Kamis, 23 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12563

Vokasi Industri Mudahkan Siswa Dapat Kerja

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Pendidikan vokasi industri sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang terampil di Batam. Sehingga Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri siap bekerjasama dengan SMK di Kepri untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK di Kepri.

“Kami berharap hubungan dunia industri dan dunia pendidikan terjalin dengan baik sehingga ketika para siswa tamat dari SMK maka bisa bekerja dan beradaptasi dengan dunia kerja,” kata Wakil Ketua HKI Kepri, Tjaw Hoeing atau biasa disapa Ayung, Sabtu (27/1).

Untuk Kepri, ada 119 perusahaan industri yang melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan 31 SMK di Batam. Dan saat ini sedang dalam tahap penyesuaian kurikulum antara pihak sekolah dan dunia industri.

Ia mengatakan pengembangan dan penyelerasan kurikulum di Batam sendiri sudah berjalan, seperti SMK Negeri 1 Batam dengan PT Schneider Electric Indonesia dan PT Epcos Indonesia. Kemudian SMK Negeri 6 Batam dengan PT Citra Tubindo dan sudah berjalannya kelas industri di masing-masing SMK, sedangkan untuk sekolah lainnya sedang berjalan ke arah tersebut.

Ayung juga mengatakan penandatanganan fakta kerjasama perlu dilakukan guna membangun pendidikan kejuruan berbasis kompetensi industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri.

“Bukan hanya Batam tapi seluruh Kepri,” harapnya. (leo)

KPU Tunda Uji Publik Dapil Batam

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Batam menunda pelaksanaan uji publik terkait usulan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Batam.

“Rencananya hari ini (kemarin, red) kami akan uji publik,” kata dia, Sabtu (27/1/2018).

Ia menjelaskan penundaan jadwal ini disebababkan keputusan Makamah Konstitusi (MK) untuk melakukan verifikasi ulang 12 partai politik yang sudah berpartisipasi di Pemilihan Legislatif 2014 lalu.

Akibat keputusan tersebut, pihaknya harus menyelesaikan terlebih dahulu verifikasi, dan setelah itu mulai melakukan uji publik terkait dapil Batam.

Dalam uji publik kali ini, KPU akan mengusulkan enam dapil pada pemilihan legislatif 2019 mendatang dengan total 50 kursi.

Dapil tersebut yakni Sekupang dan Belakangpadang tujuh
kursi, Bengkong dan Batuampar delapan kursi, Lubukbaja dan Batamkota 12 kursi, Nongsa Seibeduk Bulang dan Galang delapan kursi dan Sagulung sembilan kursi.

Agus menambahkan untuk waktu uji publik ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi Kepri, terkait pelaksanaan uji publik ini.

“Paling lambat minggu pertama Februari uji publik sudah kami gelar,” sebutnya.

Disinggung mengenai verifikasi faktual, pihaknya akan menurunkan seluruh anggota KPU yang ada saat ini. “Ada 22 orang nanti yang akan menyebar ke 12 parpol tersebut,” sebutnya.

Pihaknya juga sudah menginformasikan kepada masing-masing partai untuk membantu kelancaran verifikasi faktual ini. “Waktunya sangat singkat, jadi kami mohon kerjsamanya,” imbuhnya.

Setelah verifikasi faktual selesai, ia berharap uji publik bisa berjalan baik dan mendapatkan keputusan yang baik mengenai penambahan dapil Batam dari lima menjadi enam dapil.

“Masih banyak tahapan yang harus kami laksanakan jelang April 2019 mendatang, belum lagi mempersiapkan daftar pemilih tetap, semoga semua berjalan dengan baik,” tutupnya. (yui)

Wakil Walikota Batam Mengaku Sinergi antar-OPD Membaik

Putut A
-
0
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.
foto: Cecep Mulyana

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengklaim sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus membaik. Tak ada lagi program yang tumpang tindih.

“Seperti, tidak ada lagi halte dibangun pada ruas jalan yang akan diperlebar, yakinlah itu,” klaim Amsakar, kemarin.

Menurut Amsakar, ia bersama Wali Kota Batam Muhamamad Rudi terus melakukan upaya peningkatan sinergitas antar dinas, badan maupun juga kesekretariatan daerah. “Semua punya peran dalam hal ini,” ucapnya.

Bahkan, ia sampaikan dirinya kerap mengingatkan para assisten untuk memaskimalkan peran koordinasi agar antar OPD kerap terkoneksi dengan baik. “Assisten itu dimkasudkan untuk menselaraskan program, setelah digodok di tingkat mereka baru diteruskan ke Bapelitbangda,” katanya.

Sebelumnya, pekerjaan mensinergikan peran masing -masing diakui Wali Kota Batam Muhammad Rudi belum lama ini bukan pekerjaan mudah, namun bukan berarti tak bisa direalisasikan. Menurut Rudi, hal ini sangat bergantung peran Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.

“Ini (sinergi) yang mau kami terus upayakan. Memang sulit, tapi ini kami akan terus lakukan, perbaikan akan tetap ada,” kata Rudi, yakin.

Bahkan ia sampaikan, apalagi BAtam sedang dalam proses Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perann OPD berikut ASN yang merupakan sumber daya manusia di Pemko Batam dituntut untuk lebih handal menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat.

“Jika KEK diberlakukan, satu sisi akan jelas kewenangan Pemko Batam dan BP Batam. Sisi lain, SDM di Pemko harus sipa karean tugas akan lebih banyak,” ucap Rudi. (adi)

Peralihan Pasar Induk Jodoh Tak Kunjung Terealisasi

Putut A
-
0
Peralihan Pasar Induk Jodoh Tak Kunjung Terealisasi
Kondisi Pasar Induk terlihat memprihatinkan, Minggu (7/1).Pemko Batam memnita BP Batam bisa segera mengeluarkan surat pinjam pakai pasar tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Hingga kini peralihan aset Pasar Induk Jodoh dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam tak kunjung terealisasi, prosesnya masih menggantung di Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

“Sampai saat sekarang belum keluar suratnya, keputusannya masih belum ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Zarefriadi, Jumat (26/1) siang.

Dengan demikian Zaref tak ingin berkomentar banyak soal target, baik soal pemindahan pedagang hingga penataan pasar yang telah lama mangkrak tersebut.

“Sekarang karena belum jelas atau masih dalam proses penyelesaian, belum mau statement macam-macam. Nanti sudah jelas baru dipaparkan.” imbuh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ini.

Namun ia menegaskan pengembangan pasar induk ini adalah hal yang pasti. Ia meyakini, peralihan aset tersebut hanya persoalan waktu. Sembari menunggu proses peralihan rampung, ia mengklaim memanfaatkan waktu untuk menjaring berbagai pendapat. Seperti yang dilakukan pada rapat di Kantor Wali Kota Batam Kamis (25/1) siang.

“Sampai kini sumbang saran masih kami terima, baik dari OPD terkait maupun pihak lain yang berkaitan seperti perguruan tinggi,” katanya.

Soal pedagang, Zaref mengungkapkan para pedagang sudah tak sabar untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, tanpa ada dibayangi bangunan yang rapuh. “Mereka sudah kepingin lebih baik, enggak mau lagi yang rumit-rumit begitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan desain pasar ini akan seperti Pasar Klewer Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pengerjaannya, pasar Induk kelak akan dibangun bertingkat dan tingginya disesuaikan dengan jumlah pedagang yang kelak akan menempati pasar tersebut.

“Bisa 4 sampai 5 lantai, yang jelas bisa tampung seluruh PKL Jodoh Nagoya dan semuanya. dan Pasar basah harus dibawah, tak boleh di atas,” imbuhnya. (adi)

Kadisnaker Pemko Batam Yakin akan Ada 300 Naker Diserap Perusahaan

Putut A
-
0
Ilustrasi pelamar kerja. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pertumbuhan sektor industri mulai terlihat di awal tahun 2018. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti, Sabtu (27/1).

Rekrutan yang dilakukan PT MMES beberapa hari lalu menjadi awal pertumbuhan sektor industri di Batam.

“Ini perusahaan baru, tahap pertama mereka sudah rekrut setingkat leader, tentu ke depan ada yang lainnya,” kata dia.

Menurut Rudi, sedikitnya 300 calon tenaga kerja bisa terserap saat perusahaan mulai beroperasi dalam waktu dekat ini.

Ia menjelaskan level leader yang direkrut akhir bulan ini, akan mulai bekerja paling lambat April mendatang. “Cukup cepat prosesnya, dan kami sangat senang adanya pembukaan lowongan ini,” ujarnya.

“Hasil tes akan diumumkan Senin (29/1), mereka yang memenuhi kriteria dan lulus tes akan bekerja di perusahaan yang berada di Tanjunguncang tersebut,” ungkap Alumni UNAND ini.

Ia menyebutkan dalam perekrutan yang sudah berakhir, sedikitnya 12 ribu pelamar yang sudah berpengalaman mencoba untuk mendaptkan 21 lowongan yang tersedia.

“Itu yang berpengalaman, dan mereka tidak bekerja, apalagi yang baru,” sebut pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Perindustrian dan Perdagangan Batam ini.

Rudi berharap ke depan jumlah perusahaan yang membukan lowongan baik itu perusahaan yang baru beroperasi maupun yang sudah aktif sejak lama bisa meningkat lagi. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran di Batam.

Pemerintah, lanjutnya sudah berupaya menekan masuknya calon tenaga kerja dari luar pulau Batam melalui pembatasan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD).

“Perusahaan tetap boleh ambil calon tenaga kerja dari luar, namun jumlahnya kami batasi tidak sebanyak yang dulu. Intinya mengutamakan pencaker asal Batam,” terangnya.(yui)

Batam Kekurangan 20 Puskesmas

Putut A
-
0
Batam Kekurangan 20 Puskesmas
Puskesmas Rempangcate, Galang.
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Batam masih kekurangan 20 Puskesmas. Sesuai dengan rasio dari World Health Organization (WHO) maka seharusnya Puskesmas di Batam berjumlah 40 unit atau kurang 20 unit lagi.

“Secara rasio memang belum cukup. Kalau WHO perbandingannya satu puskesmas untuk 30 ribu penduduk. Jadi jumlah penduduk kita baru setengah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Didi Kusmarjadi, Jumat (26/1).

Hanya saat ini keberadaan klinik di Batam sudah membantu warga dalam mendapatkan perawatan. Terutama di pusat kota. Saat ini pembangunan Puskesmas lebih mengarah ke pinggiran dan hinterland.

“Tapi pembangunan ini kan harus menyesuaikan dengan anggaran. Kita terus meningkatkan pelayanan. Dalam waktu dekat Puskesmas Tanjunguncang akan beroperasi,” katanya.

Saat ini dinas kesehatan Kota Batam sedang mengusulkan status semua Puskesmas di Batam naik statusnya. 20 puskesmas di Batam sudah rawat inap padahal di kementerian statusnya adalah puskesmas bukan perawatan.

“Puskesmas kita semua sudah rawat inap. Jadi kita mengusulkan kementerian agar statusnya menjadi puskesmas dengan perawatan,” katanya.

Ia mengatakan semua puskesmas di Batam saat ini sudah memiliki tempat tidur inap sesuai kapasitas puskesmas. Demikian halnya dengan persediaan obat sudah mencukupi.

Anggota komisi IV DPRD Kota Batam Marlon Brando mengatakan jumlah puskesmas harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Tetapi jangan hanya fokus ke jumlah saja. Harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan saat ini Jumlah Puskesmas yang paling dibutuhkan adalah di pinggiran. “Harapan kita jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya. (Ian)

Hang Nadim Menanti Kesiapan GMF

Putut A
-
0
Hang Nadim Menanti Kesiapan GMF

batampos.co.id – Pihak Bandara International Hang Nadim Batam menunggu kesiapan PT GMF AeroAsia untuk merealisasikan invstasi mereka di Batam. Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim, Suwarso menuturkan pihaknya telah menyiapkan segalanya.

“Lahannya sudah ada, dan tinggal bangun saja,” katanya, Jumat (26/1).

Proses pembicaraan terkait investasi ini sudah cukup. Dan berlangsung dari tahun lalu. Sinyal rampungnya investasi ini juga mulai terlihat. “Kami saat ini menunggu saja,” ucapnya.

Bila GMF masuk ke Batam. Suwarso mengatakan lahan yang disediakan berada disebelah kiri dari Batam Aero Technic Hang Nadim. Nantinya disekitar itu jadi kawasan ekonomi yang berbasis perbaikan pesawat.

“Pas sebelah kiri MRO milik Lion Air Group,” ucapnya.

Terkait hal ini, sebelumnya Deputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata mengatakan investasi ini menunggu dari lobi GMF dengan partner mereka yakni KLN, Air France dan Mitsui.

“Dan itu bergantung pada negosisasi mereka dengan partnernya itu,” ucap Angga.

Masuknya GMF ke Batam, diyakini akan meningkatkan dan mendongkrak perekonomian Batam. Tidak hanya menumbuhkan perusahaan-perusahaan yang akan membantu industri MRO. Namun dengan masuknya GMF, juga dapat dapat menyerap tenaga kerja sekitar 5 hingga 10 ribu orang.(ska)

Disnaker Tunggu PL Lahan BLK

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pembangunan Balai Latih Kerja (BLK) yang berlokasi di Tanjungundap, Sagulung tinggal menunggu penetapan lahan (PL) dari Badan Pengusahaan Batam.

“Kemarin kami sudah rapat, dan semua siap dan sudah berkoordinasi untuk mempercepat proses penyediaan lahan ini,” kata dia, Jumat (26/1/2018).

Ia menyebutkan untuk PL ini tentu membutuhkan waktu, namun demikian BP Batam berjanji akan menyelesaikan permasalahan lahan ini dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, BP Batam juga membutuhkan waktu untuk pembebasan lahan untuk BLK tersebut. Berdasarkan hasil rapat yang digelar beberapa waktu, ada sekitar lima hektar lahan yang diklaim warga sekitar.

Ia menjelaskan karena lahan ini belum pernah di PL kan, jadi proses ganti rugi menjadi tanggung jawab dari BP Batam. “Ini juga menjadi pembahasan dari rapat kemarin,” ujarnya.

Rapat tersebut juga dihadiri stakeholder terkait mulai dari camat, BP Batam, Badan Pertanahan Batam, hingga Disnaker. Semua berkomitmen untuk merampungkan proses ini secepat mungkin.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada pihak kementerian terkait kesiapan lahan tersebut. “Intinya lahan sudah siap dan pemda juga,” imbuhnya.

Lanjutnya, Pemko da BP Batam berusaha maksimal untuk legalitas lahan tersebut. “Jadi tak ada kata-kata lambat dalam proses ini, karena kami semua masih bekerja, hanya saja membutuhkan sedikit waktu,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja sudah menyanggupi pembangunan BLK di Batam. Untuk tahap awal pihak kementerian sudah menyiapkan anggaran Rp 45 miliar. BLK direncanakan bisa mulai beroperasi Agustus mendatang.

Sebagian Lahan BLK Ternyata Hutan Lindung

Sebagian lahan Tanjunggundap, Sagulung yang rencananya akan dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) ternyata berstatus hutan lindung. Pembangunan BLK pun belum bisa dilakukan karena pengalokasian lahan (PL) belum keluar. Padahal, proyek pembangunan BLK telah dilaksanakan Kementrian Tenaga Kerja beberapa bulan lalu.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam , Aman menilai antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak serius menanggani status lahan tersebut. Padahal, Kementrian sudah menyetujui lahan yang sempat ditolak sebelum diajukan kembali.

“Lahan itu pernah diajukan namun ditolak karena Kementrian meranggapan lokasi terlalu jauh dari masyarakat. Namun karena tak ada lahan lain, makanya diterima,” kata Aman di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (26/1).

Menurut dia, harusnya Pemko dan BP Batam bisa cepat menangani sebagian lahan yang masih berstatus hutan lindung, sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan. Apalagi, Kementrian Tenaga Kerja telah melakukan lelang proyek pembangunan pada bulan November lalu.

“Koordinasi antar keduanya harus lebih cepat lagi. Pembangunan pun harusnya sudah dilakukan bulan ini (Januari, red), namun status lahan masih belum jelas. Sebagian lahan masih hutan lindung, ” beber Aman.

Hal senada dikatakan Riki Indrakari yang juga Anggota Komisi IV DPRD Batam. Menurutnya, antara Pemko dan BP Batam masih punya waktu untuk segera menyelesaikan status lahan tersebut. Jangan sampai, rencana pembangunan itu batal hanya karena status lahan yang tak kunjung selesai.

“Masih ada waktu satu tahun. Namun tak mungkin sampai setahun, karena prediksinya saja selesai Agustus tahun ini,” imbuh Riki. (yui/she)

Pertamina Tak Jamin Kualitas BBM di Pengecer Pinggir Jalan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna mengatakan, penjualan BBM dari Pertamina oleh masyarakat tanpa adanya izin niaga migas dari Dirjen Migas adalah ilegal. Sebab, sesuai UU 22 Nomor 2001 menegaskan seluruh pihak yang memperjualbelikan bahan bakar dan mendapatkan keuntungan pribadi dari sana harus mendapatkan izin niaga migas.

“Seluruh pengecer yang tidak dilengkapi dengan ketentuan yang jelas itu ilegal keberadaan. Kami sebenarnya tahu tak satupun yang memiliki izin. Hanya saja yang kami sayangkan belum ada penertiban dari pemerintah daerah atau aparat,” tutur Ida kemarin.

Menurut dia, Pertamina tidak berhak melakukan tindakan kepada penjual eceran ini. Sebab dalam ketentuannya tidak ada regulasi yang mengatur keberadaan penjual eceran. “Makanya bisa dipastikan semuanya (pngecer BBM) itu adalah ilegal,” tegas dia.

Selain itu, Pertamina juga tidak memberi jaminan atas kualitas BBM yang dijual secara eceran di jalan.

“Kalau di Pertamina kami memberikan kontrol yang betul-betul dipastikan bahwa bahan bakar yang dijual di SPBU sejak dikeluarkan dari kilangnya akan sama kualitasnya. Sementara pengecer kami tak bisa pastikan, baik itu sisi penampungan yang menggunakan wadah sederhana,” terang Ida.

Wadah yang dimaksud seperti botol, jeringen. Sementara seperti yang diketahui sifat bahan bakar apabila terkena sinar matahari akan mempengaruhi kualitasnya. “Ini yang mau kita edukasi kepada masyarakat. Memang secara kemudahan orang akan mudah membeli di pinggir jalan. tapi secara kualitas kita kembalikan pada masyarakat, karena tak jaminan sesuai dijual pertamina,” sambung dia.

Dari sisi keamanan, lanjut dia, tidak sedikit kasus pengecer atau pedagang BBM dijalan yang terbakar. Begitu juga dari sisi takaran, tidak ada jaminan takaran yang dijual pengecer akan betul-betul sama dengan takaran yang dijual di pertamina atau SPBU.

“Makanya yang dijual oleh pengecer, kami tak jamin kualitas, dan takaran, sementara dari sisi septi juga tak ada jaminan,” jelasnya. (rng)

Ketua DPRD Batam bilang, Transportasi Online Batam Masa Transisi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengakui tidak ada perlakukan khusus baik itu pada taksi online ataupun konvensional. Ia menegaskan, transportasi online di Batam sedang masa transisi. Pemerintah daerah tengah menyiapkan administrasi sekaligus sosialisasi.

“Intinya bukan melarang (online). Hanya saja selama beberapa bulan kedepan, akan ada proses transisi,” ujar Nuryanto, kemarin.

Menurutnya, pada proses peralihan ini nantinya akan ada sosialisasi Permenhub 108 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sekaligus pemerintah menyiapkan proses administratifnya. Setelah itu baru tahap operasional.

“Jadi semuanya sudah diatur. Karena permenhubnya sudah ada, turunan (permenhub) ini yang sama-sama kita minta diselesaikan,” bebernya.

Sehingga ketika aturan ini sudah dibuat, kedua belah pihak mengikuti apa-apa saja yang menjadi kewajibannya.

“Jika perlu pemerintah share dan lebih terbuka dalam hal ini. Mereka juga harus mempersiapkan dan publik perlu tahu supaya tidak ada fitnah. Kita tidak ada kberpihakan sana sini (konvnsional atau online), aturanlah yang menjadi acuan kita,” tegas Nuryanto.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Drive Online (ADO), Christiansen Ferary Wilmar mengatakan, persoalan transportasi online yang sering akibat perusahaan aplikasi tidak mahu membuka diri. Ia menilai seakan-akan mereka tutup mata dengan kondisi yang terjadi.

“Perusahaan aplikasi harusnya membuka diri, ADO saat ini sudah menjadi jembatan antara pemerintah dan driver online,” ucapnya.

Dalam hal ini ia mengatakan bahwa ADO sudah berada di 13 porivinsi di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi sudah dilibatkan oleh pemerintah setempat untuk mengawal, menentukan kuota, dan pengawasan di lapangan.

ilustrasi

“Artinya kami juga siap bekerja sama untuk mencapai tujuan supaya teman-teman dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Supaya aturan ditetapkan dan tidak ada lagi penolakan,” sebut dia.

Ia mengakui sudah pernah memasukkan audiensi di tahun lalu. Namun tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan aplikasi. Bahkan mereka juga pernah melakukan aksi damai disalah satu perusahaan.

“Namun hasilnya tetap saja, mereka tidak menanggapinya,” ungkap Christiansen.

Ia mengaku tidak kaget akan hal ini. Karena pemerintah pusat saja yang memanggil perusahaan aplikasi, sama saja tidakdigubrisnya. Mereka beranggapan karena mereka bukan dibawah naungan kementrian perhubungan. Melainkan mereka berada dibawah naungan kominfo.

“Seharusnya perusahaan aplikasi membuka diri dan memberikan keadilan pada driver online,” tuturnya. (rng)

1...12,56212,56312,564...14,198Halaman 12,563 dari 14,198

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000