Minggu, 19 April 2026
Beranda blog Halaman 12429

Penyidik Polri Datangi Rumah Novel

0
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan

batampos.co.id – Belum genap sepekan berada di tanah air, Novel Baswedan sudah harus berurusan dengan penyidik Polda Metro Jaya. Selasa (27/2) kemarin, mereka mendatangi rumah Novel di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara. “Saya menyambut baik dan saya berbincang cukup lama (dengan penyidik Polda, red),” ujar Novel, kemarin.

Hanya, Novel mengaku kedatangan para penyidik tersebut bukan untuk meminta keterangan secara resmi. Perbincangan dilakukan informal. Namun, tidak sedikit yang mengarah pada persoalan penyerangan air keras yang terjadi 11 April tahun lalu. “Saya selalu membuka diri, saya bukan orang yang rumit,” terang Novel.

Novel mengaku siap dipanggil pihak kepolisian setelah pengobatan mata kirinya selesai. Dia akan memberi keterangan yang diperlukan polisi terkait dengan perkara penyiraman yang belum terungkap pelakunya sampai kini itu. “Kami (polisi dan Novel) baik-baik saja, apabila diperlukan, saya terbuka kepada siapa saja,” ujar bapak lima anak tersebut.

Terkait proses pengobatan mata, Novel mengatakan operasi besar tahap dua diperkirakan bisa dilakukan akhir Maret mendatang. Selama proses menunggu operasi tersebut, suami Rina Emilda itu bakal rutin melakukan kontrol mata di Singapura. “Setelah dipasang implan, mata kiri saya kemeng atau pegel. Tapi nggak sakit terus-menerus,” tutur kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan e-KTP itu.

Sambil menunggu pemulihan mata, Novel bakal lebih banyak di rumah. Dia pun tidak beharap mendapat pengawalan sepanjang hari. Baik dari kepolisian maupun personel pengamanan dalam (pamdal) KPK. Penolakan pengawalan itu murni karena Novel tidak ingin terjebak rasa takut.

“Ini suatu semangat yang ingin kami tunjukkan, tidak boleh ada orang takut dengan teroris,” imbuh dia. (tyo/jpg)

Hari Ini, Batas Akhir Registrasi Simcard

0
ilustrasi

batampos.co.id – Periode registrasi simcard berakhir hari ini, Rabu (28/2). Dengan berakhirnya periode registrasi ini, artinya akan dimulai perhitungan mundur pemblokiran secara bertahap untuk kartu prabayar yang belum registrasi ulang.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli menjelaskan, sebelum dilakukan pemblokiran bertahap, pelanggan masih diberi kesempatan untuk melakukan registrasi hingga 30 hari ke depan. Yakni pada 30 Maret 2018. Mulai 31 Maret 2018, pelanggan yang tidak juga melakukan registrasi akan mulai terdampak registrasi bertahap. Dimulai dengan pembokiran SMS dan panggilan keluar.

”Lima belas hari setelah diblokir, jika masih belum registrasi, akan dilakukan pemblokiran SMS dan panggilan masuk. Jika 15 hari setelahnya tidak registrasi, maka paket data internet dan seluruh layanan akan diblokir,” kata Ramli, Selasa (27/2).

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menuturkan, program registrasi prabayar merupakan upaya untuk membersihkan data operator. Layanan prabayar, kata Merza, ada untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi. Namun, akibatnya, data pelanggan yang ada di operator kebanyakan adalah data abal-abal. Dengan adanya program registrasi simcard, data di operator pun akan valid.

”Jika kita menyimpan data yang begitu banyak dan masih berupa data sampah, keluarnya sampah lagi. Garbage in, garbage out. Kita lihat masa depan negeri ini akan sangat bergantung pada cyberspace, dunia digital, space tanpa batas,” ungkap Merza.

Untuk menjaga agar data yang ada di operator merupakan data valid, Merza mengatakan, pihak operator akan memberlakukan pendaftaran nomor simcard baru selalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK yang yang valid. ”Sehingga hanya NIK dan Nomor KK yang valid yang bisa menggunakan layanan telekomunikasi,” terang dia.

Hingga kemarin, sudah 296.061.864 simcard telah teregistrasi. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 300 juta simcard yang beredar di Indonesia. Jumlah pelanggannya mencapai 157 juta. Mengenai keamanan data pribadi, Ramli memastikan data pelanggan tetap aman dan tidak akan disalahgunakan. Kemenkominfo telah menerapkan aturan kepada seluruh operator untuk menerapkan standar keamanan dan memastikan jaminan keamanan akan data pelanggan. (and)

DPRD Batam Bentuk Pansus Ranperda PK-5

0
ilustrasi

batampos.co.id – DPRD Kota Batam bentuk Pansus Pedagang Kaki Lima (PK-5) pada Rapat Paripurna, Senin (26/2). Meskipun sebelumnya Wali Kota Batam menolak dan meminta agar ranperda tersebut dipertimbangkan. Namun tujuh dari sembilan fraksi DPRD Batam sepakat, agar ranperda tersebut dilanjutkan untuk dibahas.

Pada paripurna ini, Erizal Kurai ditetapkan sebagai ketua pansus. Sementara wakil ketua, Uba Ingan Sigalingging dan Harmidi sebagai sekretaris pansus. Adapun ke tujuh fraksi yang menerima untuk dibahas ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Hati Nurani Bangsa dan fraksi Persatuan Keadilan.

Sementara dua fraksi yang menolak untuk dilanjutkan ditahap pansus ialah Nasdem dan Golkar.

“Kami sepakat dengan Wali Kota Batam, bahwa penataan dan pemberdayaan PK-5 harus sitematis dan terpadu sebagai komitmen penyelenggaraan daerah. Apalagi kita punya Perda 10 Tahun 2009 tentang pasar, sehingga ketika ada penambahan pasal tinggal diharmonisasikan di perda pasar,” kata Djoko Mulyono, fraksi Golkar.

Hal senada juga disampaikan fraksi Nasdem yang menilai ranperda PK-5 sudah memiliki aturan yang jelas, baik di Perda 10 Tahun 2009, Peraturan Wali Kota maupun pada Peraturan Presiden dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Nasdem juga melihat, Pemko tidak memiliki kewenangan penempatan lokasi PK-5.

“Kami sepakat dengan walikota, untuk dipertimbangkan kembali, sehingga proses pemberdayaan dan penataan PK-5 bisa menggunakan payung hukum yang sudah ada,” tutur juru bicara Nasdem, Sallon Simatupang.

Ketua Fraksi Gerindra Harmidi menilai, perda nomor 10 tahun 2009 tentang pasar tidak mengatur sepenuhnya tentang pembiayaan dan pemberdayaan PK-5. Di perda tersebut lebih menegaskan bagaimana upaya penertiban PK-5, sehingga ketika dilakukan penertiban, pemko tidak memiliki solusi untuk relokasi para pedagang.

“Perda pasar belum sepenuhnya mengakomodir langkah penataan secara utuh, sehingga menyebabkan timbulnya masalah krusial. Makanya kami sepakat ditindalklanjuti di tahap pembahasan sesuai tata tertib,” katanya.

Merawati Tambubolon, Fraksi Demokrat sepakat ranperda ini dilanjutkan dengan catatan penentuan lokasi dan batasan-batasan bagi PK-5.

“Kita bisa contoh Surabaya, yang menyediakan lokasi bagi PK-5 di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan PAD,” kata dia.

Fraksi PKS, yang dibacakan Rohaizat mengatakan, penataan dan pembinaan PK-5 sudah diatur oleh berbagai regulasi seperti pepres dan permedagri. Hanya saja tidak diakomodir di Perda 10 Tahun 2009. Banyak aturan pusat yang seharusnya menjadi turunan dari permendagri dan pepres tidak disematkan di perda itu.

“Apalagi ini menyangkut menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Rohaizat.

Musofa, Fraksi Hati Nurani Bangsa menilai perlu adanya kordinasi yang baik dengan BP Batam di dalam menyediakan lokasi bagi PK-5. Program pemberdayaan meliputi pelatitan, peningkatan kemampuan wirausaha, fasilitas permodalan.

“Ketika Ranperda ini dibentuk, harus ada sinergitas pemko dan BP Batam,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pedagang Kali Lima (PKL) yang menjadi usulan inisiatif DPRD Batam bisa dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat program pembangunan Batam saat ini sedang menitikberatkan kepada pembangunan infrastuktur kota.

“Kami melihat perlu rasanya dipertimbangkan lagi,” kata Amsakar,

Selain itu, ia menilai penataan PKL perlu lahan yang memadai sementara kewenangan lahan sendiri bukan menjadi wewenang Pemko Batam. Di sisi lain, aturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kali lima ini sudah diatur di peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan wali kota Batam.

“Dalam perwako sebenarnya sudah diatur bahwa penataan PKL dilakukan lintas sektor. Bahkan kita memiliki perda pembinaan dan penataan pasar yang juga menjadi dasar penataan PKL,” sebut Amsakar. (rng)

Jalan Bergelombang dan Lubang Ganggu Berkendara

0
Jalan rusak terlihat di jalan Bunga Raya Baloi, Senin (26/2). Jalan rusak bisa mengganggu para pengendara yang melintas dikawasan tersebut. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kualitas jalan di Batam sepertinya layak dipertanyakan. Sebab, meski sudah diperbaiki, jalan kerap berlubang dan bergelombang.

Apalagi tak ada perbedaan jalur antara kendaraan biasa dan trailer. Dimana trailer atau truk diduga menjadi penyebab jalanan di Batam rusak.

Kondisi jalan rusak seperti banyaknya gelombang dapat dirasakan pengendara yang melintas di jalan Seraya Atas. Apalagi posisi jalan bergelombang berada di pengkolan yang dapat membahayakan pengendara.

“Jalur itu sering ngebut, kalau tak tahu bisa jatuh. Gelombang jalannya cukup banyak. Apalagi jalur tersebut sering dilalui trailer-trailer besar,” terang Iwan warga Seipanas, kemarin.

Menurutnya sejumlah pengendara juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang di depan Bengkong Aljabar. Ada belasan lubang menganga di jalur tersebut, mulai dari kecil hingga besar dan dalam.

“Kalau di jalan Bengkong Aljabar jangan ditanya. Sudahlah jalannya tanjakan, banyak lubang lagi. Pengendara juga kerap seenaknya memotong jalan dan yang sabar akhirnya masuk lubang,” jelas pria berusia 23 tahun ini.

Kondisi yang sama juga dapat terlihat di Jalan Bunga Raya, Baloi. Bahkan posisi jalan bergelombang itu sudah rusak dan berlubang sehingga bisa membahayakan pengendara. Pengendara yang paling riskan menjadi korban adalah pengendara sepeda motor.

“Pernah hampir jatuh disana, karena tak sadar ada gelombang. Waktu itu malam hari, gelombang jalannya tak terlalu keliatan,” imbuh Tommy, warga Baloi.

Sementara di kawasan Seipanas atau tepatnya jalan Laksamana Bintan jalan rusak masih ada, meski sudah sering dikeluhkan warga. Selain adanya jalan bergelombang, terdapat belasan titik lubang yang tersebar ditengah dan pinggir jalan. Mirisnya, jalan tersebut merupakan jalur protokol yang kerap dilalui wisatawan. (she)

Pemko Batam Akan Berkirim Surat ke Pusat untuk Izin Boleh Impor Beras

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam tengah menyusun surat permohonan izin impor beras khusus Batam ke pemerintah pusat. Dengan adanya izin impor, diharapkan Batam tak pernah kekurangan stok beras seperti dua bulan terakhir.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan surat permohonan izin impor beras khusus Batam masih dalam proses. Namun, sebelum surat pihaknya sudah memberi informasi awal tentang kondisi Batam kepada komisi 6 DPR RI. Dimana selama dua bulan, Batam kekurangan hampir 10 ribu ton beras.

“Pemko sudah berkoordinasi dengan DRP RI, namun untuk lebih lanjut permintaan itu akan kami sampaikan melalui surat. Suratnya masih proses, kalau sudah selesai akan langsung dikirim,” terang Amsakar di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (26/2).

Kondisi Batam yang bukan daerah penghasil harusnya menjadi pertimbangan dari pusat untuk memberi izin. Sebab, jika izin diberikan, ia bisa menjamin stok beras di Batam aman dan dari segi harga tak akan diatas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, ia berpendapat jika bulog mempunyai peluang besar mendapat izin impor beras, selain distributor.

“Dalam waktu dekat saya juga ingin mengagendakan pertemuan dengan bulog. Banyak hal yang akan saya bahas. Diantaranya tentang stok beras dan penyaluran raskin ke warga miskin,” imbuh Amsakar.

Selain beras, Amsakar mengaku Pemko Batam juga sempat membahas kondisi Batam dengan FKPD dan tim pengendalian inflasi. Dimana, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada bulan Februari akan terjadi deflasi setelah pada Januari sempat inflasi.

“Nah, kami inginnya seimbang, tak apa-apa inflasi asal persentasenya kurang. Jadi seimbang,” ujar Amsakar.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang kesiapan menjelang idul fitri. Dimana pada saat itu, dipastikan akan terjadi inflasi dan berpengaruh terhadap harga sejumlah bahan pokok, tiket dan lainnya.

“Nah ini yang harus dicegah, tapi kalau soal tiket, kami tak punya kebijakan untuk bisa mengendalikannya. Kalau untuk harga sembako dan kebutuhan lainnya mungkin bisa distategikan dari sekarang,” imbuh Amsakar. (she)

Sampah Beserakan di Drainase Utama Seibeduk

0

batampos.co.id – Permasalahan sampah sudah mulai teratasi, namun kebiasaan warga Batam untuk membuang sampah sembarangan masih saja terlihat. Di Kecamatan Seibeduk misalnya, masih banyak masyarakat yang enggan membuang sampah ke TPS terdekat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya sampah yang terlihat di sepanjang drainase utama, mulai dari Pintu Empat hingga Simpang Bagan, Seibeduk.

Pantauan Batam Pos, sebagian besar sampah tersebut berupa bungkusan, botol maupun limbah rumah tangga lainnya. Warga sekitar mengaku sampah di tepi jalan itu datang dari pedagang dan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Mereka membawa bungkusan-bungkusan plastik, lalu sambil melintas, mereka melempar sampah ke drainase itu.

“Masih ada memang warga yang terbiasa buang sampah di dalam drainase,” ujar Muslimin, warga Perumnas Seibeduk, Senin (26/2).

Karena kebiasaan buruk itulah, lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang sering terkena banjir. Air dari drainase meluap karena dipenuhi sampah. “Dulu paling parah. Tapi sekarang sudah tak ada lagi. Semua drainase kecil sudah dikeruk,” katanya.

Camat Seibeduk, Science Taufik Riyadi mengakui hal tersebut. Pola hidup masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan menyebabkan wilayahnya sering terkena banjir. “Kesadaran akan kebersihan memang masih minim,” ucap Science belum lama ini.

Namun demikian, pihaknya terus mengimbau dan meminta warga untuk membuang sampah pada tempatnya. “TPS terdekatkan banyak,” katanya.

Sebelumnya Dinas Bina Marga menurunkan satu alat berat untuk mengeruk drainase di drainase tepatnya di depan Pom bensin hingga di pintu tiga, Seibeduk.

Kepala DBM SDA, Yumasnur mengatakan menyampaikan normalisasi tersebut memang tengah diintensifkan. Tujuh alat berat seperti long arm, excavator biasa maupun amphibi dimanfaatkan dan disebar di beberapa titik di Batam.

“Cuaca lagi kurang bagus, sering hujan. Makanya kami turunkan semua alat-alat berat yang ada,” ucapnya. (une)

Dinkes Pemko Batam akan Tambah Dua Puskesmas

0
Warga Tanjunguncang, Batuaji berobat di Puskesmas Tanjunguncang yang baru dibuka, Senin (12/2). | Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam berencana menambah dua pusat pelayanan masyarakat (Puskesmas) tahun 2019 mendatang.

“Tahun ini sudah ada Tanjunguncang yang mulai melayani pasien. Tahun depan kami bangun dua lagi rencananya,” kata Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, Senin (26/2).

Ia menyebutkan dua puskesmas tersebut akan dibangun di Mentarau, Sekupang dan Tembesi, Batuaji. Dua lokasi ini jumlah penduduknya cukup ramai, jadi penambahan infrastruktur sangat dibutuhkan.

Mantan Direktur RSUD Kepri ini mengungkapkan lahan yang digunakan untuk membangun puskesmas merupakan lahan fasilitas umum (fasum) di perumahan warga.

“Kemarin kami sudah tinjau lokasi bersama orang dari Disperakimtan,” ujarnya.

Untuk pembangunan satu puskesmas membutuhkan dana sebesar Rp 6-7 miliar dan rencananya akan diambil dari dana alokasi khusus (DAK).

“Itu untuk fisik saja belum lagi peralatan medis yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk masing-masing puskesmas,” bebernya.

Ia menambahkan saat ini sudah ada 21 puskesmas yang melayani masyarakat yang dibangun Pemko Batam. Selain itu keberadaan klini-klinik juga membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Idealnya satu puskesmas itu untuk 30 ribu jiwa penduduk, namun klinik cukup banyak jadi bisa mengatasi jumlah kekurangan puskesmas,”terang dia.

Didi berharap usulan penambahan dua puskesmas ini bisa disetujui nantinya. Sehingga pelayanan kesehatan di masyarakat bisa meningkat.

“Semakin banyak yang berobat ke puskesmas tentu akan berdampak pada pendapatan puskesmas juga,” tutupnya. (yui)

YAP Aplikasi Zaman Now

0
Kemeriahan peluncuran YAP Fest 2018 di KBC Batamcentre

batampos.co.id – Semarak kemeriahan peluncuran YAP (Your All Payment) yang berlangsung di KBC Batamcentre Sabtu (24/2) ini, menjadikan Bank BNI sebagai salah satu pelopor bank yang memiliki teknologi Digital Payment melalui ponsel. Dengan YAP, konsumen dapat bertransaksi dengan scan barcode di setiap merchant bank BNI yang sudah bekerjasama.

Saat ini YAP menjadi yang pertama dengan menggunakan tiga sumber dana, yaitu kartu debit, kartu kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi.

“YAP merupakan aplikasi “zaman now”, dengan menggunakan smartphone sebagai alat pembayaran untuk transaksi non-tunai dan tanpa menunjukkan kartu debit/kredit. Dan tentunya di Kota Batam sendiri sebelum luncurkan YAP, sudah banyak marchant-marchant yang menggunakan fasilitas YAP,” ujar General Manager KBC, Fengky Fauzi, kemarin.

Fauzi mengatakan keseruan selama kegiatan berlangsung juga nampak dengan adanya diskon hingga 50 persen yang diberikan tenant bazar di KBC Batamcentre, dengan menggunakan applikasi YAP tersebut.
“Peluncuran YAP di Kota Batam sendiri di hadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, yang terjun langsung dalam mencoba applikasi YAP pada marchant yang berada di sekitar area bazzar dan tenant KBC Batamcentre,” kata Fauzi.

Tak hanya seru, semakin malam semakin meriah acara YAP Fest 2018 di KBC Batamcentre dengan berbagai pagelaran yang disuguhkan. Seperti band festival, lomba tumpeng, lomba mewarnai dan attraksi dari marchine band, Cheersleader, Bintang Bintang Dangdut Batam, Gaboh Band & Friends, Magic Batam Community, Zumba Festival, Female Dj Putri dan artis ibu kota Killing Me Inside yang mampu membiuas seluruh penonton di YAP BNI Festival 2018.

“Dengan layanan YAP applikasi yang sangat mudah tidak ribet ini maka nasabah BNI sangat di untungkan karena tidak perlu membawa dompet, ATM atau lainnya dalam bertransaksi,” tutupnya. (ocu)

Beauty Class Bersama Make Up Artist

0
Suasana Beauty Class bersama Windy Sriyanto di Sahid Batam Center Hotel & Convention, Minggu (26/2). F. Suri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Sahid Batam Center Hotel & Convention bekerjasama dengan Make Over, kembali menggelar acara Beauty Class untuk kesekian kalinya, Minggu (25/2).

“Untuk bulan ini, kami mengangkat tema make up untuk persiapan dinner di bulan kasih sayang ini dengan menggandeng make up artist Batam yang sangat populer yaitu Windy Sriyanto,” ujar Marketing Communication Executive Sahid Batam Center Hotel & Convention, Try Samsuri, kemarin.

Suri mengatakan kegiatan ini dihadiri 60 peserta, mereka sangat antusias dalam mengikuti training ini. Make up artist didikan, berhasil membawa beauty class ini menjadi seperti training, karena detailnya melebihi dari sebuah beauty class tidak seperti pada umumnya.

“Peserta dapat melihat video live untuk prosesi make up yang diajarkan melalui TV LCD dan screen, sehingga peserta mengetahui detail step by step selama lima jam mengenai make up ala Windy,” kata Suri.

Lebih lanjut, Suri mengatakan semua aktivitas saat make up dan selfi di mini photobooth juga dikupas. Dan untuk produk yang digunakan memakai brand Make Over. Setelah acara peserta Beauty Class menyantap makanan siang yang dipersembahkan oleh Sahid Batam Center. “Khusus untuk peserta terbaik, mendapatkan goodiebag menarik dari Make Over,” terangnya.

Tak hanya itu kegiatan ini juga dihadiri d’models dan beberapa sosialita di Batam. Untuk info kunjungi Sahid Batam Center Hotel & Convention di Jalan Raja H Fisabilillah – Komplek Raffles City Blok E No 6-9 Batamcentre. (ocu)

90 Persen Tempat Hiburan di Batam akan Tutup bila …

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kenaikan pajak daerah khususnya pajak hiburan dinilai tidak akan memberatkan kondisi ekonomi Batam. Alasannya adalah karena tidak bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat Batam.

“Kenaikan pajak tentu memiliki formula perhitungan sendiri. Berpatokan pada kondisi ekonomi saat ini, memang tidak relevan. Tapi yang paling banyak naik itu pajak hiburan, sehingga tidak ada pengaruhnya,” kata pengamat kebijakan ekonomi Batam, Gita Indrawan, Senin (26/2) di Batamcentre.

Gita mengerti bahwa kenaikan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jika benar-benar bertujuan seperti itu, maka harus dilakukan secara transparan dan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan.

“Pemko butuh dana untuk pembangunan, makanya Pemko pilih naikkan pajak hiburan, daripada menaikkan pajak dari air atau yang lain,” katanya.

Gita Indrawan menilai kenaikan pajak hiburan tidak akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata di Batam dan juga kunjungan wisman ke Batam.

Ia kemudian mengemukakan bahwa pengguna jasa tempat hiburan rata-rata orang berduit atau wisman-wisman dari dalam maupun luar negeri.”Mereka yang datang ke tempat seperti itu pasti orang yang punya uang lebih,” katanya.

Gita mengingatkan bahwa hiburan merupakan pilihan bersifat tersier. Dengan kata lain, tidak akan berpengaruh banyak kepada kehidupan masyarakat.

“Yang mungkin akan berlaku mungkin seleksi market. Jika pajak naik memang tarif pajak hiburan contoh tarif bioskop akan naik. Maka orang-orang yang punya uang lebih saja yang akan nonton,” jelasnya.

Rencana kenaikan pajak daerah khususnya pajak hiburan mendapat tanggapan negatif dari pengusaha jasa hiburan. Mereka hanya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengkaji ulang kebijakan ini.

“Pajak saja diturunkan banyak yang tutup, apalagi dinaikkan,” kata Ketua Asosiasi Jasa Hiburan (Ajahib) Batam, Gembira Ginting, Senin (26/2) di Batamcentre.

Berdasarkan data yang ia himpun, 90 persen dari anggota Ajahib Batam sudah menyatakan tak sanggup lagi beroperasi dan berencana akan menutup usahanya. Baru-baru ini Diskotik di Pacific Hotel juga sudah menyatakan tutup usaha.”Mereka mengadu ke Ajahib dan bilang tak sanggup lagi dan memilih mau menutup usahanya,” paparnya.

Alasannya adalah karena kondisi ekonomi yang belum pulih sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya adalah pengusaha-pengusaha hiburan tersebut tidak bisa menanggung beban operasionalnya lagi.

“Saya tak halangi Pemko Batam mau naikkan pajak. Tapi lihatlah kondisi lapangan. Saya juga tak mengerti bagaimana analisanya mengapa ada kenaikan pajak,” katanya.

Adapun rincian kenaikan pajak-pajak yakni pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen.

Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua, husus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen

Ia mengaku baik Pemko Batam maupun pemerintah daerah belum pernah berdiskusi dengan mereka sebelum mewacanakan kenaikan pajak daerah khususnya pajak hiburan ini.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri, Denni Rade Situmeang.

Ia menilai pangkal permasalahan yang harus dibenahi adalah konsep pemungutan pajak bukan menaikkan pajak. Alangkah baiknya jika Pemko Batam segera menerapkan sistem pajak online untuk memungut pajak.

“Jika pungutan pajak dilakukan secara online, maka akan tekan kebocoran pajak yang selama ini mungkin terjadi. Sehingga Pemko tak perlu naikkan pajak,” jelasnya.

Denni menekankan bahwa cara jitu untuk menaikkan penerimaan pajak adalah dengan memperbaiki kualitas dari objek dan layanan wisata di Batam.

Jika sudah dibenahi dengan baik, maka pajak akan mengalir dengan sendirinya. Rencana kenaikan pajak tentu akan banyak berpengaruh kepada pengusaha hiburan yang usahanya baru berkembang.

“Praktik monopoli wisata di Batam sudah lama berkembang, dimana perusahaan-perusahaan besar mengajak wisman ke tempat hiburan yang menjalin kerjasama dengan mereka,” katanya.

Imbasnya adalah pengusaha kecil bisa bangkrut. Karena dengan kenaikan pajak, maka secara otomatis akan menaikkan tarif.(leo)