batampos.co.id – Kehadiran “pak ogah” di jalan raya dikeluhkan pengendara. Seperti yang terjadi di U-turn Tibancenter, Sekupang. Alih-alih mengatur lalu lintas kehadiran mereka yang lebih dikenal dengan istilah “Pak Ogah” ini malah menyebabkan kemacetan.
Salah seorang pengendara, Yanti mengaku memang sedikit terganggu dengan kebenaran kehadiran mereka. Sebenarnya arus di U-turn tersebut jauh lebih lancar sebelum mereka ada.
“Sekarang jadi terkendala sejak ada mereka. Sebaiknya mereka tidak ada saja atau ditertipkan oleh pihak yang berwenang. Saya rasa pengendara sudah tahu kapan waktu melintas di sana,” kata dia, Jumat (22/6).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan sudah beberapa kali melakukan penertiban terhadap keberadaan pengatur lalu lintas ini.
“Ada beberapa orang yang kami tertibkan, namun dia kembali lagi ke jalan,” ujarnya.
Keberadaan mereka masuk dalam penyakit sosial dan itu perlu ditindak. Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP kecamatan untuk menertibkan mereka.
Ia menambahkan keberadaan mereka ini tidak lepas dari pengendara yang juga memberikan uang kepada mereka.
“Jadi karena dikasih makanya Pak Ogah ini kembali lagi ke jalan. Ini sebenarnya menggaggu ketertiban sosial juga,” tambahnya.
Menurut pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwsata (Dispar) Batam ini yang berhak mengatur lalu lintas adalah petugas, bukan mereka.
“Saya meminta kepada pengendara juga bijak untuk tidak memberikan uang. Tak sedikit juga pengendara yang mengeluh soal ini. Apalagi di lokasi yang cukup crowded seperti U-turn Tibancenter ini,” ujarnya.
Ia menambahkan keberadaan Pak Ogah ini hampir di seluruh jalan yang ada di Batam.
“Secepatnya akan kembali kami tertipkan,” pungkasnya.
Julukan Pak Ogah merujuk pada tokoh serial Si Unyil (TVRI) yang mana ia selalu minta duit sebelum melakukan sesuatu. “Cepek dulu dong, Den…” gitu kata Pak Ogah. (yui)
Sejumlah warga sedang memilih seragam sekolah buat anaknya di Toko Rosmini Tanjung Pantun Jodoh F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Tahun ajaran baru segera tiba, sejumlah toko buku dan sekolah mulai dipadati orangtua yang anaknya akan masuk sekolah. Seperti yang terlihat di kawasan SP Plaza, Sagulung.
Meski pendaftaran baru akan dibuka pada 25 Juni mendatang, namun orang tua terlihat lebih awal mengunjungi toko pakaian untuk membeli seragam anak mereka.
“Persiapan untuk anak masuk sekolah dasar,” ujar Mentari, Jumat (22/6).
Dia mengatakan sengaja membeli baju seragam lebih awal karena permintaan anaknya yang tak sabar ingin masuk sekolah.
“Biar tak repot juga nanti. Tahulah nanti pas pendaftaran pasti sibuk,” kata warga Sagulung ini.
Tak hanya warga Batam. Orang tua dari pulau juga demikian. Rusnaini misalnya jauh-jauh dari Pulau Buluh untuk membeli seragam sekolah untuk anaknya. Ia membeli dua stell seragam sekolah yang akan digunakan anaknya saat hari pertama masuk sekolah.
“Persiapan sudah jauh-jauh hari, uang untuk beli baju seragam juga sudah saya siapkan,” katanya.
Linda, penjual seragam sekolah mengaku penjualan baju seragam belum terlalu banyak, pasalnya pendaftaran dan jadwal masuk sekolah masih lama.
“Tapi ada yang sudah datang beli,” jelasnya.
Dia mengatakan kebiasaan orang tua membeli baju seragam anak seminggu menjelang masuk sekolah. Sementara pakaian seragam SD yang ia jual mulai Rp 60 untuk seragam sekolah dasar dan Rp 120 ribu untuk seragam SMP dan SMA.
“Biasanya seminggu sebelum jelang masuk terjadi peningkatan penjualan,” tambahnya. (une)
Tampak bangunan Hotel Aston di Pelita, Nagoya, Lubukbaja malam hari. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Tingkat hunian hotel di Batam selama lebaran cukup tinggi. Hampir semua hotel berbintang tingkat huniannya mencapai 90 persen. Jauh lebih tinggi dibanding saat bulan puasa.
“Tingkat hunian memang sangat tinggi selama lebaran. Hampir 90 persen. Rata-rata adalah pengunjung lokal,” kata ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Kepri, Tupa Simanjuntak, Jumat (22/6).
Ia menyebutkan saat puasa, tingkat hunian hanya sekitar 35 persen. Saat itu sebagian besar tamu juga adalah tamu lokal.
Menurutnya, yang paling ramai adalah saat akhir pekan. Di mana banyak wisatawan yang sengaja datang ke Batam untuk berlibur.
“Kalau di akhir pekan, tingkat hunian juga bisa mencapai 90 persen. Dari dulu, memang kalau akhir pekan, Batam selalu ramai. Banyak dari Singapura dan Malaysia yang berakhir pekan ke Batam,” katanya.
Menurutnya, semua pihak dan stake holder harus bisa terus menjaga agar tingkat hunian hotel tetap tinggi. Menurutnya, semua pihak harus mempromosikan Batam ke daerah lain.
“Promosi dari para komunitas pariwisata sangat signifikan membantu promosi Batam ini. Semua instansi harus terlibat.” katanya.
Menurut Tupa, destinasi wisata harus terus ditata. Termasuk memberikan memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan ketika berada di Batam.
“Kami berharap siapa pun yang datang ke Batam akan rindu dan kembali lagi ke Batam. Jangan sampai ada wisatawan yang baru sekali datang ke Batam langsung bosan,” katanya.
Untuk mendukung kunjungan wisata ini, ia berharap pemerintah daerah membuat sejumlah event atau kegiatan yang berkelas internasional sehingga menarik minat warga asing untuk datang ke Batam.
Sementara itu, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Koat Batam Pebrialin mengatakan letak Batam yang sangat strategis membuat Batam menjadi tujuan favorit untuk liburan. Banyak wisatawan yang menghabiskan liburan di Batam selama lebaran
“Kita punya banyak hotel dan tempat hiburan. Di Batam apa saja ada. Alam kita juga sangat indah. Jadi memang sangat menarik dikunjungi saat liburan,” katanya.
Meski ia mengakui anggaran untuk penataan destinasi wisata memang sangat minim. Tetapi Pemko terus berupaya untuk meminta DAK ke pusat mendapatkan dana agar bisa digunakan untuk penataan objek wisata. (ian)
batampos.co.id – Masyarakat Kota Batam berduyun-duyun menghadiri Open House Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam di kediamanya masing-masing. Masyarakatpun tidak tinggal diam untuk dapat bertap muka dan berjabat tangan dengan Ketua, Nuryanto,SH,MH, Wakil Ketua I, H.Zainal Abidin,SE,MM dan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Helmy Hemilton, SH,MH.
Dihari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, Rumah Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Helmy Hemilton,SH,MH yang terletak di Perumahan Sukajadi agenda perdana menggelar Open House.
Usai sholat ied masyarakat sudah memadati kediaman Waka III yang datang. Mulai dari masyarakat, Pejabat dan para elit politik berkumpul di kediamanya.
Open House sempena Idul Fitri 1439 H dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.
“Selain bertemu dengan para kerabat, sanak saudara dan rekan-rekan dalam momen lebaran tahun ini pihaknya juga melakukan santunan kepada 100 anak yatim dari Pantai Asuhan yang ada di daerah Nongsa,” terang Helmy.
Usai menggelar Open House di kediamanya, Helmy Hemilton bersama istri melakukan silaturahmi dan kunjungan ke rumah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam.
Dihari Kedua Idul Fitri 2 Syawal 1439 H, Open House digelar di Kediaman Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH yang terletak di Perumahan Kurnia Djaja Alam (KDA) Batam Centre. Masyarakat tumpah ruah menghadiri acara silaturahmi dan Open House sempena Hari Raya Idul Fitri.
Nuryanto,SH,MH mengatakan ia bersama istri menggelar Open House sempena Idul Fitri ingin berbagi dan bersilarutahmi dengan masyarakat, kerabat dan handai tolan. Momen lebaran ini tentu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk saling bermaaf-maafan satu dengan yang lainya.
Penempahan diri pada saat bulan ramadhan merupakan pelajaran yang cukup besar untuk diterapkan dikehidupan sehari-hari untuk menuju insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penempahan diri baik jasmani maupun rohani selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik yakni lebih kuat, lebih peka dan peduli terhadap sesama manusia. Tentu diharapakan akan melahirkan seorang pemimpin yang lebih bertanggung jawab.
“Sebagai modal dasar dari pelajaran penempahan diri berpuasa sebulan penuh di bulan ramadhan, tentu diharapkan setelah lulus dan dilatih selama bulan ramadhan kedewasaan kita untuk meneruskan perjuangan, walaupun suasana politik kita ini semakin panas, karena sudah digemleng apapun persoalan yang dihadapi saat ini arahnya sudah jelas yakni mencapai kemenangan.”tegas Nuryanto.
Ditempat yang sama Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H.Zainal Abidin,SE,MM pihaknya bersama keluarga menggelar Open House dirumah yang terletak di Perumahan Tiban II mengingat antusias masyarakat Kota Batam yang ingin bertemu dan bertatap muka cukup tinggi.
Kegiatan ini digelar setiap tahun dan melibatkan warga sekitar. Adapun menu makanan yang disajikan cukup beragam mulai dari soup, ayam goreng hingga panganan lebaran lainya. Masyarakat juga dapat menikmati hidangan yang sudah disiapkan sambil bersilaturahmi serta bercengkrama dengan warga lainya. Masyarakat yang hadir juga beragam dari Sagulung, Batu Aji, Sekupang hingga Belakang Padang. (*)
PT Epson Batam di Kawasan Industri ABB, Batam. (f. Internet)
Tekad Susanto sudah bulat. Per 1 Mei 2018 lalu, ia memutuskan keluar dari keanggotaan koperasi karyawan di perusahaan tempatnya bekerja di Kabil, Batam, Kepulauan Riau.
Surat pengunduran diri pun dibuat. Segera ia mengirimkannya ke pengurus koperasi melalui surat elektronik.
“Sering terjadi kesalahan administrasi. Nggak ada belanja, tahu-tahu gaji dipotong,” kata Susanto soal alasannya keluar dari keanggotaan koperasi itu, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kesalahan administrasi seperti itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Bukan hanya dirinya, beberapa rekan kerjanya yang juga anggota koperasi di perusahaan tersebut juga kerap mengalami kejadian yang sama. Gaji mereka dipotong karena dianggap telah belanja kebutuhan pokok di koperasi. Padahal mereka tidak belanja apapun.
Ada juga yang pemotongannya tidak sesuai dengan jumlah atau nilai belanja. Misalnya, total belanja di koperasi selama sebulan hanya Rp 250 ribu, tapi gajinya dipotong Rp 300 ribu.
“Ya memang setelah diklarifikasi, uang kita dikembalikan. Tapi kan repot kalau begini terus,” kata Susanto lagi.
Padahal, bagi Susanto sebenarnya kehadiran koperasi karyawan di perusahaan oleo-kimia terbesar di Indonesia itu sangat membantu karyawan. Mereka bisa belanja kapan saja meski sedang tidak memiliki uang. Namun gaji mereka akan dipotong sesuai dengan nilai belanja.
Tak hanya itu, setiap anggota koperasi juga berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang dibagi setiap tahunnya. Makin banyak dan sering belanja, makin banyak pula SHU yang akan diperoleh.
“Sebenarnya lumayan juga, tapi urusan kesalahan adminisrasi transaksi ini bikin malas,” kata pria asal Sumatera Utara itu.
Karenanya, ada beberapa anggota koperasi lainnya yang memilih langkah sama dengan Susanto. Mereka beramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi karyawan.
Kasus serupa, ternyata, juga terjadi di sejumlah koperasi karyawan di beberapa perusahaan lain di Batam. Tak terkecuali di Koperasi Karyawan PT Epson Batam. Banyak anggota koperasi yang mengeluh karena pemotongan gaji tidak sesuai dengan nilai belanja di koperasi.
Namun bedanya, pihak Koperasi Karyawan PT Epson langsung merespons masalah ini sebelum anggotanya mulai mengundurkan diri satu per satu. Carannya, koperasi ini menggunakan sistem pembayaran dengan uang elektronik atau e-money.
Bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Epson menggunakan aplikasi Yap! untuk setiap transaksi (khususnya belanja) di koperasi. Dengan sistem pembayaran non tunai (cashless) ini, kesalahan pencatatan transasksi anggota koperasi dipastikan tidak akan terjadi lagi. Sehingga semua karyawan perusahaan akan tetap loyal dan setia menjadi anggota koperasi.
“Ini solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesalahan data transaksi anggota koperasi,” kata Manager Kopkar PT Epson, Bachtiar, Jumat (8/6/2018) lalu.
Bachtiar mengakui, kesalahan catatan transaksi belanja ini cukup merugikan anggotanya. Sebab tak jarang anggota yang enggan mengurus selisih transaksi tersebut karena berbagai pertimbangan. Misalnya, karena selisihnya tidak terlalu banyak. Sehingga dibiarkan saja.
Namun jika kasusnya terulang, lama-lama bisa menjadi banyak. Apalagi jumlah anggota Kopkar PT Epson ada ribuan orang.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Batam, Efriady mengungkapkan koperasi memang harus mulai melek teknologi. Jika tidak, maka koperasi akan terus ditinggalkan anggotanya.
Efriady mengatakan, koperasi di era digital saat ini haruslah berbasis teknologi. Setidaknya dengan mulai menggunakan sistem pembayaran dengan e-money seperti yang dilakukan Kopkar PT Epson.
Selain itu, kata dia, koperasi juga harus memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan kegiatan usahanya.
“Selebihnya, koperasi harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman,” kata Efriady saat dihubungi Batam Pos, Senin (4/6/2018) lalu.
Jika tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, Efriady yakin cepat atau lambat koperasi akan ditinggal anggotanya. Selebihnya, koperasi akan mati dengan sendirinya karena tidak akan mampu bertahan di era yang serba cepat dan digital saat ini.
Hal ini, kata dia, terbukti dengan banyaknya koperasi di Batam yang saat ini tidak aktif. Dari 989 koperasi yang terdaftar di Dinas KUM Kota Batam, 354 di antaranya sudah tidak aktif lagi. Dari 354 koperasi yang tidak aktif itu, 185 di antaranya akan segera dibubarkan.
Kriteria koperasi yang akan dibubarkan itu antara lain koperasi yang tidak menggelar Rapat Akhir Tahunan (RAT) selama tiga tahun berturut-turut. Serta koperasi yang sudah vakum minimal selama dua tahun.
“Rata-rata koperasi lama. Ada yang berdiri tahun 80-an juga 90-an,” katanya.
Karenanya, ia berharap koperasi di Batam terus berinovasi dan berbasis teknologi supaya tetap eksis. Pihaknya sendiri mengaku cukup sering melakukan sosialisasi kepada para pengurus koperasi agar mulai memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital agar mampu bertahan.
“Selain itu, dari pemerintah pusat sendiri juga terus mendorong koperasi go digital,” katanya. (Suparman)
(Melihat Strategi dan Inovasi Bisnis Koperasi Warga di Bantul, Yogyakarta)
ANNGGOTA Koperasi Jati Husada Mulya di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, mengemas jamu tradisional instant ke dalam kemasan yang menarik, beberapa waktu lalu. (foto: Dalil Harahap/Batam Pos)
Tak mau ditinggal zaman, sejumlah koperasi warga di Kecamatan Sedayu, Bantul-Yogyakarta terus menyusun strategi dan inovasi. Tak hanya meningkatkan kualitas produksi, mereka juga melakukan revolusi digital dengan memanfaatkan teknologi kekinian.
SUPARMAN, Bantul
Aroma kencur langsung menyeruak saat kaki melangkah masuk ke rumah produksi jamu tradisional milik Koperasi Jati Husada Mulya di Dusun Watu, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimiewa Yogyakarta, Rabu (18/4) lalu. Semakin ke dalam, wangi rempah khas jamu tradisional Jawa kian membuai indra penciuman.
Terdapat tiga ruang utama di rumah produksi jamu tradisional itu. Di ruang pertama, terlihat tiga wanita paruh baya menggiling bahan jamu yang sudah direbus dan menjadi kristal. Setelah digiling, serbuk jamu itu kemudian disaring, lalu diblender. Proses ini diulang hingga beberapa kali sebelum akhirnya menghasilkan bubuk jamu tradisional instant yang siap dikonsumsi.
Sementara di ruang sebelahnya, tampak seorang wanita sibuk dengan mesin pengemasan yang sederhana. Ia mengemas jamu tradisonal berbentuk serbuk ke dalam kemasan aluminium foil ukuran kecil-kecil.
“Ini sedang proses pembuatan dan pengemasan jamu beras kencur,” kata Sekretaris Koperasi Jati Husada Mulya, Yuli Pertamianti, saat menyambut kunjungan wartawan bersama rombongan Pertamina MOR I Sumbagut, siang itu.
Setelah dimasukkan dalam kemasan sachet, jamu tradisional instant itu dibungkus lagi dalam paper bag ukuran sedang. Satu tas berisi 10 sachet. Harganya Rp 15 ribu per tas. Lalu jamu instant siap jual itu dijejer di etalase kaca yang berada di ruang ketiga.
Dengan lancar Yuli menjelaskan tahapan demi tahapan proses pembuatan jamu tradisional di rumah produksi. Mulai dari pemilihan bahan, proses merebus, menyaring, hingga pengemasan dan pemasarannya.
Yuli kemudian menceritakan metamorfosa para penjual jamu di Dusun Watu itu. Kata dia, sebelumnya para tukang jamu tradisional di Dusun Watu berjualan jamu dengan cara yang benar-benar tradisional. Mulai dari proses pembuatannya, produk yang dijual, dan cara pemasarannya. Yakni dengan cara digendong dan dijual keliling kampung dengan jalan kaki.
Namun sejak 2012, warga di Dusun Watu memiliki rumah produksi jamu tradisional. Melalui Koperasi Jati Husada Mulya, rumah jamu itu dikelola menjadi usaha bersama yang melibatkan sekitar 100 warga. Dari jumlah itu, 60 di antaranya merupakan tukang jamu yang dulunya berjualan jamu gendong keliling.
Selain menghasilkan jamu dalam bentuk cair, rumah produksi jamu Jati Husada Mulya juga mampu menghasilkan jamu instant dalam bentuk serbuk.
Jamu dalam bentuk cair dijual ke warga sekitar. Namun bukan dengan cara digendong dan keliling berjalan kaki, kini para tukang jamu di sana berjualan dengan naik sepeda.
Sementara jamu dalam bentuk serbuk yang telah dikemas dalam sachet kecil-kecil, selain dijual ke warga sekitar, juga dipasarkan hingga ke luar desa, luar kota, bahkan ke luar Jawa. Menurut Yuli, jamu tradisional produksi Jati Husada Mulya sudah menembus pasar Tangerang-Jawa Barat, hingga ke Bontang, Kalimantan Timur.
“Jadi sekarang kami bukan penjual jamu lagi, tetapi sudah menjadi pengusaha jamu,” kata Yuli dengan bangga.
Yuli bisa bicara begitu, karena omzet rumah produksi jamu tersebut cukup besar. Dalam setahun rata-rata pendapatan bersihnya mencapai Rp 54 juta.
Penghasilan itu di luar pendapatan setiap anggota koperasi yang masih aktif menjual jamu keliling dengan sepeda. “Pendapatan secara individu juga naik, rata-rata sudah di atas UMR,” kata Yuli. UMR yang dimaksud Yuli adalah upah minimum regional Yogyakarta yang saat ini mencapai Rp 1,5 juta per bulan.
Meski masih mempertahankan cara-cara tradisional, rumah jamu Jati Husada Mulya juga memanfaatkan teknologi kekinian dalam memasarkan jamu hasil produksinya. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi berbagi foto dan video: Instagram.
Selebihnya, jamu-jamu instan hasil produksi rumah jamu Jati Husada Mulya dititipkan di toko dan pusat oleh-oleh khas Yogyakarta. Tersedia berbagai varian jamu. Mulai dari kunyit asam, beras kencur, jahe wangi, secang serbuk, kencur sunthi, putri singset, kunyit sirih, dan banyak lagi.
Bicara soal kemasan, Yuli mengatakan jamu instant produksi Jati Husada Mulya (JHM) ini juga mengalami beberapa metamorfosa. Dari sebelumnya kemasan biasa-biasa saja, menjadi kemasan menarik yang cocok dibuat oleh-oleh atau buah tangan para wisatawan.
“Makanya kami berani menitipkan jamu instant kami di toko atau pusat oleh-oleh khas Yogyakarta,” katanya.
Koperasi Jati Husada Mulya hanya satu di antara sekian banyak koperasi serba usaha (KSU) yang ada di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
Di desa tersebut, ada juga koperasi warga yang bergerak di bidang usaha budidaya ikan gurame. Selain membudidayakan ikan gurame dan ikan air tawar lainnya, warga di desa tersebut juga memproduksi pakan ikan sendiri. Sehingga biaya produksi budidaya ikan bisa lebih murah.
Selain di Desa Argomulyo, masyarakat di Desa Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, juga banyak yang menjalankan usaha bersama melalui wadah koperasi. Meski beda kabupaten, posisi Desa Balai Catur ini berbatasan dengan Desa Argomulyo.
Di Desa Balai Catur ini, tepatnya di Dusun Gamol, ada koperasi unit desa (KUD) yang menjalankan usaha di sektor peternakan kambing jenis Etawa. Selain budidaya kambing untuk pedaging, koperasi juga mengolah susu kambing Etawa menjadi produk bernilai tinggi. Mulai dari susu bubuk instan, es krim, hingga kerupuk rasa susu kambing.
KUD Balai Catur ini juga bergerak di sektor budidaya jamur. Khususnya jamur tiram. Seperti halnya Koperasi Jati Husada Mulya, Koperasi Balai Catur juga melakukan berbagai inovasi supaya bisnisnya terus eksis.
Misalnya dalam memasarkan jamur tiram. KUD Balai Catur tidak hanya menjual jamur segar untuk dimasak. Namun anggota koperasi ini mengolah jamur tiram tersebut menjadi beberapa penganan yang nikmat. Mulai dari kerupuk jamur, nugget, hingga kue yang kekinian: brownis.
Koperasi-koperasi tersebut merupakan binaan dari Pertamina TBBM Rewulu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) nya.
“Jadi program ini terus berkelanjutan. Supaya masyarakat mandiri secara ekonomi,” kata Ayu Pratiwi, Corporate Development Officer Pertamina TBBM Rewulu, Rabu (18/4) lalu.
Ayu mengklaim, sejauh ini semua program pemberdayaan masyarakat Pertamina TBBM Rewulu di koperasi-koperasi di Desa Argomulyo dan Desa Balai Catur cukup berhasil. Tingkat keberhasilan ini diukur dari jumlah produksi dan pendapatan para pesertanya.
Misalnya program pertanian padi di Desa Balai Catur. Ayu menyebut, sejak dimulai pada 2012 lalu program tersebut terus mencetak prestasi. Tak hanya mampu menekan hama hingga 54,62 persen, produksi gabah petani juga meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan program-program pemberdayaan itu, Desa Balai Catur di Kabupaten Sleman dan Desa Argomulyo di Kabupaten Bantul dicanangkan menjadi desa wisata herbal. Ada ratusan warga yang terlibat dalam program pemberdayaan melalui koperasi masyarakat. Kini, kedua desa itu menjadi Rintisan Desa Wisata Herbal dan kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Selain rekreasi, para pengunjung juga banyak belajar dari kedua desa tersebut.
“Kami mencatat, pendapatan dari tiket kunjungan wisatawan mencapai Rp 6.275.000 per tahun,” terang Ayu lagi.
Sementara Operational Head Pertamina TBBM Rewulu, Bambang Soeprijono, mengatakan pihaknya sengaja fokus pada pembinaan koperasi masyarakat dalam penyaluran dana CSR perusahaan. Sebab dengan program ini, masyarakat akan bisa mandiri secara ekonomi. Tak hanya itu, program pembinaan koperasi ini juga diyakini mampu memberikan efek domino terhadap perekonomian masyarakat secara luas.
“Melalui program CSR ini, kami akan selalu berinovasi mewujudkan masyarakat yang mandiri,” kata Bambang, Rabu (18/4) lalu di gedung Terminal BBM (TBBM) Rewulu, Bantul, Yogyakarta. ***
Pengendara sepeda motor ekstra hati-hati melintasi jalan rusak di Jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kerusakan jalan Marina City jadi perhatian serius pihak kecamatan Sekupang. Melalui musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tingkat kota, pihak kecamatan mengusulkan perbaikan jalan Marina City jadi usulan prioritas.
Camat Sekupang M Arman mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan Pemko Batam dan selanjutnya diteruskan ke Provinsi Kepri sebab tanggungjawab dan wewenang jalan Marina City ada di Pemprov Kepri.
“Kami berharap secepatnya disahkan sehingga segera diperbaiki,” ujar Arman.
Perbaikan jalan Marina City diakui Arman sangat dibutuhkan sesegera mungkin sebab kondisi kerusakan sudah cukup parah. “Apalagi di sana banyak lokasi wisata jadi harus segera ditangani untuk dukung kemajuan wisata di kota ini,” ujarnya.
Pihaknya bersama Pemko Batam sambung Arman sudah berupaya keras untuk mengatasi persoalan itu. Bahkan tahun lalu Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga sudah berencana akan memperbaiki jalan itu namun tak jadi sebab pihak PU Provinsi sudah duluan turun melakukan semenisasi jalan rusak dan banjir depan perumahan Devin Premier, Marina. Namun perbaikan itu belum membuahkan hasil yang maksimal sebab belakangan jalan kembali rusak dan kerusakan semakin bertambah parah saat ini.
“Makanya dalam musrembang kali lalu baik tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota itu yang diprioritas,” ujarnya.
Begitu juga dengan saluran drainase yang masih bermasalah hingga saat ini juga tanggung jawab Pemprov Kepri.
“Sama juga. Drainase utama masih tanggung jawab Pemprov. Tapi kami sendiri juga sudah turun tangan khusus untuk kerusakan drainase akibat aktifitas reklamasi dan pematangan lahan. Perusahaan yang merusak kami suruh perbaiki lagi dan sudah ada beberapa titik yang sudah bagus drainasnya,” tutur Arman. (eja)
batampos.co.id – Penghapusan sekolah unggulan menjadi sekolah rujukan menuai kritikan dari beberapa anggota DPRD Batam. Kritikan tersebut berupa kekhawatiran kalau akan ada ketidakmerataan untuk tenaga pengajarnya maupun anak didiknya.
Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Batam yang membidangi pendidikan, Udin P Sihaloho, Kamis (21/6). Menurutnya penghapusan sekolah unggulan menjadi rujukan tersebut, tak ubahnya ibarat ular berganti kulit saja.
“Intinya sistem pendidikan di Batam lah yang harus dibenahi dari atas sampai ke sekolahan. Boleh saja ada sekolah rujukan yang nanti di dalamnya baik tenaga pengajar maupun siswanya memiliki kualitas yang di atas rata-rata,” ujar Udin.
Asalkan, lanjut Udin, jangan ada diskriminasi, perbedaan perlakuan antara sekolah rujukan dengan sekolah non rujukan. Sebab niatnya ingin memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan di Kota Batam.
Untuk penempatan guru nantinya di sekolah rujukan maupun non rujukan, Udin meminta kepada Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar nantinya bisa menempatkan guru yang memiliki kualitas di beberapa sekolah, tak hanya di sekolah rujukan saja.
“Kenapa guru berkualitas harus ditempatkan merata di semua sekolah, tak ditumpuk ke satu sekolah rujukan saja, agar pemerataan pendidikan itu bisa terwujud. Jangan mentang-mentang sekolah rujukan atau favorit, harus ditempatkan semua tenaga pengajar yang memiliki kualitas nomor satu. Sedangkan untuk sekolah negeri non rujukan ditempatkan guru atau tenaga pengajar yang biasa-biasa saja. Itu nantinya yang akan membuat rusak dunia pendidikan. Siswalah yang nantinya akan dirugikan. Yang pintar makin pintar, yang bodoh justru makin bodoh,” terang Udin.
Hal tersebut, lanjut Udin, tak hanya berlaku untuk sekolah negeri saja, tapi juga harus diterapkan di sekolah-sekolah swasta yang ada di Batam demi pemerataan pendidikan.
“Nantinya kalau sekolah non rujukan tenaga pengajarnya memiliki kualitas yang tak kalah dengan tenaga pengajar di sekolah rujukan, otomatis siswa yang memiliki kemampuan akademik sedang-sedang saja, bisa mengejar ketertinggalannya atau minimal tak kalah dengan kepandaian pelajar yang bersekolah di sekolah rujukan,” katanya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Batam, Joko Mulyono mengatakan, sah-sah saja Pemko Batam menerapkan adanya sekolah rujukan yang di Batam ada empat, yakni tiga dari SMP seperti SMPN 6, SMPN 3, dan SMPN 26 serta satu SD yakni SDN 06 Sekupang.
“Penerapan sekolah rujukan di Batam itu ada dasarnya yang kuat yakni dari SK Kementerian Pendidikan. Saya yakin ditunjuknya sekolah rujukan, dari pemerintah pasti mempunyai maksud dan tujuan yang membangun demi kemajuan pendidikan di Kota Batam, memberikan ruang khusus kepada anak didik yang memiliki kemampuan lebih,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Terpenting, lanjutnya, bagaimana implementasinya nanti saat pelaksaan PPDB di sekolah rujukan bisa berjalan semuanya dengan baik dan sangat trasparan.
“Jangan sampai ada di sekolah rujukan nantinya unsur ada yang ditutup-tutupi baik kapasitas rombel, standar nilai untuk masuk ke sekolah tersebut dan jangan sampai ada unsur siswa titipan. Kalau praktek negatif pendidikan tetap berjalan seperti itu, saya yakin kualitas sekolah rujukan yang katanya merupakan sekolah favorit atau unggulan, akan jeblok,” terang Joko mengakhiri. (gas)
batampos.co.id – Kepala dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Suleman Nababan mengatakan pembangunan gedung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk UMKM akan mulai dibangun Juli mendatang. Di mana proses lelang sudah selesai dengan nilai bangunan sebesar Rp 2,3 miliar di daerah Bengkong.
“Kalau saya tidak salah, itu sudah mau penetapan pemenang. Dan bulan Juli mendatang rencananya akan mulai pembangunan fisiknya. Saya akan coba pastikan besok ke kementerian,” katanya di Batam Center, Kamis (21/6).
Sulemang mengatakan sebenarnya anggaran yang disetujui pusat mencapai Rp 2,6 miliar.
“Jadi sisanya adalah untuk administrasi dan sebagainya. Jadi sudah tepatlah menurut kita. Dan memang bangunan ini sangat penting untuk pembangunan UMKM kita,’ katanya.
Ia mengatakan BLUD ini nantinya bisa menjadi wadah bagi pelaku UMKM meningkatkan produksi dan potensinya. Di BLUD ini nantinya semua hasil kerajinan bisa dipasarkan. Termasuk adanya pembinaan dari pemerintah untuk pelaku usaha
“Jadi sejumlah turis nanti bisa melihat hasil kerajinan yang dipasarkan di sini. Sejumlah stand yang mendukung UMKM akan bisa dilihat di sini,” katanya.
Anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan BLUD ini memang sangat bagus untuk perkembangan UMKM. Di mana selama ini banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan hasil produksinya. Termasuk kesulitan untuk pengembangan kualitas produksi.
“Di sini nanti kan ada juga pendampingan. Yang paling penting adalah pendampingan untuk akses permodalan ke perbankan. Jangan hanya pendampingan kualitas. Modal merupakan hal yang paling mendasar untuk wira usaha. Jadi ini memang harus benar-benar didukung,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Rencana absennya penerimaan siswa baru di SDN 007 Lubukbaja tergantung keinginan masyrakat. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengklaim warga setempat ingin SD tersebut tidak lagi menerima murid baru.
“Saya baru dilaporkan kepala sekolahnya, masyarakat mendukung (SDN 007 Lubukbaja) tidak menerima murid lagi,” ungkap Hendri, Kamis (21/6) pagi.
Ia mengatakan, hal ini karena potensi daya tampung siswa usia sekolah dasar di kawasan tersebut sedikit dibanding kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang butuh lebih banyak daya tampung.
“Apalagi SMP cuma satu di sekitar itu, SD banyak,” imbuhnya.
Walau demikian, ia mengatakan masih menjaring pendapat masyarakat. Ia memastikan rencana soal siswa baru di sekolah dasar tersebut tergantung masukan masyarakat tersebut. “Kalau memang masyarakat tak ingin lagi terima murid kami akan laksanakan,” ucap dia.
Ia mangatakan, jika SDN 007 tidak lagi menerima murid daya tampung SMP akan semakin banyak, setiap tahun SMP hanya membuka lima sampai enam kelas. “Biasanya SD terima dua lokal (angkatan setiap tahun), artinya SMP bisa tambah dua nanti,” ucapnya.
Namun yang jadi masalah kelak adalah ketersedian tenaga pengajar atau guru. “Mau tidak mau guru mengajar lebih dari jam pelajarannya,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meyampiakn sejatinya pihaknya ingin mencari lokasi baru namun terkendala lahan. “Kalau SD itu tak terima kan hilang SDnya, maka kita kejar lokasi baru sebenarnya. Tetapi lahan tidak ada,” pungkasnya. (iza)
