batampos.co.id – Warga pengguna jalan menuju pelabuhan Sagulung, kelurahan Seibinti keluhkan kondisi jalan yang gelap di malam hari. Puluhan lampuh penerang jalan di sana sudah lama tak berfungsi sehingga jalan jadi seram dan menakutkan.
Budianto, warga Pokok Jengkol menuturkan, situasi jalan yang gelap gulita itu sudah berlangsung setahun belakangan ini. Belum diketahui secara pasti kenapa lampu-lampu tersebut tak berfungsi normal sebab tidak ada pemberitahuan dari pihak terkait.
“Setahunan ada (lampu tak berfungsi). Kalau malam sangat rawan di sini. Jalan jadi seram,” ujar pemilik warung yang jaraknya tak jauh dari pelabuhan Sagulung.
Kerawanan yang dimaksud kata Budianto, malam hari jalan tersebut kerap ditongkrongi remaja bersepada motor baik untuk atraksi balap liar ataupun aksi kriminal lainnya.
“Anak-anak itu jadi nyaman nongkrong di sepanjang jalan ini karena tak dilihat orang. Suasananya gelap,” ujarnya.
Beberapa bulan lalu di dekat warungnya terjadi tawuran antar kelompok remaja yang memanfaatkan situasi jalan yang gelap itu. Satu unit sepeda motor dibakar oleh kelompok remaja itu. Warga sekitar menyaksikan kejadian itu hanya saja mereka tak berani keluar sebab suasana jalan gelap gulita.
“Nanti malah kami pula yang disasar orang itu (kelompok remaja yang tawuran). Kalau terang masih bisalah kita halau mereka,” ujar Budianto.
Sumarni warga lainnya juga menuturkan hal yang sama. Situasi jalan yang gelap menjadi kekuatiran tersendiri bagi pengendara apalagi seorang wanita sepertinya. Pelaku kejahatan tentu dengan mudah menjambret atau memalak siapa saja yang lewat dengan memanfaatkan suasana jalan yang gelap dan sepih itu.
“Saya pernah dibuntuti oleh tiga sepeda motor dari depan PT Latrade itu. Sekitar pukul 03.00 WIB baru pulang kerja. Untungnya ada mobil yang lewat jadi kabur anak-anak itu,” ujar Sumarni.
Untuk menghindari kejadian-kejadian serupa, warga berharap agar instansi pemerintah terkait kembali mengaktifkan lampu penerang jalan itu.
“Jangan sampai tunggu korban dululah. Sangat penting lampu penerang jalan ini. Kalau terang bisa menghambat niat pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap warga yang lewat,” ujar Sumarni.
Di sepanjang jalan itu mulai dari Simpang Polsek Batuaji sampai Pelabuhan Sagulung ada sekitar 50 an titik lampu penerang jalan. Lampu-lampu tersebut sama sekali tak berfungsi. (eja)
Polisi dan aparat gabungan kembali mengamankan ratusan botol miras dari pedagang dalam Operasi Cipta Kondisi, Sabtu (5/5). F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Ratusan botol berisi minuman keras (miras) kembali disita petugas gabungan dalam Operasi Cipta Kondisi Polres Natuna, Sabtu (5/5) kemarin. Selain itu, sejumlah rumah kos-kosan juga menjadi sasaran operasi.
Operasi gabungan dilakukan siang hari yang dipimpin Kabag Ops Polres Natuna Kompol Elfizar. Satu persatu tempat kos-kosan didata petugas. Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan, kegiatan ini sebagai wujud nyata program Kapolri di wilayah Kabupaten Natuna guna menciptakan Kamtibmas.
“Selama operasi ini, kami sangat mengharapkan proaktif masyarakat mendukung dan memberikan informasi yang dapat membantu jalannya Operasi Cipta Kondisi ini,” kata Nugroho.
Sasaran operasi katanya, perdagangan miras atau warga yang pesta miras, warga yang membawa sajam, prostitusi, kumpul kebo, transaksi narkoba, premanisme, dan tindak kejahatan lainnya.
“Dalam operasi ini, ratusan botol miras dan mikol kemasan kaleng disita. Karena dijual secara ilegal kepada masyarakat,” ujarnya.
Kagab Ops Polres Natuna Kompol Elfizar menjelaskan selain miras, mereka juga mengamankan dua pasang bukan suami istri. Selain itu, tiga wanita tanpa identitas dan tiga orang sedang bermain judi kartu juga diamankan. “Warga yang diamankan sudah dimintai keterangan. Tapi yang bermain judi langsung dilakukan proses hukum di Polres,” jelasnya. (arn)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat safari subuh di Surau Shirathul Jannah, Lingga, Minggu (6/5). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Semua saling membutuhkan dan saling melengkapi terutama dalam menjalankan kehidupan di dunia.
“Saling tolong-menolonglah dalam kehidupan dan kebaikan,” ujar Nurdin saat safari subuh di Surau Shirathul Jannah, Dabo, Kabupaten Lingga, Minggu (6/5).
Nurdin mengibaratkan agama Islam adalah sebuah bangunan, di sana ada unsur yang membentuknya seperti pasir, semen, air, bata, besi dan lainnya. Semua unsur tersebut tidak ada satupun yang menonjol, semua harus bersatu agar bangunan bisa terbentuk dan kokoh. “Kita akan kuat dan bangkit jika bersatu padu di jalan Allah,” lanjut Nurdin.
Salah satu usaha membangun kekuatan tersebut adalah dengan salat subuh berjamaah. Aktivitas yang memang menjadi kewajiban umat Islam tersebut patutlah diberikan contoh yang baik. Caranya membangun semangat agar umat berbondong-bondong datang.
“Diharapkan safari subuh dapat menjadi budaya yang kekal untuk terus mendulang umat membangun kekuatan tersebut,” tambah Nurdin lagi.
Karakter pribadi juga menjadi perhatian Gubernur apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Nurdin, kebersamaan perlu dibumbui dengan sikap ramah, toleransi dan saling menghormati serta jangan mudah marah.
“Karena marah hanya akan menambah masalah bukan menyelesaikan masalah,” pesan Nurdin.
Terkait pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Lingga, secara umum Nurdin berharap event dia tahunan ini menjadi salah satu elemen dalam menonjolkan aspek keagamaan di Kepri. “Niat kita bagaimana alquran terus menggema di Kepri, melahirkan hafiz dan hafizah yang membawa nama daerah. Masyarakat luar menyebut Kepri jika bertanya tentang aspek keagamaan,” tutupnya. (bni)
batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengajak seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri agar semakin tanggap dan peka terhadap perubahan zaman. Mereka harus beradaptasi dengan melakukan inovasi berbasis teknologi dibidang pemerintahan.
“Melalui inovasi berbasis teknologi inilah pemerintah mampu menghasilkan kinerja pelayanan prima yang diinginkan masyarakat,” kata Arif pada acara Gebyar Perpustakaan dan Kearsipan 2018 serta peluncuran aplikasi Kepri Digital Library atau disingkat Kacapuri di halaman Kantor Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Sabtu (5/5).
Arif berharap aplikasi digital library mampu memenuhi kebutuhan buku-buku digital bagi masyarakat dan menjadi solusi kendala akses pemustaka dalam memanfaatkan koleksi buku milik perpustakaan Provinsi Kepri.
Begitu juga aplikasi pelayanan arsip diharapkan dapat melayani masyarakat dalam mengkses arsip-arsip publik untuk kepentingan penelitian, informasi, pendidikan, dan sejarah.
Kemudian aplikasi pelayanan perizinan/non perizinan secara online diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
“Aplikasi-aplikasi yang diluncurkan hari ini merupakan solusi sekaligus respon pemerintah Provinsi Kepri dalam kewajibannya melayani masyarakat secara efektif dan efisien melalui teknologi terkini,” kata Arif
Sementara itu, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepri Amir Husin menyampaikan bahwa aplikasi ini hasil kerja sama antara BPAD Provinsi Kepri dengan PT Woluu Aksara Maya yang merupakan pelopor pertama di dunia yang membuat aplikasi khusus perpustakan dan kearsipan berbasis digital.
“Aplikasi ini adalah hibah dari PT Woluu Aksara Maya kepada Pemerintah Provinsi melalui BPAD Provinsi Kepri. Aplikasi ini diberikan secara gratis untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan minat baca masyarakat,” urainya.
Amir berharap dengan hadirnya aplikasi ini akan memudahkan dan meningkatkan gairah membaca generasi muda yang sekarang akrab dengan dunia digital karena membaca buku tidak harus ke perpustakaan lagi tapi bisa melalui gadget masing-masing.
“Aplikasi ini bisa diunduh di playstore dengan mengetik kata kunci kacapuri,” jelasnya.
CEO PT Woluu Aksara, Maya menjelaskan aplikasi ini dipersembahkan kepada Provinsi Kepri dengan tidak memungut satu rupiahpun alias gratis. Kepri merupakan Provinsi pertama di wilayah barat yang meluncurkan aplikasi ini.
Aplikasi ini bisa diakses di 132 negara di dunia. Yang menjadi istimewa dari aplikasi ini adalah salah satu foundernya adalah putra asli dari Kepulauan Riau yang lahir di Kijang, Saudara Gani, yang telah tujuh tahun mengembangkan aplikasi ini. “Jadi bisa dikatakan aplikasi ini produk asli putra terbaik Kepri,” ujarnya.
Ia berharap kacapuri bisa menjadi satu media yang menarik buat masyarakat Kepri mempublikasikan budaya-budaya lokal yang luar biasa untuk dunia. “Dari kepri untuk dunia,” tutupnya. (bni)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Batuaji kembali gelar operasi Cipta Kondisi, Sabtu (5/5) malam. Hasilnya polisi kembali mengamankan ratusan miras botol yang dijual secara illegal di kedai pinggir jalan. Operasi ini merupakan kali kedua menjelang bulan Ramadan. Pekan sebelumnya mereka juga mengamankan sekitar 200 miras botol serupa dari kedai atau warung pinggir jalan.
Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe menuturkan, operasi serupa masih terus dilakukan hingga Ramadan tiba.
“Tentu dengan sasaran yang berbeda. Tidak saja miras, hal-hal yang berbaur dengan penyakit masyarakat jadi fokus kami sampai Ramadan tiba,” ujar Syafruddin, Minggu (6/5).
Operasi terakhir kemarin, jajaran Polsek Batuaji yang dipimpin oleh Wakapolsek AKP M Said, masih fokus ke peredaraan miras illegal. Hasilnya mereka menyita 133 botol miras dari berbagai merk.
“Seperti biasa, operasi kemarin itu sasarannya di warung-warung yang menyedikan miras. Ada sekitar lima warung dan kedai kopi yang kami datangi mulai dari Buliang, Bukit Tempayang sampai Tanjunguncang,” kata Said.
Miras manjadi fokus operasi tersebut karena bisa memicu konflik dan keributan jika dikonsumsi secera berlebihan.
“Selama ini sudah sering keributan karena mabuk miras. Ini upaya preventif, kalau masih kejadian seperti itu akan kami tindak tegas. Tidak saja pelaku (yang mengkonsumi miras berlebihan) tapi penjual juga akan kami tindak tegas,” kata M Said.
Miras-miras hasil sitaan itu nantinya akan dimusnahkan setelah melalui proses hukum.
“Ini masuk tipiring (tindak pidana ringan). Akan dimusnahkan,” ujar Dalimunthe. (eja)
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama sejumlah Gubernur se-Indonesia menerima penghargaan Top BUMD 2018. Provinsi Kepri diterima Asisten II Syamsul Bahrum di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/5). F. Bank Riau Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Bank Riau Kepri (BRK) meraih empat Award sekaligus yakni Top Pembina BUMD 2018 untuk Gubernur Riau, Top Pembina BUMD 2018 untuk Gubernur Kepri, The Best Special Category Top BUMD 2018 untuk Bank Riau Kepri, dan Top the Best CEO BUMD 2018 untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR Irvandi Gustari di Jakarta, Kamis (3/5).
Acara ini dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Selain itu, acara penghargaan tertinggi ini dihadiri juga Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan 50 Bupati se-Indonesia yang diikuti 200 nominasi BUMD terbaik yang sebelumnya sudah diseleksi dari 1.123 BUMD di seluruh Indonesia.
Ajang yang digelar setiap tahun ini merupakan penghargaan ketiga kalinya diraih BRK. Top BUMD merupakan kegiatan award sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD-BUMD di Indonesia yang
Dinilai berhasil dalam peningkatan kinerja keuangan dan bisnisnya (delta growth), peningkatan pelayanan pelanggan dan masyarakat umum, serta peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bisnis dan investasi di daerahnya dan turut berperan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
Melalui kegiatan ini diharapkan setiap BUMD khususnya Bank Riau Kepri dapat terpacu berprestasi dan berperan dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional.
Acara yang bertemakan “BUMD Sehat: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” ini, Mendagri, Tjahjo Kumolo menyampaikan dari total laba BPD se-Indonesia maka jumlah laba yang disumbangkan oleh 26 BPD sebesar 92,7 persen. Sedangkan 206 BPR memberikan kontribusi sebesar 2,95 persen. Sementara itu 387 PDAM hanya memberikan kontribusi laba 0,01 persen dan 424 BUMD Aneka Usaha memberikan kontribusi laba sebesar 4,32 persen. “BUMD di Indonesia masih perlu didorong untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah,” kata.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan ke depan dalam mengelola kekayaan yang ada untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa. “BUMD harus diberikan konsesi yang luas dalam pengelolaan kekayaan negara,” ujarnya.
Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang menegaskan BUMD sebagai salah satu cara memakmurkan Indonesia. “Indonesia bisa makmur dari BUMD yang modalnya dari kekayaan daerah,” ungkapnya. (cca)
batampos.co.id – SMPN 1 Siantan Timur tidak memiliki guru bidang studi matematika dan PKN. Dua mata pelajaran terpaksa diisi oleh kepala sekolah.
”Secara aturan, Kepsek tidak boleh ikut mengajar, tapi karena tidak ada pilihan, kita terpaksa turun tangan,” ungkap Kepsek SMP N 1 Siantan Timur Saharuddin, Minggu (6/5).
Dirinya mengaku sangat miris dengan kondisi yang ada saat ini karena dua mata pelajaran tersebut sangat vital. Matematika menjadi pelajaran wajib dalam UN, PKN juga sangat penting untuk membentuk kepribadian siswa agar memiliki moral yang baik.
“Keduanya merupakan pelajaran terpenting di sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan jumlah siswa di SMP N 1 Siantan Timur tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 106 siswa yang terbagi menjadi lima kelas. Kelas satu dan dua masing-masing dua kelas dan kelas tiga satu kelas. Namun untuk tahun ajaran 2018/2019 jumlah kelas bertambah satu menjadi enam kelas dengan jumlah siswa 124.
Sementara jumlah pegawai yang ada di sekolah sebanyak 17 orang. Terdiri dari sembilan tenaga Tata Usaha (TU) dan delapan guru. Dari derlapan guru yang ada, lima di antaranya guru tidak tetap (GTT). Hanya tiga guru berstatus PNS.
“Untuk perbandingan jumlah siswa dengan guru itu tidak dipermasalahkan yang paling penting setiap guru mata pelajaran harus ada,” ujarnya.
Kondisi ini sudah dilaporkan Disdik Anambas. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian penambahan guru mata pelajaran tersebut. “Kemungkinan karena keterbatasan SDM atau mungkin ada alasan lain, saya tidak tahu,” ungkapnya. (sya)
batampos.co.id – Bagi warga Dusun II, Teluk Nipah, Pulau Bendahara, Kecamatan Pulau Posek, rencana pengembangan wilayah menjadi desa disambut gembira. Pasalnya saat ini warga mengaku sangat kewalahan dan kesulitan dengan rentang kendali yang jauh antara kantor desa dengan pulau mereka.
“Syukurlah kalau memang terlaksana pemekaran wilayah kami ini. Karena membantu kami dalam hal pengurusan berkas dan lainnya,” kata Nazar salah satu warga Dusun II Teluk Nipah, Minggu (6/5).
Menurut Kepala Dusun II Teluk Nipah, Riadi, jumlah penduduk di dusun tersebut sebanyak 150 KK dengan luas 160 Kilometer persegi. Riadi juga menjelaskan, posisi pulau yang mereka tempati bersebelahan dengan posisi pulau dimana keberadaan kantor desa berada. Karenanya, warga mesti mengarungi laut setiap kali melakukan pengurusan dan lainnya.
Selain itu, Riadi juga menjelaskan kalau wilayah Dusun II Teluk Nipah ini masih minim perhatian dan sentuhan pembangunan. Riadi berharap pemekaran berdampak pada pesatnya pembangunan di Pulau Bendahara tersebut.
“Pembangunan yang diperlukan jembatan antara Pulau Bendahara ke Teluk Nipah. Ini mempermudah seluruh aktivitas,,” kata Riadi. (wsa)
batampos.co.id – POLEMIK penetapan zonasi kelistrikan di Karimun hingga saat ini belum ada solusinya. Masing-masing pengelola zona bersikukuh dengan pendapatnya. Hal tersebut mendapat sorotan dari anggota DPR RI dapil Kepri, Dwi Ria Latifa saat berkunjung ke Karimun, Minggu (6/5).
Dwi Ria berjanji polemik penetapan zonasi kelistrikan di Karimun akan disampaikan langsung ke DPR RI Komisi VII yang bermitra dengan PLN dan Kementerian ESDM agar dilakukan revisi untuk menyelesaikan polemik zonasi kelistrikan di Karimun.
Penerapan zonasi kelistrikan di Karimun terbagi menjadi tiga wilayah kewenangan kelistrikan. Zona 1 dan 2 saat ini belum jalan dan belum mampu mengaliri listrik ke pelanggannya. Zona 1 dikelola oleh PT Soma Daya Utama (SDU) meliputi wilayah di sekitar Pantai Pelawan hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan listrik dalam bentuk PLTU. Zona yang dikelola PT SDU sendiri sudah terdapat calon pelanggan sebanyak 153.
Sementara di zona dua yang dikelola PT Karimun Power Plant (KPP) saat ini membangun lima unit PLT Gas Mesin berkapasitas 5 Mega Watt (MW). Zona yang dikelola PT KPP sendiri saat ini terdapat sebanyak 816 pelanggan yang diperkirakan akan terus bertambah.
Sedangkan di zona 3 dikelola oleh PLN yang saat ini sudah jalan, bahkan daya listrik di wilayah zona 3 surplus daya listrik mencapai 12 MW. (tri)
Angka kecelakaan kerja di Batam terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang Januari-April 2018 saja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Batam mencatat ada 1.948 kasus kecelakaan. Dana sebesar Rp 8,2 miliar telah disalurkan untuk biaya pengobatan dan santunan bagi para korban.
Edi Syahrizal terbaring tak berdaya di salah satu ruang perawatan Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam. Mengenakan jubah hijau khas pakaian pasien, sejumlah selang terhubung dan menancap di beberapa bagian tubuhnya, termasuk di bagian hidung dan mulut.
Kepala pria 43 tahun itu dibiarkan mendongak ke atas, sementara di jarinya terpasang defibrillator, alat pacu jantung listrik bertegangan tinggi. Sudah lima bulan ia koma setelah mengalami gegar otak akibat kecelakaan kerja di kawasan Perumahan Happy Garden, Kelurahan Batuselicin, Lubukbaja, Batam, tahun lalu.
“Ia tergelincir saat proses semenisasi jalan di Batuselicin. Kepala bagian belakangnya terbentur. Parah,” ujar abang angkat Edi, Julianto kepada Batam Pos, Jumat (4/5) lalu.
Julianto mengungkapkan, sekitar pukul 08.00 WIB di hari Senin, 27 November 2017 lalu, Edi berangkat dari rumah mereka di Komplek Happy Garden. Pagi itu, hujan turun cukup deras. Pria yang juga Ketua RW 09 Batu Selicin ini sudah mengingatkan supaya Edi berhati-hati, karena jalanan pasti licin akibat hujan. Kalau bisa, menunggu hujan reda saja baru ia berangkat. Namun Edi yang bekerja sebagai tukang itu tetap berangkat, mengingat lokasi kerjanya tersebut tak jauh dari rumahnya tinggal.
“Sekitar pukul 09.15 WIB saya mendapat kabar, Edi tak sadarkan diri. Ia terpeleset di tempat kerja, jatuh, sehingga mengakibatkan benturan di kepala belakang. Ia masih sadar usai jatuh, muntah, mendadak tak sadarkan diri. Langsung kami larikan ke RS Budi Kemuliaan,” kenang Julianto.
Dua hari dirawat, tak ada perkembangan. Edi masih tak sadarkan di RSBK. Oleh keluarga, Edi dipindahkan ke Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam pada 29 November lalu. Seharusnya, sudah tak terbilang biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan keluarga untuk pengobatannya.
Edi merupakan pekerja bangunan dalam proyek Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Rp 1 miliar oleh Pemko Batam di Kelurahan Batuselicin. Lewat proyek tersebut, Kelurahan Batuselicin mendaftarkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta penerima upah dan jasa konstruksi ke BPJS-TK. “Beruntung Edi sudah terdaftar, sehingga kami bisa mengklaim biaya perlindungan kecelakaan kerja yang ia alami ini. Semua biaya pengobatannya ditanggung BPJS-TK,” ujar Julianto.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam-Nagoya, Surya Rizal membenarkan bahwa saat ini, salah satu peserta atas nama Edi tengah mereka tangani dalam hal pembiayaan.
Buruh pelabuhan Batumapr membongkar barang dari kapal. Pelabuhan mahkobar ini paling sibuk di Batam. F Dalil Harahap/Batam Pos
“Iya benar. Keluarga peserta telah mengajukan Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap 1. Peserta masuk ke kategori penerima upah dan jasa konstruksi. Ia terdaftar aktif di BPJS-TK dan sampai saat ini biaya pengobatan yang sudah kita tanggung sudah mencapai Rp 600-an juta,” jelas Surya ketika ditemui di kantornya di Nagoya, Kamis (3/5) lalu.
Edi kini telah dipindahkan ke kampung halamannya di Lampung dan dirawat di salah satu rumah sakit di sana. Meski telah pindah perawatan, tapi pembiayaan dari BPJS-TK Batam masih tetap berjalan. Kondisinya kini sudah sadar, namun mengalami tetraplegi alias lumpuh kedua tangan dan kedua kaki.
Informasi terakhir, Edi sudah pulang dari rumah sakit dan dirawat ibu kandungnya di rumah. “Sudah lepas NGT juga. Meski begitu, biaya kontrolnya masih tetap BPJS-TK tanggung sampai pengobatannya maksimal dan dokter yang merawatnya menyatakan kasus ditutup,” ujar Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) BPJS-TK Batam, dr Vernadeta Sitorus.
Vernadeta menyebutkan, ada begitu banyak keuntungan apabila terdaftar di kepesertaan BPJS-TK. Selain mendapat manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta aktif juga akan mendapat manfaat lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
“Untuk kasus kecelakaan kerja atas nama peserta Edi Syahrizal ini, setelah kasusnya ditutup oleh dokter yang merawat, maka BPJS-TK juga wajib membayarkan santunan kecacatannya. Kita bayar, karena beliau cacat akibat laka kerja,” ungkap Vernadeta.
Tak seberuntung Edi yang biaya pengobatannya ditanggung perusahaan kontraktor dan kelurahan yang mendaftarkannya ke BPJS-TK, Weli, seorang teknisi di sebuah perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang justru malah sebaliknya. Warga Kaveling Baru, Kelurahan Seilangkai Sagulung ini harus menelan ‘pil pahit’. Sebab perusahaan subkontraktor yang mempekerjakannya tidak mau bertanggung jawab membiayai pengobatannya.
Weli divonis kanker nasofaring atau kanker hidung oleh dokter sejak akhir 2017 lalu. Kala itu, ia masih bekerja sebagai teknisi di perusahaan tempatnya bekerja. Sudah lima tahun ia bekerja di perusahaan galangan kapal tersebut. Pekerjaannya sering berhadapan dengan pengecoran dengan material semen. Setiap hari berhadapan dengan serbuk semen itulah yang ia yakini menjadi pemicu terjadinya kanker pada rongga hidungnya.
“Pengerjaan di sana memang saya akui kurang memperhatikan standar safety,” ujar ayah tiga anak itu dengan nada lemah.
Weli menyebutkan, sudah satu tahun belakangan ia merasakan sakit pada rongga hidungnya. Hingga pada Desember 2017 lalu, ia ditemani istrinya, Evi, memberanikan diri berobat ke dokter. Oleh dokter, ia langsung divonis kanker nasofaring, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah sering menghirup udara kotor. Sejak saat itu, hidupnya berubah.
Saat tahu sakitnya sudah kronis, Weli langsung memutuskan untuk rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Batam. “Disuruh dokter harus operasi. Biayanya di atas Rp 100 juta,” kata Weli.
Sempat ia mengajukan izin dan klaim biaya pengobatan ke perusahaan tempat ia bekerja. Namun perusahaan main contractor menyebutkan itu bukan urusan mereka, karena ia direkrut dari perusahaan subkontraktor.
Tak mau bermain dengan waktu, sementara penyakitnya makin hari makin parah, akhirnya Weli menggunakan tabungan pribadinya untuk membiaya biaya operasi kanker hidungnya tersebut. Sambil berharap bantuan biaya menyusul dari pihak perusahaan.
Pekerja menggesa pembangunan Masjid Agung, Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (3/5). Masjid Agung ini selesai dibangun di tahun 2019. Dengan kapasitas muat jamaah 25 ribu. F dalil Harahap/Batam Pos
Namun hingga kini, harapannya itu meleset. Meski sudah dilaporkan berulang kali, tapi pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab. “Jangankan bantu atau bertanggung jawab. Datang tengok saja tak ada,” ujar Weli.
Penderitaan Weli akibat menghirup serbuk kimia dari tempat kerjanya itu belum berakhir. Setelah dioperasi, Weli masih harus menjalani pengobatan lanjutan hingga ke Malaysia. “Sudah habis-habisan kami ini. Bagaimana lagi, saya tak bisa begini saja. Setiap minggu harus kontrol ke rumah sakit. Kadang ke Malaysia,” tuturnya.
Kondisi Weli kini sangat memprihatinkan. Akibat kanker ganas di hidungnya, berat badannya turun drastis, berikut tenaganya. Untuk berdiri saja, ia harus menggunakan tongkat penyangga. Sekeliling lehernya dipenuhi bekas luka akibat bedah operasi. Keadaan tersebut membuat ia tidak mampu lagi bekerja.
Mengenai pengobatan lanjutan, Weli dibantu istrinya harus minta bantuan ke kerabat dan juga keluarganya, termasuk ke sejumlah komunitas keagamaan di Batam. “Sampai sekarang tak ada bantuan dari perusahaan. Cuma hak-hak saya sebagai mantan pekerja saja yang dikasih,” ujarnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Kepri, Jalfriman menyebutkan perusahaan wajib bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Mengingat, hal ini jelas tertuang dalam UU Nomor 1 Tahu 1970 tentang Keselamatan Kerja, dimana pemilik perusahaan bertugas menyelenggarakan keselamatan kerja. Hal ini juga dipertegas dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 yang dengan tegas mengatur kewajban pemberi kerja untuk memberi perlindungan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan dan fisik pekerja.
“K3 ini merupakan hak buruh. Harus dijalankan. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem K3 ini dalam manajemen mereka,” ujar Jalfriman ketika ditemui di Sekupang, Rabu (3/5) lalu.
***
Buruh pabrik atau pekerja industri, kerap berhadapan dengan kecelakaan kerja. Parahnya banyak korban kecelakaan kerja yang tidak diperhatikan pihak perusahaan. Perusahaan kerap lepas tangan atau malah mengabaikan pekerja yang menjadi korban, seperti penelusuran Batam Pos terhadap Weli, salah satu korban kecelakaan kerja yang tidak diperhatikan perusahaan.
Menanggapinya, Jalfriman mengungkapkan ketika pekerja menjalankan tugas sesuai proyek yang diberikan pemilik perusahaan, dalam prosesnya terjadi kecelakaan kerja, maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan itu sendiri. Dalam kasus Weli ini misalnya. Harusnya, perusahaan subkontraktor memberikan jaminan perlindungan K3 ketika Weli direkrut.
Perusahaan main contractor saat menyerahkan proyek ke subkontraktor, dalam nilai proyek tersebut sudah termasuk biaya jaminan perlindungan K3 para pekerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab karena pekerjaan dilakukan di tempat tersebut.
“Dalam UU Ketenagakerjaan kan itu sudah jelas,” tegasnya.
Lantas bagaimana kalau pada akhirnya perusahaan subkontraktor tak mau bertanggung jawab? “Maka perusahaan main contractor yang membiayai hak protektif karyawan yang laka kerja tersebut,” jelas Jalfriman.
Kerap kali, pekerja yang mendapat perlakuan semena-mena perusahaan adalah para karyawan dengan status kontrak atau karyawan subkon. Jalfrizal menyebutkan, harusnya pekerja dengan status kontrak, saat terjadi kecelakaan kerja dalam masa kontrak belum berakhir, harusnya hak protektifnya tidak hangus.
“Tidak boleh memberhentikan orang kalau laka kerja. Pengobatan harus tetap berjalan sampai sembuh, penuhi hak-hak lainnya sesuai yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga. Kalau tidak, perusahaan bisa kena sanksi atau berakibat hukum,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, selama empat bulan berjalan di 2018 ini, Disnaker mencatat ada 1.193 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Batam. Keseluruhannya sudah ditangani dengan jaminan kecelakaan kerja dengan melibatkan BPJS-TK. Kecelakaan lalulintas (lakalantas) saat pergi atau pun pulang kerja masih mendominasi, yakni sekitar 38 persen. Meski lakalantas mendominasi, namun secara keseluruhan dari kategori, laka kerja di lingkungan perusahaan yang paling tinggi, yakni 62 persen.
Rinciannya, sebanyak 21 persen diakibatkan material, 3 persen karena alat berat di lingkungan kerja, offshore dan perkapalan 1 persen, laka mesin 19 persen, dan kejatuhan material 10 persen, laka disebabkan bahan kimia 3 persen, dan 5 persen kecelakaan kerja kategori lainnya.
Jumlah ini sedikit berbeda dari data BPJS-TK yang mencatat sebanyak 1.948 laporan kecelakaan kerja selama Januari-April, dengan rincian pembiayaan lebih dari Rp 8,2 miliar.
Perbedaan jumlah kasus tersebut bisa jadi akibat adanya perusahaan yang tidak melaporkan kembali ke Disnaker terkait pekerjanya yang mengalami kecelakaan atau bisa jadi dengan laporan lain. Seperti laporan kematian.
Mengenai jumlah kecelakaan kerja di caturwulan pertama 2018 ini, baik Disnaker dan BPJS-TK memasukkannya ke kategori tinggi atau terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya (selengkapnya lihat tabel).
Untuk tahun ini, laka kerja terbanyak itu dari kecelakaan lalu lintas. Sedangkan laka di bidang industri galangan kapal terjadi penurunan drastis. “Bisa jadi dikarenakan sepinya pengerjaan proyek offshore beberapa tahun belakangan sehingga mengakibatkan peserta berkurang dan banyak yang sudah tidak aktif,” ujar Kabid Pemasaran Penerima Upah (PU) BPJS-TK Batam, Ahmad Fauzan. (CHAHAYA SIMANJUNTAK-EUSEBIUS SARA, Batam)
batampos.co.id – Warga pengguna jalan menuju pelabuhan Sagulung, kelurahan Seibinti keluhkan kondisi jalan yang gelap di malam hari. Puluhan lampuh penerang jalan di sana sudah lama tak berfungsi sehingga jalan jadi seram dan menakutkan.
batampos.co.id – Jajaran Polsek Batuaji kembali gelar operasi Cipta Kondisi, Sabtu (5/5) malam. Hasilnya polisi kembali mengamankan ratusan miras botol yang dijual secara illegal di kedai pinggir jalan. Operasi ini merupakan kali kedua menjelang bulan Ramadan. Pekan sebelumnya mereka juga mengamankan sekitar 200 miras botol serupa dari kedai atau warung pinggir jalan.
