batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga akan mengadakan pengajian akbar memeringati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, Selasa (17/4) malam.
Pada kegiatan itu, panitia mengundang Dr Muhammad Yahya Waloni. Ustaz kondang itu akan membahas pentingnya mendirikan salat serta membentengi kehidupan dengan salat. Harapannya, muncul aktualisasi diri tercermin dari seluruh salat yang dilakukan setiap muslim.
Kabag Kesra Sekertariat Kabupaten Lingga Jaya Atmajaria mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menjadikan masyarakat Bunda Tanah Melayu lebih meningkatkan iman dan takwa serta menjadi landasan bagi pembangunan Kabupaten Lingga.
“Harapan kami masyarakat dapat mengambil inti serta kandungan dari peristiwa besar Isra Mikraj,” kata Jaya, kemarin.
Ketua PHBI Kecamatan Singkep Hamid telah mengetahui kegiatan peringatan Isra Mikraj di Pemkab Lingga. Karena itu, kegiatan serupa yang rencananya digelar pada Jumat pekan ini dialihkan bersamaan dengan kegiatan Pemkab Lingga.(wsa)
batampos.co.id – DPRD Kota Batam mempertanyakan surat edaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemko Batam terkait struktur partai pemilihan umum legislatif 2019. DPRD menilai, surat edaran tersebut salah alamat karena bukan wewenang Kesbangpol.
“Yang kita kritisi kenapa belum ada surat resmi pendaftaran caleg dari KPU, Kesbangpol malah keluarkan surat edaran,” kata Musofa, anggota komisi I DPRD Batam, Selasa (10/4).
Selain itu ia menilai penyerahan struktur bakal calon legislatif (bacaleg) dan sosialisasi kuota 30 persen bacaleg perempuan bukan wewenang Kesbangpol. Bahkan, pihaknya mengakui, Kesbangpol terlalu masuk dalam internal partai.
“Jelas kita keberatan, sebagai perwakilan partai di DPRD Batam, saya diintruksikan langsung oleh partai untuk mempertanyakan surat edaran ini,” tegas Politisi Hanura tersebut.
Selain menjadi kewenangan KPU, penyerahan struktur bacaleg belum terjadwal di KPU. Bahkan batas waktu penyerahan baru sebatas rencana pada 4-17 Juli 2018 nanti.
“Saya pikir partai lain masih merekrut bacalegnya. Bukan semudah yang dipikirkan oleh Kesbangpol,” sebut Musofa.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku, surat edaran ini didasari karena tidak ada programnya di badan tersebut. Awalnya Kesbangpol ingin mengadakan bimbingan teknis dan penyuluhan. Namun karena tak ada anggaran diubah dengan surat edaran struktur bacaleg legislatif 2019.
“Mereka akhirnya minta maaf dan menarik surat edaran ini. Terus saya jawab, kalau memang tak dianggarkan wali kota, kenapa harus mengada-ngada dengan membuat kegiatan. Akhirnya yang dikerjakan juga salah,” sesalnya.
“Kalau memang badan ini tak ada anggaran mending duduk-duduk saja, dari pada membuat kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya,” jelas Musofa. (rng)
batampos.co.id – Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi menjelaskan dana transfer pusat sampai April 2018, baru 20 persen atau sekitar Rp 180 miliar.
Sementara total serapan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga akhir Maret baru 9,15 persen dari besaran APBD Anambas Tahun 2018.
“Serapan anggaran pada triwulan I sudah 9,15 persen atau Rp 84 miliar,” sebutnya Selasa (10/4).
Serapan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta penyaluran dana desa baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
Untuk belanja barang dan jasa, kata Azwandi, hanya pembayaran uang muka sejumlah paket pekerjaan yang sudah mulai proses pengerjaan. Sedangkan penyaluran dana desa yang berasal dari APBN baru 25 desa.
Sementara anggaran yang berasal dari APBD untuk dana desa baru dicairkan kepada 14 desa. “Untuk penyaluran dana desa ini, Anambas kategori tertib nomor tiga se-Kepri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdakab Anambas, Teti Arnita menjelaskan jumlah paket proyek fisik maupun pengadaan pada 2018 ini ada 116 paket. Dari 116 tersebut yang sudah lelang baru 25 paket dan sudah ditetapkan pemenang tendernya.
Sebanyak 52 paket sedang proses lelang dan sisanya masih persiapan lelang. Jumlah anggaran dari 116 paket tersebut mencapai Rp 133 miliar. Ia juga mengatakan untuk proyek yang sudah ada pemenangnya sudah bisa mencairkan uang muka sebesar Rp 30 persen dari nilai kontrak. (sya)
batampos.co.id – Komisi II DPRD Natuna mendatangi BPKP perwakilan Provinsi Kepri, terkait utang pembelian kapal feri Indra Perkasa dan sejumlah proyek mangkrak lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki mengatakan, rombongan Komisi II datang ke BPKP untuk berkonsultasi agar proyek mangkrak dapat dilanjutkan dan diselesaikan.
Selain itu, terkait utang pengadaan kapal feri Indra Perkasa oleh Pemerintahan Kabupaten Natuna yang belum lunas dibayarkan. Karena dalam APBD murni 2018 tidak tercatat untuk anggaran utang feri.
“Ada beberapa hal lain yang dikonsultasikan ke BPKP. Soal gedung DPRD dan pasar modern yang juga belum selesai,” kata Marzuki.
Keinginan DPRD, kata Marzuki, pembangunan pasar modern dan gedung DPRD yang terhenti dapat dilanjutkan 2019 mendatang. Tujuannya agar difungsikan sesuai harapan.
“Memang proyek pasar dan gedung DPRD harus diaudit kembali secara teknis oleh dinas PU. Supaya tidak terjadi kelebihan anggaran lagi,” ujar Marzuki.
Konsultasi tersebut menurut Marzuki sangat penting, karena dalam hasil audit BPKP terdapat kelebihan nilai kontrak pengadaan hampir Rp 1,6 miliar, dari nilai total keseluruhan Rp 26,8 miliar lebih tahun 2017 lalu.
“Sebenarnya utang pengadaan feri itu sekitar Rp 10 miliar, tapi karena ada kelebihan perhitungan dalam kontrak, utang yang harus dibayarkan Pemda Rp 8 miliar lebih,” ujarnya.
Dikatakan Marzuki, BPKP menekankan agar pemerintah daerah tetap membayar utang kapal feri setelah APBD perubahan mendatang, sesuai hasil audit BPKP. Karena adanya kelebihan perhitungan kontrak.(arn)
batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam akan menggelar dialog ekonomi pada rapat pimpinan Kadin Batam 2018-2019 di Best Western Premiere Panbil, Kamis (12/4). Ada lima rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut pariwisata di Batam.
“Sektor pariwisata kita prioritaskan karena melibatkan banyak pihak,” kata Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Selasa (10/4).
Diakuinya, pada rapim tahun lalu, Kadin Batam juga merekomendasikan sektor pariwisata. Hal ini tidak lepas dari lesunya sektor industri yang lain. Kadin berkeyakinan, sembari menunggu pulihnya sektor manufaktur dan industri lain, sektor pariwisata mesti mendapat perhatian pemerintah. “Saat ini pariwisata bukan saja urusan pemerintah tetapi juga industri pariwisata itu sendiri,” tuturnya.
Empat rekomendasi lainnya yang dipaparkan menyangkut ketenagakerjaan, kepastian hukum, perdagangan serta pemberdayaan UKM. Dialog ekonomi ini nantinya mengambil tema optimalisasi peran Kadin Batam sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Batam. “Rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada Pemko, BP Batam dan DPRD Batam,” lanjut Raja.
Sebagai mitra pemerintah daerah dan diatur oleh undang-undang, hal ini dianggap penting untuk ditindaklanjuti. Ketua Panitia Rapim Kadin Batam, Suyono menambahkan, ada beberapa narasumber dalam kegiatan ini Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Wali Kota Batam, Ketua BP Batam Ketua DPRD Batam dan pengusaha. “Ini sesuai yang dijadwalkan. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik,” kata Suyono.(rng)
batampos.co.id – Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memasang enam BTS (Base Transceiver Station) di enam pulau berbeda di Bintan.
”Enam BTS ini prioritas desa yang sama sekali tidak terjangkau sinyal telekomunikasi,” kata Kabag Kominfo Kabupaten Bintan Aupa Samake ketika dijumpai di Kompleks Bandar Seri Bintan, Selasa (10/4).
Keenam BTS yang akan dibangun itu, yakni di Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik, dan Pulau Pejantan di Kecamatan Tambelan. Juga akan dibangun di Pulau Numbing dan Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir.
Aupa menjelaskan awal mulanya pihak BP3TI melakukan survei di 12 wilayah. Yaitu Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik, dan Pulau Pejantan, Kampung Melayu di Kecamatan Tambelan, Lancang Kuning Bintan Utara, Kelong, Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir, serta Sebong Pereh, Engkang Anculai, Pengudang dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong.
Dari survei tersebut hanya enam daerah yang disetujui untuk dibangun BTS karena daerah tersebut masih blank spot sinyal telekomunikasi. Sisanya masih didapati sinyal yang laik. “Pembangunan BTS ini untuk mendukung program internet perdesaan,” pungkasnya.(met)
Badan jalan di Desa Tarempa Barat Daya longsor akibat hujan deras, beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 30 titik jalan di Anambas yang rusak akibat longsor. F. Syahid/batampos
batampos.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) untuk merehabilitasi sejumlah jalan rusak dan tanah longsor akibat banjir yang melanda Kecamatan Siantan, Palmatak, dan Kecamatan Jemaja, beberapa waktu lalu.
Dari hasil identifikasi, ditemukan 30 titik tanah longsor. Sebagian tanah longsor tersebut ada yang tidak merusak badan jalan. Ada juga yang menutup badan jalan hingga menimbulkan kerusakan parah.
Seperti di jalan arah Desa Tarempa Barat Daya. Sekitar 100 meter dari jalan raya Tiangau, jalan semenisasi nyaris terbawa tanah longsor. Saat ini kondisi jalan tersebut hampir putus. Bagian bawah jalan semenisasi di sisi utara sudah tidak menyentuh tanah atau menggantung.
Sementara pagar pengaman jalan terbawa tanah longsor. Kerusakan ini butuh penanganan secepatnya. “Paling banyak kerusakan terjadi di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Siantan, Palmatak, dan Jemaja,” ungkap Plt Sekretaris Dinas PUPR Khairul Anwar, Selasa (10/4).
Dari hasil penghitungan Dinas PUPR, untuk memperbaiki jalan rusak akibat tanah longsor minimal membutuhkan dana Rp 44 miliar. Saat ini, pemerintah daerah sudah mengusulkan kepada BPBN untuk membantu memperbaiki kerusakan tersebut.
Apalagi Pemkab Anambas tidak memiliki anggaran untuk perbaikan. Anggaran yang ada hanya biaya perawatan yang jumlahnya sekitar Rp 500 juta.
“Kita sudah sampaikan usulan melalui proposal kepada BPBN,” jelasnya.
Jika BPBN menyetujui, maka akan mentrasfer biaya tersebut melalui Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena nomenklaturnya ada di Bakesbangpol.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum ada jadi harus ke Bakesbangpol,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas Khairul Syahadat membenarkan jika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mengusulkan kepada BPBN agar membantu memperbaiki sejumlah jalan yang rusak akibat tanah longsor dan banjir yang terjadi di Anambas awal tahun 2018 lalu.
“Besok kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk membahas masalah ini,” ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, kemungkinan besar Badan Penanggulangan Bencana Nasional akan mengucurkan dana tersebut, tapi pemerintah daerah harus membentuk dulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah terbentuk, maka dana itu akan disalurkan melalui BPBD Anambas, bukan melalui Bakesbangpol. “Pemkab Anambas masih terus koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional,” tandasnya. (sya)
Bupati Bandung Barat Abu Bakar membantah dirinya ditangkap KPK. (Siti Fatonah/JawaPos.com)
batampos.co.id – Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (11/4) tentang operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4).
“Enam orang sudah dibawa ke kantor KPK. Dilanjutkan proses pemeriksaan secara intensif,” kata Febri Diansyah.
Menurut Febri, keenam orang tersebut merupakan Kepala Dinas dan PNS di Kabupaten Bandung Barat. Namun, belum ada Bupati Bandung Barat yang disebut terjaring dalam operasi senyap tersebut.
“Enam orang dari unsur kepala dinas dan PNS,” ucap Febri.
Sebelumnya santer disebutkan dari OTT KPK pada Selasa (10/4), KPK juga menciduk Bupati Bandung Barat Abu Bakar (AB). Namun pada kenyataannya Febri tidak memastikan nama tersebut dari enam yang dibawa anggota Satgas KPK.
Mantan aktifis Indonesian Coruption Watch (ICW) itu menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam untuk menentukan status hukum keenam orang tersebut.
“Nanti hasilnya akan kami sampaikan di konferensi pers,” jelas Febri.
Bupati Bandung Barat, Abu Bakar (AB) tidak mengetahui adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih mengenakan seragam, AB melakukan jumpa pers di kediamannya, Jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4) malam.
Saat diminta klarifikasi terkait OTT, AB tidak mengetahui dan berbalik bertanya kepada wartawan di rumahnya.kpk, j
“OTT apa ya,” kata AB didampingi sejumlah kerabat di jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4) malam.
Bupati KBB mengatakan sejak pagi hingga petang dirinya masih melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.
“Dari pagi saya menjalankan tugas sebagai kepala daerah menghadiri beberapa kegiatan,” ucapnya.
Terkait berita, bahwa AB melakukan penggalangan, dirinya mengelak atas pemberitaan tersebut. Karena, kata dia, tidak pernah melakukan hal tersebut.
Sepeda motor yang ditemukan polisi.F. Dokumentasi Polsek Kundur untuk batampos.co.id
batampos.co.id – M Idris menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Sei Besi menuju Kecamatan Kundur Utara, Senin (9/4) sekira pukul 17.45 WIB. Ditengarai korban yang berjalan kaki ditabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di tempat.
Tidak jauh dari lokasi kejadian, ditemukan sepeda motor Supra X BP 3979 E yang diduga milik pelaku. Kini kepolisian masih melakukan pengejaran.
“Kami masih mengejar keberadaan pelaku yang menabrak korban M Idris seorang pejalan kaki hingga meninggal di tempat. Identitas pelaku sudah kita dapatkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelakunya segera ditangkap,” ujar Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edy Sadono, Selasa (10/4).
Kejadian bermula saat seorang pengendara motor dengan nomor polisi BP 3979 E yang belum diketahui namanya, datang dari arah Sungai Ungar menuju Tanjungbatu Kundur. Setibanya di Jalan Sei Sebesi tiba-tiba menabrak pejalan kaki yang diketahui bernama M Idris, warga Jalan Parit Siping, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara.
Akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke Puskesmas Tanjungbatu. Sementara pelaku langsung kabur dengan menumpang angkutan kota (angkot). Warga bersama anggota polsek sempat mengejar namun pelaku turun dari angkot dan kabur masuk hutan.
”Kami telah amankan barang bukti (BB) berupa satu unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BP 3979 E. Kami juga sudah meminta keterangan beberapa orang saksi yang sempat melihat kejadian tersebut,” tuturnya.
Peran aktif masyarakat dibutuhkan agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai hari ini anggota Polsek Kundur dibantu masyarakat masih menyisir hutan di sekitar tempat kejadian perkara.(ims)