Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12272

Cek Jadwal Pasar Murah

0
foto: yuli / batampos

batampos.co.id – Program pasar murah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dinilai mampu menekan angka inflasi di bulan Ramadhan. Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, yang juga anggota TPID mencatat, angka inflasi sepanjang Mei 2018 tergolong stabil.

“Setiap tahun inflasi terjadi di ramadhan. Tapi pada tahun ini bisa kita tekan,” kata Kepala BPS Batam, Rahayudin, Selasa (5/6).

Menurut dia, program pasar murah sangat memberikan pengaruh signifikan. Alasannya, lanjut Rahayudin, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan banyak pilihan harga yang lebih murah dan terjangkau. Pihaknya mencata, sepanjang bulan Mei 2018, inflasi di Kota Batam tercatat sebesar 0,1 persen.

“Hal ini semakin menujukan pengaruh (pasar sembako) yang cukup signifikan,” papar dia.

Ia menambahkan, kegiatan pasar murah sendiri akan menjadi program rutin TPID Pemko Batam hingga jelang Lebaran nanti. Untuk lokasinya pun sudah ditetapkan, dimana 7 Juni akan berpusat di depan kantor Camat Bengkong. Pada tanggal 8 Juli pasar murah akan diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Tanjunguma, kegiatan ini akan dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 11.30 WIB.

Selanjutnya pada Sabtu, (9/6), pasar murah akan diadakan di RT 01 RW 01 Sambau, Nongsa, dilanjutkan pada hari yang sama di Lapangan Bola Usman Harus, Seibeduk mulai pukul 14.00 WIB.

Pada Minggu (10/5), TPID menyelenggarakan pasar murah di SP PLaza pukul 08.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB, dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.30 di Kelurahan Belian Batamkota.

“Terakhir Senin, (11/5) pukul 08.30 sembako mudah kita selenggarakan di Halaman Sanggar Belajar Samping BLK, Sagulung dan pukul 14.00 WIB di Lapangan Samping GOR Tiban Indah, Sekupang,” jelas Rahayudin.

Adapun jenis sembako murah yang dijual seperti beras bulog, gula, daging sapi beku, telur, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kentang, sayur mayur dan ikan. Ada juga jenis minuman, mentega, tepung, minyak goreng susu dan lain sebagainya. (rng)

Pegawai Pemko Batam Dilarang Tambah Cuti Lebaran

0
Pegawai Negeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan usai mengikuti apel gabungan jajaran Pemko Batam di Dataran Engku Putri Batamcenter, . F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah pusat menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah dari 11 Juni hingga 20 Juni mendatang. Di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat ekstra dua hari libur, yakni mulai tanggal 9 Juni.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sahir mengatakan hal ini terjadi karena Pemko Batam menerapkan lima hari kerja atau libur Sabtu Minggu pada hari kerja normal. “Jadi lebih lama,” kata Sahir.

Ia menegaskan, mengingat waktu cuti plus libur yang cukup panjang tersebut, pegawai tidak diperkenankan menambah cuti tahunan diawal cuti bersama maupun menyambung cuti bersama.

“Tanggal 21 sudah harus masuk,” tegasnya.

Aturan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Wali Kota Batam nomor 37 tahun 2018 tentang penetapan jam kerja pegawai Pemko Batam selama Ramadan 1439 Hijriah. Namun dalam aturan ini, ada pengecualian seperti cuit karena sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting seperti musibah keluarga.

Sahir mengatakan, bagi pegawai yang melanggar tentu akan mendapat sanksi disiplin. Ia mengatakan, sanksi ini bukanlah hal yang sepele karena akan mempengaruhi karir si pegawai.

“Dihitung semua itu. Makanya jangan heran ada yang senior plus sudah strata dua masih saja Kepala Seksi tak naik jadi Kepala Bidang. Berarti ada aturan yang ia labrak,” paparnya.

Bahkan kata Sahir sebagai bentuk tanggungjawab moral, pimpinan OPD diharapakn tetap mendampingi Wali Kota BAtam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad selama safari ramadan berlangsung.

“Ini tanggung jawab moral mereka. Pimpinan saja masih safari sampai akhir ramadan kok,” ucapnya.

Senada dengan Sahir, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan tidak memberi waktu pegawai menmabah cuti. “Tidak saya berikan,” kata Rudi, singkat. (iza)

Batam Kekurangan 58 Bus Trans Batam

0
Penumpang bus Trans Batam turun di halte simpang Bascamp, Sagulung
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Jumlah armada trans Batam sangat minim dibandingkan minat masyarakat yang terus meningkat menggunakan jasa Trans Batam. Jam operasionalnya pun terlalu singkat. Hanya beroperasi mulai pukul 06.00 WIB sampai 18.00 WIB. Untuk memaksimalkan operasional dan mengcover semua daerah di Batam, maka dibutuhkan sekitar 130 armada trans Batam.

“Kalau yang ada sekarang ini baru 72 unit yang melayani delapan rute. Jadi untuk di Batam jika ingin beroperasi hingga pukul 21.00 WIB maka harusnya jumlah armada mencapai 130 unit,” kata kepala UPT Trans Batam, Cipto, Selasa (5/6).

Sementara, jika jam opersional tetap hingga pukul 18.00 WIB, maka idealnya jumlah bus trans Batam harus sebanyak 100 unit. “Tetapi permintaan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB juga banyak,” tambahnya.

Belum lagi beberapa trans Batam harus saling mengisi di satu rute, jika ada armada yang masuk bengkel. Padahal permintaan setiap hari selalu tinggi. Ia mencatat, saat ini jumlah penumpang setiap harinya mencapai 1.000 orang. Ini meningkat dibanding 2017 lalu.

“Makanya cadangan harus tetap ada. Kalau ada masuk bengkel di satu rute, tidak mungkin rute tersebut kosong,”tambahnya.

Satu-satunya harapan untuk menambah armada di Batam ini adalah dengan meminta hibah dari kementerian perhubungan. Kalau bergantung kepada APBD, maka sangat berat karena anggaran yang sangat minim.

“Anggaran itu sangat terbatas, sementara satu unit bus sangat mahal. Bisa lebih dari 500 juta. Makanya kita terus menyurati kementerian untuk memberikan hibah ke kita,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean mengatakan untuk melayani masyarakat secara maksimal, jumlah armada memang harus ditambah. Sehingga jam keberangkatan setiap armada bisa ditambah. Dan ini pastinya akan mengurangi kemacetan di Batam.

“Kalau bisa minimal satu armada per lima belas menit harus berangkat , sehingga ada kepastian dari warga untuk menunggu angkot itu di halte. Jangan sampai setengah jam atau satu jam. Kalau perlu 10 menit kita menunggu, armada sudah datang,” katanya.

Terkait pengadaan, ia mengapresiasi Dishub yang bisa aktif untuk menyurati dan minta bantuan ke pusat. Langkah tersebut memang yang paling efektif mengingat APBD yang sangat terbatas. “Kalau APBD tidak mungkin. Anggaran sangat terbatas. Kalaupun bisa dari APBD, tidak bisa langsung banyak,” katanya.

Pengguna trans Batam, Renita, mengaku menggunakan trans Batam setiap hari ke tempat kerjanya di Kepri Mall. Wanita kelahiran Medan, 21 tahun lalu ini meminta agar jam operasional trans Batam ditambah.

“Kalau bisa sampai malam. Trans Batam memang sudah bagus pelayanannya. Tapi saya jarang menggunakannya malam, karena sudah tak ada kalau jam 20.00 WIB,” tambahnya.

Ia juga berharap jumlah trans Batam ditambah, sehingga warga tidak terlalu lama menunggu di halte.”Kalau bisa sekali dalam lima menit ada yang berangkat. Pasti banyak orang memilih itu dari pada naik motor. Janganlah sekali 15 menit atau 20 menit,” kata warga Batuaji ini. (ian)

Bea Cukai Perketat Pengawasan Bandara dan Pelabuhan

0
foto: beacukai

batampos.co.id – Menjelang masuknya hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Kantor Bea dan Cukai Tipe Batam memperketat pengawasan di seluruh wilayah Batam. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya aksi penyelundupan barang maupun penyelundupan narkoba di bandara maupun di pelabuhan.

Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea Cukai Batam, Raden Evy mengatakan, penyelundupan barang yang tidak boleh keluar maupun barabg-barang seperti narkoba biasanya meningkat menjelang masuknya hari besar. Hal ini disebabkan karena para penyelundup memanfaatkan padatnya penumpang yang hendak mudik.

“Jadi, Bea Cukai Batam dalam mengantisipasi arus mudik, kami meningkatkan pengawasan dan menyiapkan petugas dalam berjaga di setiap pintu masuk ke Batam,” kata Evy.

Dijelaskan Evy, dalam memasuki musim mudik nanti, pihaknya juga memberikan pelayanan tambahan kepada masyarakat. Bahkan, menurut dia Kepala Kantor Bea Cukai Batam juga telah melakukan pemantauan di lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap anggotanya yang bertugas.

“Bahkan, dalam menghadapi musim mudik kami juga menambgah tiga unit x-ray di Bandara Internasional Hang Nadim. Personel juga kita tambah jumlahnya,” tuturnya.

Selain personel di setiap pintu masuk, Bea Cukai juga menyiagakan dua ekor anjing pelacak. Dua ekor anjing pelacak itu disiagakan di bandara Hang Nadim Batam serta di pelabuhan Batamcenter.

“Itu untuk di darat. Sementara untuk di laut, kita masih ada operasi Jaring Sriwijaya yang dibantu dengan DJBC Khusus Kepri. Pastinya jelang lebaran ini kita siagakan di darat maupun di laut,” imbuhnya. (gie)

Jamin Harga Daging Sapi Stabil hingga Usai Lebaran

0
ilustrasi

batampos.co.id – Harga daging sapi maupun ayam potong saat ini mengalami kenaikan hampir seluruh pasar di Batam. Kenaikan harga tersebut bervariasi. Ada yang menjual Rp 85 ribu perkilogramnya, ada juga yang menjual sampai Rp 90 ribu per kilogramnya.

Begitu juga dengan daging ayam juga mengalami kenaikan harga. Namun persoalan kenaikan harga daging sapi maupun ayam potong tersebut, bukan dipengaruhi oleh faktor menipisnya stok daging di distributor. Namun karena banyaknya permintaan warga akan daging sapi dan ayam jelang lebaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh distributor utama daging sapi di Batam, PT Batam Frozen Food (BFF), William kepada Batam Pos, Selasa (5/6) siang.

“Dari kami menjamin stok daging sapi untuk di Batam aman hingga setelah lebaran nanti. Saat ini di gudang yang kami miliki, ada sebanyak 100 ton lebih daging sapi beku yang setiap saat siap kami pasarkan. Intinya soal stok daging sapi di Batam aman hingga sebulan ke depan,” ujar William.

Sementara soal harga daging sapi, William menegakan, dari pihaknya tak ada menaikkan harga daging.

“Tetap kami jual dengan harga seperti sebulan yang lalu, dari mulai Rp 60 ribu hingga Rp 78 ribu rupiah perkilogram daging sapi. Kalaupun ada pedagang di pasar menjual dagingnya di atas HET, saya rasa itu masih wajar. Sebab dari kami sudah Rp 78 ribu. Kalau dari pedagang pasar Rp 85 ribu, itu masih wajar,” terangnya.

Tapi kalau pedagang sudah menjual daging sapi beku mencapai Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu per kilogramnya, lanjutnya, hal itu patut dipertanyakan.

“Kalau yang seperti itu, saya berani jamin, itu ulah penjualnya sendiri yang ingin ambil untung gede memanfaatkan momen jelang lebaran. Intinya dari distributor memasarkan daging ke pedagang itu di bawah HET,” terang William.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik distributor daging sapi maupun ayam potong lainnya PT Dewi Kartika Inti, Acin. Mereka memasarkan daging sapi beku kualitas bagus, masih di bawah HET.

“Kami jual daging sapi impor beku itu mulai Rp 67 ribu hingga tertinggi Rp 78 ribu perkilogramnya. Soal ada pedagang di pasar yang menjual daging sapi beku hingga Rp 90 ribu sampai Rp 95 ribu, itu berarti pedagang yang nakal, ingin mengeruk untuk banyak,” ujarnya.

Sementara harga ayam potong sendiri, diakui Acin dari distrubutor utama di Jakarta sudah naik harganya hingga mencapai Rp 33 ribu perkilogramnya.

Ari seorang pedagang ayam potong di Pasar Mega legenda Batamcenter sedang memilih ayam yang akan dipesan oleh pelanggan. | Cecep Mulyana/Batam Pos

“Kami beli sekitar Rp 33 ribu ke distributor utama di Jawa. Dari kami lempar ke pedagang Rp 34 ribu sampai Rp 35 ribu. Oleh pedagang di pasar dijualnya lagi ke masyarakat Rp 37 ribu sampai Rp 40 ribu. Itu saya rasa masih wajar. Karena dari distributor utama, daging ayam sudah tinggi memang,” terang Acin.

Soal stok ayam potong, Acin mengakui dari distributor utama memang stoknya berkurang atau menipis. Tak seperti stok daging sapi yang melimpah.

“Kami di gudang ada 100 ton lebih daging sapi. Jumlah itu saya rasa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam hingga datangnya lebaran nanti. Kalau soal permintaan pasar, meningkat tapi tak signifikan. Nanti dua hari jelang lebaran Idul Fitri, biasanya peningkatannya pesat,” katanya mengakhiri. (gas)

Dua Kali Gagal Lelang

0
Aktivitas bongkar muat barang dilakukan di Pelabuhan Parit Rempak, beberapa waktu lalu. Pembangunan pelabuhan ini terancam batal karena sudah dua kali gagal lelang. F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Salah satu proyek strategis Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, yakni pembangunan Pelabuhan Parit Rempak, Karimun, terancam gagal. Pasalnya, sudah dua kali gagal lelang. Namun demikian, Dishub Kepri tetap optimistis kegiatan tersebut terlaksana di 2018 ini.

“Ada beberapa persoalan teknis, salah satunya tidak sesuainya harga penawaran dari peserta lelang,” ujar Kepala Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri Misbardi usai rapat bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/6).

Menurut Misbardi, ini merupakan kali ketiga proyek tersebut dilelang. Pihaknya berharap pelaksanaan lelang kali ini berjalan dengan baik. Karena target lelang kegiatan fisik pada Juni 2018 ini. ”Target kami bulan Juni ini, semua proyek fisik sudah selesai dilelang,” tegas Misbardi.

Disebutkannya, khusus untuk Dishub Kepri, pihaknya sudah merampungkan 18 paket kegiatan. Baik itu untuk pengawasan, kegiatan fisik sampai perencanaan. Sampai pekan pertama Juni 2018, sudah terlelang 171 paket kegiatan.

”Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar di 15 Organisai Perangkat Daerah (OPD). Adapun nilai anggarannya adalah Rp 402 miliar,” ujar Misbardi, kemarin.

Terpisah, Kepala Bidang Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Aziz Kasim Djou mengatakan, kegiatan-kegiatan strategis di Dishub Kepri sebagian sudah berjalan. Bahkan lewat APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 ini, ada kegiatan yang dikebut melalui Detail Engineering Design (DED) sampai kegiatan fisik.

”Kegiatan yang sudah jalan adalah pengembangan Pelantar I dan II Tanjungpinang senilai Rp 19,1 miliar. Kemudian Pelabuhan Tanjunguban Rp 13,3 miliar,” ujar Aziz Kasim Djou.

Pelabuhan Berhala senilai Rp7,1 miliar masih dalam tahap penandatanganan kontrak. Sedangkan Parit Rempak, Karimun masih dilelang ulang. Karena ada persoalan teknis yang harus diperbaiki. Sementara itu, kegiatan yang didahului DED adalah pembangunan dermaga, Pulau Kasu, Batam. Kemudian ada juga DED pembangunan ponton Pelabuhan Kampung Asam, Kundur.

”Ada juga pengembangan dermaga Pasir Panjang, Durai dan pembangunan ponton Pelabuhan Sei Tenam, Lingga,” paparnya.

Ditegaskan Aziz, kegiatan yang didahului dengan DED diharapkan sudah berjalan pada bulan Juli mendatang. Kebutuhan pembangunan fisik Dermaga Pulau Kasu sekitar Rp 4 miliar. Sedangkan di Durai adalah Rp 3 miliar, dan Belakangpadang senilai Rp 1,5 miliar. Tujuan pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut untuk meningkatkan pelayanan transprotasi.

”Terminal kita di Kepri adalah pelabuhan. Makanya kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tutup Aziz. (jpg)

Pembangunan Fisik Banyak yang Belum Dilaksanakan

0

batampos.co.id – DPRD Natuna mempertanyakan kepastian penyelenggaraan pembangunan sejumlah kegiatan fisik tahun 2018 dalam rapat kerja bersama TAPD di ruang paripurna DPRD, Selasa (5/6).

Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengungkap, pemerintah daerah sebelumnya sudah memastikan tidak terjadi perubahan dalam perencanaan pembangunan fisik daerah. Namun, hingga kini masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. ”Sekarang sudah Juni, banyak kegiatan yang dapat menyentuh ke masyarakat belum dilaksanakan. Bahkan perencanaan pun belum dilaksanakan” ungkap Candra.

Sebagian besar masyarakat Natuna hingga saat ini masih bergantung pada pembangunan daerah. Dampak langsung pembangunan dinantikan berbagai kalangan profesi.
Hadi Candra mengatakan, TPAD mestinya tidak menggantung satu kebijakan. Yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Yang berjalan saat ini baru pembangunan yang tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat.

”Masyarakat Natuna perlu dampak langsung dari kegiatan pemerintah. Natuna saat ini banyak pengangguran,” bebernya.

Candra mengatakan, sebelumnya asumsi Silpa tahun 2018 diperkirakan sekitar Rp 200 miliar, namun nyatanya ketersediaan Silpa hanya Rp 2 miliar. Namun, rencana memangkas kegiatan juga tidak dilaksanakan karena adanya berbagai kepentingan. (arn)

Guru Malas Bisa Dipantau dengan DES

0
Sejumlah guru mengikuti sosialisasi penerapan aplikasi DES di SDN 001 Tarempa, beberapa waktu lalu. F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas meluncurkan aplikasi Daily Evaluation Sistem (DES). Aplikasi ini digunakan di bidang pendidikan khususnya guru karena dapat meningkatkan fungsi kontrol terhadap guru.

Bukan hanya itu, DES ini bisa difungsikan menghitung penilaian kinerja guru, meningkatkan pengawasan guru, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Aplikasi ini digagas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Asiah. Menurutnya, belum banyak instansi yang menggunakan, hanya ada di dua instansi, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional dan menjadi yang pertama di Provinsi Kepri.

”Setelah uji coba dilakukan di dua sekolah, yakni SDN 1 Siantan dan SMPN 1 Siantan selama dua bulan, aplikasi ini akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Anambas pada tahun ajaran baru 2018 /2019,” ungkap Asiah, Selasa (5/6).

Dengan aplikasi ini, dapat memudahkan dinas pendidikan mengontrol dan mengawasi kinerja guru melalui pengawas dan kepala sekolah. Dengan aplikasi ini, sebelum mengajar guru harus membuat konsep pembelajaran dulu terkait materi apa yang harus diajarkan kepada siswa. Sehingga persiapan guru lebih matang. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi ini.

Nantinya guru yang absen kelihatan dan yang tidak membuat persiapan juga kelihatan. “Ini menjadi salah satu tolok ukur penilaian guru,” ungkapnya.

Aplikasi ini dapat mengawasi guru yang malas. Guru yang tidak hadir atau absen tidak mungkin bisa mengisi format aplikasi ini karena aplikasi ini hanya bisa diisi di internet sekolah. Jadi, tidak bisa diisi dari luar sekolah. “Ini untuk mengantisipasi kalau ada guru malas yang mencoba mengisi laporan dari luar sekolah,” jelasnya.

Sistem ini juga bisa mengawasi guru yang mengajar di luar atau di pulau yang jauh dari pengawasan. Tanpa aplikasi ini bisa saja guru izin dua hari tapi kenyataannya lebih dari itu. ”Dengan aplikasi ini guru tidak bisa meninggalkan sekolah sembarangan. Guru yang absen atau tidak ada di tempat, maka akan ketahuan dan yang bersangkutan tidak mendapatkan penilaian,” jelasnya.

Seluruh kegiatan guru menjadi penilaian. Minimal guru harus mendapatkan 76 poin dalam satu bulan. Jika tidak sampai maka sistem akan menolak dan akan berakibat bagi tunjangan guru yang bersangkutan.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mendukung aplikasi ini. Karena sejatinya Anambas butuh pemanfaatan teknologi seperti ini, kalau tidak maka bisa terus tertinggal dengan daerah lain. ”Anambas merupakan Kabupaten termuda di Kepri, sekarang ini kita masih tertinggal,” ungkapnya ketika membuka sosialisasi DES di SDN 001 Tarempa.

Menurutnya, menjadi pengajar merupakan pekerjaan yang mulia yang bersentuhan langsung dengan manusia. (sya)

Ketua DPRD Batam Sayangkan Pernyataan Sekda Kota Batam

0
foto: cecep mulyana / batam pos

batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyayangkan pernyataan dari Sekda Batam, Jefridin yang mengatakan, Pemko Batam tak akan mampu membayar tunjangan kehadiran daerah (TKD) ada THR PNS tahun ini.

“Saya siap berkoordinasi dengan Pemko Batam kalau memang diminta untuk membantu mencari solusi penyelesaian tak tersedianya TKD pada THR PNS di lingkungan Pemko Batam yang sebanyak 5.623 orang,” ujar Nuryanto.

Pihaknya, lanjut Nuryanto, sudah mengirimkan surat ke Pemko Batam agar permasalahan pembayaran THR ke PNS segera diselesaikan secara penuh baik itu tunjangan keluarga maupun TKD nya.

“Intinya aturan dan arahan dari pusat itu sudah ada. Daerah wajib mengimplementasikannya atau membayar THR dan gaji ke 13 PNS secara penuh sesuai take home pay yang mereka terima tiap bulannya. Daerah wajib harus kreatif mencari dana untuk membayarkan tunjangan kinerja daerah ke para PNS. Itu sifatnya wajib,” terangnya.

Masih kata Nuryanto, sebenarnya pemerintah daerah dalam membayar atau mencari dana untuk membayar TKD, tinggal menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan. Tentu aturan untuk daerah telah melalui serangkaian pertimbangan dari pemerintah pusat.

“Kalau nantinya terpaksa dilakukan penyesuaian karena anggaran untuk TKD belum masuk dalam APBD, tentu hal tersebut bisa dimaklumi pemerintah di tingkat pusat. Aturan Kemendagri itu berlaku untuk semua. Artinya penyesuaian, daerah tinggal mengikuti,” katanya.

Nuryanto yakin, kalau daerah bisa menjalankan aturan sesuai arahan yang ditetapkan, maka tak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jangan berfikir itu akan bermasalah. Asal ikuti aturan, ya silakan. Artinya kalau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, justru itu yang keliru. Intinya kalau memang mampu dan bisa, jangan mengada-ada dan bilang tak akan mampu bayar TKD PNS,” terang Nuryanto mengakhiri. (gas)

Bandara RHF Siap Layani Arus Mudik

0
Sejumlah penumpang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, belum lama ini. Saat ini Bandara RHF tengah mempersiapkan pelayanan arus mudik Lebaran. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Sementara itu, PT. Angkasa Pura II mulai melakukan persiapan pelayanan arus mudik Lebaran melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang. Persiapan dilakukan dengan melaksanakan General Check Up semua fasilitas bandara.

General Manager Bandara RHF Tanjungpinang Hotasi Manalu mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan penerbangan atau ekstra flight untuk arus mudik dan arus balik. Hal ini dikarenakan belum ada pihak perusahaan penerbangan yang mengajukan penambahan penerbangan.

Peningkatan jumlah penumpang, lanjut Hotasi, hingga saat ini sudah mencapai lima persen dari hari biasa. Menurutnya penumpang pada saat mudik lebaran, bandara RHF lebih banyak menerima kedatangan daripada keberangkatan. “Tapi biasanya jumlah penumpang akan penuh dan meningkat mencapai 100 persen pada H-7 dan +7,” katanya.

Sementara itu, posko pelayanan Lebaran di Bandara RHF, akan didirikan pada H-7 lebaran untuk melayani penumpang. Nantinya, selain personel bandara, pelayanan dan pengamanan akan dibantu petugas kepolisian dan personel TNI Angkatan Udara.

Pihak PT Angkasa Pura II juga mengimbau kepada penumpang dan pengunjung bandara, terus waspada dan mengantisipasi maraknya aksi terorisme. Untuk itu dari Bandara RHF maupun perusahaan penerbangan sudah melakukan antisipasi dengan memberikan sosialisasi dan langkah-langkah peringatan di bandara. “Kami ingin arus mudik berjalan tertib dan lancar,” imbaunya.(odi)