batampos.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus membaik. Dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan.
“Alhamdulillah, PAD Anambas walaupun tergolong kecil namun terus meningkat,” ungkap
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Anambas Azwandi, baru-baru ini.
Sampai 31 Maret 2018, realisasi PAD mencapai Rp 7,5 miliar dari target Rp 34 miliar. Dia optimistis target ini akan tercapai hingga akhir 2018 mendatang.Karena biasanya akan terjadi lonjakan pada triwulan III dan triwulan IV.
“Lonjakan itu terjadi akibat pelunasan utang, kemudian pembayaran pajak yang belum terealisasi,” ujarnya.(sya)
Wabub Natuna Ngesti Yuni Suprapti meninjau UNBK di SMAN 1 Bunguran Timur Natuna. F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Kadisdikpora Natuna Suherman mengatakan, pemerintah daerah menargetkan penambahan sekolah yang melaksanakan UNBK pada 2019 mendatang untuk tingkat SMP sederajat.
Tahun ini, katanya, baru SMPN 1 melaksanakan UNBK. Tahun 2019 mendatang ditargetkan SMPN 2 dapat melaksanakan UNBK. Mewujudkan ini, pemerintah daerah akan berupaya melengkapi sarana laboratorium komputer di sekolah.
“Dinas Pendidikan mendorong kelengkapan fasilitas melalui keuangan daerah dan program CSR,” kata Suherman, Senin (9/4)
Hal yang sama disampaikan Kadiskominfo Pemkab Natuna Raja Darmika. Menurutnya, pemerintah akan menempuh berbagai upaya untuk menyeragamkan pelaksanaan UN di Natuna dengan sistem UNBK.
Salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan ini, pihaknya berusaha menggandeng perusahaan yang beroperasi di Natuna melalui dana corporate social responsibility (CSR).
“Kita akan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan migas, telekomunikasi maupun BUMN,” kata Raja.
Menurutnya, kendala pelaksanaan UNBK di Natuna secara umum disebabkan dua faktor. Pertama, sarana komputer yang belum lengkap. Kedua, jaringan internet yang belum merata.
Kedua faktor ini makin sulit diselesaikan karena Pemkab Natuna karena kewenangan ada pada pengelolaan pendidikan SLTA, yakni Provinsi Kepri.
“Kami tidak bisa menganggarkannya untuk SMA sederajat. Makanya kami berinisatif membantu realisasinya melalui CSR. Nanti kami klasifikasikan, apakah mereka perlu komputer atau jaringan internet saja” jelasnya. (arn)
Penambang pasir ilegal memuat pasir kedalam lori di dekat Dam Tembesi, Sagulung, Selasa (20/3). Biarpun sudah dirazia oleh Ditpam masih saja penambang liar ini beroperasi mengambil pasir. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tetap bertanggungjawab atas kerusakan tambang pasir liar di sejumlah titik di Kota Batam. Menurutnya, penarikan perizinan tambang pasir ke pemerintah provinsi, tidak membuat fungsi pengawasan DLH jadi hilang.
“Karena yang dirusak kita (Batam), tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya ke provinsi,” tegas Nuryanto, Senin (9/4).
Diakuinya, keberadaan penambang pasir liar ini jelas merusak lingkungan dan melanggar undang-undang yang berlaku. Disinilah dituntut fungsi dari DLH agar membantu dari sisi pengawasan. Tambang pasir tidak memiliki izin atau ilegal, wajib ditertibkan. DLH juga harus merekomendasikan ke provinsi.
“Saya pikir karena ini menyangkut terotorial Batam, DLH berhak mengambil langkah tegas,” tuturnya.
Ia menambahkan, jangan seolah-olah ketika perizinannya sudah ditarik ke provinsi, keberadaan penambang pasir liar malah dibiarkan tanpa pengawasan.
“Izin memang disana. Tapi pengawasan tetap melekat di kita,” sebut Nuryanto.
Selain itu, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga berhak mempertanyakan keberadaan tambang pasir liar tersebut.
“Jangan karena tambang pasir liar ini, masyarakat yang merasakan dampaknya. Artinya jangan didiamkan,” tegas dia.
Terkait apakah ada yang melindungi keberadaan tambang pasir liar, politisi PDI Perjuangan itu tak ingin masuk ke arah tersebut. “Kita harus sepakat, penegakan hukum harus kita dukung. Tapi kalau ada yang bersifat teknis, seperti ada yang bermain, saya tak ingin masuk kesana,” jelasnya.
Sebelumnya, aktifitas tambang pasir darat di pinggir Dam Tembesi dan Nongsa masih tetap beroperasi. Penertiban dari petugas Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam beberapa waktu lalu tidak berdampak apapun. Bahkan lokasi tambang pasir yang sudah ditertibkan sebelumnya juga kembali beraktifitas normal. Lokasinya dekat Wihara dan akses jalan masuknya masih berupa pengerasa tanah.
Pantauan Batam Pos, sejumlah pekerja terlihat sibuk mengangkat pasir dari lokasi tambang ke dalam truk yang parkir berjejer di pinggir lokasi tambang. Proses pengerukan pasir menggunakan mesin penyedot, namun aktifitas menaikan pasir ke dalam truk di lakukan secara manual. Di sekitar lokasi tambang juga bising dengan suara mesin penyedot pasir.
Lokasi tambang pasir tersebut telah menyerupai sebuah lembah sebab aktifitas penyedotan pasir menyebabkan lahan yang semula merupakan lokasi perbukitan berubah jadi lembah. Lingkungan sekitar lokasi tambang jadi tandus dan gersang. (rng)
batampos.co.id – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan, penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah memungkinkan ditunda. Namun demikian, harus ada kajian yang mendalam. Sehingga tidak berdampak pada perencanaan pendapatan daerah Kota Batam.
“Makanya ketika ada permintaan penundaan dari pengusaha hiburan. Saya mendisposisikan untuk ditindaklanjuti komisi 2. Apa hasilnya itu yang akan kita rekomendasikan kepada Pemerintah Kota Batam,” kata Nuryanto, Senin (9/4).
Diakunya karena aturan tersebut sudah dalam bentuk Perda, tentu tidak akan mudah direvisi serta memerlukan waktu yang panjang. Namun begitu pemerintah daerah juga harus melihat dari sisi situasi ekonomi Batam, yang dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap usaha pengusaha hiburan.
“Misal di perda 35 persen. Kira-kira bisa gak jangan segitu dulu. Kalau ekonomi bagus baru dijalankan. Makanya harus dikaji dulu,” paparnya.
Disisi lain, ia melihat pengusaha hiburan tidak bisa serta merta datang ke DPRD dan meminta agar perda tersebut ditunda. Apalagi melihat perda yang sudah disahkan dibiayai dari APBD Batam. Sehingga untuk menjalankannya perlu pertanggungjawaban dari lembaga eksekutif dan legislatif.
“Kalau saya yang penting masyarakat senang dan bisa berjalan. Tapi ingat, harus ada kanjian,” tegas Nuryanto.
Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando mengatakan, revisi perda tidak akan mudah dan memakan waktu lama, karena harus melalui tahapan harmonisasi perda. Selain itu, ia belum bisa mengambil keputusan penundaan. Sebab, belum ada dasar dari pemko terkait penundaan perda tersebut.
“Segala sesuatu keputusan harus didasari sesuatu yang kuat. Persoalan naik turun itu hanya keputusan akhir,” kata Edward saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata Kota Batam dan Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam.
foto: cecep mulyana / batam pos
Ia melihat, harus ada data valid terkait penundaan pajak hiburan. Sehingga DPRD Batam sebagai lembaga eksekutif bisa mempertanggungjawabkan. “Kenapa dia harus ditunda, dibatalkan naik harus ada data, dasarnya apa. Saya pikir hal ini tidak bisa dipaksakan untuk ditunda,” terang dia.
Senada, anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging melihat, pemko harus menjalankan perda tersebut. Ia juga menilai perwako perda pajak hanya sebagai diskresi agar merubah struktur APBD. “Gelper tutup itu bukan acuan. Harus ada dasar yang jelas untuk jadi acuan,” tegasnya.
Ia melihat terlalu beresiko untuk melakukan penundaan. “Yang jelas bila dilakukan penundaan minimal setahun. Bagaimana dengan struktur APBD kita yang telah direncanakan. Tentu akan ada sejumlah program pemerintah yang tertunda,” tegas Uba.
“Makanya pertemuan tadi tak ada keputusan. Kita ingin pemko memberikan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (rng)
Siswa menggunakan laptop pinjaman saat melaksanakan UNBK di MAN 1 Bunguran Timur, Natuna karena kekurangan komputer.
batampos.co.id – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Natuna tingkat SMA, baru dilaksanakan di SMAN 1 Bunguran Timur dan MAN 1 Bunguran Timur, Senin (9/4). Sementara sekolah lainnya, masih melakukan ujian menggunakan kertas.
Bahkan di SMAN 2 Bunguran Timur, meski sudah memiliki laboratorium komputer, namun masih melaksanakan ujian nasional (UN) menggunakan kertas jawaban. Ini disebabkan sekolah tersebut belum tersambung jaringan internet.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pelaksanaan UN tingkat SMA di Kabupaten Natuna berjalan dengan baik dan lancar.
Menurutnya, MAN 1 Bunguran Timur baru pertama kali melaksanakan UNBK. Pelaksanaan ujian berjalan lancar, karena terbantu jaringan internet Palapa Ring Barat (PRB) dan kerja sama dengan Telkomsel.
Namun, karena keterbatasan fasilitas, sekolah harus melakukan UNBK dua sesi dalam sehari. “Karena kekurangan komputer,” kata Ngesti saat meninjau UNBK di SMAN 1 dan MAN 1 Bunguran Timur didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Suherman dan Kadiskominfo Raja Darmika.
Kadisdikpora Pemkab Natuna Suherman mengatakan, UN dan UNBK dilaksanakan oleh Provinsi Kepri dan daerah sebagai pendukung. Kabupaten tidak mengetahui detail peserta ujian tersebut karena urusan kebijakan dan teknisnya sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi.
Menurutnya, sekolah yang mengikuti UNBK di Natuna hanya lima, yakni SMAN 1 Ranai, MAN 1 Bunguran Timur, SMK Bunguran Timur, SMK Subi dan SMK Bunguran Barat. “Kami hanya memantau saja pada pelaksanaannya, semoga saja semuanya lancar dan output-nya baik,” ujarnya.
Kepala MAN 1 Ranai Rinaldi mengakui adanya keterbatasan komputer. Mengatasi hal ini, ujian kebanyakan menggunakan laptop yang merupakan pinjaman dari orangtua maupun guru.
“Kalau kondisi internet, Alhamdulillah kami dibantu Diskominfo difasilitasi menggunakan jaringan PRB dan dibantu Telkomsel,” ujar Rinaldi. (arn)
Siswa siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batam saat akan mengerjakan mata pelajaran Nahasa Indonesia pada Ujian Nasional Berbasis Komputer, Senin (9/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 3 Batam berlangsung lancar dan tertib. Sebanyak 361 siswa mengikuti ujian yang dibagi dalam lima lokal dan dua sesi.
“361 siswa rinciannya 231 dari kelas IPA, 112 dari IPS dan 18 dari kelas Bahasa,” kata Kepala SMAN 3 Batam, Vivi Effendi, Senin (9/4).
Hari pertama UNBK mengujikan pelajaran Bahasa Indonesia. UNBK ini akan berlangsung selama empat hari. Hari kedua (hari ini-red) mengujikan pelajaran Bahasa Inggris. Vivi mengatakan SMAN 3 tak asing lagi mengikuti UNBK. Sebab di sekolah tersebut UNBK kali ini merupakan tahun ketiga diadakan. Para siswa pun juga sudah tak canggung mengikuti UNBK.
“Di sini ulangan harian juga pakai komputer. USBN juga pakai,” ujar Vivi.
Selain itu persiapan dalam hal materi juga telah dilakukan. Sebelum UNBK, SMAN 3 telah melakukan try out sebanyak empat kali. Hal itu demi UNBK kali ini bisa dilalui siswa SMA 3 dengan mudah.
“Kendala tak ada, semua lancar. Listrik dan jaringan internet juga aman. Pihak terkait seperti PLN dan Telkom sangat mendukung,” katanya.
Salah seorang siswa SMA 3, Putra mengatakan dirinya bisa mengerjakan soal-soal di UNBK dengan baik. Ia mengatakan semua soal yang diujikan itu sebagian besar yang dipelajarinya di kelas. “Jadi gak terlalu susah-susah lagi,” tuturnya..(ska)
Dua siswa SMA 2 Dabo Singkep belajar sebelum mengikuti UNBK, Senin (9/4). F Wijaya Satria/batampos.
batampos.co.id – Sebanyak 107 siswa ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMAN 2 terpaksa dibagi menjadi tiga sesi. Hal itu lantaran sekolah tersebut hanya memiliki 40 komputer yang dibagi dua ruang ujian.
Meski demikian, UNBK di SMAN 2 Dabo Singkep berjalan lancar, seluruh siswa mengikuti ujian dengan tertib. ”Alhamdulillah, pada hari pertama ini ujian berjalan lancar, seluruh anak mengikuti ujian dengan baik,” kata Kepala Sekolah SMAN 2 Hendy Wijaya di ruang kerjanya, Senin (9/4).
Hendy menyampaikan bahwa setiap hari siswa akan mengikuti ujian dalam waktu yang berbeda. Meskipun demikian, Hendy menjamin semua siswa akan mendapatkan tempat untuk mengerjakan soal mereka dengan nyaman. Setiap siswa yang mengikuti UNBK akan mendapat soal serta menjawabnya melalui komputer. Sehingga seluruh berkas hasil ujian akan tersimpan rapi.
Di lokasi yang sama, ketua pelaksana UN di SMAN 2 Sri Mulyaningsih mengatakan, di hari pertama hanya satu siswa yang tak mengikuti ujian karena sakit.
“Tadi pagi salah satu wali murid menyampaikan kalau anaknya sakit, tapi mudah-mudahan saja siswa tersebut dapat ikut ujian karena dia masuk sesi kedua yang dilaksanakan 10.30 WIB,” ujar Sri.
Sri menjelaskan, bagi siswa yang tidak dapat hadir mengikuti ujian karena alasan yang kuat, seperti sakit dan halangan lainnya dapat mengikuti ujian susulan yang akan digelar pada Senin mendatang. Sehingga setiap siswa dapat menyelesaikan UN dengan maksimal. (wsa)
Barang yang diamankan dari 8 kontainer dipindah ke lori. F. Slamet/batampos.co.id
batampos.co.id – Polda Kepri merampungkan pembongkaran delapan unit kontainer berisikan telepon seluler, kosmetik, dan kasur bekas yang diamankan di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (6/4).
Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Aris Rusdianto saat dihubungi, Senin (9/4), membenarkan hal itu. “Iya, sudah selesai,” ujarnya.
Aris menjelaskan, barang-barang yang sesuai dokumen sudah dipisahkan di dalam lori dan pikap. Jumlahnya mencapai tujuh lori dan satu pikap. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencacahan.
Meskipun demikian, petugas enggan berbicara banyak terkait persoalan tersebut. “Nantilah, biarkan anggota saya bekerja dulu. Kalau selesai, kemungkinan nanti Pak Kapolda yang ekspos,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kepri membongkar 21 kontainer pada Rabu (4/4) dan Kamis (5/4). Dari 21 kontainer yang dibongkar, 8 kontainer diamankan dan dipindahkan ke Mapolres Bintan, Jumat (6/4). Lalu pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/4) pihak kepolisian membongkar isi kontainer.(met)
batampos.co.id – Sebanyak 102 siswa SMAN 19 Batam menggelar Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP), Senin (9/4). Pelaksanaan UNKP berlangsung digedung baru mereka. Ujian yang berlangsung pada pukul 10.30 WIB itu menggunakan enam ruangan. Masing-masing ruangan diisi oleh 20 orang siswa.
“Ujian hari pertama bahasa indonesia, ujiannya sampai empat hari,” ujar Kepala Sekolah SMAN 19 Nelly Chandrawati kepada Batam Pos.
Nelly mengatakan pelaksanaan ujian nasional di sekolahnya masih berbasis kertas dan pensil. Sebab, sarana untuk pelaksanaan UNBK belum ada.
“Kami masih UNKP, soalnya belum ada laboraturioum dan perangkat komputer,” katanya.
Meski demikian, ia mengaku bersyukur, sebab ia tak lagi menumpang di sekolah lain untuk pelaksanaan ujian.
“Alhamdulillah tahun pertama kami ujian di sekolah sendiri. Tahun-tahun sebelumnya kami harus numpang di SMAN 5 Batam,” ucapnya.
Perempuan berjilbab ini berharap tahun depan sekolahnya bisa melaksanakan UNBK seperti sekolah lainnya.
“Insyaallah. Kami sudah usulkan ke Pemrov untuk pengadaan laboraturium dan komputer,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Dali mengaku masih banyak sekolah yang pelaksanaan ujian menggunakan kertas dan pensil. Kendati demikian, pelaksanaan UNBK mengalami peningkatan dari 36 persen naik 41 persen.
“Belum bisa semua karena terkendala jaringan dengan keterbatasan sarana dan prasarana,” ujar pria berkacamata ini.
Untuk itu, tahun ini pihaknya telah menganggarkan sedikitnya seribu unit komputer baru untuk sekolah. Nantinya komputer ini akan diberikan kepada sekolah yang siap UNBK tapi belum memiliki peralatan.
“Kami adakan tahun ini untuk digunakan tahun depan, sehingga capaian UNBK meningkat di Kepri,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Arifin Nasir juga mengaku demikian. Di seluruh Kepri terdapt 248 SMA sederajat, 130 sekolah sudah UNBK sementara 118 sekolah masih menjalankan ujian nasional pensil dan kertas. (une)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tanjungpinang Rustam mengimbau warga yang sudah dinyatakan positif mengidap HIV segera melapor.
Hal ini dimaksudkan agar segera bisa diberikan layanan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut untuk terapi dan upaya pengobatan. “Layanan kami untuk terapi HIV dan infeksi oportunistiknya sudah cukup memadai. Demikian juga dukungan ketersediaan obat sangat mencukupi,” beber Rustam, kemarin.
Pelayanan semacam ini, sambung Rustam, sudah lama menjadi prioritas pihaknya. Sebab itu, sudah menjadi komitmennya kepada orang yang positif HIV diberikan fasilitas pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai kebutuhan pasien.
“Itu yang bisa kami lakukan selain dengan terus sosialisasi pencegahan dari waktu ke waktu kepada masyarakat,” ujar Rustam.
Di antara upaya pencegahan yang dilakukan saat ini berupa sosialisasi dan edukasi kepada komunitas risiko tinggi dan risiko rendah untuk berperilaku seks aman. Kemudian, diimbau Rustam agar tidak melakukan seks di luar nikah dan tetap setia kepada pasangan sah.
“Sementara bagi warga yang sadar pernah memiliki riwayat perilaku berisiko, juga kami imbau untuk mengakses layanan seawal mungkin agar diketahui statusnya positif atau negatif,” kata Rustam.
Tidak terkecuali bagi ibu hamil. Sebab, tes HIB bagi ibu hamil sangat penting untuk memulai terapi ARV bila positif, agar bayi yang dilahirkannya nanti terhindar dari penularan HIV.
Rustam menyebutkan, kini di Tanjungpinang ada satu anak berumur di bawah 4 tahun positif HIV, lalu ada 2 orang berusia 15-24 tahun, 21 orang berusia 25-49 tahun dan 1 orang berusia di atas 50 tahun.(aya)
batampos.co.id – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menyebutkan, penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah memungkinkan ditunda. Namun demikian, harus ada kajian yang mendalam. Sehingga tidak berdampak pada perencanaan pendapatan daerah Kota Batam.
