Senin, 6 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12322

Rapimnas Demokrat, Hari Ini, Dibuka

Putut A
-
0
Rapimnas Demokrat, Hari Ini, Dibuka

batampos.co.id – Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat bisa menjadi pintu menuju pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemilihan presiden (pilpres). Apalagi, dalam acara yang dibuka hari ini di Sentul International Convention Center (SICC) itu, Demokrat juga mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama ini memang berembus kabar tentang kedekatan Jokowi-AHY. Kabar itu menguat setelah beberapa lembaga survei menempatkan Jokowi-AHY sebagai salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Poltracking Indonesia misalnya. Dalam rilis hasil surveinya 18 Februari lalu, mereka menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-AHY menembus 43 persen. Lebih unggul daripada pasangan Prabowo Subianto-Anies Baswedan yang mencatat 30,3 persen. Itu disertai catatan hajatan pemilihan tersebut hanya diikuti dua pasangan.

Sinyal politik semakin kuat setelah Selasa (6/3) AHY bertemu dengan Jokowi di istana kepresidenan. Kendati pertemuan tersebut tidak menyinggung soal pilpres, AHY mengakui bahwa koalisi pilpres sangat mungkin terjadi antara Demokrat dan Jokowi.

Sesuai rencana, Jokowi akan membuka rapimnas yang berlangsung selama dua hari itu. ”Iya, besok (hari ini, red) dibuka oleh Pak Presiden,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Meski demikian, dia menegaskan bahwa kehadiran Jokowi bukan bentuk dukungan Partai Demokrat dalam agenda pilpres. Herman memastikan, tidak ada agenda deklarasi capres dalam rapimnas.

”Konteksnya adalah konsolidasi,” ujarnya.

Namun, Herman tidak menampik terkait peluang rapimnas menetapkan AHY sebagai calon Demokrat untuk pilpres. Sebab, rapimnas juga akan mendengarkan suara dan aspirasi dari daerah. ”Misal kemudian ada dorongan kuat sekali dari seluruh peserta, ya kita lihat besok,” tandasnya.

Dia menjelaskan, layaknya agenda rapat nasional, rapimnas Demokrat mengagendakan konsolidasi dari pusat ke daerah. Demokrat tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan akan hadir dalam rapimnas. Agenda lain adalah sosialisasi strategi pemenangan pemilu.

”Seutuhnya strategi sudah disiapkan DPP, ini disosialisasikan dan dimantapkan struktur dari DPP, DPD, DPC, dan DPAC,” terang Herman.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono akan menyampaikan pidato politik. Pidato politik itu memiliki sejumlah substansi yang patut dilaksanakan para pengurus dan kader Partai Demokrat.

”Seluruh substansi kegiatan dan bagaimana menyongsong 2019 akan disampaikan Pak SBY dan Mas AHY,” jelasnya. (bay/c10/oni/jpg)

WNI Bobol Bank Singapura

Putut A
-
0
WNI Bobol Bank Singapura
ilustrasi

batampos.co.id – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim menangkap seorang perempuan berinisial BFH karena diduga terlibat dalam pembobolan rekening nasabah Bank DBS Singapura, Jumat (9/3). Dalam aksinya, warga negara Indonesia (WNI) tersebut bekerja sama dengan suaminya, MCI, yang berkewarganegaraan Nigeria.

Direktur Dittipideksus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, menjelaskan sindikat pembobol bank internasional tersebut bekerja dengan modus meretas email milik nasabah Bank DBS. Setelah diretas, pelaku membuat email palsu untuk memerintahkan Bank DBS mengirim uang ke sejumlah rekening. ”Perintah ke bank melalui email itu direspon bank, karena tidak mengetahui kalau email itu palsu,” paparnya.

Akibatnya, uang milik nasabah Bank DBS Singapura senilai 1,8 juta berhasil dibobol. Uang itu kemudian dikirim ke tiga nomor rekening. Yang salah satunya merupakan rekening Indonesia milik BFH.

Namun, dua rekening lainnya berada di Tiongkok dan Taiwan. ”Untuk yang di Indonesia, telah ditangkap BFH di Kelapa Gading, Serpong, Karawaci,” terang jenderal berbintang satu tersebut.

Menurutnya, BFH berperan sebagai penampung uang hasil pembobolan bank. ”Caranya dengan membuat rekening dengan KTP palsu,” jelasnya.

Uang hasil kejahatan itu diambil secara bertahap sebanyak 22 kali. Uang itu digunakan untuk pasangan suami istri ini dan berbagai kegiatannya. ”Sayangnya, suaminya MCI ini masih dalam pengejaran,” tuturnya ditemui di kantornya, kemarin.

Menurutnya, kemungkinan besar sindikat ini juga melakukan berbagai pembobolan lain. Sebab, setelah diperiksa jejak rekeningnya memang kerap kali mendapatkan transfer uang dari luar negeri. ”Untuk itu kami akan selidiki lebih dalam, apakah ada kejahatan lain yang dilakukan,” katanya.

Total ada 17 rekening yang dimiliki oleh pelaku dari berbagai bank di Indonesia. Tentunya, hampir semuanya menggunakan identitas palsu. ”Kami lihat ada apa di rekening lainnya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, untuk bisa mendapatkan uang hasil kejahatannya, penyidik menjerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara baru ada Rp 40 juta yang berhasil disita. ”Akan ditelisik lagi,” ungkapnya.

Yang juga penting, Bareskrim akan berupaya bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok dan Taiwan untuk bisa mengungkap tuntas kasus tersebut. ”Indonesia tidak boleh dijadikan tempat melakukan kejahatan,” tegasnya. (idr/jpg)

BP Batam: Manfaatkan Lahan atau … Kembalikan

Putut A
-
0
BP Batam: Manfaatkan Lahan atau … Kembalikan
Warga memanfaatkan tanah kosong di Sagulung untuk belajar menyetir mobil, Selasa (25/7). Di Batam ini banyak tanah kosng yang belum tidak dibangun. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali memanggil para pemilik lahan tidur untuk menanyakan komitmen dan rencana bisnisnya. Jika tak segera dimanfaatkan, BP Batam mengancam akan mencabut izin alokasi lahan yang telah diberikan kepada para pengusaha.

Data BP Batam menyebut, saat ini ada 7.777,01 hektare lahan di Batam yang telantar. Lahan tidur tersebut tersebar di 2.737 lokasi.

Sejauh ini BP Batam sudah memanggil para pemilik lahan di 212 lokasi dengan luas 1.816,45 hektare. Dan yang belum dipanggil berjumlah 2.525 lokasi dengan luas 5.960,55 hektare. Di luar dari daftar ini, lahan yang sudah dibangun berjumlah 72 lokasi seluas 440,51 hektare.

Jumat (9/3) kemarin, BP Batam kembali memanggil 15 pemilik lahan tidur di wilayah Batamcentre. Namun dari 15 yang dipanggil, hanya tujuh pengusaha yang hadir. Ketujuh pengusaha tersebut semuanya bergerak di bidang properti.

“Kami fokus di Batamcentre, baru setelahnya akan kami panggil yang ada di Kabil,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Jumat (9/3) di Gedung Marketing BP Batam.

Dari hasil pertemuan kemarin, para pemilik lahan tidur berjanji akan segera memanfaatkan lahannya. Mereka juga memaparkan rencana bisnis masing-masing ke BP Batam.

Eko menjelaskan, sebelumnya BP Batam telah membatalkan atau mencabut izin alokasi ke-15 lahan tersebut. Namun pembatalannya bersifat prioritas. Dengan kata lain, dalam tempo waktu tertentu setelah dibatalkan, pemilik lahan tidur bisa mengajukan kembali permohonan kepada BP Batam untuk memiliki lahan tersebut tentu saja dengan sejumlah syarat harus dipenuhi termasuk membuat rencana bisnis terpadu.

“Lalu kami juga ingin melihat modalnya, minimal 30 persen modal harus punya. Memang bukan sebuah syarat mutlak, tapi itu menunjukkan kalau mereka punya modal. Kami melakukan ini agar lahan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.

Sayangnya, Eko masih merahasiakan ke-15 pengusaha pemilik lahan tidur tersebut. “Mohon maaf saya tak bisa kasih tahu nama-nama perusahaannya,” katanya.

Eko memaparkan, bahwa dari hasil verifikasi yang telah dilalui, ternyata pelemahan ekonomi global memang menyebabkan banyak pemilik lahan tidur ragu membangun lahannya. “Mereka takut buat rumah karena takkan ada yang beli,” jelasnya.

Namun ia juga mengatakan bagi pemilik lahan tidur yang dalam rencana bisnisnya ingin membangun permukiman tidak boleh berlama-lama. “Rencana pembangunan kalau empat tahun itu terlalu lama. Karena biasanya setengah tahun itu sudah selesai,” jelasnya.

Lalu akan dilihat juga tahapan perencanaannya, apakah pembangunan dilakukan secara bertahap atau langsung. Tujuannya adalah melihat kemampuan perusahaan tersebut dalam berinvestasi jangka panjang. “Baru kami juga akan evaluasi tata ruangnya sesuai Perpres 87/2011, karena ada lahan yang bisa alih fungsi,” katanya lagi.

BP Batam kata Eko akan selalu membantu pemilik lahan tidur mencari solusi dalam memanfaatkan lahannya. “Pertama jika punya modal bisa memaparkan rencana bisnisnya. Kedua jika kekurangan modal bisa ajak partner dan ketiga jika tak bisa sama sekali, maka kembalikan saja ke BP Batam,” paparnya.

Untuk yang tidak sanggup membangun, maka uang wajib tahunan otorita (UWTO) nya akan dikembalikan sesuai sisa tahun dari sewa lahan yang ditempati. “Ini momentum untuk kembali membangkitkan ekonomi Batam dengan memaksimalkan lahan-lahan yang ada,” tambahnya.

Berikutnya, BP Batam akan memanggil pemilik-pemilik lahan tidur di wilayah Kabil. Pada umumnya, peruntukan lahan di sana adalah untuk industri. Menurut dia, saat ini lahan untuk industri harus segera dimanfaatkan, karena banyak calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Batam.

Termasuk investor asal Tiongkok yang berminat merelokasi industri mereka ke Batam. Menurut Eko, ini merupakan peluang bagi Batam. Meski begitu, pihaknya akan tetap selektif dalam menerima investasi, khususnya investasi asing.

“Harus penuhi regulasi. Perusahaan yang bawa masuk limbah B3 tidak boleh asal masuk,” paparnya. (leo)

Tiga Kontainer Isi Barang Selundupan Selesai Dibongkar

Putut A
-
0
Tiga Kontainer Isi Barang Selundupan Selesai Dibongkar

batampos.co.id – Pembongkaran 3 kontainer dari 5 kontainer usai diamankan pihak kepolisian di Pelabuhan Pelindo Kijang, dilanjutkan, Jumat (9/3) kemarin. Sebelumnya Kamis (8/3), dua kontainer berhasil dibongkar. Isinya antara lain ribuan botol minuman beralkohol, mainan anak anak, pakaian asal Taiwan.

Pantauan di lapangan, pembongkaran kontainer ketiga dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Pembongkaran kontainer keempat dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB dan pembongkaran kontainer terakhir atau kelima dimulai sekitar pukul 18.00 WIB. Buruh angkut dari pelabuhan Sei Kolak, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, terlihat masih diperbantukan untuk membongkar muatan kontainer.

Pembongkaran kali ini disaksikan Wakapolres Bintan Kompol Dandung PW dan Kabag Ops Polres Bintan Kompol Hari Yayono, Kapolsek Bintan Timur AKP Abdul Rahman serta perwira di jajaran Polres Bintan. Turut hadir Kadis Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bintan Dian Nusa dan penyidik PPNS Disperindag Kabupaten Bintan Setia Kurniawan.

Usai dibongkar, petugas kepolisian langsung mendata muatan ratusan kilo yang disusun di bawah tenda. Isinya dari beberapa kontainer usai dibongkar terdiri barang dari produk SNI dan Nonsni seperti pakaian anak anak dan dewasa dan mainan anak anak, kosmetik, obat obatan, mesin dan alat alat elekrik, bahkan ada seks toys.

Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang ditemui usai salat Jumat di salah satu masjid di jalan lama Lintas Tengah, tepat di Kampung Lome memprediksi, pembongkaran akan selesai dalam waktu dua hari. Dua kontainer telah dibongkar pada Kamis (8/3) dan tiga kontainer akan selesai dibongkar Jumat (9/3).

Sejalan pembongkaran, pihak kepolisian langsung mendata item barang yang berada di masing masing kontainer. “Jumlah Mikol yang sudah ditemukan sekitar 10.956 botol dari 13 merek, kemungkinan akan bertambah tapi jelasnya nanti setelah semua selesai didata, karena saat ini kita masih mendata. Semalam juga anggota melaporkan menemukan seks toys,” kata dia.

Selain hal itu, ia menyampaikan, menurut rencana Senin mendatang pihak Ditreskrimum Polda Kepri akan ke Polres Bintan. Tujuannya untuk memeriksa beberapa muatan yang diamankan dari lima kontainer. “Senin nanti mereka turun ke polres. Rencananya eksposnya nanti langsung Pak Kapolda,” kata dia.

Disinggung berapa banyak saksi yang sudah diperiksa, ia mempersilakan langsung ke penyidik. “Itu ke kasat saja,” kata dia.

Wakapolres Bintan Kompol Dandung ketika akan ditanya soal jumlah muatan, enggan komentar. “Jangan tanya ke saya,” seloroh dia meninggalkan awak media.
Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan juga memilih diam saat ditanya berapa saksi yang sudah diperiksa.. “No comment,” kata dia.

Namun demikian pantauan Batam Pos, beberapa saksi telah dimintai keterangan. Sehari sebelumnya, pegawai Pelni Cabang Tanjungpinang Ganda yang bertugas sebagai koordinator lapangan di Pelabuhan Pelindo Kijang bersama wanita cantik disebut sebagai perantara atau pengurus barang berinisial Li telah memberikan keterangan.

Selain keduanya, ada dua lagi lelaki ikut dimintai keterangan terkait kasus penyelundupan barang barang ilegal tersebut. Bahkan Jumat kemarin, Suganda masih terlihat mondar mandir di Reskrim Polres Bintan. Sebelumnya, lima kontainer diamankan Reskrim Polsek Bintan Timur di Pelabuhan Pelindo, Kijang, Sabtu (3/3) siang.

Lima kontainer itu seyogyanya akan dimuat ke kapal KM Doloronda tujuan Tanjungperiok, Kijang. Namun sebelum dibuat, pihak kepolisian menahan lima kontainer itu dan meminta pengelola pelabuhan PT Pelindo Tanjungpinang di Kijang menunda pemuatan lima kontainer ke atas kapal.

Kepala Perwakilan Pelindo di Kijang, Khoiruddin Lubis mengatakan, saat itu pihaknya menghubungi pihak Pelni, sebab kontainer itu pemiliknya Pelni. Sementara pihak Pelni, Putra mengatakan, pihaknya tidak tahu pemilik barang tersebut, meski diakui kontainer milik Pelni dipesan untuk mengangkut barang.

“Kita sudah minta isi formulirnya namun saya belum menerimanya. Syukurlah tidak sampai dimuat ke atas kapal, karena akan bermasalah untuk Pelni,” kata dia saat itu.
Usai diamankan dan disegel, Rabu (7/3) lima kontainer dipindahkan dari pelabuhan ke Mapolres Bintan. Pantauan terakhir, hingga sekitar pukul 18.47, pihak kepolisian selesai mendata barang yang dimuat dari kontainer kelima. (met)

Cakupan FTZ BP Bintan capai 64.600 ha

Putut A
-
0
Cakupan FTZ BP Bintan capai 64.600 ha
Bupati Bintan Apri Sujadi menghadiri rapat pembahasan usulan SOTK BP Batam di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (8/3). F. Kominfo Bintan untuk batampos.co.id 

batampos.co.id – Cakupan wilayah Free Trade Zone (FTZ) Bintan di bawah Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan akan makin luas. Sebab, BP Tanjungpinang akan dinormalkan, karena selama ini dalam Peraturan Pemerintah sebatas mengatur FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Luas BP Bintan nantinya mencapai sekitar 64.600 hektare (ha) terdiri 62.000 ha wilayah Kabupaten Bintan dan 2.600 ha. Cakupan wilayah ini dibahas dalam rapat pembahasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pengusahaan (BP) Bintan di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (8/3).

Turut hadir dalam pembahasan itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Bupati Bintan Apri Sujadi, Pj Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza. Apri Sujadi mengatakan, rapat itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Dalam rapat itu, kata Apri membahas usulan pembentukan struktur pelaksana dan kewenangan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ke depan.
Sesuai PP itu, ia menyebut, wilayah BP Bintan meliputi sebagian Kabupaten Bintan dengan luas 62.000 ha dan wilayah Kota Tanjungpinang sekitar 2.600 ha.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Bintan, Saleh Umar mengatakan, usulan SOTK BP Kawasan Bintan akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Karena tidak.mungkin ada dua BP di kawasan bebas perdagangan dan pelabuhan Bintan.

Maka dalam rapat itu, katanya dibahas terkait sirgenitas pembentukan struktur dan kewenangan. “Tugas .dan kewenangan nantinya dibagi sesuai realisasi anggaran di masing masing wilayah baik Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia juga berharap, SOTK BP Kawasan Bintan nanti mampu meningkatkan efektifitas kinerja BP, baik dalam keuangan, kepegawaian, pembangunan maupun pelayanan publik.
Selain itu, pembentukan SOTK baru nantinya semakin sinergi antara BP Bintan dan Pemkab Bintan dalam hal perizinan, pengelolaan lahan, pembangunan dan peningkatan investasi di pulau Bintan.

Untuk diketahui tahun ini, BP Kawasan Bintan menerima anggaran APBN sebesar Rp 82,384 miliar. Dana itu antara lain akan direalisasikan untuk proyek jalan lintas barat lanjutan. (met)

Syahbandar Belum Keluarkan Izin Sandar Tongkang PLTMG

Putut A
-
0
Syahbandar Belum Keluarkan Izin Sandar Tongkang PLTMG

batampos.co.id – Disaat perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau-Kepri diminta menggesa kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Teluk Sasah, Bintan, namun hingga kini Syahbandar Belum Keluarkan Izin Sandar Tongkang Gas PLTMG.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjunguban, Letkol Marinir, Gunawan mengatakan, di tengahnya tongkang pengangkut gas PLTMG bersandar ke pelabuhan, lantaran belum adanya pengurusan izin. Ditegaskannya, pihaknya sampai saat ini belum menerima pengajuan tersebut.

“Kita bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada. Jika sudah sesuai prosedural, tentu tidak ada persoalan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kepalabuhan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan untuk pelabuhan bongkar bahan bakar PLTMG Teluk Sasah, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri. Karena hanya menggunakan garis pantai, kewenangan mengeluarkan izin adalah Gubernur.

“Untuk penggunaan harus pantai sudah ada izin dari Gubernur. Yakni berdasarkan rekomendasi dari pihak terkait di Bintan dan Pemprov Kepri,” ujar Aziz.

Ditambahkannya, untuk izin olah gerak memang berada ditangan Syahbandar. Ditegaskan Aziz, pihaknya sudah mengajukan surat ke KUPP Tanjunguban, prihal tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban. Dikatakannya juga, tidak ada maksud pihaknya untuk menghambat pembangunan yang sudah dilakukan PLN.

“Setelah ini, akan kita diskusi lagi persoalan ini. Jangan sampai, PLN menanggung konsekuensi, karena persoalan regulasi,” jelas Aziz.(jpg)

PLN Gesa Pembangunan PLTMG 30 MW

Putut A
-
0
PLN Gesa Pembangunan PLTMG 30 MW
SEORANG warga melihat PLTMG Tanjungkeruing di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang belum operasi. F. Slamet Nofasusanto/batampos.co.id

batampos.co.id – Direktur Jendral, Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau-Kepri untuk menggesa kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Teluk Sasah, Bintan. Pasalnya PLTMG dengan kekuatan 30 Mega Watt tersebut sebagai jaminan dan pelayanan berinvestasi di Bintan.

“Meskipun ada sedikit kendala, tetapi PLTMG Teluk Sasah tahap awal dengan daya 9 MW sudah rampung dikerjakan,” ujar Andy Noorsaman disela-sela meninjau pembangunan PLTMG Teluk Sasah, Bintan, Jumat (9/3).

Ditegaskannya, salah satu upaya untuk menjaga investasi yang masuk tidak angkat kaki adalah dengan memberikan pelayanan yang prima. Lebih lanjut katanya, dengan adanya tambahan energi ini, juga bisa menjadi magnet bagi masuknya investasi-investasi baru di Kepri, Bintan khususnya. Ditanya apakah ada kendala teknis saat pembangunan?

“Untuk sekarang ini hanya ada sedikit kendala. Yakni tongkang pengangkut gas untuk kebutuhan PLTMG belum bisa merapat. Bahkan lebih kurang hampir dua bulan,” jelas Andy.

Menyikapi persoalan itu, pihaknya berharap PLN, Syahbandar, dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi bagi kelangsungan inveatasi didaerah. Karena, regulasi yang rumit bisa menghambat investasi. Padahal jauh sebelum gagasan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 mw oleh Presiden Jokowi, listrik adalah isu serius yang sering disentil oleh media.

“Kita sudah berupaya untuk menambah kekuatan energi listrik di daerah. Jangan sampai, persoalan regulasi didaerah membuat situasi menjadi sulit. Untuk kepentingan bersama, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Bisnis, Regional Sumatera, PLN Persero, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, mengatakan, meskipun pembangkit sudah rampung dan Presure Regulating System (PRS) sudah terpasang di tiga pembangkit. Tanpa adanya sumber energi juga tidak bisa dilakukan uji coba.

“Sebelum masuk dalam sistem, tentu kita running terlebih dahulu. Dengan adanya diskusi sekarang ini, kita berharap tongkang pembawa gas sudah bisa merapat,” paparnya.

Dijelaskannya, pembangkit tang sudah ready sekarang ini adalah infrastruktur yang di relokasi dari Tokojo, Kijang. Kemudian untuk pembangunan tambahan dengan kapasitas 30 MW juga akan dilaksanakan pada tahun ini. Menurutnya, target pekerjaan tersebut rampung pada tahun 2019 mendatang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung perkembangan dunia investasi di Kepri, Bintan khususnya,” paparnya.(jpg)

Panwas Desak KPU Pasang Alat Peraga

Putut A
-
0
Pilwako Pinang

batampos.co.id – Belum ramainya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) kedua Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjungpinang menjadi sorotan.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang mendesak KPUD Tanjungpinang untuk segera memasang APK. “Sebagian difasilitasi KPUD untuk pengadaan APK, harus segera dipasang. Kami mendesak KPU untuk segera menyelesaikan,” ujar Koodinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dari Panwaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, Jumat (9/2).

Zaini menuturkan, belum kunjung terpasangnya APK kedua paslon menyebabkan banyaknya spanduk tidak sesuai kesepakatan yang bertebaran. Sehingga, alat peraga tersebut harus diturunkan. Belum pula pemasangan yang tidak berada di lokasi yang telah disepakati.

Sementara bagi pihak paslon, belum beredarnya APK yang difasilitasi KPUD menghambat penyebaran visi dan misi kedua calon. “Kalau untuk pengenalan, saya yakin semua sudah kenal dengan dua pasang ini. Tapi informasi visi misi yang menjadi tertunda dengan belum adanya APK,” ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon Syahrul-Rahma, Ade Angga kemarin.

Namun Ketua KPUD Tanjungpinang, Robby Patria, menyampaikan para paslon sudah dapat mencetak sendiri APK tersebut. “Pencetakan APK kan dibagi. Ada yang difasilitasi KPU, ada pula yang dicetak oleh paslon. Sesuai dengan desain dan jumlah yang disepakati bersama,” tutur Robby.

Robby menegaskan, para tim pemenangan paslon saat ini sudah dapat melakukan pemasangan dan penyebaran segala jenis APK. Asal memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara KPU, Paslon, Pj Wali Kota dan kepolisian. Terkait proses pencetakan yang difasilitasi KPU, Robby menuturkan, saat ini masih dalam proses pelelangan.”Kami perkirakan akhir Maret ini. Maka itu paslon silahkan saja cetak hasil desain kemarin dengan jumlah yang sesuai. Jangan menunggu KPU,” pungkas Robby. (aya)

Tambang Pasir Rusak Dam Tembesi

Putut A
-
0
Tambang Pasir Rusak Dam Tembesi
Sejumlah pekerja sedang menambang pasir di sekitar dam Tembesi, Jumat (9/3). Tambang pasir ilegal yang berada di hutan lindung ini merusak dam dan daerah tangkapan air. | Alfian/ Batam Pos

batampos.co.id – Tambang pasir ilegal di sekitar dam Tembesi Sagulung berlanjut, Jumat (9/3). Daerah yang seharusnya menjadi tangkapan air itu rusak berat. Pohon-pohon ditumbang, dan tanah sisa pembersihan pasir dibuang ke dam Tembesi.

Dari pantauan Batam Pos, kemarin, sedikitnya enam alat berat jenis backhoe beroperasi meratakan bukit dan mengangkat pasir ke truk yang sudah antri. Suara mesin dompeng pencuci pasir sahut-sahutan di hutan lindung tersebut.

“Setiap hari beroperasi. Tidak ada yang ditutupi. Kan tidak ada yang melarang, makanya sampa alat berat turun,” kata seorang warga pemilik warung pintu masuk ke lokasi tambang pasir.

Ia mengaku tambang pasir di sekitar dam sudah beroperasi sejak belasan tahun lalu. Bahkan sudah banyak lahan rusak yang ditinggal penambang dan mencari lokasi baru. “Alat berat ini untuk mengumpulkan tanahnya. Kemudian dicuci. Kemudian siap untuk diangkut,” katanya.

Sementara itu, plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Herman Rozie tidak banyak berkomentar mengenai tambang pasir ini. Alasannya, masalah tambang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kepri.

“Kalau masalah tambang ini ada di provinsi. Tetapi kami akan berkoordinasi dengan provinsi terkait masalah ini,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Provinsi Kepri, Ruslan Kasbulatov mengatakan permasalahan tambang pasir ini sudah lama mencuat. Dan ia mengaku kaget tidak ada upaya hukum dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.

“Ada apa dengan PPNS Pemprov dan BP Batam. Tidak mungkin hal ini tak diketahui. Tetapi menurut saya di sini ada permainan,” katanya.

Menurutnya, dam Tembesi adalah dam cadangan untuk kebutuhan air di Batam. Harusnya, BP Batam bisa melestarikan ini. Bukan malah membiarkan dirusak oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

“Kita berbicara masalah investasi, maka harus berbicara masalah ketersediaan air. Kok ini dam kita dirusak tetapi dibiarkan,” katanya.

Menurutnya, BP Batam harus aktif untuk menjaga kelestarian dam Tembesi. “Kalau saya bilang, itu sudah mulai ada pendangkalan, karena sisa pembersihan pasir itu terbuang ke sana,” katanya.

Sementara itu, humas BP Batam Topan juga tidak mau berkomentar banyak terkait tambang pasir ini. Bahkan ia mengaku belum tahu mengenai tambang pasir ini.

“Saya boleh minta data-data atau bukti. Dan kemudian ini akan saya laporkan ke pihak terkait,” katanya. (ian)

Disbudpar Pemko Batam Andalkan Swasta untuk Promosi Wisata

Putut A
-
0
Jembatan Barelang. Foto: yusuf hidayat/batampos

batampos.co.id – Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) kota Batam tidak memiliki tim untuk mempromosikan pariwisata Kota Batam. Disbudpar sejauh ini hanya mengandalkan kementerian pariwisata dan pihak swasta untuk promosi wisata. Itu dikarenakan anggaran yang sangat terbatas.

“Kalau tim promosi tidak ada. Tapi kita punya kementerian untuk promosi. Salah satunya adalah dengan memberikan kalender of event Batam. Harapan kita akan banyak yang disupport kita,” kata kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, Pebrialin.

Sementara itu, swasta menjadi andalan promosi melalui sejumlah event yang digelar berskala nasional dan internasional. “Seperti kemarin kan ada komunitas memancing. Mata kail Batam yang membuat acara. Ada juga komunitas PARi dan yang lainnya. Ini sangat bagus,” katanya.

Selain itu, pelaku pariwisata seperti hotel dan resort juga menggelar sejumlah kegiatan promosi wisata. Seperti yang dilakukan hotel dan resort yang ada di sekitar Nongsa.

Sementara untuk mendatangkan wisatawan ke Batam, dinas kebudayaan dan pariwisata menggunakan jasa travel agen. Harapannya, travel agent ini membawa sebanyak-banyaknya wisatawan datang berkunjung ke Batam.

“Jadi mereka ini kita harapkan bisa membuat paket wisata ke Batam. Kita kerjasamalah. Kalau anggaran, kita dalam beberapa tahun ini kan selalu defisit,” bebernya.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging mengakui bahwa anggaran untuk dinas pariwisata memang sangat kecil. Tetapi menurutnya, ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin.

“Kalau masalah anggaran ini, mereka yang datang dengan mengajukan kegiatan dan kita membahasnya. Menurut saya, pariwisata memang harus dikembangkan,” katanya. (ian)

1...12,32112,32212,323...14,105Halaman 12,322 dari 14,105

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000