batampos.co.id – Meskipun situasi ekonomi Kepri sedang tidak stabil, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindrag) Provinsi Kepri bersama sejumlah legislator Komisi II DPRD Kepri memilih untuk tetap menghadiri kegiatan Halal Alimentaria Expo di Spanyol selama tiga hari. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan itu adalah kegiatan resmi.
Kadisperindag Kepri, Burhanuddin mengatakan kehadiran pihaknya pada kegiatan tersebut adalah untuk melakukan promosi olahan makanan dan minuman dari Kepri yang beredar di pasar ekspor. Langkah tersebut, katanya, adalah salah satu strategi untuk mempromosikan Kepri.
“Ini bukan kunjungan kerja, tetapi ada program tahunan dan misi dagang Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujar Burhanuddin menjawab Batam Pos, Rabu (18/4).
Ditegaskan Burhanuddin, keikutsertaan Kepri dalam program pameran Halal Alimentaria Expo tersebut sepenuhnya ditaja oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Spanyol.
Lebih lanjut katanya, kegiatan tersebut diikuti oleh 123 negara.
“Setiap Provinsi diberi kesempatan secara bergiliran. Kita datang untuk berjualan hasil industri olahan makanan dan minuman halal yang ada di pasar ekspor,” tegas Burhanuddin.
Pria yang akrab disapa Boy tersebut juga mengatakan, jika tidak ada outputnya, pihaknya juga akan pikir-pikir untuk expo tersebut. Disebutkannya, produk-produk halal berupa olahanan makanan dan minuman yang diperkenalkan adalah berupa teh dan kopi.
“Sesuai permintaan Spanyol, yang kami tawarkan adalah teh dan kopi hasil produksi di Kepri yang sudah berada di pasar ekspor,” tutup Burhanuddin.
Sementara itu, legislator Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah yang ikut dalam kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan Halal Alimentaria Expo adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau pengusaha. Menurutnya, Kepri adalah sebagai laluan ekspor tentu harus berani bermain dipasar tersebut.
“Tidak dipungkiri, sebagai pintu ekspor tentu harus kita manfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar Iskandarsyah.
Legislator Dapil Karimun itu menjelaskan, salah satu tolok ukur baiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dilihat dari nilai ekspor. Atas dasar itu, Komisi II DPRD Kepri mendorong Kepri untuk berani dalam mengambil peluang yang ada sekarang ini.
“Kegiatan berlangsung selama tiga hari, dari 16 sampai 19 April. Jadi harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan Kepri di pasar internasional, khususnya dalam bidang olahanan makanan dan minuman yang halal,” papar Iskandarsyah.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak tidak menampik kepergian sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kepri bersama Disperindag Kepri. Menurut Jumaga, kegiatan tersebut adalah resmi dan bisa memberikan output yang baik bagi pasar ekspor Kepri ke depan. (jpg)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang menyeriusi hak pilih warga binaan di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Dalam rapat kordinasi, Rabu (18/4) kemarin, diketahui bahwasanya ada 63 warga Tanjungpinang yang tinggal di sana, namun tidak memiliki KTP elektronik maupun surat keterangan kependudukan, yang merupakan syarat mutlak memilih pada Pilkada Tanjungpinang tahun ini.
Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria menerangkan, dari data yang diperoleh dari pihak Lapas Tanjungpinang ada 165 orang.
“63 memiliki NIK Tanjungpinang, 6 orang bukan warga Tanjungpinang, 96 orang belum memiliki NIK. Jadi nanti kami minta bantu Dinas Kependudukan Tanjungpinang untuk mengecek apakah 96 orang itu sudah memiliki NIK atau belum. Karena data yang kita pegang hanya nama tahanan tanpa diketahui NIKnya,” ujar Robby.
Dalam waktu dekat ini, KPU ingin lebih intensif lagi berkoordinasi lagi dengan pihak Lapas, maupun Disdukcapil Tanjungpinang, utamanya mengenai regulasi penerbitan surat keterangan untuk 63 warga binaan.
“Karena tanpa KTP el dan Suket, tak bisa milih. Ini yang jadi masalah serius warga binaan. Karena KTP mereka tidak ada dipegang,” katanya.
Sayangnya, dalam rapat koordinasi kemarin, Kepala Disdukcapil tidak hadir. Padahal, kata Robby, keberadaan pihak Disdukcapil sangat penting mengenai kelanjutan nasib warga Tanjungpinang yang tinggal di Lapas.
“Harusnya Pak Kadisduk hadir. Karena ini data akan KPU serahkan ke Disduk untu dibantu dicari,” pungkas Robby. (aya)
Petugas BNNP Kepri mengawal para tersangka narkoba saat ekspos di Kantor BNNP Kepri di Nongsa, Selasa (17/4). Petugas BNNP Kerpri mengamankan barang bukti sabu 3.440,5 gram dengan tersangka 7 orang. | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Selama beroperasi dua tahun, jumlah pelanggan kedai sabu milik A di Bengkong Permai RT I RW 2 Blok A Nomor 5 diperkirakan mencapai ribuan anak atau remaja usia sekolah. Apalagi paket konsumsi sabu secara langsung itu terbilang murah, Rp 50 ribu untuk tiga kali hisap dan berlaku kelipatannya.
Jika merujuk jumlah remaja yang diamankan saat penggerebekan kedai tersebut, Senin (16/4) lalu, yang mencapai sembilan anak (semua positif mengkonsumsi sabu), maka bila dirata-ratakan pelanggan yang datang sembilan anak per hari, sebulan bisa 270 anak. Jika dikalikan dua tahun, maka bisa menembus angka 6.480 anak. Jika diambil 20 persen saja dari jumlah itu karena ada pelanggan sama berulang datang mengkonsumsi, angkanya tetap di atas 1000-an anak.
Begitupun jumlah sabu yang dihabiskan dalam sehari. Jika merujuk pada barang bukti yang tersisa yang diamankan BNN saat penggerebekan, yakni 0,70 gram, maka kalau sehari saja menghabiskan 0,70 gram, sebulan bisa 21 gram. Jika dikalikan dua tahun bisa sampai 504 gram. Namun bisa jadi lebih besar dari angka itu. Tergantung seberapa banyak pelanggan dan seberapa sering mereka datang mengkonsumsi sabu.
“Angka pastinya jumlah pelanggan dan jumlah konsumsi sabu yang sudah dihabiskan selama dua tahun ini belum bisa kami dapat, karena pemilik kedai ini sekarang irit bicara. Ngakunya sedikit-sedikit saja. tapi kami akan terus korek informasi dari dia,” ujar Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, Rabu (18/4).
Richard juga mengatakan penting bagi BNN untuk mengetahui data dan jumlah pelanggan kedai sabu itu karena BNN akan memetakan langkah-langkah yang akan diambil untuk memutus ketergantungan anak-anak yang menjadi pelanggan kedai sabu itu.
“Jangan sampai mereka kecanduan. Kalau kecanduan mereka bisa cari di tempat lain,” ujar Richard.
Karena A masih bungkam, langkah yang diambil saat ini oleh BNN adalah, meminta kesadaran para orang tua di Batam, khususnya di sekitar kedai sabu untuk menanyakan ke anak-anak mereka, apakah pernah jajan sabu di kedai tersebut atau tidak.
“Kalau jawaban anak pernah jajan di kedai itu, segera bawa ke BNNP Kepri untuk diperiksa kadar ketergantungannya. Jangan sampai terlambat. Bahaya kalau sudah jadi pecandu akut,” kata Richard.
Orang tua tak perlu khawatir jika datang membawa anaknya memeriksakan diri di BNNP Kepri. Richard menjamin anak tersebut tidak akan diproses hukum, meski hasil pemeriksaan menunjukkan pernah mengkonsumsi sabu dan sudah mulai ketergantungan.
“Kami meminta ini demi mengantisipasi saja. Saat ini masih belum terlambat. Kalau hasil positif narkoba, saya berjanji anak-anak yang datang ke sini tidak akan di proses hukum,” tegasnya.
Richard mengatakan, anak-anak yang sudah terlanjur pernah mencicipi narkoba hingga ketergantungan, tidak memerlukan hukuman penjara. Mereka mnembutuhkan pengobatan melalui rehabilitasi di BNNP Kepri dan LOKA Rehab Nongsa.
“Kami lakukan ini, agar anak tersebut bisa berhenti mengguna narkoba. Dan tidak coba-coba narkoba melalui cara lainnya. Mari tes urine di sini, kerahasiaan identitas anak kami jamin,” ujar Richard.
Richard bahkan membuka peluang tes urine itu bukan hanya dari kalangan pelanggan kedai sabu tersebut, tapi dari mana saja. Orang tua yang curiga anaknya pernah mengkonsumsi narkoba bisa bawa anaknya tes urine di BNNP Kepri. “Sekali lagi untuk antisipasi, jangan sampai jadi pecandu akut,” tegasnya.
Lalu bagaimana nasib sembilan anak yang diamankan dari kedai sabu Bengkong saat penggerebekan? Richard mengatakan kesembilan anak itu positif menggunakan sabu. Saat ini, kesembilan anak ini masih menjalani assement untuk menentukan tingkat kecanduannya. “Apakah rendah, sedang, atau sudah tinggi,” ujarnya.
Assement tersebut sangat penting karena menyangkut tindakan rehabilitasi yang dibutuhkan anak-anak remaja tersebut.
Sebelumnya, Richard membeberkan bandar dan jaringan narkoba saat ini pasarnya tak hanya menyasar orang dewasa, tapi semua kalangan. Termasuk pelajar. Bahkan, data BNN menunjukkan, dari 26 ribu pecandu narkoba aktif di Kepri, 20 persen dari kalangan remaja dan mahasiswa. jumlahnya sekitar 5.200 orang.
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Ia berharap peran aktif masyarakat membantu BNN dan kepolisian memberantas peredaran narkoba. “Kami sudah bentuk relawan anti narkoba di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” ungkapnya.
Di bentuknya relawan ini, bertujuan mempersempit ruang gerak para bandar narkoba di Kepri. “Program ini kami jalankan terus, continue,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap juga bantuan dari pemerintah daerah agar berperan aktif memberantas peredaran narkoba di Kepri, Batam khususnya. “Bila semua bergerak, tentunya pencegahan narkoba ini bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Kepedulian Warga Minim
Ketua Komisi I DPRD Batam bidang hukum dan pemerintahan, Budi Mardiyanto, mengatakan penggerebekan kedai sabu di Bengkong yang menyajikan sabu langsung pakai dengan tarif murah yang menyasar remaja usia sekolah, menunjukkan kecilnya kepedulian dan peran perangkat pemerintah di lingkungan setempat, seperti RT/RW. Sehingga mereka tak tahu di lingkungannya terdapat kedai yang menyajikan narkoba untuk remaja usia sekolah, padahal kedai itu sudah dua tahun beroperasi.
“Atas kejadian tersebut, seharusnya antarwarga atau tetangga harus sudah saling peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau ada hal yang janggal atau mencurigakan, segera dicari tahu,” ujar Budi.
Selain itu, yang utama adalah faktor pengawasan dan kepedulian orang tua terhadap pergaulan anaknya di luar yang sangat minim sekali. Sehingga anak bisa sampai mengenal narkoba hingga ketagihan mengkonsumsinya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi I DPRD Batam lainnya, Harmidi. Atas kejadian tersebut, menurutnya, bisa jadi momentum untuk menghidupkan kembali kegiatan pengawasan di lingkungan masyarakat yang dipelopori perangkat RT/RW.
“Kalau di masyarakat, kuncinya di RT/RW lah yang harus mampu mengajak warganya untuk lebih peduli. Jangan cuek. Kalau cuek ya kejadian seperti di Bengkong itu, ada kedai sabu sudah beroperasi dua tahun dengan pasar anak sekolah, tapi tak ketahuan,” ujar Harmidi mengakhiri.
Kapolresta Barelang menunjukan barang bukti beserta para tersangka perjudian saat ekspos di Mapolresta Barelang, Rabu (18/4). Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari dua tempat yang bisa pada kasus perjudian. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang dalam beberapa hari terakhir menggerebek perjudiann jenis bola pimpong dan gelanggang permainan (gelper) di Kota Batam. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 7 orang tersangka dan beberapa barang bukti.
Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan, pengungkapan pertama dilakukan oleh jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang, Jumat (13/4) sekitar pukul 16.00 WIB, terhadap perjudian jenis gelper di wilayah Simpang DAM.
“Kita melakukan penyeldikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada praktek judi jenis gelper,” kata Hengki.
Dari hasil penyelidikan itu, ternyata benar bahwa adanya praktik perjudian dan mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan pemain, wasit dan penanggung jawab di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp. 4 juta, satu unit server mesin ketangkasan serta satu unit mesin ketangkasan.
“Mereka ini beroperasi buka tutup dengan memanfaatkan kelehangan petugas,” ujarnya.
Kemudian, pada hari Minggu (15/4) lalu, jajaran Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek perjudian jenis bola pimpong di salah satu tempat hiburan malam, Pesona Pub dan KTV sekitar pukul 23.30 WIB.
“Dalam penangkapan itu kami amankan tiga orang tersangka. Mereka merupakan pemain, wasit dan penanggung jawab lokasi,” tuturnya.
Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1,5 juta, beberapa lembar voucher dengan nilai 100 poin, satu buah tabung yang berisikan bola pimpong sebanyak 24 buah, satu unit layar LCD dan satu unit kamera.
Terhadap 7 orang tersangka itu dikenakan pasal 303 junto pasal 303 bis KUH Pidana dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara.
Hengki menambahkan, Polresta Barelang beserta dengan Polsek jajaran akan terus berkomitmen dalam melakukan pemberantasan seluruh bentuk perjudian di Kota Batam, dengan terus melakukan pemantauan secara terus menerus.
“Kami Polresta Barelang akan tetap komitmen dalam memberantas judi. Apapun bentuk judinya. Pasti akan kita tindak tegas,” imbuhnya. (gie)
Warga memanfaatkan tanah kosong di Sagulung untuk belajar menyetir mobil, Selasa (25/7). Di Batam ini banyak tanah kosng yang belum tidak dibangun. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Permintaan akan Kaveling Siap Bangun (KSB) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap banyak. Tetapi BP Batam tegas menolak pengalokasian lahan untuk KSB. Saat ini juga BP Batam sedang melakukan penataan KSB di Batam.
“Tegas kita katakan bahwa alokasi untuk KSB dihentikan. Memang tetap ada permohonan yang masuk. Tetapi tidak akan dilayani,” kata Direktur Lahan, Imam Bachroni, Rabu (18/4).
Imam mengatakan saat ini BP Batam sedang melakukan evaluasi mengenai kepemilikan KSB. Penataan juga terus dilakukan. Termasuk mengimbau kepada semua pemilik kaveling untuk segera membangun, sesuai dengan persyaratan saat menerima alokasi kaveling.
“Kita terus melakukan pemetaan melalui drone. Masih sangat banyak kaveling yang tidak terbangun,” katanya.
Ia mengatakan saat ini ada sekitar 80.000 alokasi KSB kepada warga. Tersebar di semua kecamatan di Batam.
“Bahkan saat ini dari pengusaha juga tetap ada permintaan KSB ini. Warga yang paling banyak. Tetapi berapa yang belum terbangun, masih terus kita evaluasi,” katanya.
Menurut Imam sesuai ketentuan setia KSB yang dialokasikan harus dibangun. Dan seharusnya KSB yang diberikan kepada perorangan bukan untuk diperjualbelikan.
“Kalau penataan KSB ini sudah selesai kita lakukan, maka akan kita lakukan tindakan tegas kepada warga yang tidak membangun kavelingnya,” ujarnya.
Seorang warga Ruli Danaumerah, Batuaji, Rinto ditemui di parkiran kantor BP Batam kemarin, mengatakan hendak memohon permintaan KSB. Di mana ada info yang ia dengar masih ada KSB yang tidak dibangun di daerah Sagulung.
“Saya mau minta KSB tetapi tidak tahu apakah akan diberikan atau tidak. Dari pada saya tinggal di ruli terus Pak,” katanya.
Ia mengaku nekad hendak memohon alokasi lahan setelah mendapat penjelasan dari keluarganya di daerah dapur 12. “Katanya KSB bisa diminta. Mudah-mudahan diberikan,” katanya.
Sementara itu, ketua DPD REI Khusus Batam Achyar mengataka bahwa BP Batam seharusnya mengevaluasi dan menarik KSB yang tidak kunjung dibangun. Di mana saat ini banyak KSB yang terlantar padahal seharusnya bisa dialokasikan untuk perusahaan pengembang perumahan.
“KSB yang tidak dibangun itu bisa dialokasikan lagi kepada pngembang yang benar-benar mau dan bersedia melakukan pembangunan,” katanya.
Menurut Achyar saat ini banyak KSB yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Padahal seharusnya, KSB itu awalnya diberikan kepada warga yang belum memiliki rumah.
“KSB itu untuk dibangun. Tetapi saat ini malah sangat banyak yang untuk dibisniskan orang per orang,” katanya. (ian)
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Yaser Palito melantik pengurus BPD HIPMI Kepri yang ditandai dengan penyerahan pataka kepada Ketua HIPMI Kepri Huzeir Zul di Hotel Planet Holiday, Selasa (17/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri Huzeir Zul mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi di Kepri.
“Kami mendukung program Gubernur, Pemko dan BP Batam yang tengah membangun infrastruktur untuk menggenjot ekonomi,” katanya usai Pelantikan Pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Kepri di Hotel Planet Holiday, Selasa (17/4) malam.
Huzeir mengatakan organisasi pengusaha yang dipimpinnya akan menularkan virus usaha ke kalangan pengusaha muda agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh.
“Makanya kami bentuk Hipmi Perguruan Tinggi. Karena jika ada mahasiswa berminat untuk berwirausaha, maka begitu tamat orientasinya adalah buka usaha bukan mencari kerja lagi. Begitu juga dengan Hipmi Peduli,” paparnya.
Saat ini, banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha muda di Kepri antara lain akses permodalan. Lalu peran yang minim dalam setiap proses pembangunan ekonomi di Kepri.
“Kami sudah bertemu dengan Presiden dan paparkan sejumlah kendala yang dihadapi. Contohnya porsi pengusaha muda yang minim sekali perannya dalam pembangunan ekonomi dan infastruktur,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah akan melibatkan lebih banyak lagi pengusaha muda khususnya yang tergabung dalam Hipmi.”Kita sambut baik arahan Pemda yang mau bersinergi dengan Hipmi. Nah nanti kami dan Pemda akan buat perencanaan yang lebih konkrit lagi,” tuturnya.
Sedangkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan berupaya membangun kebersamaan dan komunikasi dengan para pengusaha muda.
“Pengusaha itu urat nadi pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga harus dibangun komunikasi dan kebersamaan. Setelah itu, pengusaha juga jangan manja. Jangan mau ditenteng, disuap atau didorong. Sekarang sudah lebih mudah dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP),” ujarnya dalam kata sambutannya yang mencapai satu jam.
Wakil Ketua Hipmi Pusat Yaser Palito juga berharap agar Hipmi Kepri bisa tumbuh berkembang karena posisinya yang sangat menguntungkan.
“Saran saya sektor pariwisata dan perikanan belum disentuh. Jika tak disentuh hanya karena alasan infrastruktur, itu soal klasik. Kesempatan harus diambil. Jangan sampai teman-teman Hipmi jadi penonton karena diambil oleh pengusaha asing.” jelasnya.
Ia juga berpesan kepada Pemda agar membenahi situasi iklim usaha di Kepri.”Jaga agar tetap kondusif karena nanti tahun 2030 ada bonus demografi di Kepri. Sehingga nanti tenaga kerja dari Kepri akan banyak,” paparnya.
Dan terakhir, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo sangat berharap agar Hipmi Kepri bisa berada di depan dalam membuat langkah terobosan bangkitkan ekonomi di Batam.
“Kami juga butuh bantuan ide dari pengusaha muda agar bisa segera bergerak membangun ekonomi,” harapnya.(leo)
batampos.co.id – Sebanyak 240 orang penumpang Lion Air dari Batam tujuan Jakarta, terpaksa menungu selama 5 jam untuk diberangkatkan, Rabu (18/4). Penyebabnya adalah karena pesawat yang digunakan harus menyelesaikan perawatan rutinnya.
“Pesawat itu sudah di hanggar, mau jalan. Tapi ada yang belum selesai, harus balik lagi. Permasalahan teknis,” kata Manager Lion Air Area Batam, M Zaini Bire, Rabu (18/4).
Sesuai dengan aturan Kementrian Perhubungan, Kata Bire pihaknya memberikan kompensasi ke para penumpang yang telah menunggu sejak pukul 08.35, untuk diberangkatkan.
“Kami berikan makanan, namun belum jua berangkat. Kami berikat sejumlah uang, sebagai biaya kompesasi atas keterlambatan. Biayanya yang kami bayarkan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Ia mengatakan tidak ada penumpang yang marah akibat tidak adanya biaya kompensasi. “Informasi yang menyebutkan kami tidak berikan kompensasi, itu hoax. Kami berikan kok hak penumpang,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, kata Bire pihaknya memfasilitasi penumpang-penumpang yang menjalani penerbangan transit atau memiliki urusan yang penting.
“Ada yang kami berangkatkan melalui Pekanbaru, atau menggunakan jadwal penerbangan lain. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik, saat ada masalah teknis ini,” ungkapnya.
Bire mengatakan sangat bersyukur penumpang mengerti kondisi yang terjadi, sehingga tidak ada keributan. Ia mengatakan ke depan Lion Air akan terus meningkatkan pelayanan.
“Kami Lion Group meminta maaf atas ketidaknyamanan penerbangan kali ini,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Perbankan melakukan inovasi pada alat pembayaran nontunai. Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Namanya Kartu Pintar NPWP.
Kartu Pintar NPWP disediakan dalam bentuk kartu debit dan uang elektronik. Kartu tersebut akan di-inject dengan program kecil (applet) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Itu memungkinkan integrasi data identitas dalam NPWP seperti data identitas kepegawaian, data wajib pajak (WP), serta data identitas lainnya.
Direktur Utama (Dirut) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto menyatakan, Kartu Pintar NPWP akan mulai dikembangkan untuk pegawai DJP. Kartu tersebut sekaligus berfungsi sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP.
’’Jadi, Kartu Pintar NPWP tersebut selain menjadi kartu identitas sekaligus dapat digunakan transaksi. Harapan kami, Kartu Pintar NPWP mendorong cashless society di lingkungan DJP,’’ ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (18/4).
Kartu Pintar NPWP juga diterbitkan bank badan usaha milik negara (BUMN) lain seperti Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Pelaporan pajak juga diharapkan bisa lebih mudah dengan adanya Kartu Pintar NPWP. BNI menyediakan uang elektronik serta kartu debit yang sekaligus menjadi kartu uang elektronik untuk menjadi Kartu Pintar NPWP. Bukan hanya Kartu Pintar NPWP, BNI juga menyiapkan layanan e-billing, kiosk pajak, dan layanan elektronik lain untuk keperluan perpajakan.
Wakil Dirut PT BNI Tbk Herry Sidharta mengungkapkan, kerja sama dengan DJP merupakan dukungan perbankan kepada pemerintah.
’’Untuk meningkatkan layanan penerimaan pajak. Dengan demikian, Kartu Pintar NPWP akan memiliki manfaat yang beragam di dalam satu kartu yang sama,’’ ujarnya.
Perbankan menyempurnakan sistem billing, peningkatan layanan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan kode billing, sosialisasi bersama, serta evaluasi pengembangan billing. Di samping itu, nanti dikembangkan juga layanan kiosk pajak yang mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, dan pelayanan konfirmasi status wajib pajak.
Kerja sama dengan DJP tersebut merupakan bagian dari program reformasi perpajakan untuk peningkatan pelayanan pajak. Dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan berkualitas, efisiensi dan efektivitas di lingkungan DJP akan lebih baik.
Tahun lalu setoran penerimaan pajak negara melalui BNI mencapai Rp 183 triliun dengan lebih dari tujuh juta slip setoran. Sementara itu, untuk penerimaan negara secara keseluruhan, yang disetor melalui BNI mencapai Rp 271 triliun dengan jumlah transaksi lebih dari 20 juta slip setoran penerimaan negara. (rin/c22/fal)
batampos.co.id – Penetapan Tanjungsauh sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dipastikan Mei tahun ini. Jika disahkan nanti, Tanjungsauh akan menjadi KEK pertama di Batam dan kedua di Kepri setelah Galang Batang, Bintan.
“Pokoknya sebelum Juli disahkan KEK-nya. Mudah-mudahan tak ada kendala lagi,” kata Director Managing Panbil Group, Johanes Kennedy di Best Western Panbil, kemarin.
Menurutnya, secara prinsip Kementerian Koordinator Perekonomian dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah menyetujui KEK Tanjungsauh.
Ia mengatakan, di Batam kawasan yang paling depan untuk disegerakan menjadi KEK adalah KEK Tanjungsauh. Sebab, dokumen persiapannya sudah diterima Kemenko Perekonomian dan sudah dirapatkan. Sementara KEK Nongsa Digital Park baru tahap pengajuan.
“Sekarang KEK Tanjungsauh dalam tahap proses penyelesaian perizinannya,” ujar bos Panbil Grup ini.
Sebelum disahkan, ia mengaku tim dari Dewan Kawasan Nasional terlebih dahulu akan melihat apa saja syarat yang masih harus dilengkapi kawasan tersebut.
“Tapi prinsipnya sudah lengkap semua,” imbuhnya.
Setelah status KEK Tanjungsauh disahkan, Johanes mengatakan akan langsung dimulai berbagai rencana pembangunan yang telah disusun. Setidaknya ada tiga kegiatan di sana, yakni Container Boat (pelabuhan peti kemas), Jembatan Batam Bintan, dan Kawasan Industri.
Pembangunan pelabuhan peti kemas akan dikejasamakan dengan pihak ketiga. “Kawasan industrinya nanti akan menarik industri-industri dari Cina, Jepang, Korea. Industri ini pada mau masuk, sebelum mereka masuk kita kelarkan dulu pelabuhan serta infrastrukturnya di dalam, jembatan kita sambungkan. Untuk kawasan industri sudah tidak ada masalah,” paparnya.
Sebelumnya, Panbil Group, Pelindo, Pemprov Kepri, dan BP Batam menggelar penandatanganan kesepahaman (MoU) pembangunan pelabuhan kontainer Tanjungsauh di Hotel Best Western Panbil, Sabtu (24/3). Phase pertama rencananya akan dimulai Juni mendatang dengan nilai anggaran pembangunan sekitar Rp 13 triliun.
Johanes Kennedy. Foto: dok. batampos
Ada beberapa perusahaan yang terlibat konsorsium pembangunannya. Yang sudah pasti adalah Panbil, Pelindo, dan CCC company Tiongkok. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada perusahaan nasional lainnya yang akan bergabung.
“Setelah MoU ini, harapan kita langsung ada MoU dengan perusahaan konsorsium. Ini untuk mempercepat pembangunannya,” kata Johanes.
Untuk tahap awal rencananya akan dibangun jembatan dari Batam ke Tanjungsauh. “Jadi jembatan Batam-Bintan dan proyek Tanjungsauh ini tidak terpisah,” tambahnya.
Saat ini pihaknya masih menunggu sikap dari KemenPUPR mengenai skema pendanaannya. Termasuk opsi-opsi pengelolaan Tanjungsauh nantinya.
“Misalnya, apakah Tanjungsauh nanti pengusaha lokal dan nasional yang kelola tetapi CCCC pemilik, atau sama-sama semua pengelola, ini masih terus kita bahas,” katanya.
Ia berharap dukungan dari semua pihak agar semua persyaratan segera diselesaikan. “Kalau persyaratan sudah hampir rampung. Bahkan Amdal sudah selesai,” katanya. (adi)
batampos.co.id – Pemerintah merevisi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang Cuti Bersama dan Libur Nasional, Rabu (18/4). Dengan perubahan ini, total cuti bersama Idul Fitri 2018 sebanyak tujuh hari. Jika ditambah libur nasional Idul Fitri selama dua hari, maka total hari libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 2018 berjumlah sembilan hari, yaitu dari tanggal 11 sampai 20 Juni.
”Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran. Sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam konferensi pers seusai rapat.
Penandatanganan revisi dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga ikut hadir.
Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya empat hari berubah menjadi tujuh hari. Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari. Dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak delapan hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui dalam acara yang sama berharap dengan keputusan penambahan cuti bersama pada libur Idul Fitri akan dapat mengurai arus lalu lintas baik arus mudik maupun arus balik tahun ini. ”Pengaturan ini membuat libur lebih tenang.
Melengkapi keputusan itu saudara-saudara kita bisa libur atau pulang sejak Sabtu atau Minggu (9-10 Juni). Ini harapannya arus lalu lintas akan lebih terurai dengan banyak hari libur,” tutur Budi.
Dengan jumlah hari libur yang semakin panjang, maka arus mudik ini akan tersebar ke beberapa hari dan tidak menumpuk hanya di dua hari sebelum Lebaran seperti tahun lalu.
”Bayangkan jumlah mobil yang bergerak ke Jawa Tengah yang banyak sekali itu akan penuh. Tapi kalau nanti mereka ada yang berangkat lebih awal,” ujar Budi.
Dijelaskan juga oleh Menteri Perhubungan, bahwa dengan adanya keputusan penambahan cuti bersama libur Lebaran akan berpengaruh pada kapasitas tiket pesawat dan kereta api sebagai alat transportasi mudik.
”Pesawat dan kereta lebih gampang mengatur peak season. Kalau biasanya mereka memesan tiket paling banyak di dua hari sebelum Lebaran, maka dengan keputusan ini hari-hari sebelum itu akan diambil juga,” ujar Menhub.
MenPAN-RB Asman Abnur mengungkapkan bahwa pemberian libur akan memecah konsentrasi mudik para aparatur sipil negara (ASN)
Selain itu, Asman juga mengungkapkan akan segera merevisi aturan yang melarang PNS untuk mengambil cuti tahunan. “Kemarin (tahun 2017) kan ada aturan MenPAN PNS tidak boleh ambil cuti sebelum dan setelah Lebaran, sekarang saya ubah. Boleh,” katanya.
Tidak ada ketentuan maksimal jumlah cuti yang boleh diambil. Namun, Asman menyebut tiap PNS punya jatah cuti tahunan dua minggu atau sekitar 14 hari. Jika PNS ingin mengambilnya sesudah maupun setelah libur Lebaran, maka otomatis jatah cuti tahunan akan berkurang.
“Mau dua atau 3 hari saya bolehkan. Tapi tergantung atasan mereka juga,” katanya.
Selain melancarkan silaturahmi dan meringankan beban arus mudik, Asman juga menyebut manfaat lain dari pemberian tambahan cuti ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi lebih banyak spending uang di daerah setelah Lebaran,” kata Asman.
Kebijakan lain yang tengah disiapkan oleh Asman adalah pemberian THR. Jika pada tahun-tahun sebelumnya THR hanya diberikan berdasarkan gaji pokok, maka tahun ini THR akan ditambah dengan tunjangan. “Sedang kami usulkan, mudah-mudahan diterima,” ungkapnya.
Selain ditambah tunjangan, para pensiunan juga diusulkan untuk menerima THR sebagaimana PNS aktif. Asman juga berjanji akan mengusahakan THR bisa turun lebih cepat sebelum Idul Fitri. Bahkan jika memungkinkan, dua minggu sebelum Lebaran. “Kalau THR keluar dekat Idul Fitri kan juga nggak efektif, makanya kita usahakan cepat turun,” pungkasnya. (lyn/tau/jpg)
batampos.co.id – Meskipun situasi ekonomi Kepri sedang tidak stabil, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindrag) Provinsi Kepri bersama sejumlah legislator Komisi II DPRD Kepri memilih untuk tetap menghadiri kegiatan Halal Alimentaria Expo di Spanyol selama tiga hari. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan itu adalah kegiatan resmi.
MenPAN-RB Asman Abnur mengungkapkan bahwa pemberian libur akan memecah konsentrasi mudik para aparatur sipil negara (ASN)