Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 12574

OPD Percepatan Pembangunan Masih Kosong

0

batampos.co.id – Pengisian jabatan sejumlah Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna belum mendapat jadwal pasti. Hingga saat jabatan OPD strategis yang mendukung percepatan pembangunan daerah masih kosong, di antaranya Dinas Perikanan dan Bappeda.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Natuna Boy Wijanarko mengatakan, proses pengisian jabatan kosong selesai. BKPP akhir tahun 2017 lalu sudah melaksanakan assesment sejumlah pejabat yang mendaftar untuk pengisian jabatan tertentu.

“Assesment calon pejabat untuk mengisi jabatan sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu arahan Bupati untuk pelantikan,” ujar Boy kemarin.

Boy mengatakan, ada empat jabatan kepala OPD masih kosong dan sudah dilaksanakan assesment. Diantaranya jabatan Kepala dinas perikanan, kepala dinas kesehatan, kepala Bappeda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pengisian jabatan Camat Subi.

Dalam assesmet sebelumnya sebut Boy, terdapat satu orang pejabat dari Provinsi Kepri yang ikut untuk pengisian calon kepala dinas kesehatan. Untuk assesment calon jabatan kepala dinas perikanan masih diikut pejabat didaerah, tidak terdapat pejabat dari luar Natuna. Sama halnya peserta assesment pengisian jabatan Kasat Pol PP dan Camat Subi.

“Kapan dilantiknya tunggu arahan Bupati, apakah bulan ini juga belum ada penjadwalannya,” ujar Boy.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Natuna Abdul Gani mengaku, akan ada pelantikan pejabat defenitif sebagai kepala dinas kesehatan dalam waktu dekat. Hal itu diungkapnya saat menghadiri rapat kerja Panja DPRD Natuna kemarina.

“Hari ini mungkin rapat kerja terakhir saya di Dinas kesehatan bersama DPRD. Bakal ada pelantikan pejabat kepala dinas kesehatan defenitif. Saya hanya dipercayakan sementara mengisi kekosongan. Mungkin pelantikannya bulan Januari ini,” sebut Abdul Gani.(arn)

Bangunan Pasar Bukit Tembak Seperti Pasar Modern

0
Pasar Bukit Tembak di Karimun yang didesain seperti pasar modern. F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Pengerjaan bangunan pasar Bukit Tembak yang sudah masuk tahap finishing, walaupun belum selesai 100 persen tapi pengerjaannya terus dikebut. Diprediksi dalam satu pekan ini akan selesai. Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM Karimun M Yosli kemarin, (11/1) diruang kerjanya.

”Kalau denda keterlambatan pekerjaan tetap diberlakukan. Tapi bukan masalah itu, yang jelas bangunan tersebut sesuai dengan perencanaan dari Pusat. Sebab, proyek ini murni dari Kementerian Perdagangan untuk di Karimun sesuai dengan program Jokowi membangun pasar tradisional sebanyak mungkin,” jelasnya.

Dimana bangunan pasar bukit tembak yang menelan biaya mencapai Rp 5,5 miliar dari anggaran Pusat, terdiri dari 187 lapak dan 32 kios, ada tempat pembuangan sampah, rumah potong hewan. Kemudian, fasilitas umum seperti kamar kecil, mushola, ruang untuk menyusui, ruang ATM dan dipersiapkan ruangan kantor di lantai dua. Yang diperuntukan para pedagang pasar Bukit Tembak, dimana aat ini menempati lapak sementara didepan pasar. Ketika sudah selesai di kerjakan oleh pihak kontraktor, dirinya akan menyurati ke kementerian untuk dipergunakan bagi para pedagang.

”Kalau dilihat, cukup megah pasar itu. Desainnya seperti pasar modern, dengan pengaturan cahaya maupun sirkulasi udaranya cukup. Supaya para pedagang maupun masyarakat ketika berbelanja, bisa nyaman dan paling penting adalah hemat energi tidak membutuhkan cahaya lampu disiang hari,” tuturnya.

Masih kata Yosli lagi, ketika bangunan pasar tersebut sudah difungsikan sementara. Sesuai insturksi dari kementerian, sebelum bangunan pasar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pihak Perusda Karimun, tidak dibenarkan untuk memungut biaya sewa ataupun biaya retribusi lainnya.

”Biasanya masa pemeliharaan selama enam bulan. Yang jelas, bangunan pasar Bukit Tembak ini sebagai contoh untuk bangunan pasar. Dan pesan saya, tolong dijaga lingkungannya dan lapak maupun kios,” ungkapnya.

Sementara itu salah seorang pedagang basah Uda menilai, bentuk bangunan pasar Bukit Tembak cukup bagus dan dari desainnya terkesan seperti pasar modern. Sehingga, nanti bisa berjualan dengan nyaman dan tidak lagi capek-capek membersihkan lapak.

”Baguslah. Paling penting, kita sesudah jualan membersihkan lapak cepat. Semua ada fasilitasnya air dan stop kontak listrik,” singkatnya.(tri)

TNI AL Tingkatkan Pengawasan Aktifitas Illegal di Perairan Batam

0
KRI Lepu melakukan patroli di perbatasan Batumapar, Batam – Singapura. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Wilayah Periaran Batam masih cukup rawan dengan aktivitas ilegal. Penyelundupan barang illegal dan barang terlarang masih marak terjadi. Perlu peran aktif semua pihak untuk mencegah aktifitas yang merugikan masyarakat dan negara itu.

TNI AL salah satu institusi negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas illegal tersebut. Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan yang baru menjabat sebagai Danlanal Batam menekan salah satu program kerja Lanal Batam dibawa kepemimpinanya adalah mengawasi aktifitas ilegal di wilayah periaran Batam. Dia bertekad akan memerangi aktifitas illegal di wilayah periaran Batam secara serius kedepannya.

“Sebenarnya itu salah satu tugas dan fungsi kami. Kedepannya ya kami akan bekerja lebih maksimal lagi. Selain menjaga keamanan negara, kami juga akan fokus mengawasi aktifitas di periaran di wilayah kerja kami agar kegiatan-kegiatan illegal bisa ditekan,” ujar Iwan saat berlayar di wilayah Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (11/1).

Untuk mensukseskan program kerja tersebut pihaknya kata Iwan, sudah menyusun strategis yang apik untuk mencegah ataupun mendeteksi kegiatan illegal di wilayah periaran Batam. Salah satunya adalah memperkuat tim intelejen untuk memperoleh informasi yang akurat terkait rencana ataupun aktifitas illegal tersebut.

“Pasti itu. Bagaimanapun pelaku penyelundupan apalagi narkoba misalkan, pasti sangat teratur. Mereka tahu kalau ketangkap dihukum mati jadi mereka pasti mati-matian menyusun strategis yang aman agar terhindar dari petugas,” ujarnya.

Selain itu sambung Iwan, pihaknya juga akan rutin mengawasi aktifitas kapal pengankut peti kemas ataupun barang lain yang masuk ke wilayah perairan Batam. Setiap kapal yang mencurigakan akan langsung diperiksa.

“Seperti biasa, kalau ada yang mencurigakan, kita periksa manifestnya. Kalau tak cocok dengan barang muatan tentu akan ditindak lanjuti. Bila perlu bongkar cek di tengah laut,” tuturnya.

Upaya ini dilakukan murni untuk menjaga keamanan dan daulatan negara serta kesejahteraan masyarakat Batam dan Indonesia pada umumnya.

Tekad dari pihak TNI AL itu disambut baik oleh nelayan dan masyarakat pulau yang ada di wilayah Tanjunguncang. Mereka berharap agar pihak TNI AL benar-benar serius mengatasi persoalan itu. Bagaimanapun aktifitas illegal di wilayah periaran Batam masih cukup marak hingga saat ini. Kapal cepat atau speedboat gelap masih rutin hilir mudik di sekitar periaran Tanjunguncang dan sekitarnya.

“Dampaknya itu tidak ada yang baik Pak. Kalau berlayar malam kami (nelayan) sering kuatir ditabrak oleh kapal-kapal gelap itu. Mereka ngebut-ngebut karena takut ditangkap petugas,” ujar Muhajir, seorang nelayan di Tanjunguncang. (eja)

Lis Kebut Peresmian Sejumlah Gedung

0

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengebut peresmian sejumlah gedung baru maupun yang telah direvitalisasi sejak awal tahun baru, sebelum lengser dari jabatannya per 16 Januari mendatang. Setelah sebelumnya meresmikan empat bangunan sekaligus, kini giliran satu bangunan di SMP Negeri 1 Tanjungpinang yang diresmikan Lis Darmansyah, Kamis (11/1).

Rincian gedung yang diresmikan itu berupa ruang kelas belajar dan ruang kantor. “Kami wajib penuhi layanan pendidikan jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu amanat undang-undang,” ujar Lis.

Ia mengatakan, meski kondisi keuangan daerah mengalami defisit, namun pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tanjungpinang, terutama menambah sekolah dan sarana prasarana pendidikan. “Dunia pendidikan itu sesuatu yang luar biasa dan harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting dalam rangka mencerdaskan anak bangsa,” ujar Lis.

Kepala Dinas Pendidikan, HZ Dadang AG menjelaskan, SMPN 1 ini merupakan sekolah rujukan dari sekolah lain yang ada di Kota Tanjungpinang. Untuk itu, tampilannya harus bagus. Menyikapi APBD kita yang terbatas, kata Dadang, Dinas Pendidikan tidak boleh pesimistis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tanjungpinang. “Dengan dorongan Wali Kota dan usaha bersama, kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun ini, kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi Kepri, dengan begitu, kita bisa membantu sekolah-sekolah lainnya,” ucapnya.

Kepala SMPN 1 Tanjungpinang, Tri Elis Susilowati menjelaskan, renovasi bangunan sekolah ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan SMP yang diupayakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pembangunam gedung baru ini dimaksud untuk percepatan SMP berstandar nasional serta penaikan mutu bangunan.

Dana pembangunan yang diberikan pemerintah pusat lanjut Elis, digunakan untuk membangun gedung dua lantai, dua gapura, dua ruang kelas baru, satu laboratorium, dan jalur disabilitas. “Gedung berlantai dua ini memiliki fungsi, lantai pertama sebagai ruang perkantoran dan laboratorium, dan lantai kedua difungsikan sebagai ruang kelas belajar,” terangnya. (aya)

Bintan Masa Depan Integrasi Asean

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Jakarta, Kamis (11/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan kawasan-kawasan di Kepri kalau didesain dengan baik semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep-konsep yang banyak, diharapkan tidak hilang ditelan waktu. Pemprov sangat mendukung pengembangan kawasan ini menjadi semakin baik dan modern.

“Untuk mendukung itu semua, yang terpenting adalah komitmen pemerintah pusat, langkah yang pasti dan dukungan regulasi,” kata Nurdin usai menghadiri rapat pembahasan Pengembangan Pulau Bintan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Kamis (11/1).

Pada rapat yang dipimpin Menteri ATR Kepala BPN Sofyan A Djalil itu, seorang konsultan internasional Alfonso Vegara memaparkan pengembangan Pulau Bintan sebagai The Intteligent Island of Indonesia. Alfonso dalam pemaparan menyebutkan masa depan integrasi Asean ada di kawasan ini. Segala kesempatan di masa mendatang juga ada di kawasan ini. Apalagi jika Jembatan Batam Bintan terbangun, ekonomi di dua kawasan ini semakin tumbuh.

Pengembangan-pengembangan yang disampaikan Alfonso, sejati sejalan dengan penataan kawasan Pulau Bintan yang sedang dilaksanakan Gubernur Nurdin, seperti kegiatan Gurindam 12-nya. Seperti ada konektivitas hati kajian Alfonso Vegara dengan mimpi yang sudah mulai dikerjakan Nurdin saat ini.

Nurdin yakin, investor akan tertarik dengan konsep pengembangan tersebut. Pemerintah, mungkin tak akan kuat membangun secara keseluruhan. Karena itu, selain regulasi yanh mendukung, birokasi yang menghambat investasi juga harus terus dipotong.

Menurut Nurdin, jika semua bergerak lambat, maka banyak konsep bagus menjadi seperti mimpi di siang bolong. Karena investasi bukan tidak jadi, tetapi para investor lebih memilih lokasi lain yang lebih mendukung.

“Kami berkompetisi dengan banyak negara tetangga, semua pihak harus mendukung,” kata Nurdin.

Untuk pengembangan, menurut Nurdin, pembangunan Jembatan Batam Bintan menjadi sangat penting. Jembatan itu sangat mendukung dua daerah ini. Selain itu, pembangunan bukan hanya peningkatan ekonomi, tapi juga membangun kebanggaan dan menaikkan martabat negara.

“Kami berterima kasih dengan konsep pengembangan ini. Tapi kita harus cepat dan regulasinya harus mendukung,” kata Nurdin.

Soal komitmen dan dukungan regulasi yang disampaikan Nurdin juga ditegaskan Menteri Sofyan. Menurut Sofyan, Presiden Jokowi juga terus menegaskan hal tersebut. Regulasi-regulasi yang menghambat harus dihilangkan.

“Kalau hal ini semakin jelas invetasi akan datang dengan sendirinya. Kalau lambat kita ditinggal,” kata Sofyan.

Pada kesempatan itu, Kadis PU Kepri Abu Bakar sempat mempresentasikan konsep Gurindam 12 yang rupa sepemahaman dengan apa yang disampaikan konsultan internasional tersebut.

Menteri Sofyan bertanya kepada Gubernur tentang konsep pengembangan itu, apalah inline dengan yang sampaikan Alfonso?

“In line,” jawan Gubernur.

Tampak hadir dalam pembahasan tersebut Bupati Bintan Apri Sujadi, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin, Kadis PU Kepri Abu Bakar, Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, Pimpinan DPRD Bintan. Hadir juga Frans Gunara serta sejumlah Dirjen. (bni)

Catat, 3 Februari BP Batam Bikin Car Free Night

0

batampos.co.id – Setelah menggelar Car Free Day pada penghujung 2017 lalu, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menggelar Car Free Night pada 3 Februari nanti. Car Free Night akan digelar dengan konsep menarik yakni mengandalkan konsep Coffee Night, dimana pengunjung dapat menikmati malam sambil bersantai menyeruput kopi.

“Car Free Night dan Kuliner itu temanya yang digelar juga dengan konsep Coffee Night,” kata Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto, Kamis (11/1).

Lokasi yang dipakai nanti jauh lebih kecil daripada Car Free Day kemarin.

“Dari simpang empat Masjid Raya hingga ke Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI),” kata Bambang lagi.

Konsep Coffee Night yang diusung nanti akan dibarengi dengan mengundang komunitas pecinta kopi. Tujuannya sederhana yakni sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan komunitas-komunitas di Batam. (leo)

Syahrul Kukuhkan Pengurus Saka Taruna Bumi

0
Syahrul. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mengukuhkan dan melantik pengurus Satuan Karya (Saka) Pramuka Taruna Bumi masa bhakti 2017-2022, Rabu (10/1) sore kemarin. Saka Taruna Bumi yang merupakan satuan badan kwartir cabang yang menghimpun serta menggerakkan Pramuka dalam pengelolaan lingkungan dalam lingkungan pertanian.

“Ini pertama kalinya saka Taruna Bumi dibentuk semenjak Tanjungpinang menjadi Kota otonom. Maka lengkap lah saka-saka yang ada di Tanjungpinang,” ucap Syahrul dalam sambutannya, Kamis (11/1).

Pembentukan Saka ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan maksimal. “Selamat bekerja, selamat berkarya segenap pengurus saka. Mari bangun generasi muda berkarakter. Jayalah Pramuka! Salam Pramuka,” sambung Syahrul.

Ketua Majelis Pembimbing Saka Taruna Bumi, Raja Khairani, menjelaskan, Saka Taruna Bumi merupakan wadah pembinaan bagi Pramuka penegak dan Pramuka pandega. Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pertanian. Ketrampilan ini nantinya dapat berguna bagi diri pribadi, keluarga, maupun lingkungan.

“Saka Taruna Bumi sebagai saka yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta pertanian dan berperan dalam pembangunan kepada anggota pramuka “, katanya

Sementara itu, Hamirudin, ST, M.Si yang menjabat sebagai Ketua Saka Taruna Bumi masa bakti 2017-2022, menerangkan kepengurusan saka taruna bumi yang dilantik sebanyak 24 orang, terdiri dari empat orang Mejelis Pembimbing, empat orang pimpinan saka, 11 orang pamong, dan instruktur sebanyak lima orang ,” ucapnya. (aya)

Perkuat Karakter Menuju Generasi Emas 2045

0
Hardi S Hood memberikan materi seminar kebangsaan, Kamis (11/1). F. Ichwanul/Batam Pos.

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, HM Firmansyah membuka Seminar Kebangsaan, Kamis (11/1) di gedung Nilam Sari. Hadir sebagai narasumber anggota Dewan Perkwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hardi Selamat Hood.
Mengambil tema Menuju Generasi Emas 2045, Firmansyah mengaku ada tiga landasan yang harus dipenuhi. Yakni, perkuat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

“Ketiga kecerdasan ini sangat penting sekali untuk dikuasai bagi generasi penerus bangsa. Tanpa tiga kecerdasan tersebut, mustahil akan tercapai generasi emas bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Hardi S Hood. Dikatakan, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 mendatang. Atau tepatnya, memasuki perayaan 100 tahun Indonesia merdeka.

Mengapa harus 2045? Karena diperkirakan, jumlah pemuda Indonesia sebagai generasi emas jumlahnya mencapai 70 sampai 100 juta jiwa. Dan mereka adalah generasi utama yang mampu menjulang tinggi dibanding generasi sebelumnya.

“Meski menjadi negara besar, tapi hanya jumlahnya saja. Artinya, kekuatan karakter, cerdas, dan kompetitif generasi mudanya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus membangun generasi emas tadi dengan memperkuat karakter yang mempunyai jati diri memiliki kebangsaan yang kuat, dan adab sopan santun,” tutur Hardi.

Penguatan karakter generasi emas, lanjut Hardi, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Artinya, proses pendidikan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur dimulai dari anak usia dini.
“Sekarang penguatan guru-guru PAUD, TK, dan SD, sudah digalakan untuk mempersiapkan generasi emas. Karena di tangan mereka (guru PAUD, TK, dan SD, red) dengan membentuk karakter bangsa sehingga mampu menjadi generasi emas,” tegas senator asal Tanjungbatu Kundur ini.

Hardi dengan tegas menyebutkan, pendidikan karakter, terutama tentang adab, dan akhlak, sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Sehingga tidak heran jika negara-negara maju dengan cepat menguasai dunia diberbagai peluang. “Tidak hanya kecerdasan, tetapi generasi muda di negara-negara maju juga diimbangi dengan karakter yang kuat. Hal inilah yang membuat negara-negara maju dengan cepat menguasai dunia,” tutur Hardi.

Melihat keberhasilan tersebut, mendorong pemerintah segera mencanangkan penguatan karakter generasi muda. Harapannya jika anak yang dimaksud telah beranjak dewasa, merekalah yang akan memimpin negeri ini. Tentunya dengan mengutamakan pendidikan etika dan adab. “Pertahankan kearifan lokal. Kita harus beradat dan beradab. Sehingga ilmu-ilmu dari luar bisa dikalahkan dengan kebudayaan kita,” ungkap Hardi.

Mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, secara sederhananya harus diproklamirkan, kampayekan, dan melakukan aktifitas kegiatannya. Dan saat ini telah didirikan Yayasan 2045 yang mewujudkan kegiatan gerakan emas Indonesia 2045. (enl)

Upah Sektor Granit Naik Rp 200 Ribu

0

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah menetapkan Upah Minimun Sektoral (UMS) sub granit sebesar Rp 3.045.766 untuk tahun 2018, Kamis (11/1). Penetapan tersebut adalah hasil pembahasan antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan granit yang ada di Kabupaten Karimun.

“Kalau dibandingkan dengan UMK 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp 200 ribu. Dan kita akan usulkan ke Gubernur untuk disahkan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 ini,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Karimun Hazmi Yuliansyah, Kamis (11/1).

Dengan demikian, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan khususnya granit sudah resmi menerima gaji sebesar Rp 3 Juta lebih pada bulan ini. Sesuai dari hasil keputusan bersama, tinggal pengesahkan di tingkat Pemerintah Provinsi Kepri yang tidak lama paling pekan depan sudah selesai. “Walaupun telat, tapi sudah ada kepastian ada kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 2.900.000,” ucapnya.

Masih kata Hazmi lagi, saat ini ada tujuh perusahaan granit yang aktif beroperasi di Kabupaten Karimun dengan menyerap tenaga kerja sekitar empat ratusan pekerja. Sementara untuk tenaga kerja yang di PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) akan segera dibahas setelah ada persetujuan dari pihak manajemen.

Untuk sektor konstruksi yang biasanya dilakukan pembahasan antara serikat pekerja dengan PT Saipem Indonesia Karimun Brancah (SIKB) belum ada jawaban. Hal ini disebabkan, manajemen perusahaan yang ada di Karimun masih menunggu keputusan dari kantor pusat di Milan, Itali. Meski demikian, melihat pada tahun-tahun sebelumnya untuk UMS di PT SIKB selama ini berjalan dengan baik.

“Yang jelas kami putuskan pada bulan ini semuanya untuk penetapan UMS, termasuk PT SIKB yang beroperasi di Kabupaten Karimun,” tuturnya. (tri/san)

Mega Proyek Pemprov Belum Dilelang

0
Kawasan Tepi laut menjadi kawasan proyek multiyears penataan Pantai Gurindam Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Mega proyek milik Pemerintah Provinsi Kepri, yakni pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang senilai Rp 530 miliar belum masuk dalam daftar lelang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepri. Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri, pekerjaan fisiknya akan dimulai tahun ini.

“Ya memang salah satu rencana strategis Pemprov Kepri adalah pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan (PUPRP) Kepri, Abu Bakar, kemarin.

Menurutnya, proyek tahun jamak tersebut sudah ditayangkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Dijelaskannya, ketika sudah ditayangkan, tinggal diajukan untuk permintaan lelang ke LPSE. “Yang jelas semua butuh proses, dan ada aturan mainnya.

Apalagi menyangkut proyek tahun jamak. Tentu teknis sedikit berbeda dengan tahun tunggal,” papar Abu Bakar.

Disebutkannya, saat ini ada beberapa kegiatan strategis lainnya yang sudah dalam tahap evaluasi penawaran. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah peningkatan jalan pada Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang senilai Rp 4,7 miliar.

“Khusus untuk peningkatan jalan, adalah pekerjaan lanjutan. Kita masih membutuhkan banyak anggaran untuk pembenahan jalan di Dompak. Makanya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran,” paparnya lagi.

Lebih lanjut katanya, kegiatan lainnya yang sudah dalam tahap evaluasi penawaran adalah peningkatan Jalan Temburun – Pasir Peti Kabupaten Anambas senilai Rp 14,6 miliar. Kemudian ada juga, peningkatan Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun Rp 4,5 miliar.

“Target kita adalah pada pekan ketiga Februari nanti, kegiatan konsturksi sudah mulai berjalan. Karena lelang kegiatan sampai selesai membutuhkan waktu 45 hari,” tutup Abu Bakar.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri tentang proyek tahun jamak sebesar Rp530 miliar sampai tahun 2020 mendatang. Di tahun 2018 include dengan biaya Manajemen Kontruksi (MK) adalah sebesar Rp120 miliar. Kemudian tahun 2019 Rp 211,2 miliar. Sedangkan 2020 adalah Rp 198,7 miliar.

Jumlah tersebut berbeda dengan rencana lelang Pemprov Kepri. Mengacu pada SIRUP LKPP Dinas PUPRP Kepri, untuk tahun 2018, pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang senilai Rp 95.374.000.000. Sedangkan Jasa Layanan Konsultan Managemen Konstruksi Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang Rp 3.126.000.000. (jpg)