batampos.co.id – Seorang pengemudi ojek online dianiaya oleh seseorang yang diduga pengemudi ojek pangkalan di halte seberang Harbourbay, Rabu (14/3/2018) WIB.
Akibat penganiayaan itu, pengemudi ojek online mengalami luka di bagian keningnya.
“Tadi kejadiannya sekitar jam sebelas lewat gitu. Awalnya dia melarang saya untuk tidak mangkal di sini,” ujar pengemudi Gojek, Johan Prayitno.
Saat itu terjadi perdebatan antara keduanya dan tiba-tiba pelaku menyerang Johan dengan menggunakan rantai hingga mengalami luka di bagian kening sebelah kanan dan mengalami luka memar di lengan kirinya.
“Habis dari sana saya langsung membuat laporan ke Polsek,” tuturnya.
Di Polsek Batuampar tampak beberapa pengemudi ojek online datang untuk mendampingi Johan membuat laporan polisi. Sejauh ini, Johan masih dimintai keterangannya oleh penyidik Polsek Batuampar. (gie)
Inilah hutan bakau yang ditimbun oleh salah satu pengembang di Sagulung, Kamis (2/3). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Proyek penimbunan hutan bakau di belakang kaveling bukit Melati, Kelurahan Seipelenggut, Sagulung masih terus berlanjut. Lahan hutan bakau yang sudah ditimbun kian bertambah lebar. Hutan bakau yang menjadi lokasi resapan air itu terancam musnah.
Warga sekitar sudah berulang kali protes dan melaporkan ke instansi pemerintah terkait, namun itu tak merubah apapun. Aktifitas proyak terus berlanjut sampai Selasa (13/3). Luas hutan bakau yang sudah ditimbun telah mencapai dua hektare. “Masih (bekerja). Tapi malam saja. Siang begini tak ada aktifitas,” ujar Tambat, warga kaveling bukit Melati, kemarin.
Warga disana kata Tambat protes keras dengan aktifitas proyek tersebut namun mereka tak bisa berbuat banyak sebab pihak proyek mengklaim punya perizinan yang lengkap. “Itukan hutan bakau. Lokasi resapan air. Aneh kalau pemerintah kasih izin. Sama saja mendukung perusakan lingkungan,” tutur pria 37 tahun itu.
Rahmat, warg lain menambahkan jika hutan bakau tersebut semuanya ditimbun, tentu akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Banjir akan menghantui warga di sana saat musim hujan. “Selama ini air ngalir ke sana (hutan bakau yang direklamasi) kalau itu ditimbun mau kemana lagi airnya ngalir. Habislah (kebanjiran) rumah-rumah kami ini nanti,” ujar Rahman.
Camat Sagulung Reza Khadafi saat dikonfirmasi mengaku sudah kembali menyurati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam atas persoalan itu. Namun demikian diakui Reza belum ada tindakan berarti dari pihak DLH. “Surat bahkan bukti foto-foto juga kami lampirkan ke DLH. Itu memang berdampak bagi lingkungan sekitar tapi belum ada koordinasi lagi dari DLH lagi,” ujar Reza.
Reza mengakui jika keluhan warga itu benar adanya. Proyek reklamasi tersebut berdampak bagi lingkungan sekitar namun demikian pihak belum bisa mengambil tindakan tegas sebab belum ada respon dari pihak DLH. “Keluhan warga tetap kami tanggapi. Tapi itu tadi kewenangan kami hanya sebatas menyampaikan ke DLH. Kalau tindakannya tetap di DLH,” tuturnya.
Untuk itu Reza berharap agar pihak DLH segera merespon keluhan warga tersebut dengan segera turun mengecek perizinan proyek reklamasi itu. “Kemarin kami sudah turun juga, cuman itu tak jumpa siapa-siapa di lokasi proyek. Mereka bekerja di malam hari masalahnya,” ujar Reza. (eja)
Anggota Satpol PP Kota Batam mengangkat Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad usai upacara peringatan HUT Satpol PP, Damkar dan Linmas di dataran Engku Putri Batam Center, Rabu (14/3).
batampos.co.id – Bagian informasi atau costumer servis (CS) Kantor DPRD Batam masih tutup hingga pukul 14.00 WIB pada Rabu (14/3). Alhasil banyak tamu yang kecewa dan harua balik kanan karena tak ada petugas jaga.
Kekecewaan itu dirasakan Gudson seorang tamu yang hendak mengantar surat. Ia kebingungan harus mengantar surat kemana karena bagiam ca kosong. Di bagian depan meja CS tertulis papan bertuliskan istirahat.
“Jam segini masih istirahat, padahal sudah jam 2,” terang pria berpakaian rapi tersebut.
Menurutnya, bagian CS harus buka tepat waktu karena pasti banyak warga yang akan datang untuk melapor atau mengadu. (she)
batampos.co.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepri, Iskandarsyah mengkhawatirkan tidak optimalnya kinerja Gubernur Kepri, jika banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang kosong. Menurutnya, untuk membuat satu kebijakan perlu dilakukan pejabat definitif.
“Tidak ada salahnya kita memberikan kritik yang positif dan konstruktif kepada Gubernur,” ujar Iskandarsyah, Selasa (13/3) di Tanjungpinang.
Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, daya kritis dan masukan-masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, menjadi seorang pejabat publik, tidak bisa anti kritik.
“Persoalan yang urgensi sekarang ini adalah pengisian jabatan esselon II. Sehingga bisa membantu Gubernur bekerja,” tegas Iskandarsyah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kepri priode 2009-2014 itu juga mengatakan, penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi yang tepat akan memberikan pengaruh yang baik tentunya. Iskandar khawatir, kerja keras Gubernur tidak didukung oleh bawahannya.
“Pak Gubernur sudah punya perencanaan dan niat yang bagus, tapi tidak didukung oleh kompetensi dan kinerja yang baik,” paparnya.
Lebih lanjut, wakil rakyat Dapil Karimun tersebut memberikan apresiatif dengan reaksi yang ditunjukan Gubernur dalam menjemput aspirasi masyarakat. Baik itu lewat sapari subuhnya ataupun pada kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Hal itu, menunjukan bahwa Gubernur sudah bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Memang membangun perlu waktu dan tidak seperti membalikan telapak tangan. Tugas kepala OPD adalah mendukung itu,” tutup Iskandarsyah.
Sebelumnya, Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan, menyiasati kosongnya sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Kepri adalah dengan menggunakan dua pola. Yakni melalui mutasi berbasis kinerja (jobvit) dan open bidding (lelang jabatan,red).
“Dengan pidahknya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kepri, Guntur Sakti tentu menambah daftar jabatan yang kosong,” ujar Arif Fadillah.(jpg)
Jabatan Esselon II yang Kosong
Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
Jabatan Esselon II yang Akan Pensiun
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu
(DPM-PTSP)
Badan Perpustakaan dan Arsif Daerah (BPAD)
Dinas Pendidikan (Disdik)
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kebudayaan (Disbud)
Warga melihat Dam Tembesi di Jembatan barelang, Senin (16/1). Dam ini akan segera beroperasi yang dikelola oleh ATB. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kerusakan hutan lindung atau tangkapan air di dam tembesi akibat penambangan pasir semakin parah. Diperkirakan sedikitnya 5.000 hektar lahan di sana sudah rusak.
“Saya sudah pernah ke sana. Dan saya sudah lihat itu sangat luar biasa kerusakannya. Kalau saya perkirakan sudah lebih dari 5 ribu hektar lahan di sana yang dirusak. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir,” kata anggota komisi III DPRD Kota Batam Jefri Simanjuntak, Selasa (13/3).
Ia menyesalkan sikap PPNS dan BP Batam yang tutup mata dengan kerusakan lahan tersebut, padahal di sanalah cadangan air minum Batam. Dan ia meyakini BP Batam tidak akan bisa menertibkan penambangan pasir tersebut.
“Emang sanggup BP Batam menertibkan itu. Menurut saya tidak. Dan satu hal lagi PPNS harusnya turun dan melakukan tindakan. Saya yakin mereka semua tahu mengenai hal ini,” katanya.
Hal yang sama disampaikan anggota komisi I DPRD Provinsi Kepri, Ruslan Kasbulatov. Menurutnya, kerusakan lahan di dam tembesi sudah sangat memprihatinkan. Bahkan ia memperkirakan kerusakannya sudah lebih dari 5ribu hektar.
“Itu sudah lebih dari 5 tahun, tetapi penindakan sangat minim. Harusnya BP Batam, Pemko, dan Distamben Provinsi Kepri bisa menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Bahkan ia menuding PPNS di Distamben seolah membiarkan penambangan pasir ilegal ini. “Menurut saya pemerintah tidak mungkin tidak mengetahui hal ini,” katanya.
Ia mengaku akan menyampaikan masalah ini ke Kapolda Kepri Kamis mendatang. Di mana akan ada audiensi komisi I DPRD Kepri ke Mapolda Kepri.
“Ini akan saya sampaikan ke pak Kapolda. Harapan saya, ada penindakan tambang pasir ini. Apalagi dam Tembesi ini diharapkan bisa menjadi cadangan air minum kita. Ya harus kita rawat bersama,” katanya.
Sementara itu, humas BP Batam, Topan menegaskan bahwa BP Batam akan melakukan penertiban. Ia mengakui bahwa dam Tembesi memang harus dilindungi dari penambangan pasir ilegal.
“Kita akan melindungi dam, caranya kami akan melakukan penertiban. Tunggu saja, saya tegaskan BP Batam akan menertibkannya,” katanya. (ian)
Bupati Meranti, Irwan Nasir dan Dirut BRK, Irvandi Gustari menandatangani MoU pelaksanaan transaksi non tunai di Gedung Menara Dang Merdu BRK, Senin (12/3). F. Bank Riau Kepri untuk Batam Pos
batampos.co.id – Salah satu bentuk komitmen Bank Riau Kepri (BRK) terhadap Pemerintah Pusat adalah telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Meranti tentang pelaksanaan transaksi non tunai.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Bupati Meranti, Irwan Nasir dan Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari. Disaksikan Sekda Kabupaten Meranti Yulian Norwis, Komut HR. Mambang Mit, Komisaris Taufiqurrahman, Direktur Operasional Denny M Akbar, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Senin (12/3).
Bupati Kabupaten Meranti, Irwan Nasir mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menginisiasi kerjasama program Pemerintah Pusat.
Irwan juga menyampaikan, kerjasama transaksi non tunai ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres). “Ini salah satu langkah untuk melakukan edukasi kepada seluruh jaringan birokrasi di Kabupaten Meranti. Juga upaya untuk mencegah tindakan korupsi,” ungkapnya.
Irwan menjelaskan, program transaksi non tunai ini dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peran perbankan dalam implementasi non tunai memiliki banyak dampak positif, seperti mempermudah pelayanan, meminimalisir resiko penyelewengan pembayaran dari sisi penerimaan daerah, dan peningkatan akurasi pendapatan daerah.
Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari mengatakan kerjasama ini merupakan bukti kesiapan Bank Riau Kepri dalam mendukung program Pemerintah Pusat, seperti transaksi non tunai.
“Bank Riau Kepri saat ini sangat mumpuni untuk mendukung kegiatan online seperti transaksi non tunai,” pungkasnya.(cca)
Njuk Ha dan Herman duduk di depan keranda jenazah Bong Jie Kloeng di Rumah Duka dan Panti Jompo milik Yayasan Dharma Bhakti, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (13/3). F. Slamet/batampos.co.id.
batampos.co.id – Pelaku pembunuhan terhadap ayah kandung, Heriwan alias A Kun, 27 diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang, Selasa (13/3) siang.
Dari pemeriksaan itu, penyidik kepolisian berdasarkan keterangan dokter membidangi kejiwaan menyatakan sementara ini pelaku mengalami gangguan kejiwaan berat.
Kapolsek Bintan Timur, AKP Abdul Rahman ditemui di Mapolsek Bintan Timur di Kijang mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan RSAL Tanjungpinang. Dari koordinasi itu, dr Rudi dokter yang memeriksa kejiwaan pelaku menyimpulkan sementara pelaku mengalami gangguan kejiwaan berat.
Pihak RSAL Tanjungpinang, lanjutnya menyarankan agar pelaku diobservasi secara menyeluruh di RS Budi Kemuliaan di Batam.
“Mereka (RSAL) akan mengeluarkan surat keterangan untuk rekomendasi. Besok kami akan tindaklanuti ke Batam untuk berkoordinasi dengan RSBK,” kata dia.
Bilamana nanti pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, maka penyidik akan mempertimbangkan untuk melakukan penghentian penyelidikan. “Misalkan pelaku dinyatakan gangguan jiwa, stres atau mentalnya terganggu kita hentikan penyidikan,” kata dia.
Karena dalam pemeriksaan biasanya akan dilakukan pertanyaan awal, apakah sehat jasmani dan rohani? “Kalau tak sehat jasmani dan rohani ya tak bisa diperiksa,” ujarnya.
Sementara ini, ia mengatakan sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. “Tetangganya sudah diperiksa namun abang pelaku belum, karena masih berduka,” jelasnya.
Ditanya apa pemicu pertengkaran itu? Ia menjawab sebenarnya tidak ada pemicu namun karena korban dalam gangguan kejiwaan.
Seperti saat ini ditahan di ruang tahanan, pelaku sering berteriak sendiri. Terkadang dia melukai tangannya dengan memukul ke jeruji. Pelaku di dalam sel bersama pelaku kasus begal. Hal ini dilakukan agar ada yang menjaga pelaku. “Ya saling menjaga agar tak sendiri dia di sel,” kata dia.
Di sel, selain teriak teriak pelaku juga terkadang bersemedi dengan duduk bersila.
Tetangga korban, Randi atau akrab disapa Andi mengatakan, pagi itu dia sempat berbicara dengan korban, Bong Ji Kieong, 70 sebelum kejadian pembunuhan. Saat itu, korban membersihkan puing kaca jendela mobil taksi yang dipecahkan pelaku. Ia pun mendekat dan membantu membersihkan puing kaca yang berserak di tanah.
Kepada dirinya, korban mengeluhkan tabiat anaknya yang semakin tidak terkendali. “Dia ngeluh pusing,” kata Randi menirukan ucapan korban.
Setelah itu, ia ke pasar dan sepulang dari pasar dan melihat korban tewas di tangan anaknya sendiri. Disinggung soal keseharian korban dan pelaku, ia mengatakan pelaku sangat tertutup. Diakuinya, keluarga itu kerap berkelahi dan cek cok mulut.
“Biasanya ya cek cok, tapi yang kemarin sudah brutal,” kata dia.
Sedangkan korban, menurut dia sekarang banyak di rumah. Mobil taksi miliknya biasanya ditambang atau disewakan ke orang lain.
Selain usaha taksi, korban juga membuka bengkel di samping rumahnya. Ketua RW 008 Jalan Rahayu Kampung Barek Motor Kijang, Alamsyah mengatakan, keributan di keluarga korban sudah hal biasa di keluarga itu.
Pagi dini hari itu, sekitar pukul 03.00 WIB, korban diamankan. Lalu sekitar pukul 06.00 dibawa ke rumah sakit. Namun dia tak tahu soal kaburnya pelaku. “Saya tahu dari orang lain sudah banyak polisi di rumah itu,” kata dia.
Selama ini ia mengatakan, pelaku bertingkah wajar. Sore atau pagi biasanya pelaku joging bahkan dengan headseat di kedua telingga pelaku.
“Kalau sama abangnya sering kelahi, mungkin dendam karena dia yang kerja,” kata dia.
Warga lainnya Adi yang ikut membawa pelaku ke rumah sakit mengatakan, dia menyebut pelaku seperti kesurupan makhluk halus. “Waktu kami bawa pakai pikap, dia duduk bersemedi. Waktu habis membunuh bapaknya dia duduk santai di depan rumah,” kata dia.
Malah, Kasisos Pemkec Bintan Timur Riswan yang datang ke rumah waktu itu usai dihubungi abang pelaku, Herman disuruh masuk langsung ke dalam rumah. “Dia (pelaku) bilang ke Pak Riswan, Raja Jin (bapaknya) saya sudah bunuh, itu dia,” kata pegawai Kecamatan itu menirukan ucapan pelaku ke Riswan.
Waktu pembunuhan itu, ia mengatakan, istri korban Njuk Ha terbaring lumpuh di kamar. Pelaku sendiri pindah tempat duduk dari awalnya duduk di teras lalu oindah ke ruang tamu dengan tangan masih terborgol.
“Waktu dia bunuh bapaknya borgol masih di tangannya, waktu di rs borgol dan tali yang diikat di tempat tidur dirusaknya. Borgol di kaki lepas dirusak, borgol di tangan renggang. Entah bagaimana bisa lepas dari ranjang rs,” kata dia heran.
Sementara itu, suasana rumah duka di Jalan Rahayu Kampung Barek Motor RT03 RW08 nomor 60 terlihat sepi. Garis polisi juga sudah tak terlihat di rumah itu. Hanya papan bunga ucapan duka yang berjejer di tepi jalan menuju rumah itu.
Herman dan Njuk Ha sementara ini di rumah duka dan panti jompo Yayasan Dharma Bhakti Kijang. Herman terlihat terpukul. Ia bersembahyang di depan keranda bapaknya. Saat ditemui, ia menolak diwawancarai. “Saya tak mau diekspos,” kata dia.(met)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menikmati sarapan pagi bersama santri pondok Pesantren Al Kautsar Kilometer 13, Tanjungpinang, Selasa (13/3). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun sangat mendukung konsep dan pola pendidikan yang diterapkan di Pesantren. Dari pondok pesantren inilah lahir generasi generasi penerus bangsa dengan karakter keagamaan yang kuat serta keilmuan yang mumpuni.
“Pesantren zaman now semakin bagus dalam mendidik para santrinya. Para alumni pesantren banyak yang berkualitas bahkan mampu bersaing dengan anak-anak yang belajarnya hanya di sekolah umum. Terbukti tadi pengasuh pesantren kasih tau kalau alumni sini sudah ada yang dapat beasiswa S2 di Belanda dan Turki kan luar biasa itu,” ujar Nurdin mengawali tausiyahnya saat Safari Subuh di Masjid Pesantren Al Kautsar Km.13, Tanjungpinang, Selasa (13/3).
Menurut Nurdin, para santri semua dah terbiasa hidup disiplin di Pesantren, dah biasa sholat berjamaah, sholat tahajud. Jadi dia sangat menjamin dan tidak meragukan lulusan pesantren akan menjadi generasi pemimpin negeri yang berkualitas. Apalagi ditambah bekal keilmuan baik ilmu agama maupun pengetahuan umum yang telah didapatnya.
Pesantren yang sudah beroperasi dan pernah mendapat bantuan pada saat H. Muhammad Sani sebagai Gubernur ini masih perlu banyak pembenahan baik sarana prasarana lingkungan pondok dan masjidnya. Untuk hal tersebut Pemprov Kepri sangat mendukung dan siap membantu upaya-upaya yang dilakukan pihak pesantren untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur yang masih diperlukan.
Menurutnya, dari jaman jadi Wakil Bupati sama almarhum Sani sampai saat ini dirinya selalu mendukung program dan melanjutkan yang dilakukan. Contohnye almarhum bangun Masjid Agung Karimun, dan Nurdin menyambung dengan membuatkan Menara Masjid dan lainnya. “Apalagi pesantren ini juga program dari jaman almarhum insyaallah kami siap membantu kelanjutan pembangunan nya sesuai kemampuan kami,” ujar Nurdin di hadapan ratusan santri dan para jamaah.
Para santri dan jamaah sangat antusias mendengarkan tausiah Nurdin. Kembali diingatkan Nurdin agar para santri sebagai generasi muda harus senantiasa memiliki semangat dalam menimba ilmu, ikhlas dalam belajar pasti ilmunya bermanfaat dan barokah. Serta jauhkan diri dari hal yang negatif seperti misalnya narkoba.
“Jadi santri harus tekun semangat belajar dan ikhlas agar ilmunya manfaat dan barokah. Anak jaman sekarang tak usah bergaul yang macam-macam, apalagi pakai narkoba jangan sampai ya adek adek semua” pesan Nurdin.
Usai melaksanakan kegiatan safari shubuh ratusan para santri putra dan putri yang hadir berebut berkumpul untuk berfoto dan bersalaman dengan Gubernur Kepri yang didampingi Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah dan para kepala OPD.
Usai Subuh, Nurdin bersarapan pagi bersama ratusan santri. Nurdin tampak berada di tengah-tengah para santri menikmati lontong dan segelas teh. (bni)
batampos.co.id – Polemik seleksi pemilihan Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri masih belum tuntas. Diakui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bahwa nama calon Direktur Utama PT. Pelabuhan Kepri sudah dikantonginya.
“Sudah saya kantongi. Yang jelas posisi teratas tidak dijamin jadi pimpinan,” ujar Nurdin dihadapan beberapa media di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (13/3).
Soal kriteria yang menjadi dasar penentuan nanti, Nurdin menegaskan, selisih poin diantara tiga nama terpilih tidak terpaut jauh. Menurut Gubernur, kewenangan untuk menetapkan unsur pimpinan menjadi kewenangan mutlak dirinya.
“Saya punya kewenangan untuk membuat pilihan dan keputusan,” tegas Gubernur.
Ditambahkannya, selain akan menuntaskan polemik BUP PT. Pelabuhan, ia juga meminta percepatan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi pengisian jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Kepri.
“Kita berharap semua perusahaan yang milik Pemerintah Daerah, menjadi tulang punggung bagi Pemda,” papar Gubernur Nurdin.
Kondisi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelabuhan Kepri (PK) sedang tidak sehat. Pasalnya, ada arogansi Direksi terpilih enggan untuk bekerjasama antara satu dengan yang lain. Dua direksi terpilih, Guntoro dan Rio Onasis merasa kecewa dengan sikap calon Direktur PT. Pelabuhan Kepri yang baru, Darmansyah.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Direktur BUP PT. Pelabuhan Kepri dimana Capt. Darmansyah meraih nilai tertinggi 15 point, sedangkan kandidat lainnya yakni Capt. Rio Onasis dan Windarso Dwi Guntoro meraih nilai 14 point.
Pengumuman kelulusan calon Dirut PT. Pelabuhan Kepri ini dikeluarkan 4 Januari 2018. Surat keputusan ditandatangani Sekretaris Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan, Syamsul Bahrum yang juga sebagai Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Kepri.(jpg)
