Seorang pengendara sepeda motor melintas di ruas jalan yang rusak. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Ruas jalan Raya R Soeprapto atau di pintu masuk kawasan SP Plaza kembali rusak, Rabu (30/5) Padahal perbaikan dengan cara tambal sudah dilakukan Dinas Bina Marga Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurut warga setempat kerusakan diduga karena air hujan yang kerap menggenangi lokasi tersebut. Ditambah intensitas truk bermuatan berat dan pengangkut tanah yang berlalu lalang dijalan tersebut.
“Sudah dua kali diperbaiki. Tapi rusak lagi,” ujar Rusdi sopir kery yang mangkal di SP Plaza.
Dia mengatakan perbaikan ruas jalan itu pernah dilakukan sebulan yang lalu. Namun beberapa minggu belakangan ini, jalan kembali rusak, lubang yang ditambal pun kembali menganga.
Menurutnya, kondisi itu cukup membahayakan pengendara. Selain lubangnya yang cukup dalam, lokasinya yang berada di tengah badan jalan juga memicu terjadinya kecelakaan. Para pengendara juga dibuat tidak nyaman. Terlebih saat malam hari. Sebab, setiap hari ruas jalan itu dipadati lalu lintas.
“Sudah beberapa kali ada pengendara yang hampir jatuh karena ngerem mendadak,” katanya.
Kondisi serupa juga terlihat di Simpang Panbil arah Tanjungpiayu. Di lokasi itu kerusakan jalan cukup memprihatikan. Menurut warga sekitar, kerusakan itu umumnya disebabkan genangan air hujan, sehingga, aspal mudah rusak dan terkelupas.
“Jalan ini kerap tergenang air. Makanya aspal cepat rusak,” kata Lusi warga Tanjungpiayu.
Demikian juga terlihat di jalan Marina City, Sekupang. Pengendaraa kendaraan bermotor diharapkan berhati-hati saat melintas jalan raya Marina saat hari hujan. Pasalnya kondisi badan jalan yang banyak berlubang menjadi jebakan tersendiri bagi pengendara saat hujan. Air hujan yang menggenangi badan jalan yang berlubang kerap mengecoh pengendara dan kerap membuat pengendara sepeda motor terjatuh. (une)
Warga belanja sayuran di Pasar Fanindo, Batuaji, Rabu (30/5). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Harga sayur hijau lokal kembali naik, Rabu (30/5). Di pasar SP Sagulung sayur hijau seperti bayam dan kangkung dijual Rp 10 ribu per kilogram, padahal sebelumnya pedagang menjualnya dengan harga Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu. Sedangkan untuk harga sawi dijual Rp 15 ribu dari harga sebelumnya Rp 10 ribu dan tomat dari Rp 7 ribu naik Rp 14 ribu.
Dewi pedagang sayur di SP Plaza mengatakan kenaikan harga sayur disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Petani gagal panen, sayur hasil kebun banyak yang rusak.
“Pasokan sayur hijau jadi sedikit. Itu yang menyebabkan ia naik,” kata Dewi.
Dia mengatakan kondisi curah hujan yang tinggi memang sangat berpengaruh terhadap harga sayur. “Nggak mungkin juga kami jual diharga biasa, modalnya saja Rp 8 ribu,” sebutnya.
Karena kondisi itu, masyarakat yang hendak berbelanja sayur mengeluh. “Pembeli pasti mengeluh. Sudahlah harga daging naik, sekarang harga sayur lagi yang ikut naik,” jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi di pasar Fanindo dan Aviari, Batuaji. Pedagang sayur setempat mengaku harga komoditas sayur tersebut memang naik. Namun demikian, daya beli masyarakat tetap tinggi.
“Naik cuman Rp 2 ribu, tapi itu sudah sangat memberatkan,” kata Murni pedagang di Pasar Fanindo. (une)
batampos.co.id – Dwi Yudha Harianto masih mendekam di sel tahanan mapolsek Sagulung dalam konsisi babak belur. Pemuda 24 tahun ini diamuk massa di kaveling Seilekop, Sabtu (26/5) malam lalu karena tertangkap basah hendak membobol kotak infaq di masjid Babussalam.
Dwi adalah spesilias pembobol kotak infaq. Kepada polisi pemuda pengangguran ini menangaku sudah dua kali sukses membobol kotak infaq dari dua masjid di Batuaji dan Sagulung.
“Pertama di perumahan Puteri Hijau (Batuaji), kedua di Saguba (Sagulung). Terakhir ini ketahuan,” ujar Dwi saat dijumpai di Mapolsek Sagulung, Rabu (30/7).
Meskipun tak banyak uang yang didapat namun, Dwi mengaku sudah seperti kecanduan membobol kotak infaq masjid. Itu karena membobol kotak infaq masjid sangat mudah. Dia datang berpura-pura sebagai jemaat yang hendak menuaikan salat namun begitu ada kesempatan dia mencungkil tutupan kotak infaq dengan alat bantu obeng yang dibawanya.
“Paling tinggi 75 ribu pak. Uangnya saya pakai untuk main game online di warnet,” ujar Dwi.
Aksi nekadnya itu aku Dwi, semata-semata karena dirinya sudah kecanduan game online. Dia sudah setahun menganggur sehingga tak punya penghasilan. Untuk bisa menyalurkan hasratnya di warnet dia nekad menjadi pencuri uang amal masyarakat.
“Warnet di ruko Limanda (dekat hotel Sky In) itu buka 24 jam, jadi disanalah saya hari-harinya,” tuturnya.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Walter Nainggolan, menduga aksi nekad Dwi lebih dari yang diakuinya itu. Dwi diduga pemain lama dengan sasaran Masjid-Masjid yang ada di wilayah Batuaji dan Sagulung, sehingga pihaknya terus mendalami laporan-laporan kasus kemalingan kotak infaq baik di polsek Sagulung ataupun Batuaji.
“Dia ini kecanduan game online. Tak punya uang makanya nekad maling uang di kotak infaq,” tutur Walter.
Selain mendalami kasus pencurian yang dilakukan Dwi, polisi kata Walter juga akan mengambil tindak tegas terhadap pemilik warnet yang beroperasi 24 jam.
“Ini akan kami koordinasi lagi sama pihak kecamatan. Sudah sering bermasalah warnet ini. Kemarin curanmor tangkap juga di warnet. Sekarang maling infaq ini juga karena kecanduan warnet,” tutur Walter. (eja)
batampos.co.id – Memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan, Tim Terpadu kembali melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kawasan Nagoya, Selasa (29/5) sekitar pukul 19.00 WIB.
“Semalam kami turun, ada tiga arena permainan ketangkasan yang masih beroperasi,” kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Batam, Imam Tohari, Rabu (30/5).
Tiga gelanggang permainan yang masih beroperasi ini langsung dilakukan tindakan berupa peringatan. Ketiga gelper tersebut berada di Nagoya Mal Hill, Puja Bahari dan dekat Formosa.
Tohari menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan semua pengelola tempat hiburan malam mengaku lupa soal jadwal penutupan THM di pekan kedua ini.
“Masih alasan klasik aja yang mereka pakai, padahal ini sudah menahun,” ujarnya.
Ia menambahkan razia THM ini akan dilanjutkan hingga Jumat (1/6) besok. Ia berharap THM bisa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama.
Sebelumnya, tim terpadu juga berhasil menyegel tiga tempat hiburan malam yang beroperasi di hari pertama masuknya bulan suci Ramadan.
Berdasarkan hasil rapat bersama, penutupan THM disepakati tiga hari di awal, tiga di pekan kedua dan tiga hari di terakhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam, Gustian Riau menambahkan ketiga gelper yang ditindak semalam memang melanggar aturan yang telah disepakati.
“Mereka buka ya kami tindak. Jika nanti malam masih saja buka kami beri SP 2,” tegasnya.(yui)
batampos.co.id – Kesuksesan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Tanjungpinang 2018 tidak hanya berada di pundak para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga kepada seluruh petugas hingga ke panitia pemungutan suara.
Untuk itu, KPU merasa perlu dilaksanakan bimbingan teknis secara khusus tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada petugas di tingkat kecamatan hingga ke panitia di TPS.
”Karena jika PPK dan PPS tidak memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, tentu akan menjadi masalah serius nanti,” ujar Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, kemarin.
Setelah PPK dan PPS mengikuti bimbingan tersebut, maka PPS akan melakukan hal yang sama kepada seluruh petugas KPPS secara berjenjang di tiap kelurahan. PPS akan membuktikan KPPS yang bertugas di TPS agar mereka memahami sebaik-baiknya bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
”KPU juga membekali dengan buku panduan untuk tujuh orang anggota KPPS. Diharapkan dengan buku panduan tersebut mereka bisa mempelajari untuk kegiatan di hari pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Juni nanti,” ujarnya.
Karena berdasarkan pengalaman, sambung Robby, buku panduan tersebut menjadi pegangan jika terjadi masalah di TPS yang harus diselesaikan anggota KPPS.
”Kami juga telah meminta seluruh anggota KPPS nanti membaca dengan seksama buku panduan itu. Karena isinya juga sama dengan PKPU,” katanya.
Berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Robby mencatat, masih ada beberapa petugas yang terkadang salah memasukkan jumlah penghitungan. Akibatnya, PPS dan PKK hingga KPU melakukan perbaikan kembali. (aya)
batampos.co.id – Fasilitas Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaj ke-13 tahun 2018 ternyata tidak hanya diberikan pada pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri. Pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, wali kota, bupati dan para wakilnya juga dipastikan akan ikut menikmati THR dan gaji ke-13 tersebut.
Pemerintah memastikan THR dan gaji ke-13 tersebut besarannya sesuai dengan penghasilan bulanan. Artinya, komponen THR dan gaji ke-13 terdiri gaji pokok dan tunjangan kerja.
Penjelasan tentang THR dan gaji ke-13 ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/3386/SJ dan 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Surat tersebut masing-masing ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.
Dalam surat tersebut juga dijelaskan, pemberian THR dan gaji ke-13 berikut tunjangannya itu semuanya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing provinis dan kabupaten/kota.
“Dan untuk pemberian gaji ke-13 diupayakan pada minggu pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018,” demikian bunyi surat Mendagri tersebut.
Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar THR dan gaji ke-13 ini, Mendagri meminta pemerintah daerah terkait melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tak terduga. Sumber dana juga bisa diperoleh dari penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas daerah yang tesedia.
Selanjutnya, bagi daerah yang tersedia anggaran dalam APBD tahun anggaran 2018 tetapi menggunakan nomenklatur anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 diminta melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran.
“Menjadi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,” tulis Mendagri dalam surat edarannya.
Penyediaan anggaran THR dan gaji ke-13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tahun anggaran 2018 tanpa menunggu APBD Perubahan.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengaku sudah mengetahuinya. Bahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemko Batam untuk mencari sumber dana pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan pimpinan DPRD Batam beserta anggotanya.
“Kami sudah surati Pemko untuk mencari sumber pendanaan kedua tunjangan ini,” kata Nuryanto, Rabu (30/5).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, THR dan gaji ke-13 yang dananya dibebankan pada APBD itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan PNS daerah (tunjangan kinerja). Selain dijabarkan dalam surat Mendagri, hal ini juga telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2018.
Soal anggaran, Nuryanto mengatakan saat ini APBD belum siap. Sebab sebelumnya APBD hanya menganggarkan gaji ke-13 sebesar gaji pokok, tanpa tunjangan.
“Makanya kita lakukan penyesuaian (anggaran),” beber Nuryanto.
ilustrasi
Ia menambahkan secepatnya akan membahas dana tunjanagan gaji 13 dan THR ini. Sebab sesuai edaran Mendagri, THR harus dibalayrkan bulan Juni 2018 sesuai gaji yang diterima Mei. Sedangkan untuk pemberian gaji ke-13 diupayakan akan dibayar pada awal Juli 2018.
“Permendagri ini baru keluar hari ini. Tadi saya langsung surati Pemko, agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam untuk membahas,” lanjut dia.
Terkait berapa anggaran yang harus dipersiapkan Pemko dan DPRD Batam untuk membayar gaji ke-13 dan THR tahun ini, Nuryanto enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pembahasan anggaran bersifat teknis antara badan anggaran (Banggar) dan TAPD.
“Karena beserta dengan tunjangan, saya rasa cukup besar,” kata Nuryanto.
Ia mengakui, untuk mengalokasikan anggaran tunjangan gaji 13 dan THR ini tentu akan terjadi pergeseran anggaran di APBD murni 2018. Kegiatan atau program yang dirasa tidak terlalu mendesak akan dibatalkan atau ditunda. Sehingga anggarannya bisa dipakai dulu untuk membayar THR dan gaji ke-13 bagi para PNS, termasuk dirinya, para wakil pimpinan DPRD Batam dan para anggotanya.
“Pasti ada pergeseran anggaran. Kalau tidak anggaran dari mana kita bayar,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik. Ia menyebut, besaran THR dan gaji ke-13 tahun ini terdiri gaji pokok dan tunjangan. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana THR dan gaji ke-13 hanya sebesar gaji pokok.
“Pokoknya berapa yang PNS terima dalam sebulan, sebesar itulah yang dia dapat THR nya. Setiap PNS beda tunjangannya,” kata Malik, Rabu (30/5).
Kebijakan ini, kata Malik, tentu akan berimbas pada anggaran daerah. Sebab THR dan gaji ke-13 seluruhnya dibebankan kepada APBD. Karenanya, satu-satunya solusi saat ini adalah merombak postur APBD 2018.
“Kami agak berat sih sebenarnya. Tapi THR akan kami prioritaskan,” keluhnya.
Fasilitas THR dan gaji ke-13 plus tunjangan untuk PNS, wali kota dan wakilnya, dan pimpinan serta anggota DPRD ini dinilai sangat membebani APBD. Sebab kondisi keuangan daerah saat ini tengah defisit.
Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P. Sihaloho mengungkapkan, saat ini sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan pemangkasan anggaran untuk membayar utang daerah pada 2017. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dipangkas mencapai Rp 41 miliar.
Namun, pemangkasan anggaran delapan OPD ini belum dilaporkan ke DPRD Batam. Pemangkasan anggaran terbesar terjadi di Dinas Kesehatan yakni sebesar Rp 20,8 miliar. Dinas Kesehatan yang di APBD murni 2018 mendapat anggaran Rp 149 miliar berubah menjadi Rp 128,1 miliar atau terjadi selisih Rp 20,8 miliar. Selanjutnya Dinas Pendidikan dari sebelumnya Rp 286,7 miliar menjadi Rp 281,6 miliar atau terjadi berkurang sekitar Rp 5,09 miliar. (rng/iza)
batampos.co.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 14 kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna, Minggu (27/5). Ke-14 kapal bersama awak kapal saat ini masih diamankan di sekitar perairan Natuna.
Informasi yang didapat, penangkapan 14 KIA yang melakukan illegal fishing itu merupakan keberhasilan dari operasi Nusantara yang melibatkan semua stakeholder lembaga keamanan laut yang dikoordinir oleh Bakamala dan KKP.
Kabakamla RI Laksamana Madya Arie Soedewo membenarkan penangkapan 14 KIA asal Vietnam itu. Bahkan Arie menyebutkan salah KIA mencoba membakar kapalnya sendiri saat diadang petugas. “Beruntung personel yang ada di atas kapal sigap, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan baik dan cepat,” ujar Arie saat meninjau pembangunan tiga unit kapal patroli Bakamla di PT Citra Shipyar, Senin (30/5).
Hingga (Rabu, 38/5), tim gabungan masih memeriksa kapal-kapal tersebut di sekitaran perairan Natuna. “Semua unsur yang tergabung dalam Operasi Nusantara terlibat dalam penangkapan itu,” ujar Arie.
Informasi tambahan yang didapat, unsur-unsur KKP yang tergabung dalam Operasi Nusantara Bakamla yaitu Hiu Macan-01 dikomandani Samson, Hiu-11 dikomandani Slamet, Hiu-12 dikomandani Novri Sangiang, KP Paus yang di Komandani Irzal Kadir, KP Orcha-01 Komandan Priyo Kurniawan dan KP Hiu Macan Tutul-02 Komandan Ilman Rustam.
Kasi Penindakan dan Penegakan Pangkalan PSDKP Batam Syamsu juga membenarkan penangkapan 14 KIA berbendera Vietnam itu. Namun demikian, Syamsu belum bisa berkomentar banyak sebab masih dalam proses penyelidikan dan kapal-kapal tersebut masih di Natuna. “Bukan tak mau berkomentar cuma informasi detail harus melalui pusat (KKP) karena operasi ini dikoordinir pusat,” ujar Syamsu.(eja)
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi didampingi Dirut BRK Irvandi Gustari menyerahkan secara simbolis santunan kepada anak yatim di Gedung Menara Dang Merdu BRK, Senin (28/5). F. Bank Riau Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Sebagai wujud syukur di bulan suci Ramadan, Bank Riau Kepri (BRK) mengundang 1.379 anak yatim dari berbagai panti asuhan dan 41 kaum duafa. Ikut diundang petugas kebersihan, petugas taman, teknisi dan sekuriti Masjid Agung Annur. Mereka berbuka puasa bersama di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri, Senin (28/5).
Dirut BRK Irvandi Gustari mengatakan, manajemen BRK mengundang anak yatim sekaligus menyantuninya merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. “Alhamdulillah, tiga tahun belakangan ini Bank Riau Kepri selalu menorehkan prestasi dengan berbagai penghargaan di tingkat nasional,” ungkapnya.
Di tahun 2018, BRK telah menerima 12 penghargaan level nasional, di antaranya BRK menerima 4 penghargaan sekaligus pada ajang Top BUMD 2018. Kemudian Juni mendatang, BRK akan menerima penghargaan peringkat 1 Nasional Service Excellence, Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
“Hari ini (30 Mei, red) BRK juga meraih award nasional pada ajang Indonesia Human Capital Award IV 2018 sebagai The Best Bank in Human Capital untuk kategori BPD se-Indonesia,” ujarnya.
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, apa yang dilakukan Bank Riau Kepri sudah baik dan perlu diberi apresiasi serta dapat ditiru oleh perusahaan-perusahan lain yang beroperasi di Riau. “Selain itu santunan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak yatim untuk menyambut Lebaran nanti,” ucapnya.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, anggota DPRD Riau Masnur, Komut HR. Mambang Mit, Komisaris Independen Taufiqurrahman, Direktur Operasional Denny M. Akbar, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi, para Pemimpin Divisi, mantan direksi, pensiunan, dan seluruh karyawan BRK.(cca)
batampos.co.id – Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Natuna Erson Gempa mengatakan, pada Juni mendatang akan digelar berbagai event yang termasuk dalam kalender pariwisata. Salah satunya pemerintah daerah akan menyambut kedatangan peserta yacht yang tergabung dalam Sail Anambas to Natuna yang akan singgah di Natuna.
“Bulan Juni ini terdapat 39 yacht wisata ke Natuna, mereka dari sembilan negara tetangga,” kata Erson, kemarin.
Selain Sail Anambas to Natuna, pemda membuat kalender pariwisata yang akan menambah pendapatan daerah. Di antaranya festival Pulau Senoa, dan festival wisata bahari lainnya.
Bulan Juni itu juga ada parade tari Melayu tingkat Provinsi Kepri, Fun Touristic Festival pada Juli dan Agustus serta pekan expo pariwisata pada 6-12 Oktober 2018.
Festival Pulau Senoa akan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri.
Disusul kegiatan festival layang-layang dan parade tari. Kegiatan festival layang-layang akan diikuti enam negara, dan kegiatannya akan diselenggarakan di Bandara Raden Sajad, Ranai. “Sementara parade tari akan diikuti 400 peserta di Pantai Kencana,” terangnya.
Erson berharap semua event kalender pariwisata yang akan digelar pemda dapat menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Natuna. Sehingga ada investor yang tertarik menanam modalnya di Natuna.
“Event-event yang kita gelar sekarang tujuan dan manfaat yang positif untuk kemajuan daerah. Apalagi sekarang ini nama Natuna sudah tergaung kemana-mana. Semoga nanti, dengan event ini, Natuna bisa menjadi daerah percontohan untuk daerah-daerah lain,” harapnya. (arn)
batampos.co.id – Pemkab Anambas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berkat kerja keras pemerintah daerah yang terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Joko Agus Setyono di kantor BPK Kepri di Batam, Rabu (30/5).
”Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas meraih opini WTP dari BPK,” ungkap Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.
Dengan keberhasilan ini, pihaknya akan mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertekad mempertahankan prestasi yang telah diraih ini hingga masa jabatannya bersama Wan Zuhendra, pada 2021 mendatang. “Kalau bisa kita akan pertahankan prestasi ini, kalau bisa kita harus raih WTP terus sampai jabatan kami berakhir,” ungkapnya.
WTP ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan daerah. Karena pengelolaan keuangan sudah tersistem dengan baik. Menurutnya, pengelolaan keuangan pada 2016 masih WDP (wajar dengan pengecualian), dengan catatan pengelolaan aset yang belum maksimal. Namun, pemda langsung berupaya melaksanakan apa yang menjadi catatan BPK. Sehingga pada akhirnya meraih WTP.
“Yang paling jadi perhatian kita adalah pengelolaan aset. Karena aset merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga dengan baik,” jelasnya.(sya)
