Rabu, 29 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12386

Tersebab Penganan, Pak Sekda Diperiksa KPK

Putut A
-
0
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilla (kanan) saat mengunjungi OPD di lingkup Sekretariat Pemprov Kepri, Selasa (24/1).

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS. Arif Fadillah diperiksa penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Kantor Inspektorat Pemprov Kepri, Jumat (23/3). Pemeriksaan ini diduga terkait pemberian gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepri saat Arif menikahkan anaknya, beberapa waktu lalu.

“Ya memang ada, KPK melakukan klarifikasi kepada Pak Sekda,” ujar Kepala Inspektorat Pemprov Kepri Kepri, Mirza Bakhtiar, membenarkan pemeriksaan tersebut, Jumat (23/3).

Namun Mirza mengaku tak mengetahui secara detil materi pemeriksaan dan terkait apa Sekda Arif diperiksa KPK. Ia mengaku hanya sebagai fasilitator saja. Mirza hanya menyiapkan tempat untuk proses klarifikasi itu.

Selain Sekda, Mirza mengatakan proses klarifikasi yang sama juga dilakukan terhadap sejumlah kepala dinas (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

“KPK juga melakukan supervisi terhadap sejumlah OPD dan berakhir siang tadi (kemarin, red),” kata Mirza.

Mirza juga memastikan, bahwa petugas yang datang dan memeriksa Sekda dan sejumlah kepala dinas kemarin adalah benar-benar dari KPK. Kepastian ini diperoleh setelah ia menghubungi bagian pencegahan di KPK. Selain itu, para penyidik KPK kemarin juga menunjukkan surat tugas resmi dari KPK.

“Kami sudah melakukan proses cek dan ricek ke KPK,” tegas Mirza.

Pantauan Batam Pos, Sekda Arif bersama Asisten III Pemprov Kepri, Muhammad Hasbi keluar meninggalkan gedung Inspektorat sekitar pukul 11.45 WIB,kemarin. Pejabat eselon I dan II tersebut kemudian meninggalkan gedung menggunakan mobil dinas milik Asisten III.

Sementara itu, Sekda Arif belum bisa dikonfirmasi terkait kabar pemeriksaan tersebut. Adapun kabar yang santer beredar di internal Pemprov Kepri, pemeriksaan kemarin terkait dugaan gratifikasi yang diterima Sekda Kepri sewaktu melaksanakan pesta pernikahan putranya, Faisal Arif Fadillah, di Asrama Haji Tanjungpinang, 28 Februari lalu.

“Kabar yang beredar soal adanya sumbangan sejumlah OPD di pernikahan anaknya Pak Sekda,” ujar seorang pejabat eselon IV di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepri, kemarin.

Masih informasi di lapangan, sebelum dilangsungkannya pesta pernikahan, sejumlah kepala OPD terlibat rapat bersama Asisten III Pemprov Kepri, Muhammad Hasbi. Rapat tersebut membahas soal sumbangan makanan setengah berat untuk pernikahan Faisal Arif Fadillah.

Makanan setengah berat itu seperti soto, tekwan, empek-empek, bakso, prata, roti kirai, mi Tarempa, siomay, dan lainnya. Rapat juga menyepakati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri, Misni, sebagai koordinator yang mengurusi sumbangan OPD ini.

Ada 16 OPD yang setuju memberikan sumbangan makanan setengah berat tersebut. Yakni Dinas P3AP2KB, BKD, Biro Organisasi, Disperindag, Bappeda, Perkim, Kesbangpol Limnas, Dinas Pariwisata, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Badan Kominfo, LBH, DKP, PMD, ULP, dan Disnaker.

Sesuai kesepakatan dalam rapat itu pula, masing-masing OPD menyumbang menu makanan setengah berat yang berbeda-beda. BKD, misalnya. Menyumbang 500 porsi tekwan, Bappeda menyumbang 1.500 porsi sate, Dinas Perhubungan menyumbang 800 porsi bakso, dan sebagainya.

Dari segi jumlah porsi, masing-masing OPD rata-rata menyumbang 500 porsi makanan. Sementara anggarannya rata-rata Rp 6 juta per OPD.

Di antara OPD dengan sumbangan terbesar adalah BKD, Biro Organisasi, dan Kesbangpol Limnas. Ketiga OPD itu masing-masing menyumbang Rp 7.500.000 dengan menu makanan yang berbeda.

Sedangkan anggaran paling rendah disumbangkan Disnaker. Yakni Rp 3.000.000 untuk 300 porsi bubur pedas.

Daftar sumbangan ini sebenarnya sempat beredar setelah pernikahan putra Sekda Arif dilangsungkan. Namun saat itu Sekda Arif membantahnya. Ia menegaskan semua biaya dan hidangan yang disuguhkan dalam pernikahan putranya itu dibiayai sendiri.

Sementara saat disinggung mengenai sejumlah kado untuk pernikahan putranya, Arif juga mengaku tidak menerimanya. Bahkan di dalam undangan pernikahan putranya itu sudah dicantumkan, bahwa Arif dan putranya tidak menerima hadiah atau kado dalam bentuk apapun.

“Kita hormati dan ikuti aturan yang sudah ada, sesuai dengan anjuran KPK,” papar Arif, waktu itu.

Terpisah, Deputi Bidang Pencegahan KPK Aldiyansyah Nasution, ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya proses klarifikasi tersebut. Pria yang akrab dengan sapaan Choky tersebut justru meminta wartawan koran ini menghubungi Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah.

“Sebaiknya langsung ke Jubir KPK,” ujar Choky singkat. (jpg)

33 PMA Bangun Hotel dan Vila Mewah

Putut A
-
0
33 PMA Bangun Hotel dan Vila Mewah

batampos.co.id – Sebanyak 34 penanam modal asing (PMA) yang bergerak di sektor pariwisata akan berinvestasi sebesar 132.772.058 US Dollar atau berkisar Rp 1.805.700.000.000 di Lagoi, Bintan. Sebagian besar PMA akan membangun hotel bintang lima dan vila kategori super Luxury.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan TK) Kabupaten Bintan Hasfarizal Handra melalui Kepala Bidang Perizinan Alfeni Harmi mengatakan, d ari 34 perusahan, 33 diantaranya akan membangun hotel dan vila dengan konsep Wellness Resorts dengan fasilitas lengkap. “Satu perusahaan lagi bergerak di usaha aktivitas konsultasi manajemen,” kata Alfeni, kemarin.

Setiap perusahaan berinvestasi sekitar 4 juta US dollar atau setara Rp 54.400.000.000. Sehingga total nilai investasi 34 PMA di awal Maret 2018 tersebut mencapai 132.772.058 US dollar atau berkisar Rp 1.805.700.000.000.

Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan, kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan sangat dipengaruhi dari sektor pariwisata. Karenanya Pemkab menyambut baik setiap investasi di berbagai bidang yang masuk ke Kabupaten Bintan.

Ia berharap, kehadiran perusahaan-perusahaan yang akan membangun hotel dan villa berstandar bintang lima itu akan turut mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kabupaten Bintan.

PMA yang akan menanamkan modal di Lagoi antara lain PT. Kemaro Estate, PT. Tayandu Estate, PT. Enggano Estate, PT. Temiyang Estate Villa, PT. Boana Estate Villa, PT. Nias Estate, PT. Watubela Estate, PT. Mesawak Estate, PT. Tarempa Estate Villa, PT. Hinako Estate, PT. Tinopo Estate. (met)

Pesan Pak SBY kepada Presiden Jokowi

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itupun meminta pemerintah saat ini lebih berhati-hati.

SBY mengatakan, setiap pemerintahan mempunyai kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja menggenjot infratruktur, tapi tidak boleh mengabaikan  pembangunan manusia.

“Itu sah-sah saja, walaupun kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu. Tak bisa disalahkan,” terang dia melalui keterangan resminya. Pernyataan itu disampaikan SBY saat berkunjung ke Sumedang, Jawa Barat, Jumat (23/3).

Menurut SBY, tidak ada yang salah dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, khususnya proyek jalan dan perhubungan. Program tersebut pasti ada manfaatnya. Namun, tuturnya, jika perekonomian melambat, pembangunan pasti akan berdampak kepada rakyat kecil.

Pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Akibatnya, lanjut dia, lapangan pekerjaan akan berkurang atau perusahaan terpaksa harus menurunkan biaya gaji buruh. Daya beli masyarakat juga akan melemah. “Otomatis sektor riil yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat,” terangnya.

Pada era pemerintahannya, SBY menjalankan empat pilar strategi ekonomi. Yaitu, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-enviroment. Kebijakan itu membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan daya beli masyarakat menjadi stabil. “Tentu di sana sini banyak persoalan, namun makro ekonomi dan sektor riil bisa kita jaga,” urainya.

Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan ekonomi mulai berubah. Pemerintah lebih menggenjot pembangunan insfrastruktur dengan menambah utang luar negeri.

Menurut politikus kelahiran Pacitan itu, utang luar negeri boleh-boleh saja dilakukan, asal rasionya terhadap gross domestic product (GDP) masih dalam kepatutan. Jika utang mencapai 30 persen, pemerintah harus berhati-hati. “Kalau di atas 30 persen harus semakin berhati-hati,” tegasnya.

SBY mengatakan, Jokowi harus tahu, jika terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, maka ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia. Dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil, karena sektor riil melambat, pendapatan berkurang, daya beli melemah, padahal harga-harga sudah terlanjur naik.

Karena itu, lanjut SBY, saat ekonomi sedang melambat, sebaiknya tidak semua anggaran digunakan untuk infrastruktur. Perlu ada upaya  pemerintah untuk membuat perekonomian menggeliat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli.

“Saya hanya mohon kepada pemerintah, infrastruktur bagus tapi jangan lupakan pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat,” ucapnya.

SBY menegaskan, pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan bergerak cepat. Masih ada waktu satu setengah tahun menjelang akhir pemerintahan Jokowi. Masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki keadaan. (lum/jpg)

Gubernur Sosialisasikan Wagub Baru

Putut A
-
0
Gubernur Sosialisasikan Wagub Baru

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mulai mensosialisasikan nama Isdianto sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kepri. Pesan pemberitahuan tersebut disampaikannya dalam kegiatan jamaah subuh di Masjid Raya Nur Ilahi, Tanjungpinang, Jumat (23/3).

“Apabila tidak ada halangan, Pak Isdianto akan dilantik sebagai Wagub Kepri pada 27 Maret nanti,” ujar Gubernur Nurdin, kemarin.

Mantan Wagub Kepri tersebut mengharapkan, terisinya kursi Wagub Kepri bisa mempercepat pelaksanaan kerja Pemprov Kepri. Maka dari itu, ia sangat bersyukur dengan adanya kabar baik ini. Terlepas dari itu, ia tetap mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak.

“Membangun Kepri ini, membutuhkan kerja keras kita bersama,” tegas Gubernur.

Pria yang merupakan Ketua Partai NasDem Kepri tersebut juga menjelaskan, dengan adanya sosok seorang wagub dapat menjadi suntikkan semangat untuk Pemprov Kepri dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Gubernur, jika ingin pembangunan Kepri berjalan dengan cepat ada beberapa persoalan yang harus dijauhi.

“Jauhi fitnah, dengki, dan ghibah. Insya Allah pembangunan cepat terlaksana,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Hukum, Provinsi Kepri, Raja Ariza menambahkan, Provinsi Kepri tidak mengadakan perayaan khusus untuk menyambut Wagub Kepri nanti. Menurutnya, hanya sebatas ramah-tamah bersama masyarakat.

“Karena pelantikkannya di Istana disini kita mungkin hanya bikin acara ramah tamah saja,” ujarnya menambahkan.

Terpisah, setelah kosong sekian lama, ruangan Wakil Gubernur Kepri yang berada di lantai empat gedung utama Kantor Gubernur tersebut sudah kemas rapi-rapi. Bahkan juga sudah ada pegawai yang bertugas di ruangan itu. Seperti diketahui, Wagub Kepri, Isdianto akan dilantik oleh Presiden Jokowi pada 27 Maret 2018 di Istana Negara, Jakarta.(jpg)

SWRO Diresmikan Awal April, Pembahasan Subsidi Belum Tuntas

Putut A
-
0
SWRO Diresmikan Awal April, Pembahasan Subsidi Belum Tuntas
Sukatno, memperlihatkan air laut olahan di Gedung Operasional SWRO Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang akan meresmikan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) awal April nanti. Pemerintah akan membagi tiga klasifikasi pelanggan, yakni kategori rumah tangga, kategori sosial, dan kategori niaga. Perbedaan kategori ini nantinya akan berimbas pada tarif yang dibebankan.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono menilai, tarif pelanggan SWRO memang tidak bisa dibagi sama rata. “Karena ada juga yang punya usaha air minum isi ulang, panti asuhan atau masjid, dan ada pula yang cuma rumah tangga biasa, jadi tarifnya harus beda,” kata Riono, kemarin.

Hanya saja, baru klasifikasi ini yang disepakati. Soal besaran tarif yang akan dibebankan belum ada kesepakatan. Karena, kata Riono, besaran itu harus diresmikan dan tertuang dalam beleid Peraturan Wali Kota. “Nanti akan kami minta juga pertimbangan dan persetujuan DPRD,” ujar Riono.

Satu hal yang juga sedang alot dibahas, sambung Riono, adalah berkenaan subsidi. Hal ini juga belum ada kepastian. Hal itu mengingat penetapan subsidi itu diperkirakan akan berimbas pada beban anggaran Pemko. Dan ini yang tak bisa diputuskan secara sepihak oleh Riono. “Subsidi ini sendiri akan membebani APBD sekian miliar. Jadi saya belum berani memutuskan, tunggu hasil keputusan bersama,” terang Riono.

Regulasi pembiayaan dan harga semacam ini diharapkan Riono bisa ada kesepakatan. Karena direncanakan pada awal bulan depan layananan SWRO ini akan diresmikan dan difungsikan secara luas kepada pelanggan. “Memang sudah beroperasi atau telah dilakukan uji coba beroperasi 5 jam per hari secara gratis tanpa dipungut biaya. Nanti setelah launching secara otomatis yang salama ini memanfaatkan SWRO akan mulai membayar,” ujar Riono.

Riono juga menyampaikan, biaya untuk obat penyuling air jadi tawar dan biaya listrik per bulannya dibutuhkan Rp 170 juta. Belum termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pekerjanya ada 10 orang, belum termasuk 15 orang Kasubagnya.

“Nah untuk biaya ini, perlu rapat kembali. Agar bisa dihitung biaya per kubiknya yang harus di bayar oleh pelanggan SWRO nanti. Termasuk berapa jumlah pelanggan SWRO. Apakah nanti tetap disubsisi atau tidak, tergantung keputusan bersama. Tetap tidak memberatkan masyarakat nantinya,” pungkasnya. (aya)

Disdik Percepat Distribusi Soal Ujian Nasional

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir mengatakan persiapan Ujian Nasional (UN) 2018 di Kepri sudah matang. Bahkan proses penyebaran soal UN bagi daerah-daerah terdepan di Natuna dan Anambas sedang berlangsung.

“Belum semua daerah di Kepri bisa menerapkan UN berbasis komputer,” ujar Arifin Nasir menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (23/3).

Arifin yang mengaku saat ini sedang berada di Natuna untuk memantau persiapan UN. Menurut Arifin, tahun ini tetap menggunaan dua format UN. Pertama adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sedangkan yang kedua adalah Ujian Nasional Kerta Pensil (UNKP).

“UNKP ini berlaku bagi daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan informasi teknologi,” papar Arifin.

Dijelaskannya, kebijakan UNKP tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah persoalan rentang kendali. Seperti yang terjadi di Natuna dan Anambas. Meskipun ada sekolah yang menggelar UNBK, tetap tidak bisa menumpang.

“Daerah-daerah terdepan, penyebaran soal UN kita prioritaskan,” tegas Arifin.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri tersebut juga mengatakan, secara umum ada 23.201 pelajar SMA/SMK, dan MA di Kepri yang akan menjalani UN. Adapun rinciannya adalah jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 6.067, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 7.858, Bahasa 114, dan Agama 168.

“Khusus untuk SMK dari berbagai jurusan sebanyak 8.994 peserta,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, untuk soal UN di daerah-daerah yang bisa ditempuh perjalan satu hari, akan disebar menjelang pelaksanaan UN. Ia berharap, aktivitas UN di Kepri tahun ini berjalan dengan baik. Selain itu peserta didik juga bisa memberikan yang terbaik bagi nama besar Kepri di tingkat nasional.

“Target kita tentu mendapatkan yang terbaik,” jelasnya lagi.

Ditambahkan Arifin, dari 248 sekolah SMA/SMK dan MA yang akan menggelar UN, 115 sekolah dinyatakan siap untuk menggelar UN secara mandiri. Sedangkan 15 sekolah akan menumpang disekolah-sekolah terdekat yang menggelar UNBK. Sementara itu, ada 118 sekolah akan menggunakan sistem UNKP.

“Untuk menyelaraskan UNBK di Kepri memang membutuhkan waktu. Kendalanya adalah sistem jaringan IT,” tutup Arifin.(jpg)

Sisir Sarden Kalengan, Tim Temukan Produk Kedaluwarsa

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tim Pangan Kabupaten Bintan menemukan beberapa produk kedaluwarsa saat melakukan penyisiran sarden kaleng di salah satu
swalayan Takarina di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (22/3). Terkait temuan itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan akan mengkoordinasikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri.

“Kami tidak berwenang menindak pelaku usaha yang kedapatan menjual produk kedaluwarsa, tugas itu ada di BPOM,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr Gama AF Isnaeni, Jumat (23/3).

Dia menyampaikan pihaknya sebatas memberikan pembinaan terhadap pelaku
usaha. Namun apabila pelaku usaha tetap menjual produk kedaluwarsa, maka persoalan itu akan ditindaklanjuti ke Badan POM. “BPOM yang memprosesnya,” kata dia.

Meski demikian, Gama tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Bintan. Jika pelaku usaha masih membandel dan menjual produk kedaluwarsa, maka akan ada sanksi berupa pencabutan izin usaha.

“Pertama ya dibina dulu, kalau sudah keterlaluan, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan undang undang yang berlaku,” kata dia.

Ditemukannya produk kedaluwarsa di swalayan itu ketika Tim Satgas Pangan Kabupaten Bintan bersama BPPOM melakukan penyisiran produk sarden kalengan yang dilarang beredar ke sejumlah swalayan di Kabupaten Bintan, Kamis (22/3). Namun, saat itu, petugas menemukan sejumlah produk yang dipajang di rak sudah kedaluwarsa antara lain mie instan, kopi bubuk, sabun dan beberapa alat kosmetik. (met)

Bantu Distribusi

Putut A
-
0
Bantu Distribusi

Irfan dan Yudha penambang pancung (perahu kayu untuk transportasi antar-pulau di Kota Batam) di Pulau Belakangpadang memindahkan tabung gas LPG isi 3 kg ke dalam pancung untuk didistribusikan ke pulau-pulau kecil yang terdapat di Pulau Belakangpadang.

Kota Batam memiliki 308 pulau di sekitar Pulau Batam. Transportasi laut tradisional membantu distribusi tabung gas ke penduduk.

 

FOTO/TEKS: IMAN WACHYUDI / BATAM POS

Untuk Warga di Pulau Perbatasan

Putut A
-
0
Untuk Warga di Pulau Perbatasan

Yanto penambang pancung (perahu kayu untuk transportasi antar-pulau di Kota Batam) di Pulau Belakangpadang memindahkan tabung gas LPG 3 Kg ke dalam pancung untuk dibawa ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) khusus liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg di jalan Patimura, Kabil.

Dari Pulau Belakangpadang Yanto menuju ke Pelabuhan Rakyat Punggur di Pulau Batam, untuk kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat. Demikian pula sebaliknya.

Yanto mengaku, setiap dua hari sekali ia harus membawa 200 tabung yang berisi gas 3 Kg untuk diantarkan kepada dua pangkalan yang terdapat di Belakangpadang yang kemudian didistribusikan ke sejumlah pulau di sekitarnya yang merupakan daerah perbatasan dengan Negara Singapura.

Pertamina berkomitmen menciptakan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

 

foto/teks: IMAN WACHYUDI / BATAM POS

Pererat Silaturhami dan Persahabatan Pramuka

Putut A
-
0
Pererat Silaturhami dan Persahabatan Pramuka
Penyematan scraf peserta KISC oleh Kepala SMPN 2 Karimun Salawati, Jumat (23/3). F.Ichwanul Fazmi/batampos.co.id 

batampos.co.id – Karimun International Scout Challenge (KISC), resmi dibuka oleh Asisten III, Hurnaini, Jumat (23/3) di halaman SMPN 2 Karimun. Kegiatan kepramukaan ini, melibatkan SMK Dato Penggawa Barat, Pontian Johor dengan mempertandingkan sejumlah perlombaan selama tiga hari ke depan.

Di antaranya, persahabatan pramuka Indonesia, dan Pengakap Malaysia. Kemudian, perlombaan Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, dan program Adiwiyata. Termasuk progam seni membatik. Peserta KISC juga dibawa berkunjung ke sejumlah objek wisata di Pulau Karimun. Sebelum pulang juga dilaksanakan malam kebudaan dan ramah tamah.
Hurnaini yang mewakili Bupati menegaskan, pemerintah sangat mendorong, sekaligus mendukung kegiatan kepramukaan yang melibatkan dua negara.

Melalui kegiatan pramuka bisa membuat peserta lebih berkarakter, kreatif, dan berinovasi dalam mengisi pembangunan. Selain itu, menghindarkan anak-anak dari hal-hal bersifat negatif.

“Pemerintah sangat mendukung kegiatan ini. Karena kegiatan pramuka bisa mendekatkan anak dengan kedisiplinan, sehingga bisa menciptakan pribadi yang jujur, dan mampu menghindarkan mereka dari hal-negatif,” kata Hurnaini.

Sementara Ketua sekaligus Wakil Resmi merangkap Guru Penolong Kanan Hal Ihwal Murid SMK Dato Penggawa, HM Azmi mengaku terharu atas sambutan yang diberikan tuan rumah. Terlebih begitu sampai di pelabuhan, rombongan disambut kompang. Bahkan mempersembahkan tanjak yang disematkan oleh Camat Karimun, Arpan.

Karimun International Scout Challenge melibatkan persekutuan pengakap Malaysia yang diwakili Pengakap Laut Kumpulan 14 Pontian, Johor. Masing-masing 49 peserta pelajar, dan 15 guru.

“Kami sangat berbangga mendapat sambutan yang begitu tinggi. Mulai dari kedatangan, hingga penjamuan. Kami berharap, kegiatan ini terus kekal, dan berkesinabungan dalam mempererat silaturahmi,” ungkap Azmi.

Sedangkan Kepala SMPN 2 Karimun, Salawati menjelaskan, KISC merupakan kerja sama dua negara yang diselenggarakan untuk Pramuka Indonesia, dan Pengakap Malaysia. Kegiatan KISC berisi aktivitas kreatif, produktif, inovatif, dan rekreatif dalam bentuk lomba persahabatan.

“Melalui kegiatan KISC dapat memupuk rasa persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian antar Indonesia, dan Malaysia. Dan kita berharap silaturahmi terus terjalin, dan kegiatan serupa tetap terjaga,” ungkap Salawati.

Turut hadir diacara KISC, Kepala Dinas Pendidikan Bakri Hasyim, Camat Karimun, Arpan, Seklur Balai Kota Erwari, Ketua Kwarran Pramuka Karimun, Yusriana. Kegiatan KISC berlangsung di dua titik, SMPN 2, dan lapangan Coastal Area. Sebanyak 105 peserta, dan 50 pembimbing terlibat dalam kegiatan KISC. (enl)

1...12,38512,38612,387...14,226Halaman 12,386 dari 14,226

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000