kasus korupsi dana perjalanan dinas atau SPPD. Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka.
”Yang kita tetapkan adalah mantan bendahara di dewan berinisial BZ (Boy Zulfikar, red). Tapi, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah berdasarkan perkembangan penyidikan perkara,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Selasa (8/5).
Menyinggung tentang penyitaan dokumen-dokumen dari ruang keuangan sekretariat dewan, Lulik menyebutkan, dokumen-dokumen yang berhasil disita dua hari lalu saat ini sedang dipelajari.
”Memang kaitannya dengan dana perjalanan dinas pada 2016. Khususnya untuk 8 kegiatan di dewan yang ada perjalanan dinasnya dengan anggaran pada tahun tersebut sebesar Rp 9 miliar,” paparnya. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana SPPD tersebut, kata Lulik, terdiri dari kunjungan kerja (kunker), SDM Dewan, penyusunan Perda inisiatif, pendidikan dan latihan (Diklat) SDM, administrasi umum dan operasional perkantoran, panitia khusus (Pansus), reses dan rapat koordinasi (Rakor).
SPPD yang yang dikeluarkan tersebut tidak saja untuk perjalanan dinas anggota dewan. Namun ada juga untuk staf sekretariat dewan. ”Untuk itu, dalam penyidikan dan melengkapi berkas, tidak menutup kemungkinan kita akan mengirimkan surat panggilan kepada penerima SPPD,” jelas Lulik.
Tidak hanya staf dewan, tapi juga anggota dewan akan dimintai keterangan sebagai saksi. ”Hingga penyidikan yang kita lakukan bisa segera selesai,” jelasnya.
Seperti berita di koran ini sebelumnya, anggota dari Satreskrim Polres Karimun yang dipimpin langsung AKP Lulik Febyatnara, menggeledah ruang keuangan Sekretariat Dewan, Senin (7/5). (san)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja mengamankan Sofyan Koda, 21, pelaku pencabulan terhadap pacarnya sendiri berinisial Cg, 18. Ia diamankan polisi di kawasan Pelita Atas Kecamatan Lubukbaja, Kamis (3/5) malam.
Saat ditemui di Mapolsek Lubukbaja, Sofyan mengatakan bahwa awalnya Cg kabur dari rumah karena merasa malu dan takut diketahui oleh orang tuanya karena sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Sofyan. Cg yang saat itu baru merayakan kelulusan sekolah, langsung menemui Sofyan. Sofyan pun kemudian menginapkan Cg di salah satu hotel kawasan Nagoya.
Saat hendak cari makan malam, Sofyan tidak sengaja bertemu dengan orang tua pacarnya. Disana, Sofyan bertemu dengan orang tua Cg dan meminta Sofyan untuk mengantarkannya menemui Cg.
“Saat ketemu itu, bapaknya langsung tanya mana anak bapak. Kemudian saya antar bapaknya ke penginapan. Setelah ketemu dan pulang bapaknya langsung lapor sama polisi,” kata Sofyan, Selasa (8/5) siang.
Diakui oleh Sofyan, mereka telah menjalin hubungan selama enam bulan teraktir. Selama menjalin hubungan, mereka kerap melakukan hubungan badan di kos-kosan Sofyan di kawasan Ruli Kampung Dalam Baloi. Karena Cg hamil, Sofyan pun sudah berulang kali menemui orang tua pacarnya itu untuk bertanggung jawab.
“Aku udah ada niat mau nikahin dia dan bertanggung jawab. Tapi bapaknya tidak setuju kalau anaknya aku nikahin. Aku tidak tau alasannya apa,” tuturnya.
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Lubukbaja Iptu Awal Sya’ban Harahap mengatakan bahwa penangkapan terhadap Sofyan setelah menerima laporan dari orang tua korban. Saat ditanyakan itu, Cg mengaku kepada orang tuanya bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan badan dan saat ini sudah dalam kondisi hamil.
“Dari laporan itu, kemudian Unit Reskrim Polsek Lubukbaja menangkap pelaku di kos-kosannya. Saat diamankan, pelaku mengaku semua perbuatannya,” kata Awal.
Usai diamankan, selanjutnya Sofyan dibawa ke Polsek Lubukbaja untuk pemeriksaan lebih lanjut. (gie)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan pelantikan dewan hakim MTQ VII tingkat Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Selasa (8/5). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun melantik jajaran Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VII tingkat Provinsi Kepri di Gedung Daerah Pemkab Lingga di Dabo Singkep, Selasa (8/5).
Gubernur mengingatkan 114 Panitera dan Dewan Hakim yang diketuai Dr Yusnar Yusuf, MS yang dilantik untuk bertugas secara profesional, jujur, dan adil demi suksesnya MTQ ini. “Dewan hakim jangan main-main dalam bertugas. Tak bisa lagi menilai sambil merokok atau ngopi.
Dewan Hakim harus memberikan nilai secara objektif, karena kita ingin mendapatkan juara yang real dari para qari dan qariah yang berkompetisi. Makanya saya ingatkan jangan main-main,” kata Gubernur di hadapan para Dewan Hakim yang baru dilantik.
Menurut Gubernur, semangat MTQ menjadi seperti semangat berlebaran, semua memakai baju baru dan berwarna-warni. Oleh sebab itu, Gubernur meminta agar momen ini tidak hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga untuk saling bersilaturahmi.
“Saya selalu mengikuti MTQ dari tingkat desa. Dan antusias masyarakat selalu luar biasa. Mari kita jaga kebersamaan ini. Raih prestasi dan jaga selalu silaturahmi melalui MTQ,” ujar Nurdin.
Nurdin melanjutkan MTQ ini merupakan wahana seleksi qari dan qariah Kepri untuk MTQ tingkat Nasional XXVI yang rencananya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara.
“Untuk tingkat nasional nanti, seandainya saya menargetkan juara umum, saya rasa tidak terlalu muluk-muluk. Karena kita punya kualitas qari dan qariah yang luar biasa dan bisa diandalkan,” katanya.
Salah seorang dewan hakim MTQ VII di Lingga kali ini panitia menghadirkan Syarifah Kasim dari Malaysia. Dan dalam kesempatan ini mendapatkan kehormatan untuk mengumandangkan ayat-ayat suci alquran sebelum pelantikan. Syarifah Kasim sendiri pernah menjadi juara I MTQ tingkat Internasional tahun 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Hadir juga dalam pelantikan Dewan Hakim ini Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah, Bupati Lingga Alias Wello, Penjabat Wali kota Tanjungpinang Raja Ariza, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, Ketua MUI Kepri Azhar Hasyim, Kepala Kanwil Kemenang Kepri Marwin Jamal serta jajaran FKPD. (bni)
batampos.co.id – Hari ini, Rabu (9/5), rakyat Malaysia akan mengikuti pemilu atau general election ke-14 (GE-14). Menurut pengamat luar negeri sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpad Teuku Rezasyah, pemilu Malaysia tahun ini terasa sangat tegang.
’’Dan risikonya sangat besar. Siapapun yang terpilih (sebagai perdana menteri, red),’’ katanya saat dihubungi, Selasa (8/5).
Rezasyah mengatakan pemilu Malaysia yang berlangsung hari ini adalah pemilihan parlemen. Setelah itu, para anggota parlemen akan memilih perdana menteri. Apakah nanti yang menang adalah incumbent Najib Tun Abdul Razak ataukah si penantang Tun Mahathir Mohamad, menurut dia sama-sama ada risikonya.
Jika nanti yang terpilih menjadi perdana menteri adalah Najib, maka skandal 1Malaysia Development Berhad akan terus memanas. Sebab, menurut Rezasyah, sampai saat ini kasus tersebut belum tuntas. Dan bisa mencuat kembali jika Najib duduk kembali sebagai perdana menteri.
Selain itu, jika Najib menang, maka dia harus membayar utang dukungan dari etnis Tiongkok dan etnis India yang ada di Malaysia. Sebab ada indikasi suara anggota parlemen dari dua etnis tersebut mengalir untuk Najib. Adanya ‘saham’ dukungan dari etnis Tiongkok dan etnis India tersebut, membuat Najib harus mengakomodir mereka. Apakah itu menunjuk sebagai menteri, menteri senior, atau posisi strategis lainnya. ’’Kalau mintanya wakil perdana menteri mungkin terlalu tinggi,’’ jelasnya.
Selanjutnya, ketika nanti yang terpilih adalah Mahathir, menurut Rezasyah, ada kendala soal usia. Dia mengatakan, saat ini usia Mahathir sudah 92 tahun. Sehingga kalau memimpin pemerintahan, pasti ada kendala-kendala terkait kesehatannya. Dia khawatir kalau Mahathir terpilih sebagai perdana menteri, ia hanya jadi pemimpin tansisional saja.
Rezasyah mencoba mengurai alasan Mahathir maju kembali menjadi kandidat perdana menteri, meskipun usainya tidak jauh dari seabad. Di antaranya adalah Mahathir merasa kecewa karena dia nilai Malaysia saat ini morat-marit. ’’Sebagai seorang negarawan, Mahathir merasa terpanggil untuk maju kembali,’’ jelasnya.
Menurut dia, Mahathir merupakan anak ideologis dari Tun Abdul Razak, orangtua dari Najib. ’’Sedangkan Najib dinilai sebagai anak biologis dari Tun Abdul Razak,’’ katanya.
Mahathir merasa kecewa karena jiwa kenegarawanan Tun Abdul Razak tidak mengalir ke Najib. Adanya dugaan skandal atau korupsi yang mendera Najib, memperdalam rasa kecewa Mahathir kepada Najib. Mahathir menilai secara manajemen, Najib tidak mampu mengelola masa depan Malaysia.
Sementara pantauan di sejumlah kota di Malaysia sudah mulai sepi sejak Selasa (8/5) kemarin. Warga sepertinya sudah siap mengikuti pemilu hari ini.
Di Petaling Jaya, misalnya, para tenant Pusat Perniagaan 8 Avenue dan Tropicana Merchant Square banyak yang tutup. Yang buka hanya hotel, rumah makan, kantor layanan hukum dan biro konsultasi. Tidak sampai 5 persen yang buka.
Bahkan, markas Parti Keadilan Rakyat (PKR) di Jalan Tropicana juga tutup. ”Kami tutup lah. Semua balik kampung. Mengundi,” kata Anthony, petugas keamanan di kantor yang marak dihiasi bendera PKR tersebut.
Dia sendiri akan tetap berjaga di sana. Sebab, dia adalah pendatang yang tak punya hak suara. Kantor yang pada bagian depannya memajang foto Anwar Ibrahim itu, menurut dia, baru akan buka lagi pada Kamis (10/5) besok.
Publik Malaysia bisa saja adem ayem di dunia nyata. Mereka pelit bicara politik. Tapi, di dunia maya, GE-14 menjadi topik panas. Netizen ramai membahas percaturan politik, indikasi kecurangan bahkan prediksi pemenang.
Sama ramainya dengan jalanan Kuala Lumpur yang berhias atribut berbagai partai. Biru muda dan merah, biru tua dengan gambar timbangan, hijau dengan bulatan putih di tengah atau bendera merah bertulisan Pakatan Harapan.
Panasnya perdebatan dan perbincangan tentang PRU 14 itu juga menjadi indikasi tingginya minat generasi muda Malaysia terhadap politik. Itu seolah menegasikan jajak pendapat sejumlah lembaga survei yang menyebut generasi muda Malaysia tidak peduli pada PRU 14.
Ilham Centre, lembaga survei politik Kuala Lumpur, menyatakan bahwa sebagian besar pemilih sudah tahu apa yang hendak mereka pilih. ”Mereka hanya tinggal menunggu hari H,” ungkap Hisommudin Bakar, kemarin.
Bisa jadi prediksi Ilham Centre itu benar. Seorang pegawai di kawasan Bukit Gasing mengatakan bahwa dia grogi menjelang 9 Mei. Tapi, bukan karena dia takut salah pilih. ”Lebih pada perasaan bahwa kita sudah sedekat ini dengan perubahan. Akankah perubahan itu terjadi atau tidak, besok (hari ini) penentuannya. That’s why I’m nervous,” kata perempuan paro baya tersebut. (hep/wan/JPG)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat acara ground breaking PT Bintan Offshore Marine Centre (BOMC) di Kawasan Industri, Lobam, Selasa (8/5). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Nurdin Basirun mengatakan Pemprov Kepri akan terus mendorong investasi di Kepri. Pemprov juga berupaya maksimal memberikan kemudahan perizinan yang dibutuhkan.
“Jangan khawatir kalau ingin berinvestasi di Kepri. Jika ada gangguan dan kendala di lapangan, pemerintah janji akan menyelesaikannya bersama tim terkait,” kata Nurdin usai ground breaking PT Bintan Offshore Marine Centre (BOMC) di kawasan Industri, Lobam, Selasa (8/5).
Perusahaan ini merupakan joint venture antara Qube dan Singatac. BOMC ditargetkan rampung pengerjaannya pada akhir 2019 mendatang. Menurut Nurdin, sejumlah fasilitas pendukung dan terobosan-terobosan terbaru untuk kemudahan investasi, juga terus digagas. Begitu juga pemerintah pusat, ikut memantau dan memudahkan apa yang menjadi keinginan sejumlah pengusaha. “Karena itu, jangan ragu berinvestasi di Kepri,” kata Nurdin.
Perusahaan ini menginvestasikan USD 50 juta atau setara Rp 700 miliar. PT BOMC juga siap merekrut lebih kurang 500 tenaga kerja. Acara tersebut dihadiri Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri International I Gusti Putu Surya Wiryawan, Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan Duta Besar Australia untuk Singapura, GGM PT. Bintan Resorts Cakrawala (BRC) Abdul Wahab dan ratusan pengusaha mancanegara.
GM PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) selaku pengelola KIB Lobam Aditya Laksamana mengatakan PT BIIE selaku pengelola kawasan mendukung investasi yang masuk. Pihaknya juga sekuat tenaga mendatangkan investasi di kawasan. Dia menyampaikan, PT BIIE siap memberikan pelayanan terbaik. Karena kawasan industri yang terletak di Seri Kuala Lobam ini memiliki fasilitas lahan, listrik, air bersih maupun dormitori untuk pekerja.
Sementara itu, Chairman PT BOMC Micheal Sousa mengatakan, perusahaannya bergerak di sektor penunjang kegiatan offshore dengan fasilitas pelabuhan greendfield yang mendukung berbagai kebutuhan proyek offshore.
Dijelaskannya, fasilitas yang dimiliki yakni 6 dermaga dengan rentang panjang 700 meter dan kedalaman air sejauh 10 m LAT, penyedian lahan dan fasilitas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Dia juga mengatakan, pihaknya siap menawarkan keuntungan ekonomi strategis untuk mendukung proyek lepas pantai melalui lingkungan praktek terbaik dan hemat biaya. Pihaknya siap menyediakan lingkungan bisnis yang aman dan terisolasi untuk memberikan layanan pelabuhan, logisti, pergudangan, mobilisasi, penumpukan kapal (RIG) dan lain sebagainya. (bni/met)
POLISI mengiterogasi lima remaja yang diduga membobol gudang milik SMK Al-Al-Mugni Batam, Selasa (8/5). foto: dalil harahap
batampos.co.id – Lima remaja yang masih berstatus pelajar dibekuk jajaran Polsek Sagulung, Selasa (8/5) pagi. Mereka nekat membobol gudang SMK Al-Mugni di, Sagulung, Batam, dan mencuri sejumlah barang milik sekolah tersebut.
Kelima remaja tersebut masing masing Cn, 18, Fn,18, Tb, 14, Js, 16, dan Kh, 19. Adapun barang yang mereka curi antara lain dua unit mesin printer, satu unit laptop, satu unit mesin kompresor, dua unit speaker aktif wireless, dan satu tabung gas LPG ukuran 3 kilogram.
Kepala SMK Al-Mugni, Asril, menuturkan aksi pembobolan itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, Selasa (8/5). Namun pihak sekolah baru mengetahui aksi itu sekitar pukul 06.30 WIB saat salah satu staf SMK Al-Mugni hendak membuka seluruh ruangan sekolah.
“Saat ke gudang peralatan, ternyata pintu teralis depan sudah rusak. Pintu belakang sudah posisi terbuka seperti dibuka dari dalam,” kata Asril usai membuat laporan di Mapolsek Sagulung, Batam, Selasa (8/5).
Setelah melihat isi gudang, ternyata sebagian sejumlah barang inventaris sekolah sudah tak ada lagi.
“Saya ditelepon staf saya tadi, makanya langsung buat laporan ke sini (Polsek Sagulung),” ujar Asril.
Setelah menerima laporan itu, jajaran Polsek Sagulung yang dipimpin oleh kanit Reskrim Ipda Walter Nainggolan langsung bergerak cepat. Satu jam melakukan penyelidikan para pelaku berhasi dibekuk di tempat yang berbeda-beda.
“Kebetulan rumah mereka (lima pelaku) dekat lokasi sekolah jadi langsung kami bekuk,” ujar Walter.
Dari tangan kelima pelaku, polisi berhasil mengamankan kembali barang yang mereka curi tersebut.
Sementara Kapolsek Sagulung AKP Yudha Surya Wardana menuturkan untuk proses hukum terhadap lima pelaku yang masih berstatus pelajar itu akan dilakukan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. (eja)
batampos.co.id – Hari ini, Rabu (9/5), rakyat Malaysia akan mengikuti pemilu atau general election ke-14 (GE-14). Menurut pengamat luar negeri sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpad Teuku Rezasyah, pemilu Malaysia tahun ini terasa sangat tegang.
