Dua orang pengendara melintas dibawah jembatan Underpass pelita yang terlihat mulai ada lg tulisan yang mengotori dindinnya, Jumat (18/5). Padahal disepanjalang terowonga tersebut sudah ada larangan membuat coretan.
batampos.co.id – Spanduk atau banner iklan liar masih menjamur di Jalan R Soeprapto, Batuaji. Sebelumnya, Camat Batuaji, Ridwan Affandi mengaku akan segera membersihkan iklan liar tersebut, namun hingga saat ini, spanduk-sapnduk yang menyasar batang pohon penghijauan dan fasilitas umum seperti halte pemberhentian bus dan jembatan penyeberangan orang (JPO) tersebut masih saja terlihat.
Keberadaan spanduk liar itu menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Seharusnya iklan promosi tersebut dipasang di lokasi yang sudah disediakan Pemerintah dan tidak mengorbankan pohon atau fasilitas publik lainnya.
“Selain ilegal, spanduk itu juga merusak pemadangan di jalan. Seharusnya pemerintah bisa menindak warga yang melakukan pelanggaran ketertiban umum ini,” ujar Rahmawati warga Batuaji.
Kepala Bidang Pertamanan Disperkimtan Batam, Irwan Saputra mengaku mengalami kesulitan menertibkan spanduk ilegal itu. Sebab tidak ada tim yustisi seperti yang ada di bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.
“Hari ini kami cabut, besok mereka pasang lagi. Padahal mengganggu ketertiban umum,” ujar Irwan belum lama ini.
Irwan mengatakan selama ini memang tim satgas pertamanan selalu menemukan spanduk atau stiker yang di paku di pohon. Menurutnya, tindakan ini sangat disayangkan. Warga yang ingin memasang pemberitahuan seharusnya mengurus ke instansi terkait.
“Rata-rata yang ditemukan itu spanduk tentang kampus hingga sekolah yang membuka pendaftaran siswa baru,” katanya.
Maka dari itu, ia pun mengimbau kepada mereka yang ingin promosi untuk bisa melakukanya dengan tepat dan jangan mengorbankan pohon atau fasilitas umum “Ada instansi yang membawahi periklanan ini,” tambahnya.
Ia menambahkan pihaknya akan segera menyurati kampus maupun sekolah yang sering memasang infomasi di pohon.
“Ya ini seperti teguran tertulis. Dan kami berharap tak diulangi lagi,” ungkapnya. (une)
batampos.co.id – Proyek jalan Simpang Kuda Seipanas ( Jalan Laksamana Bintan) hingga Bengkong Seken (Jalan Bengkongbaru) akan mulai dikerjakan dua minggu kedepan. Proses kontrak kerja yang rencananya hingga akhir tahun depan pun sudah diteken.
Kabag Humas Pemko Batam, Yudi Atmaji mengatakan proses pembangunan dan pelebaran jalan di Bengkong masih tahap persiapan. Kontraktor pemenang tengah meloading alat-alat untuk pengerjaan jalan nantinya.
“Kontrak sudah diteken antara kontraktor dan Pemko Batam. Mudah-mudahan dua minggu kedepan sudah mulai dikerjakan dan tak ada halangan,” ujar Yudi kepada Batam Pos, Rabu (23/5).
Menurut dia, jalan yang saat ini baru satu jalur nantinya akan menjadi dua jalur dan empar lajur. Masing-masing jalur memiliki dua lajur, baik dari Simpangkuda ke Bengkong atau sebaliknya.
“Pelebaran jalan juga dengan perbaikan drainase. Nah diatas drainase itu nantinya dibuat pedistrian utnuk pejalan kaki juga,” imbuh Yudi.
Disisi lain, Yudi tak menapik masih ada bangunan yang belum dibongkar karena pemilik berdalih punya PL. Namun luas PL mereka nantinya akan dicocokan dengan PL yang dimiliki Pemko Batam.
“Titik koordinatnya masih kasar dan hanya ditandai dengan pilot. Nanti kalau sudah pengerjaan akan terlihat PL aslinya seperti apa,” terang Yudi.
Pantauan Batam Pos, kondisi jalan antara Simpang Kuda hingga Bengkong Seken masih berantakan pasca pembongkaran. Sebagian pemilik bangunan yang dibongkar, telah kembali membangun kios baru dibelakang bangunan yang dibongkar.
Meri salah satu warga berharap agar pengerjaan jalan dapat segera dilakukan. Karena bekas pembongkaran cukup penganggu pengguna jalan.
“Kalau dapat segera dikerjakan, karena cukup sembraut dilihat,” pungkas Meri. (she)
Seorang melihat gerbang taman warna-warni kebun Raya Batam di Nongsa | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kebun Raya (KR) Batam terus dikembangkan. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menambah pembangunan infrastrutur jalan. Total anggaran mencapai Rp 7 miliar.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Adek Lonavia mengatakan, jalan tersebut diberi nama jalan koleksi. Artinya, sepanjang sisi kanan dan kiri jalan yang dibangun akan dipajang koleksi tanaman KR Batam.
“Jalan ini tempat orang berjalan santai, pakai motor pun bisa. Kiri kanan jalan, akan dikelompokkan family tanaman dalam beberapa zona,” terang Adek, Rabu (23/5) pagi.
Menurutnya, pengerjaan dilakukan langsung oleh KemenPUPR. Jalan ini akan dibangun dengan lebar 6 meter yang memanjang hingga 700 meter. Sepanjang jalan kelak akan dipenuhi tanaman yang dapat memanjakan mata pengujung, seperti berbagai macam bunga.
“Ini hanya proyek fisik jalan. Pengerjaannya kami (Pemko Batam) tidak ikut campur,” imbuhnya.
Soal koleksi, Kebun Raya yang pengembangan awalnya dikerjasamakan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini kini mencapai puluhan ribu. “Ada 10 ribu tanaman koleksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan), Eryudhi Apriadi mengatakan pembangunan fisik yang sudah mulai dikerjakan Mei ini ditargetkan rampung tahun ini juga.
” Oktober selesai, awal November sudah operasional,” ucapnya. (iza)
batampos.co.id – Ada harapan untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih baik lagi. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh terus untuk menjadi fondasi utama ekonomi Kepri.
“Industri mengalami pertumbuhan terutama disumbang oleh perbaikan kinerja industri terkait produk besi baja dan perkapalan yang tercermin dari pertumbuhan ekspor,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putera, Rabu (23/5).
Disamping itu, ekspor kapal dan konstruksi terapung masih dalam posisi minus, tapi masih lebih baik dibanding periode triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Nilainya naik dari minus 89,90 persen (yoy) menjadi minus 48,72 persen (yoy).
“Ekspor elektronik di awal tahun ini tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibanding triwulan lalu,” ungkapnya.
Peningkatan kinerja industri tercermin dari impor barang modal dengan rata-rata pertumbuhan pada Januari hingga Maret sebesar 35,12 persen. Jauh lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya 6,53 persen.
Perbaikan industri pengolahan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran di Kepri. Pada Februari lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada posisi 6,43 persen. Jauh lebih baik dari posisi Agustus kemarin yang berada di angka 7,16 persen.
Pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai negara tujuan ekspor utama yang tumbuh secara moderat.
“Berdasarkan hasil liaison, sektor perkapalan juga diperkirakan akan kembali menguat seiring dengan mulainya permintaan pembuatan tugboat baru,” katanya.
Disamping itu prospek investasi berdasarkan pendaftaran penanaman modal di Batam juga tumbuh signifikan hingga 335 persen.”Sedangkan prospek investasi di Bintan tercatat sebesar 794 juta Dolar Amerika,” katanya lagi.
Semua faktor juga diakumulasi oleh keadaan ekonomi dunia 2018 yang semakin membaik. Contohnya ekonomi Eropa tetap tumbuh meski melambat.
Lalu ekspansi ekonomi Amerika yang terus berlanjut.”Dimana karena didorong biaya pemerintah yang lebih besar dan momentum pertumbuhan ekonomi dan implementasi tax reform yang diperkirakan mendorong akselerasi PDB Amerika.
Sedangkan di Tiongkok, PDB-nya diperkirakan akan tumbuh 6,7 persen.”Faktor pendorongnya adalah karena konsumsi masih solid dan investasi swasta meningkat didukung penurunan import tax dan program revitalisasi pertanian,” ungkapnya.
Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat barang dari kapal di Pelabuhan Batuampar. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri juga mendukung pernyataan tersebut. Berdasarkan data terakhir, impor provinsi Kepri pada bulan April dikabarkan naik 8,61 persen dibanding Maret lalu. Nilai impor mencapai 980,30 juta Dolar Amerika.
“Nilai impor tersebut ditentukan karena kenaikan nilai impor migas sebanyak 78,23 persen sebanyak 136,55 juta Dolar Amerika,” jelas Kasi Diseminasi dan Layanan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Nur Ikhlas.
Sedangkan nilai impor non migas naik 2,16 persen dibanding Maret lalu sebanyak 843,75 juta Dolar Amerika. “Diantara pemasok terbesar dari Januari hingga April ditempati Singapura dengan nilai 1.213,67 juta Dolar Amerika. Kontribusinya sekitar 32,55 persen,” paparnya.
Dengan faktor pendukung tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepri akan menanjak ke angka 4,7 persen setelah Lebaran nanti.
Mesipun sudah menuju tanda-tanda pemulihan, namun masih ada sejumlah persoalan yhang masih harus dibenahi. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Ok Simatupang memaparkan bahwa pengelola kawasan industri di Batam masih mengeluhkan reformasi perizinan yang dijalankan pemerintah justru mempersulit industri karena tidak diikuti dengan kesiapan petugas dan sarana pendukung.
“Ada dua isu krusial yang membuat investor mengeluh dan kesal karena tidak beres juga semenjak Januari lalu,” katanya.
Masalah tenaga kerja asing ini dikeluhkan karena terjadinya peralihan kewenangan. Sebelumnya izin ini dapat diperoleh dengan fasilitas dari Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini seiring beleid terbaru maka pengurusan harus dilakukan ke Jakarta di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
“Yang dikeluhkan oleh penanam modal asing [PMA] adalah prosesnya bisa sampai dengan 2 minggu baru rencana penggunaan tenaga kerja asing [RPTKA] dapat keluar. Sementara itu, kalau di MPP ada perwakilan yang ditunjuk oleh Kemenaker. Prosesnya tidak lebih dari 1 minggu,” katanya.
Masalah kedua adalah aturan penerimaan negara bukan pajak untuk smart card keimigrasian dari Kementerian Keuangan yang tidak kunjung terbit.
“Sampai hari ini para CEO dan middle management tidak bisa membuat smart card, baik baru maupun perpanjangan karena tarif PNBP oleh Kemenkeu belum keluar,” katanya.
Dua kondisi ini mengakibatkan para investor mulai gelisah karena tidak mendapatkan kepastian perizinan sumber daya manusia.
“Kami harapkan hal tersebut segera dipercepat dan dipermudah,” harapnya.(leo)
batampos.co.id – Data Basis Terpadu mencatat warga miskin Kota Batam mencapai 37.250 jiwa. Sementara itu, Batam hanya mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari jumlah tersebut , artinya sebanyak 4.757 warga miskin tak tersentuh bantuan pemerintah pusat terkait program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah mengatakan, membantu 4 ribu lebih masyakarat miskin ini dikembalikan ke daerah dan penganggarannya dibenankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
“Apa nanti di APBD Perubahan atau 2019, kita tengok nanti kemampuan keuangan. Tentu akan dibantu, tapi ini kan usulkan dulu,” kata dia di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (23/5) siang.
Menurutnya, Pemko Batam membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membantu warag miskin yang tak tersentuh program BNPT ini.
“Perkiraan kami, sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, duit dari mana coba,” ucap dia.
Ketika ditanya apakah sisa yang tak dibantu tersebut dapat diusulkan lagi ke Kemensos, Hasyimah menyebutkan setiap daerah punya jatah masing-masing. Jatah untuk Batam diberikan 32.493 jiwa. Lagipula, sejatinya 50 persen dari warga miskin seharusnya dibantu oleh daerah setempat.
“Jumlah itu sudah klop, kan kota dan kabupaten lain juga ada kebutuhan,” terangnya.
Menurutnya, selain menunggu bantuan tersebut Pemko Batam tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan, bantuan melalui subsidi harag pada program sembako murah adalah salah satu program Pemko Batam menutupi kekurangan bantuan dari pemerintah pusat ini.
“Ini lah yang pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) sedang lakukan, Pemko bantu masyarakat dengan menyubsidi beras dan bahan pokok lain itu,” imbuhnya.
Walau mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa warag miskin, Hasyimah menyebutkan daya serap hanya sekitar 23 ribu atau 85 persen, dengan kata lain 9 ribu lebih Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak tersalurkan.. Hal ini karena sebagian penerima sudah pindah dan meninggal. Menurut Hasyimah persoalan ini sudah teratasi, Pemerintah Kota Batam sudah mendapat data pengganti.
“Sudah ada gantinya, bulan April kemarin, kita tunggulah aktivasinya,” ujarnya.
Terkait ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi pernah meradang dan meminta Dinas Sosial mencari pengganti dan melapor ke Kemensos RI.
“Saya susah payah cari bantuan. Ini sudah ada depan mati kok tidak kita selesaikan,” kata Rudi pada Rapat evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), September 2017 lalu. (iza)
batampos.co.id – Permukaan aspal di Jalan Pahlawan atau di depan Perumahan Mukakuning Paradise, Batuaji dipenuhi ceceran solar, Kamis (24/5)) sekitar pukul 9.00 WIB. Akibatnya, banyak pengendara sepeda motor yang melintasi di jalan tersebut berjatuhan dan terpleset hingga mengalami luka lecet.
Menurut warga setempat, ceceran solar tersebut berasal dari mobil lori yang tengah mengangkut solar dari arah Perumahan Mukakuning Paradise menuju Simpang Tobing, Temiang. Diduga, mobil tersebut bocor hingga menyebabkan solar menetes dan tercecer di jalan. Meski mengetahui adanya tumpahan minyak, namun sopir tersebut pergi begitu saja tanpa ada bertanggungjawaban.
“Banyak pengendara yang terpeleset karena aspal licin,” ujar Firdaus warga setempat.
Karena sangat membahayakan pengendara, ia dan sejumlah warga setempat langsung mengambil pasir untuk menutupi ceceran solar sepanjang 50 meter tersebut. “Iya tadi langsung ditutupi pakai pasir. Takut banyak yang jatuh,” kata warga Perumahan Mukakuning Paradise, Josen.
Sementara itu pengendara yang sempat terjatuh mengalami luka-luka sebagian dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
Arus lalu lintas di lokasi itu juga sempat tersendat beberapa meter. Pengendara kendaraan terutama roda dua yang melintas di area tersebut pun harus ekstra hati-hati.
“Meski sudah ditutupi pasir tapi masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati,” tutupnya. (une)
batampos.co.id – Sudah lama tidak terdengar hiruk pikuk ditangkapnya kurir sabu di Bandara Internasional Hang Nadim. Hampir dua bulan ini tak adanya penangkapan.
Hal ini diamini oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, Suwarso.
“Akhir-akhir ini memang tidak ada,” katanya, Rabu (23/5).
Ia mengatakan saat Desember 2017, lalu Januari dan Februari 2018 sering terjadi penangkapan kurir sabu. Dan jumlah sabu yang diamankanpun bervariasi.
“Ada yang ratusan gram, ada juga kiloan. Namun kini tak ada lagi,” ucapnya.
Walaupun redupnya aksi penyelundupan sabu melalui Hang Nadim, Suwarso menuturkan tidak ingin kecolongan. Ia mewanti-wanti jajarannya agar selalu mengawasi setiap penumpang yang masuk melalui Hang Nadim. “Jangan karena tidak ada, jadi lengah. Saya tak ingin seperti itu,” tuturnya.
Suwarso menuturkan dirinya tidak mau juga, ternyata sabu tersebut ada yang lolos dari pantauan jajarannya. Oleh sebab itu, ia menekankan ke jajarnya bahwa pengawasan serta pengamanan di Bandara Hang Nadim harus dilakukan secara cermat.
“Saat ini Avsec ada sebanyak 150 orang,” ujarnya.
Ia mengatakan idealnya jumlah satuan pengamanan di Hang Nadim itu sebanyak 210 orang. Agar memberikan jaminan keamanan serta tidak melepaskan pengawasan atas penyelundupan barang-barang ilegal.
“Kami sudah minta pelan-pelan, jadi sedikit demi sedikit jumlahnya (satuan pengamanan) mulai bertambah. Apalagi Hang Nadim itu buka 24 jam,” katanya.
Sementara itu Kepala BNNP Kepri Richard Nainggolan mengatakan tidak ada terdeteksi lagi sabu diselundupkan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Ia mengatakan penyebab ini disebabkan berbagai hal.
“Salah satunya mungkin bandar sabu menilai pengamanan dan pengawasan di Hang Nadim sangat ketat. Sehingga mereka mengalihkan penyelundupan sabu melalui cara lain,” katanya.
Alasan diungkapkan Richard cukup beralasan. Karena belum lama ini, beberapa kali BNNP Kepri mengamankan kurir sabu di pelabuhan tikus.
“Atau mungkin mereka sedang cooling down, sembari mencari peluang dan kesempatan,” ungkapnya.
Berkurangnya penyelundupan sabu ini, kata Richard tak membuat BNNP Kepri terlena. Ia mengatakan pihak akan tetap meningkatkan pengawasan dan penindakan atas penyelundupan sabu di wilayah Kepri.
“Kami tidak diam, terus meningkatkan kewaspadaan. Dan tentunya melibatkan berbagai instansi untuk mencegah peredaran narkoba di Indonesia. Kami inginnya Indonesia bebas narkoba,” tuturnya. (ska)
Pelajar MAN 1 Batam di Sagulung duduk di depan sekolah, Selasa (22/5). Walau berstatus sekolah negeri, sekolah ini membebani siswa uang pembangunan.
batampos.co.id – Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Batam Muhammad Dirham menjelaskan uang pungutan di MAN 1 Batam yang mencapai Rp 6 juta dipergunakan untuk kebutuhan siswa di sekolah.
“Itu sebenarnya sudah dirapatkan bersama komite sekolah. Jadi angka tersebut memang sudah disepakati,” kata dia, Rabu (22/3).
Menurutnya uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti pembayaran gaji guru yang 75 persennya merupakan tenaga honorer, pembelian seragam sekolah, perbaikan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan masjid serta untuk kegiatan ekstra kurikuler.
“MAN berbeda dengan sekolah negri lainnya. Mereka ada dari APBN dan APBD. Sedangkan MAN tak ada. Hanya mengandalkan uang komite tersebut,” ujarnya.
Jika tidak ada uang yang disepakati komite dan orangtua, maka sekolah tidak bisa beroperasi. Sementara siswa bertambah terus. Ia menjelaskan setelah dilakukan pengujian gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum, ternyata gedung sekolah memang membutuhkan perawatan.
“Jika tidak nanti roboh gimana siswanya,” sebut pria yang akrab disapa Dirham ini.
Setelah pemindahan kewenangan 2016 lalu, MAN berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Kepri. Minimnya anggaran dari pusat membuat sekolah bersama komite harus memutar otak agar sekolah tetap beroperasi.
“Ya, seperti biaya rehap Rp 500 juta dana yang ada Rp 300 juta. Tak mungkin sekolah tak direhap walau uangnya kurang. Makanya ada pungutan tersebut,” terangnya.
Menurut dia, komite sekolah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tingkat SMA sederaja diperbolehkan memungut uang dari orangtua yang bertujuan untuk pengembangan sekolah.
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama nomor 66 tahun 2016, ia menegaskan bahwa dana dari masyarakat tersebut harus dikelola oleh Komite Madrasah dan dipergunakan semuanya demi kepentingan pendidikan di madrasah yang bersangkutan.
Pembiayaan madrasah dari masyarakat harus fokus dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan dari pemerintah, kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang tidak dianggarkan pemerintah, honor guru untuk kegiatan ekstra kurikuler, pembayaran guru honorer (Non-PNS), pengadaan sarana dan prasarana, living cost murid berasrama, beasiswa murid berprestasi dan menunjang peningkatan akses, mutu dan daya saing.
Begitu juga dengan yang tertuang dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Komite sebagai mitra sekolah membantu memenuhi kekurangan di sekolah. “Intinya semua pihak setuju. Jika tak sanggup mungkinn bisa mundur,” tegasnya.
“Mungkin orang melihat Rp 6 juta angka yang besar. Padahal yang dibutuhkan lebih banyak dari itu. Apalagi tidak adanya perekrutan guru pasca moratorium. MAN terpaksa menggunakan guru honorer,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Kedatangan rombongan safari ramadan BKDI BP Batam disambut hangat oleh para jamaah Masjid Al Kautsar, Sagulung, Rabu (23/5) sore. Iringan rebana ibu-ibu majelis ta’lim dan sholawatan remaja masjid terdengar syahdu dan meriah oleh rombongan BP Batam.
Ketua rombongan Suherman yang juga selaku Direktur Pengamanan memberikan apresiasi atas antusias masyarakat dalam menyambut rombongan BKDI BP Batam. “terimakasih atas sambutan baiknya, kegiatan ini adalah bentuk mendekatkan diri dan wujud kepedulian BP Batam menyiarkan syiar islam di bulan suci ramadhan, antara lain memberikan sumbangsih kepada masyarakat,” katanya.
Dalam silaturahim tersebut BKDI BP Batam memberikan bantuan pembangunan masjid dan santunan kepada anak-anak Yatim. “bantuan dan santunan yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat dan berlanjut sampai kapan pun dan silaturahmi dengan warga ini bisa terus berlangsung,” ucap Suherman.
Ketua Takmir Masjid Al Kautsar Syamsudin menyambut baik kegiatan safari ramadhan BP Batam yang dilakukan di Masjid Al Kautsar. Ia berharap hubungan baik antara masyarakat dan BP Batam terus berlanjut. “mudah-mudahan silaturahim tetap berjalan sampai kapan-kapan saja, mengingat umat islam itu adalah saudara dan BP Batam lebih maju kedepan dalam memimpin,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tausiyah agama oleh Ustad Muhtazan dengan tema memanfaatkan bulan ramadhan yang penuh berkah dengan umur yang singkat, dan ditutup buka bersama dan sholat maghrib berjamaah. Sebelumnya pada safari kedua, BKDI BP Batam mengunjungi Masjid Darussalam, Batu Aji, Selasa (22/5). (*)
Sejumlah penumpang dan kendaraan turun dari kapal Roro yang baru tiba di Pelabuhan Roro Pungggur Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dalam upaya mengantisipasi kendaraan hasil curian keluar dari Batam, masyarakat yang hendak membawa kendaraannya keluar Batam wajib mengurus surat jalan. Terutama bagi masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman dengan membawa kendaraan.
Selain itu, surat jalan itu sendiri bertujuan untuk mendata kendaraan yang keluar dari Batam.
Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, untuk kendaraan yang ada di Batam wajib mengikuti beberapa aturan. Salah satunya pengurusan surat jalan yang bisa dilakukan di Sat Lantas Polresta Barelang atau di Pos Pelabuhan.
“Persyaratannya itu, masyarakat yang mau mengurus surat jalan ini harus melampirkan persyaratan seperti KTP, SIM atau STNK kendaraan,” kata Putu.
Sementara, untuk kendaraan roda dua atau roda empat yang masih dalam status kredit, masyarakat juga wajib melampirkan surat rekomendasi atau persetujuan dari lembaga pembiayaan. Sementara, untuk STNK maupun SIM juga diwajibkan masih berlaku saat pengurusan itu.
“Surat-surat yang kita minta harus hidup untuk menghindari kendaraan hasil curian keluar daerah. Jika surat kendaraan atas nama orang lain, melampirkan surat kuasa,” tuturnya.
Putu menambahkan, surat jaklan ini berlaku untuk seluruh kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang statusnya masih FTZ, tentunya harus mengurus izinnya ke Bea Cukai.
“Kalau kendaran nasional, langsung mengurus surat jalan saja. Baik itu tujuannya ke Kabupaten, Provinsi maupun Kota lain,” imbuhnya. (gie)