batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak tiga tiga tahun lalu. Pembentukan TPID tidak lain untuk menekan angka inflasi yang akan memberikan dampak positif terhadap harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Berdasarkan rapat koordinasi dan sinkronisasi triwulan keempat pada Selasa (6/2) TPID Kabupaten Karimun bersama Bank Indonesia (BI), Polri, TNI, BC, Bulog dan BPS serta organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui inflasi daerah kita 2,4 persen pada tahun lalu. Angka inflasi ini dihitung sejak Januari sampai dengan Desember 2017.
“Jika dilihat inflasi tingkat provinsi 4,02 persen dan nasional 3,61 persen, maka inflasi daerah kita terendah,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Karimun, Dedi Sahori, Sabtu (11/2).
Bahkan, kata Dedi, berdasarkan penghitungan inflasi untuk daerah sampel, seperti Kota Batam dan Tanjungpinang, maka inflasi Kabupaten Karimun masih tetap rendah. Kedua kota tersebut masing-masing inflasinya pada tahun lalu 4,13 persen dan 3,37 persen. Kemudian, khusus untuk Desember 2017 inflasi hanya sebesar 0,24 persen. Secara menyeluruh, angka inflasi pada tahun lalu memang merupakan yang terbaik dalam tiga tahun terakhir. Khususnya, sejak TIPD terbentuk.
Berdasarkan hasil survei yang lakukan ada beberapa komoditas barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan indek. “Kita mendapatkan beberapa kelompok pengeluaran. Yakni, kelompok kesehatan 1,99 persen, sandang 1,17 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,11 persen. Selanjutnya, kelompok bahan makanan 0,14 persen dan pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan, ada kelompok yang mengalami penurunan indeks.Yakni, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,01 persen,” jelasnya.
Dilanjutkannya, untuk indeks harga konsumen (IHK), pada tahun lalu berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat angka sebesar 130,35. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 30,35 persen. Hal ini menujukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat Karimun pada tahun lalu. Kemudian, IHK tersdebut juga dapat dijadikan pedoman untuk menghitung indeks harga pada tahun ini. (san)
Kapolsek Kundur Barat, AKP Eddi Suryanto menunjukan barang bukti hasil curian berupa laptop. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Jajaran Polsek Kundur Utara/ Barat, berhasil meringkus Sn, 20, warga Jalan Afrika Sei Lakam, Kecamatan Karimun, Jumat (9/2) lalu. Tersangka merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) di Kundur Barat pada Senin (5/2) lalu.
Tersangka berhasil menggasak satu unit laptop, kamera canon 60D, uang sebesar 28 Ringgit Malaysia, dan satu buah jam tangan merek expidtion, cincin mutiara milik Rosmainur, warga Sawang, Kecamatan Kundur Barat. Akibatn pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Kundur Utara/Barat dalam proses penyidikan lebih lanjut.
“Iya Jumat (9/2) sekitar pukul 14.00 WIB, unit Reskrim Polsek Kuba dibantu tim Operasional Satreskrim Polres Karimun berhasil menangkap SN di jalan Afrika Sei Lakam Kecamatan Karimun. Tersangka diamankan bersama barang bukti Laptop dengan chargenya. Termasuk satu buah tas merek livesport warna biru,” ungka[ Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Edy Suryanto.
Kronologis penangkapan tersangka Sn, bermula adanya laporan tindak pencurian dengan pemberatan di rumah korban Rosmainur di Sawang, Senin (5/2). Tersangka Sn berhasil masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela kaca nako kamar. Selanjutnya tersangka mengambil barang milik korban, dan keluar melalui pintu belakang.
Saat itu kondisi rumah sedang kosong karena korban sedang bekerja. Tersangka sendiri merupakan warga jalan Afrika Sei Lakam Kecamatan Karimun. Menurut pengakuan tersangka, saat melakukan aksinya kondisi rumah korban sedang sepi sehingga tersangka masuk melalui jendela kamar.
Selesai menggasak barang berharga dari rumah korban selanjutnya tersangka Sn kembali ke Tanjungbalai Karimun, dan Jumat (9/2) lalu, tersangka berhasil ditangkap. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan kerja keras anggota Polsek Kundur Utara/Barat dibantu tim opresinal Satreskrim Polres Karimun. (ims)
Seorang warga melihat kebun pucuk ubi di kebun sayur Kampung Seroja, Sagulung, Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam Gunawan Satary menilai, mahalnya harga kebutuhan pokok di Batam, khususnya sayuran, karena Batam masih tergangtung pada daerah lain. Pasokan lokal belum mampu 100 persen.
“Kami memperkirakan sayuran produksi Batam baru mampu menyuplai sekitar 40 persen dari total kebutuhan,” ujar Gunawan, Sabtu (10/2).
Meski begitu, Gunawan menilai kehadiran petani sayuran di Batam menjadi solusi di saat pasokan dari daerah tersendat. Sayangnya, jenis sayuran yang bisa diproduksi di Batam masih terbatas. Antara lain kangkung, bayam, terong, cabai, mentimun, kemangi, sawi, dan beberapa jenis tanaman hortikultura lainnya.
Khusus sayuran dari dataran tinggi seperti kol, wortel dan lainnya, Batam belum mampu memproduksi karena faktor iklim. Adapun sayuran jenis selada, sawi varietas tertentu, sudah mampu dibudidayakan dalam bentuk hidroponik dengan sedikit modifikasi iklim.
Gunawan mengatakan, pasokan sayuran lokal Batam bisa saja produksinya ditingkatkan jika Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun Pemko Batam bisa menyediakan lahan-lahan pertanian, baik dalam kota maupun di hinterland dan pulau-pulau tertentu yang potensial. Selama ini, lahan pertanian hanya terpusat di Tembesi, Barelang, dan beberapa tempat lainnya, termasuk di Seitemiang, Sekupang.
“Perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” ujarnya.
Tak hanya dukungan lahan dan peningkatan pengetahuan petani, para petani juga membutuhkan suntikan modal. Sejauh ini, sektor pertanian terbilang masih sulit mendapatkan pinjaman lunak dari perbankan.
“Tapi Bank Indonesia termasuk peduli petani di Batam. Bahkan BI menganggap HKTI sebagai mitra. Sudah ada kelompok tani yang mereka bina,” ujarnya.
HKTI Batam sendiri mengaku sudah membina beberapa kelompok tani hidroponik walapun produktivitasnya masih rendah.
“Mereka juga butuh dukungan modal dan pendampingan,” terang Gunawan.
HKTI sendiri menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan produksi sayuran di Batam. Antara lain, peningkatan SDM petani agar lahan sempit mampu berproduksi tinggi.
Dalam waktu dekat, HKTI Batam juga akan berkoordinasi dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk perluasan areal pertanian. Di wilayah kota dan yang terhubung jembatan adalah kewenangan BP Batam, sementara pulau-pulau kewenangan Pemko Batam.
“Mana yang bisa digarap dan bisa diperluas, mana yang tidak harus jelas,” ujarnya.
Terkait masalah pemasarannya, HKTI Batam sudah menyiapkan market place untuk pertanian yang akan soft launching di Rakerda HKTI Provinsi di Lingga pada 15 Januari mendatang.
“Di market place itu sendiri ada namanya permintaan dan memang pemasaran. Jadi permintaan ada sekian, ada penawaran sekian nantinya,” ujar Gunawan.
Tak hanya petani sayuran, Gunawan juga meminta Pemko Batam dan BP Batam memperhatikan juga para peternak ayam potong dan petelur serta pembudidaya ikan air tawar. Kendalanya relatif sama, lahan, akses modal, dan sarana produksi pertanian dan atau budidaya. (gas)
Alvin seorang pedagang di pasar Mitra Raya Batam Centre sedang menimbang beras yang dibeli pelanggan, Selasa (6/2). Harga beras di pasar tersebut mengalami kenaikan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutana beras, di awal tahun membuat masyarakat Batam menjerit. Isi dompet terkuras dan terpaksa membeli bahan pokok dalam jumlah yang lebih kecil agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi.
Sri, warga Batuaji, terpaksa memilih untuk membeli beras per kilo saja karena mahalnya harga beras sejak awal tahun. Bahkan merangkak naik sejak akhir tahun 2017. Beras merek Ramos, katanya, sekarang harganya Rp 275 ribu per 25 kilogram. Padahal sebelumnya harganya Rp 240 ribu. Kemudian beras merek Rambutan dari Rp 270 ribu kini harganya sudah Rp 300 ribu per 25 kilogram (kg).
“Sebenarnya rugi kalau beli per kilo, karena jadinya mahal. Tapi mau gimana lagi, beli per karung uang tak cukup,” ujar Sri, Senin (5/2).
Warga Batuaji lainnya, Rahman, juga menyebutkan demikian. Kenaikan harga beras benar-benar menguras isi kantong. Sebab, beras yang biasa ia konsumsi rata-rata harganya Rp 300 ribu per karung kemasan 25 kg. Misalnya beras merek Anak Ajaib kualitas premium harganya Rp 304 ribu per 25 kg. Harga sebelumnya Rp 280 ribu per 25 kg. Begitu juga dengan beras Anak Ajaib super harganya Rp 311 ribu dari Rp 290 ribu per 25 kg.
“Mau nggak mau saya beli beras yang murah seharga Rp 200 ribu per 25 kg. Kalau nggak saya beli per kilonya,” ucap Rahman.
Di Batuaji, harga sayuran tak kalah mahalnya. Senin (5/2) lalu, harga cabai setan benar-benar “kesetanan”, menembus angka Rp 70 ribu- Rp 80 ribu per kg. Sedangkan untuk tiga jenis cabai lainnya yakni cabai rawit, cabai merah panjang dan hijau masih kisaran Rp 50-Rp 60 ribu per kg.
“Harga cabai masih mahal,” ujar Murni, penjual sayur di Pasar Fanindo, Batuaji.
Murni mengungkapkan tingginya harga cabai karena pasokan barangnya yang terbatas.
Ria seorang pedagang sayur Tos 3000 Jodoh menunjukan cabai rawit setan, Rabu (4/1). harga cabai setan melonjak akibat kelangkaan stok di beberapa pasar. F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Untuk cabai setan memang stoknya sedikit. Dari distributor paling banyak kami ambil lima kilo saja, takut tak laku,” katanya.
Di Pasar Jodoh, harga cabai memang naik. Tetapi tak setinggi di pasar lainnya. Harga cabai merah Rp 36 ribu per kg. Naik dari harga Rp 25 ribu per kg. Sementara cabai rawit dari Rp 25 ribu per kg, naik seharga Rp 37 ribu per kg.
Selain cabai, harga komoditi pangan lainnya juga terus merangkak naik. Mulai dari ikan, daging sapi, hingga daging ayam potong.
Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya beras benar-benar menambah beban masyarakat. Survei yang dilakukan FSPMI, Januari 2018 hingga pekan pertama Februari 2018, harga beras naik berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per karung (25 Kg). Atau sekitar Rp 2.400 per kg.
Yang paling menderita dari meroketnya harga kebutuhan pokok di awal tahun ini adalah buruh. Sebab, dengan upah hanya Rp 3,5 juta per bulan, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.
“Jauh dari kata sejahtera, mereka masih pusing menutupi kebutuhan sampai akhir bulan,” ujar Suprapto, Minggu (11/2).
Padahal, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 silam Batam merupakan kota dengan biaya hidup termahal kelima di Indonesia. Dengan biaya hidup Rp 6,3 juta per bulan untuk keluarga dengan dua anak. Survei itu dinyatakan berlaku lima tahun atau sampai 2017.
“Ini sudah 2018. UMK-nya saja baru Rp 3,5 juta. Urutan ke-15 seluruh Indonesia. Sangat-sangat jauh dari kebutuhan biaya hidup yang sesungguhnya,” ujar Suprapto.
Kondisi saat ini diperparah dengan kenaikan tarif listrik PLN Batam yang kali ketiga. Pengeluaran mayarakat makin besar. Belum lagi biaya sekolah anak yang luar biasa mahal di Batam. Bahkan, meski gratis di sekolah negeri, namun buku-buku sekolah yang tiap bulan ganti masih tetap dibebankan ke orangtua murid dan beragam biaya lainnya.
Di tengah kondisi seperti itu, Suprapto menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Jangan hanya pasrah pada mekanisme pasar.
“Operasi pasar itu hanya bisa menyelesaikan masalah sesaat,” katanya.
Pemerintah Kota Batam semestinya berani memperjuangkan ke pusat agar kepentingan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Batam, kewenangannya diberikan ke daerah. Khususnya soal kebutuhan pokok, sehingga pemda bisa lebih kreatif mengatasi persoalan daerahnya. Apalagi Batam berstatus FTZ.
Contohnya soal kewenangan importasi sembako yang selama ini masih dipegang erat oleh pusat. Padahal, jelas-jelas Batam bukan daerah penghasil.
“Untuk apa ada UU Otonomi daerah dan FTZ Batam kalau kebutuhan dasar masyarakat saja dipegang semua oleh pusat,” ujar Suprapto.
***
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyebutkan penyebab kenaikkan harga beras belakangan ini karena tidak seimbangnya antara permintaan dengan persediaan.
Selain itu, besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendatangkan beras membuat pedagang kesulitan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mana ada pedagang yang mau rugi, jadi mereka pun terpaksa menaikkan harga,” kata Amsakar di Sekupang, Rabu (7/2).
Amsakar menilai impor beras menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan harga pasar. Ia pun menyebutkan sudah bertemu anggota DPR, Nyat Kadir. Nyat menyatakan ada kesepakatan dengan Menteri Perdagangan terkait impor beras termasuk daerah perbatasan.
“Ada sekitar 360 ribu ton yang sudah disepakati. Batam termasuk salah satu daerah perbatasan yang akan mendapatkan jatah. Namun untuk jumlahnya belum diketahui,” sebut Amsakar.
Pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Batam, Mardanis. Ia memastikan stok beras Batam sejatinya cukup. Data sementara yang masuk yakni 7 ribu ton, angka ini dipastikan bertambah sembari menunggu laporan distributor lain.
“Kebutuhan Batam satu bulan sekitar 10 ribu ton, data yang sekarang ini cukup karena ada juga yang belum lapor,” sebut Mardanis, Rabu (7/2) siang.
Ia menolak pendapat yang mengatakan jika tingginya harga beras disebabkan karena kelangkaan stok beras. Menurutnya kenaikan justru terjadi karena kecenderungan masyarakat pada jenis tertentu dari komoditi beras. Belum lagi beras yang kini diedarkan bulog yang sudah pasti menjual dengan harga yang ditentukan pemerintah.
“Misal pada mau beras Pandan Wangi, banyak yang minta tentu harganya naik. Padahal kalau beras premium dan medium merk lain harganya tak masalah,” ucap dia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam Zarefriadi juga memastikan tak ada permainan stok yang berimbas pada harga di level distributor. Bahkan beberapa kali pihaknya terus berdiskusi dengan distributor.
“Di Batam ini tak masalah (permainan stok). Tak ada buka tutup kran dari mereka,” ujarnya.
Kepala Bulog Sub Divre Batam Agung Rohman yang dikonfirmasi Jumat (9/2) menegaskan, stok beras dan gula di Batam masih cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Khusus beras, stoknya kurang lebih dua ribu ton.
Untuk menekan harga, lanjutnya, Bulog Batam saat ini sedang melaksanakan operasi pasar beras medium di sejumlah pasar maupun melalui jaringan rumah pangan milik bulog.
“Untuk operasi pasar tidak dibatasi, kuantumnya sesuai permintaan pasar. Untuk operasi pasar sampai sekarang sudah tersalur 200-300 ton dan masih terus berjalan,” ungkap Agung.
***
Status Batam bukan daerah penghasil bahan sembako kerap dituding sebagai biang harga pangan tak menentu dan pada momen tertentu selalu naik. Pemerintah Kota Batam pun mulai memikirkan agar bahan pangan, terutama kebutuhan pokok, selalu tersedia. Caranya membuat gudang penyimpanan.
Untuk itu seiring perombakan Pasar Induk Jodoh kelak, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mempersiapkan gudang penyimpanan bahan pangan (cool storage).
“Untuk cool storage ini kami sedang siapkan proposalnya dulu, sembari menunggu proses peralihan aset pasar induk,” kata Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi.
Dengan begitu, komoditi pangan yang akan didatangkan dari daerah lain dapat ditampung. Cara ini dinilai efektif, karena selama ini alasan tingginya komoditi adalah kelangkaan barang. Dengan tersedianya komoditi dalam gudang penyimpanan, sewaktu-waktu bisa diedarkan jika harga mulai naik.
Ia mengatakan, sembari menunggu terwujudnya gudang penyimpanan, pihaknya kerap melakukan operasi pasar. Selain itu, pasar murah juga akan kembali dilakukan tahun ini, tepatnya menjelang lebaran kelak.
Sementara itu Kapolresta Barelang Kombes Hengky mengungkapkan, kenaikan harga beberapa komoditi terjadi karena ulah pengecer nakal. Ia menyampaikan, pada tingkat distributor justru dalam batas wajar.
“Kami imbau dulu, penindakan bisa di Disperindag dulu. Soal kartel, penimbunan dan monopoli harga kami (polisi) akan tindak,” tegas Hengki.
Soal ini, Kepala Disperindag Kepri Burhanuddin mengklaim sudah beberapa kali pihaknya menindak temuan di lapangan bersama Satgas Pangan yang dikoordinir Polda Kepri. Ia meminta kepada masyarakat agar dapat melaporkan langsung ke pemerintah dan polisi. Ia memastikan jika ada laporan, penindakan tingkat pengecer dapat dilakukan.
“Kita tegas soal ini, soal pengecer itu bisa ditindak apalagi yang kartel-kartel,” imbuhnya.
Impor Beras Jadi Solusi
Seorang pekerja toko sembako Multi Sukses dipasar Mega Legenda mengangkat karung beras saak akan disusun , Rabu (7/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menilai, persoalan harga beras yang cenderung meroket akan terus terjadi di Batam, jika impor langsung tak dibuka. Sebab Batam benar-benar tergantung pasokan dari luar.
Dua tahun lalu (2016) Kadin Batam bersama Pemprov Kepri sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Thomas Lembong, agar ada impor terbatas beras langsung ke Batam. Ada respon penambahan kuota namun kewenangan importasinya tetap melalui Bulog. Namun pintu masuknya dari luar negeri ke Indonesia ada di Jakarta dan Dumai, bukan di Batam.
Persoalannya, kata Jadi, biaya transportasi dari dua tempat masuk itu ke Batam cukup tinggi, sehingga wajar jika sampai ke Batam harga beras impor ini juga lebih tinggi.
“Distributor sekarang malah dilema. Dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) melanggar, dijual di bawah harga HET atau sama dengan HET merugi. Mana ada pengusaha yang mau merugi,” ujarnya.
Jadi mengatakan, para distributor beras saat ini sudah membentuk asosiasi. Saat ini tercatat ada 10 perusahaan anggotanya. Semua memiliki kemampuan untuk impor langsung jika kelak keran impor beras langsung ke Batam dibuka pemerintah.
Impor langsung ini penting sebab Batam bukan daerah penghasil beras. Batam benar-benar tergantung pasokan dari daerah luar Batam yang rentan terkendala faktor cuaca dan mahalnya biaya transportasi.
“Kalau impor langsung ke Batam melibatkan importir lokal kan lebih dekat. Harga beras premium pun bisa di bawah Rp 10 ribu per kilo, sekarang sudah di atas Rp 10 ribu semua,” ujar Jadi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan, Apindo dari awal sangat setuju jika pemerintah memberikan izin secara legal untuk para perusahaan yang bergerak di bisnis sembako di Batam untuk melakukan impor langsung dari negara penghasil beras.
Bahkan belum lama ini Apindo mengusulkan kepada Kepala BP Batam agar kuota impor diperjuangkan ke pusat agar diberikan ke daerah. Tujuannya, supaya daerah bisa mengimpor langsung kebutuhan pokoknya, sesuai jumlah yang dibutuhkan. Namun usulan itu belum dipenuhi, padahal, Batam jelas-jelas bukan penghasil sembako, khususnya beras.
Jika keran impor langsung dibuka, Cahya menjamin harga sembako di Batam, khususnya beras akan semakin murah. Kebutuhan hidup juga otomatis akan murah.
“Memang perlu pengawasan ketat baik dari segi harga jual maupun kuota yg diberikan agar tidak merembes ke daerah lain seperti yang dikhawatirkan pemerintah pusat,” ujar Cahya, Minggu (11/2).
Cahya melihat ada kesalahan di pihak Pemda selama ini yang tak mampu mencari solusi bagaimana mengendalikan harga kebutuhan pokok. “Ini harus dibenahi, jangan pengusaha terus yang dibebani,” ujar Cahya.
Sementara itu, Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Raden Evy Suhartantyo menegaskan, importasi bahan pangan, kewenangannya ataupun perizinannya, mutlak masih berada di beberapa kementerian.
“Sampai sekarang dari kami BC Batam belum ada penugasan pengawasan terkait importasi kebutuhan pangan seperti beras dari luar negeri masuk ke Batam,” ujar Raden, Rabu (7/2).
Importasi kebutuhan pangan itu, lanjut Raden, diatur khusus. Tak bisa asal impor. Apalagi perizinannya tak hanya satu kementerian saja, tapi berkaitan beberapa kementerian.
Beberapa kementerian yang dimaksud antara lain; Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Bulog. Kalau memang ada izin impor bahan pangan langsung, mesti ada data kuota pasti yang dikeluarkan Menteri Perdagangan.
Tak itu saja. Jumlah kuota yang diimpor itu serta pelabuhan tujuannya di mana, itu juga harus ada. Untuk pelabuhan tujuan, itu menentukan jumlah sentral-sentral yang harus ada importasi
Raden mengungkapkan, jika memang ingin impor langsung ke Batam, Pemda harus mampu meyakinkan pusat dengan menunjukkan data yang valid dari Bulog, bahwa memang terjadi kekosongan stok komoditi pangan di Batam dan Batam bukan daerah penghasil komoditi pangan.
“Di Indonesia, saat ini satu-satunya yang berwenang melakukan importasi seperti beras hanyalah Bulog,” kata Raden.
Jika ternyata ada pihak swasta yang mendatangkan atau mengimpor komoditi pangan dari luar negeri ke Batam atau Kepri, Raden memastikan itu ilegal dan menyalahi aturan importasi komoditi pangan.
“Itu sudah pasti penyelundupan,” terang Raden. (uma/nur/adi/yui/gas/une)
Ratusan pelajar SMAN 1 Tanjungbalai Karimun sedang belajar membuat pra karya dari barang bekas. F. Sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Ratusan pelajar SMAN 1 Tanjungbalai Karimun mengikuti pelatihan pra karya dan wirausaha yang diselenggarakan oleh pihak sekolah yang bekerja sama dengan Rumah Kreatif Kabupaten Karimun, Sabtu (10/2). Salah satu tujuannya, untuk mendidik pelajar itu untuk mengasah kreativitas para pelajar.
”Di dalam kurikulum 2013 terdapat salah satu mata pelajaran yang harus diikuti oleh pelajar SMA. Yakni, pelajaran pra karya dan wirausaha. Dengan adanya mata pelajaran ini, sudah tentu tidak hanya mempelajari secara teori. Karena, kalau selalu mempelajari teori, tidak ada prakteknya, maka ilmu tidak bisa diserap,” ujar Kepala SMAN 1 Tanjungbalai Karimun, Alta Fetra.
Untuk itu, kata Alta, dengan adanya kegiatan praktek untuk mata pelajaran pra karya dan wirausaha ini mampu menghasilkan siswa yang mandiri di masa mendatang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bisa menciptakan wirausaha-wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Mungkin, di daerah ini belum banyak seperti ini. Tapi, jika studi ke SMA di Pulau Jawa dan Sumater, maka praktek untuk mata pelajaran bukan hal yang baru. Sehingga, setelah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, maka kemampuan membuat pra karya bisa dijadikan lapangan kerja.
Sementara itu, Meri salah seorang guru dan penggagas kegiatan ini secara terpisah menyebutkan bahwa pra karya yang dibuat oleh ratusan pelajar kelas X (kelas 1, red) dari IPA dan IPS membuat bunga matahari dan bunga sabun. ”Apa yang kita lakukan ini untuk mengadopsi budaya lokal. Pembuatannya menggunakan barang-barang bekas. Seperti kayu dan botol bekas. Artinya, barang yang sudha tidak dipakai, tapi dengan kegiatan ini kita bisa buat,” terang Meri. (san)
batampos.co.id – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Area Tanjungpinang Fauzan mengatakan, sebanyak 11 desa yang berada di pesisir Kabupaten Karimun pada tahun 2018 ini akan dapat dinikmati aliran listrik. Sehingga, seluruh desa yang ada di Kabupaten Karimun sudah mendapatkan aliran listrik nantinya.
“Tahun ini akan kita terangi listrik sebelas desa. Ini menjadi prioritas PLN dalam program pemerintah supaya masyarakat yang berada didesa dapat menikmati listrik,” kata GM PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Area Tanjungpinang Fauzan, belum lama ini.
Mengingat kapasitas daya listrik yang dibutuh setiap desa tidaklah terlalu besar, dimana rata-rata berkisar 500 hingga 600 kilowatt. Dengan demikian, setelah menyala listrik disetiap desa nantinya bisa mendongkrak perekonomian masyarak desa itu sendiri. Yang secara otomatis bisa memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah (Pemda) dimasa-masa yang akan datang.
“Listrik masuk desa, semua bisa terang benderang dan langsung dinikmati oleh masyarakat Desa. Apapun bisa dilakukan, dengan pemanfaatan listrik. Tapi, tetap harus cerdas dalam pemanfaatan daya listrik,” pesannya.
Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq, pemerintah desa sudah mengusulkan sejumlah lokasi agar dialiri listrik dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya. Dimana, masih ada 20 Desa yang belum teralisi listrik. Sedangkan, 11 Desa yang telah difasilitasi PT PLN, yakni Desa Nyiur, Desa Rawa Jaya, Desa Tanjung Semongkol, Desa Selat Binga, Desa Buluh Patah, Desa Selat Mi, Desa Sanglar, Desa Semembang, Desa Pulau Jaga, Desa Kampung Kang, Desa Pulau Sandam, Desa Kampung Bawah Batang, Desa Pulau Seraya, dan Desa Pulau Panjang.
“Kita juga sudah mengusulkan agar dapat diakomodir paling tidak tahun ini ada bayangan sisanya. Ya tahun 2019 sudah dapat dinikmati listrik masuk desalah,” katanya.
Selain itu kata Rafiq lagi, pihaknya juga sedang merencanakan usulan pemasangan kabel listrik dibawah tahan yang membentang disepanjang wilayah Karimun. Tujuannya, untuk memperindah penataan kota baru yang ada dilakukan dalam waktu dekat.
“Intinya, kita sama-sama untuk ” sharing” dalam menata keindahan kota Karimun melalui penerangan,” ucapnya. (tri)
Anggota Marinir mengangkat sabu kedalam mobil usai ekspos di Lanal Batam, Batuampar, Sabtu (10/2). Sabu seberat satu ton ini dibawa oleh kapal MV Sunrise Glory. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengapresiasi kinerja jajarannya yang berhasil menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu oleh kapal Sunrise Glory pada Rabu (7/2) lalu. Hadi juga mengingatkan agar seluruh prajurit TNI tidak berkompormi dan main mata dengan para bandar atau penyelundup narkoba.
“Harus ditindak tegas. Tidak boleh main dengan apa yang mereka (penyelundup narkoba, red) lakukan saat ini,” kata Hadi di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Minggu (11/2).
Dalam kesempatan itu, Hadi juga menyatakan perang terhadap narkoba. Sebab menurut dia, narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.
Karenanya, ia kembali menegaskan kepada jajarannya untuk tidak segan-segan menindak setiap penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.
“Sehingga, upaya mereka melakukan penyelundupan di wilayah NKRI bisa dihalau seperti yang kita lihat siang ini,” kata Hadi.
Kemarin, Hadi sengaja bertolak ke Lanal Batam untuk bertemu dengan seluruh awak KRI Sigurot-864 yang berhasil menggagalkan penyelundupan satu ton sabu pada Rabu (7/2) lalu itu. Dia mengaku bangga lantaran dengan segala keterbatasan, anak buahnya mampu bekerja maksimal.
Menurut Hadi, penggagalan penyelundupan satu ton lebih sabu tersebut sangat bermakna. Sebab apabila berhasil diseludupkan dan beredar, seluruh sabu yang dibawa kapal MV Sunrise Glory itu berpotensi mengancam jutaan nyawa warga Indonesia.
Hadi menjelaskan bahwa dengan wilayah yang didominasi perairan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL memang belum sepenuhnya ideal. Namun, kondisi itu tidak lantas membuat prajurit matra laut minim prestasi. “Masih bisa operasi sesuai kemampuan yang ada,” ungkap orang nomor satu di institusi TNI tersebut.
Sukses menggagalkan sabu dengan jumlah luar biasa banyak adalah salah satu bukti nyata. Sebab, keberhasilan itu tidak diperoleh dengan mudah. Mengingat kapal MV Sunrise Glory sudah lama menjadi incaran aparat.
Selain sudah jadi target sejak tahun lalu, kapal tersebut juga bukan pertama kali masuk wilayah Indonesia dengan tujuan serupa. Yakni menyelundupkan sabu. Berdasar data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), setidaknya sudah tiga kali kapal itu masuk Indonesia. Namun, baru kali ini aparat berhasil menangkapnya.
“Hal itu adalah salah satu bagian dari prestasi bersama,” ucap Hadi.
Sebab, TNI AL tidak bergerak sendiri. Mereka juga dibantu oleh BNN, Polri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lainnya.
Lantaran setara dengan menyelamatkan jutaan nyawa, keberhasilan menggagalkan penyelundupan sabu tersebut dinilai tepat sebagai momentum untuk terus meningkatkan kerja sama antara TNI dengan instansi lainnya.
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (Dok.JawaPos)
“Saya minta TNI AL khususnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Utamanya kepolisian, BNN, dan Bea Cukai,” pinta Hadi.
Itu penting karena upaya penyelundupan sabu yang dilakukan menggunakan kapal MV Sunrise Glory turut menegaskan kembali bahwa Indonesia masih menjadi pasar besar bagi bandar narkotika.
Bukan hanya pasar besar bagi bandar di dalam negeri, melainkan juga bagi pemasok dari luar negeri. “Didukung oleh produsen dan pengedar lintas negara,” kata Hadi.
Untuk itu, tindakan tegas dan keras harus terus dilakukan. Jangan sampai, narkotika semakin merajalela dan merusak bangsa. Dia pun mendorong BNN, Polri, serta instansi lain yang lebih serius mengurus masalah narkotika terus bergerak. TNI memastikan bakal selalu mendukung mereka.
“Sehingga upaya mereka (bandar dan pengedar) melalukan penyelundupan di wilayah NKRI bisa dihalau seperti yang kita lihat (di kasus kapal MV Sunrise Glory),” tambah panglima.
Ditambahkan Hadi, dirinya sudah memberikan penghargaan terhadap seluruh awak KRI Sigurot-864. Namun, saat dikonfirmasi bentuk penghargaan yang diberikan, Hadi tidak bisa membeberkannya.
“Itu rahasia,” katanya.
Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Budi Waseso menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, terutama TNI angkatan laut. Sebab, menurutnya TNI angkatan laut sudah dua kali berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dalam jumlah yang banyak di Kepulauan Riau.
“Tentunya sinegritas ini akan terus kita bangun. Kita sampai hari ini masih bekerja di seluruh republik ini dan kita juga baru saja mendapat pengungkapan di Aceh, kemudian Tanggerang, Bekasi, dan beberapa tempat lainnya,” kata Budi Waseso di Lanal Batam, kemarin.
Senada dengan Hadi, pria yang akrab disapa Buwas juga sepakat agar kerja sama antarinstansi negara dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia terus ditingkatkan. Sehingga tidak ada ruang sekecil apapun bagi penyelundup narkoba untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia.
“Jaringan ini sangat berbahaya. (Narkoba) ini ancaman negara dan jangan sampai kita biarkan. Termasuk kepada masyarakat juga turut serta dalam mengawasi jaringan yang ada,” tuturnya.
Selaras dengan keterangan Hadi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa kerja sama antara TNI, Polri, BNN, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, serta instansi lainnya harus diteruskan. Bila perlu semakin diperkuat. Tidak hanya itu, pejabat yang akrab dipanggil Bamsoet itu pun meminta aparat menindak tegas seluruh dalang dibalik peredaran narkotika di tanah air. Termasuk yang berperan dalam upaya penyelundupan menggunakan kapal MV Sunrise Glory.
“DPR menyarankan tenggelamkan kapal ini dan hukum mati pelakunya,” kata Bamsoet.
*Penyergapan dalam Setengah Jam
Ketika KRI Sigurot-864 menangkap kapal MV Sunrise Glory, mereka tengah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Singapura 2018. Adalah Mayor Laut (P) Arizona Bintara yang memimpin seluruh awak kapal perang tersebut. Ketika diwawancarai kemarin, dia menjelaskan bahwa proses penyergapan kapal pengangkut sabu lebih dari satu ton itu tidak lama. Bahkan tidak lebih dari satu jam.
“Kami pengejaran (sampai penyergapan) setengah jam. Kemudian pemeriksaan sekitar dua jam,” ucap dia.
Prosesnya berlangsung ketika KRI Sigurot-864 tengah berpatroli di perairan Selat Philips. “Kami menemukan kapal berbendera Singapura melintas keluar dari alur yang disediakan untuk internasional,” terang Arizona.
Lantaran merasa bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemeriksaan, pengejaran dilakukan. “Karena ada sedikit upaya untuk melarikan diri. Kami kejar dengan merapat dan kami laksanakan pemeriksaan,” beber dia. Meski sama sekali tidak ada perlawanan maupun kontak senjata, dia dan anak buahnya tetap mengamankan kapal tersebut.
Sebab empat awak kapal yang menumpang di kapal itu tidak membawa dokumen lengkap. Bahkan diduga menggunakan dokumen palsu. Untuk itu, dia langsung melapor kepada komando atas. Dari sana perintah membawa kapal tersebut ke pangkalan terdekat keluar.
“Perintahnya dibawa ke (Lanal) Batam. Saya bawa ke Batam,” imbuh Arizona. (syn/jpg)
Petugas memperlihatkan telur puyuh dan cangkang kerang yang diamankan Balai Karantina Natuna dan petugas bandara Ranai. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Perburuan telur penyu di Natuna hingga saat ini masih terus terjadi, meski pemerintah mengeluarkan peringatan keras akan kelestarian golongan spesies Aquatik di pulau Natuna.
Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ( BKIPM) Satker Natuna bersama AVSEC Bandara Raden Sadjad Natuna mengembalikan telor penyu hasil sitaan ke alam dengan cara ditanam kembali di pasir pantai Pulau Senoa, Natuna, Minggu (11/2).
Sebelumnya Satker Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Natuna dan Petugas keamanan Avsec bandara Raden Sadjad Ranai berhasil gagalkan penyuludan sejumlah spesies aguatik, Kamis (8/2) kemarin.
Spesies akuatik dilindungi diamankan di bandara Ranai berupa telur penyu, cangkang kima dan karang yang akan diselundupkan penumpang pesawat berinisial HC menuju Batam.
Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Tanjungpinang, Anak Agung Gede Eka Susila melalui Kasatker KIPM Natuna Catur Ari Setiadi menyampaikan petugas AVSEC berkoordinasi dengan pihaknya dalam pengamanan spesies aguatik yang dilindungi tersebut.
“Ada 61 butir telur penyu, 17 pcs cangkang kima dan 25 keping koral dari salah seorang penumpang pesawat Wings yang akan ke Batam,” terang Catur.
Pihaknya mencatat sepanjang Tahun 2017, terdapat lima kali upaya pencegahan pengeluaran satwa dilindungi dan diatur terbatas seperti telur penyu, kepiting dan lobster bertelur melalui Bandara Raden Sadjad.
Menurutnya, perlu upaya pembinaan kepada masyarakat dn perlunya aksi penegakan hukum terhadap pelaku agar menjadi perhatian dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan.
Pemerintah Daerah menurutnya perlu bersinergi dengan stakeholder perikanan di daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat komitmen perlindungan satwa akuatik yang dilindungi.
Hal itu bisa dilakukan melaui program pembangunan kelautan yang ramah lingkungan tanpa menghambat potensi ekonomi masyarakat.
Dijelaskannya, pengeluaran telur penyu ini dikatakannya melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf e undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya hayati dan ekosistemnya, serta surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya.
Jenis cangkang kima dan koral dijelaskannya dilindungi UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2 huruf d serta PP nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
“Pelanggaran ini punya konsekuensi hukum ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,” jelas Catur.(arn)
Wati ketika dibersihkan lukanya yang berlubang akibat infeksi di Puskesmas Mentigi, Tanjunguban, Minggu (11/2). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri Tanjunguban kembali dikeluhkan. Pasien bernama Wati,30, mengeluhkan sakit di dinding perut akibat infeksi usai menjalani operasi melahirkan di rumah sakit plat merah itu. Akibatnya, dinding perut wati berlubang sekitar tiga centimeter.
Suami pasien, Toni menuturkan jika kejadian itu bermula ketika istrinya melahirkan melalui proses sesar pada tanggal 30 Januari lalu . Usai melahirkan, istrinya dirawat inap selama tiga hari. Selama dirawat, pihak rumah sakit tidak sekalipun memeriksa luka bekas operasi. “Apalagi menganti perban, tidak ada hingga kami pulang tangal 1 Februari. Kami hanya diminta kontrol pasca operasi pada tanggal 8 Februari,” katanya ditemui di Puskesmas Mentigi Tanjunguban, Minggu (11/2).
Namun, sebelum tanggal 8 Februari, istrinya sudah mengeluh sakit di bagian perut. Saat dilihat, ternyata di dinding perut istrinya sudah basah dan menimbulkan bau dan berlubang. Saat itu, ia kemudian membawa istrinya ke Puskesmas Mentigi, Tanjunguban. “Karena yang operasi pihak rumah sakit, jadi kami dianjurkan ke rumah sakit,” katanya.
Setibanya di rumah sakit, isterinya diminta dirawat inap agar pada hari berikutnya bisa ditangani.”Namun saya sudah kecewa sekali dengan pelayanan rumah sakit, jadi saya tak mau istri saya dirawat di rumah sakit itu lagi. Saya memilih lukanya dibersihkan saja di puskesmas, saya berencana membawanya ke rumah sakit di Tanjungpinang,” kesalnya.
Pada kesempatkan itu ia juga mengeluhkan banyaknya nyamuk di rumah sakit tersebut. Setelah sang buah hatinya lahir, ia pernah melaporkannya kepada perawat. Tapi, perawat yang berjaga malah memberikan obat pengusir nyamuk. “Saya mau dikasih baygon untuk mengusir nyamuk. Coba bayangkan, di situ ada bayi malah mau disemprotkan baygon,” katanya kesal.
Humas RSUD Kepri Tanjunguban, Iranti mengakui jika pelayanan di rumah sakitnya bekerja masih kurang. Namun, untuk masalah ini, pihaknya menawarkan agar pasien dirawat inap kembali. “Jika tak mau dirawat inap, kami sudah menawarkan setiap hari dibersihkan di perutnya tanpa harus bayar lagi atau antre. Datang saja ke rumah sakit, kami akan langsung melayani,” jelasnya.
Soal tidak digantinya perban, menurut Iriant, karena pascaoperasi pihak rumah sakit melihat lukanya kering sehingga tidak perlu diganti. “Rencananya akan dibersihkan saat kontrol pada tanggal 8 Februari mendatang. Saya pikir tidak apa-apa, asalkan tidak mandi atau lukanya tidak basah, dan lukanya yang berlubang bisa tertutup kembali. Rutin saja mengonsumsi obat dan rajin dibersihkan, lambat laun akan tertutup kembali selnya,” tukasnya. (met)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang akan menetapkan pasangan calon (paslon) sebagai peserta Pilkada, Senin (12/2) pagi ini di Kantor KPU Tanjungpinang. Tiga bakal paslon yang sebelumnya telah mendaftar dan mengikuti serangkaian tahapan juga akan diundang.
“Nanti timses dan ketua parpol juga diundang,” ungkap Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, Minggu (12/2).
Sebelum diplenokan nanti, KPU Tanjungpinang juga akan terlebih dahulu membahas kelengkapan persyaratan-persyaratan dari masing-masing paslon, dalam pleno tertutupnya. Ini agar jelas mana syarat yang sudah dan mana syarat yang tidak dilengkapi sehingga bisa menggugurkan bakal paslon dari keikutsertaan di Pilkada Tanjungpinang.
Usai melangsungkan pleno tertutup, KPUD Tanjungpinang akan membuka pleno terbuka, mengumumkan dan menetapkan pasangan calon yang bakal mengikuti pemilihan di 27 Juni mendatang.
Robby menambahkan, kepada tim sukses dan juga elemen parpol agar tidak perlu membawa massa terlalu banyak dari masing-masing paslon. Hal ini mengingat keterbatasan ruang di Kantor KPU Tanjungpinang. Dan berdasarkan PKPU Nomor 3, penetapan dan penyerahan berkas paslon sebagai peserta Pilkada harus dilakukan di KPU Tanjungpinang.
“Karena kantor kami kecil, jadi terbatas. Tapi nanti ketika cabut undi nomor baru akan kami laksanakan di luar kantor dan dengan kapasitas ruang yang besar,” pungkas Robby. (aya)
