Rabu, 22 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12593

Kisah Sengkarut Taksi Online di Kota Batam

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ribuan pengemudi transportasi online di Batam menggelar demo di depan kantor wali kota Batam dan kantor DPRD Batam, Selasa (16/1). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan izin dan legalitas operasional transportasi online di Batam, baik roda dua maupun roda empat.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi Kepri, Sopandi meminta ketua DPRD Batam dan Wali Kota Batam segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan surat dari Dishub Kepri tentang penghentian sementara operasional taksi online. Sebab jika tidak, maka aksi persekusi terhadap para pengemudi taksi online akan terus terjadi. Pemerintah diminta segera bertindak sebelum ada korban jiwa.

“Apa harus menunggu terjadi pertumpahan darah di lapangan, apa harus terjadi jatuh korban jiwa, baru pemerintah bertindak dalam menyikapi masalah tranportasi online di Batam ini,” tanya Sopandi saat berdialog dengan anggota DPRD Batam di sela demo, kemarin.

Sopandi mengatakan, pada tanggal 31 Oktober tahun lalu Dishub Batam bersama perwakilan taksi konvensional dan Komisi III DPRD Batam yang menandatangani pelarangan operasional transportasi online di Batam. Menurut dia, kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan sepihak saja.

“Karena kami dari transportasi online saat itu tak dilibatkan,” ujar Sopandi.

Kepada polisi, Sopandi meminta agar pelaku persekusi terhadap sopir taksi online ditindak. Sebab selain mengancam dan mengintimidasi, para pelaku juga sering memukul bahkan merusak armada taksi online.

“Ini yang sebenarnya kami sayangkan. Oknum sipil yang tak punya wewenang di Batam ini tindakannya sudah melebihi aparat kepolisian,” terang Sopandi.

Selain itu, dalam demo kemarin para pengemudi taksi online juga menuntut DPRD dan Pemko Batam segera mengeluarkan rekomendasi tentang kuota taksi online di Batam. Serta mensosialisasikan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, pihakya akan meneruskan tuntutan tersebut ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Sebab perizinan transportasi online menjadi ranahnya Dishub Provinsi Kepri. Selain itu, Nuryanto berjanji akan segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas masalah taksi online di Batam.

“Utamanya masalah legalitas,” terang Nuryanto.

Nuryanto menyayangkan masalah legalitas transpotasi online di Batam yang berlarut-larut tanpa ada solusinya. Ia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut, akan memicu stabilitas keamanan dan berdampak pada upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata.

“Pemerintah sesegera mungkin harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi keberadaan transpotasi online di Batam ini. Berikan kemudahan dan petunjuk mereka dalam mendapatkan legalitas. Berikan kepastian mereka,” kata Nuryanto.

Menurut Nuryanto, selama ini pemerintah Provinsi Kepri ragu dalam memberikan legalitas terhadap keberadaan transpotasi online di Batam. Sehingga permasalahan ini berlarut-larut, digantung dan tak ada penyelesaiannya.

“Sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kepri memberikan kepastian tentang keberadaan transpotasi online,” ujar Nuryanto.

Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.

Sementara Wakapolresta Barelang AKPB Mudji menegaskan, pihak kepolisian tak akan tebang pilih dalam menindak oknum yang berbuat anarkis. Apalagi sampai melakukan pengrusakan.

“Siapapun oknum yang berbuat anarkis di lapangan, kami akan tangkap,” terang AKBP Mudji kepada perwakilan pengemudi transportasi online.

Soal keberadaan Gojek, Mudji mengaku sudah tak ada masalah. “Saya katakan gojek tidak ada masalah. Sama-sama dengan ojek pangkalan. Karena sama-sama tidak punya izin,” kata Wakapolres Barelang AKBP Mudji Supriadi.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan bahwa Gojek dan ojek pangkalan selama ini memang sudah mulai akur. Tidak pernah lagi ditemukan gesekan di lapangan.

“Ojek itu tidak diatur dalam undang-undang lalulintas. Ya dipersilakan saja. Kalau dibilang salah, ya sama-sama salah,” katanya.

Namun fakta di lapangan ternyata berbeda. Pengemudi Gojek, Jali, mengatakan masih banyak intimdasi terhadap para pengemudi ojek online. “Misalnya di Batamindo, untuk antar makanan pun kami tidak boleh. Padahal, banyak karyawan yanng pesan makan dari pujasera di sana,” katanya.

Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah taksi online di Batam.
“Saya sudah berkali-kali katakan, semua harus bisa menhan diri.Terlebih lagi situasi ekonomi di Batam sedang turun. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi di Kota Batam ini,” ujarnya, Selasa (16/1) pagi.

Hengki menegaskan, Jajaran Sat Lantas Polresta Barelang bersama dengan Dishub Batam akan menindak tegas bagi pelaku yang melakukan pengrusakan maupun terhadap taksi yang belum mempunyai izin. Sejauh ini, jajaran Sat Lantas Polresta Barelang sudah melakukan penilangan terhadap ratusan mobil taksi yang belum memiliki izin.

Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan bahwa kepada sopir taksi online yang ditilang petugas, selanjutnya mereka akan mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Penilangan ini akan tetap kita laksanakan. Kita juga sudah minta kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menggelar sidang tilang sekali seminggu,” tuturnya.

Uji Kir harus Badan Usaha

Kadishub Batam Yusfa Hendri menegaskan, pihaknya tak akan mengizinkan kendaraan transportasi online melakukan uji kir secara personal atau atas nama individu. Mereka bisa melakukan uji kir asalkan melalui badan usaha.

Yusfa menerangkan, transportasi berbasis online kan juga termasuk transportasi umum yang sifatnya mengambil penumpang dengan menerima imbalan atau bayaran dari penumpangnya atau pengordernya. Mereka juga harus diperlakukan sama.

“Boleh uji kir asalkan melalui badan hukum yang menaunginya. Bisa dari koperasi, PT ataupun asosiasi,” kata Yusfa.

Terkait penentuan kuota maupun perizinan taksi online, Dishub Batam tak berwenang. “Kewenangan penuh berada di Gubernur Kepri. Kami sifatnya hanya memberikan masukan atau rekomendasi saja,” katanya.

Yusfa menegaskan, sampai saat ini belum ada satupun badan usaha yang menaungi tranportasi online di Batam yang sudah mendapatkan izin beroperasi dari Gubernur Kepri. Perusahaan yang ada untuk menaungi transportasi online di Batam saat ini ada empat yakni PT Diva Citra Sejati, Trans Utama Batam, PT Suluh, serta CV Patriot.

foto: cecep mulyana / batampos

Direktur Operasional PT Suluh, Fanaya, menegaskan pihaknya sudah mengajukan dua kali berkas perizinan ke Dishub Kepri. Pihaknya juga pernah diundang Dishub Kepri untuk membahas masalah kuota taksi online di Batam. Tetapi deadlock atau tak ada keputusan, karena dari seluruh forum taksi konvensional tak menyetujui adanya perumusan atau kuota yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

“Sampai sekarang kami dapat jawaban dari Dishub sabar dulu suruh menunggu,” terang Fanaya.

Sementara di Sekupang, sekitar 100 pengemudi ojek dan taksi online menggelar aksi protes terhadap tindakan persekusi yang dilakukan sopi taksi pangkalan terhadap rekan mereka beberapa waktu lalu.

Koordinator aksi, Alam, meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku persekusi. “Kami hanya ingin mencari nafkah dengan damai tanpa ada dihadang oleh siapapun,” tegasnya.

Ia berharap ke depan jangan ada lagi anggotanya yang menjadi korban persekusi taksi pangkalan. “Biarkan masyarakat yang menilai dan menentukan mereka mau naik taksi online atau pangkalan. Intinya kami ingin berkerja tanpa harus dihentikan,” sebutnya.

Kapolsek Sekupang Kompol Oji Fharoji meminta semua pihak untuk menahan diri. “Jangan buat keributan, kasihan calon penumpang, nanti mereka takut menggunakan jasa taksi baik online maupun pangkalan,” katanya. (ian/gas/atm/yui/gie)

Setiap WNI Tanggung Utang Rp 15 Juta

Putut A
-
0

batamos.co.id – Jumlah utang pemerintah pusat terus bertambah. Hingga akhir 2017 lalu, nilainya mencapai Rp 3.938 triliun atau 29,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan rasio tersebut, maka setiap warga Indonesia memiliki tanggungan utang negara sebesar Rp 15 juta.

“Ini kondisi anomali, dengan proyeksi total utang menembus Rp 4.100 triliun artinya utang per kapita bisa mencapai Rp 15,7 juta per penduduk pada akhir tahun 2018,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Economic and Development Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Bhima menilai, jumlah utang pemerintah yang hampir mencapai Rp 4.000 triliun itu sudah masuk lampu kuning. Artinya, perlu diwaspadai.

“Utang pemerintah yang naik cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir sudah masuk lampu kuning,” kata Bhima.

Lampu kuning untuk utang pemerintah pusat, kata Bhima, dilihat dari data spesifik pertumbuhan utang luar negeri pemerintah di November tahun lalu yang mencapai 14,3 persen (yoy). Angka ini naik signifikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya 8,4 persen (yoy). Sementara utang luar negeri swasta hanya tumbuh 4,2 persen(yoy).

“Artinya pemerintah lebih agresif berhutang daripada swasta. Ini kondisi anomali,” jelas dia.

Meski demikian, Bhima menilai pemerintah pusat masih sanggup membayar atau melunasi utang ribuan triliun itu. Hanya saja, dia tetap mengkhawatirkan kemampuan bayar utang pemerintah semakin berkurang.

“Ini karena prospek penerimaan pajak cukup sulit di 2018, target penerimaan pajak 2018 tumbuh lebih dari 20 persen dari realisasi pajak 2017,” tambah dia.

Di sisi lain ada utang jatuh tempo Rp 810 triliun yang harus dibayar pemerintah di 2018-2019. Artinya kalau utang luar negeri tidak terkendali maka ruang fiskal makin sempit.

“Pemerintah disarankan untuk lebih bijak dan kalau perlu rem utang,” katanya.

Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang 2017 lalu pemerintah pusat telah mengambil utang sebanyak Rp 472 triliun jika dihitung dari posisi 2016 yang sebesar Rp 3.466 triliun. Sehingga per akhir 2017 lalu, utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 3.938,7 triliun.

ilustrasi

Jumlah utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.938,7 triliun ini terdiri dari instrumen pinjaman sebesar Rp 744 triliun atau 18,9 persen dari total utang, dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.194,7 triliun atau 81,1 persen.

Adapun, jumlah outstanding SBN tersebut belum termasuk prefunding yang dilakukan di akhir 2017 sebesar 4 miliar dolar ASyang akan dicatatkan di tahun 2018.

Dari total instrumen yang sebesar Rp 744 triliun, komposisi pinjaman luar negeri mencapai Rp 738,4 triliun di mana dari total tersebut terbagi lagi berdasarkan pemberi pinjaman seperti bilateral sebesar Rp 313,7 triliun, multilateral sebesar Rp 381,2 triliun, komersial sebesar Rp 42,6 triliun, dan pinjaman kredit ekspor (suppliers) sebesar Rp 1,0 triliun. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,5 triliun.

Dalam portofolio SBN, porsi SBN berdenominasi valas lebih kecil dibandingkan SBN rupiah, masing-masing 21,7 persen atau Rp 853,6 triliun untuk SBN valas, dan 59,4 persen atau Rp 2.341,1 triliun untuk SBN rupiah. (jpg)

Berkenalan dengan Messya Thalib, Selebgram Batam

Putut A
-
0
Berkenalan dengan Messya Thalib, Selebgram Batam
foto: dok pribadi

batampos.co.id – Batam semakin maju, tapi juga beberapa ruas jalannya mulai macet. Hal ini dituturkan oleh Messya Thalib, selegram cantik asal Batam ini. Namun walau begitu, ia mengatakan masih betah berlama-lama hidup di Batam.

“Sudah nyaman sih,” ucapnya.

Saat ini Kota Batam, kata Messya tidak ketinggalan dari kota-kota lainnya di Indonesia. Segala kecanggihan teknologi ada di Batam. “Bagaimana pun hidup di Batam itu, ada enak atau tidaknya,” ujar sembari tertawa kecil.

Wanita yang sehari-hari aktif di media sosial ini menuturkan sudah terlalu cinta dengan Kota Batam. Ia mengatakan yang perlu diperhatikan pemerintah adalah melebarkan jalan-jalan yang ada. Sehingga kemacetan dapat berkurang.

“Maunya jalannya semakin lebar,” ujarnya.

Ia mengapresiasi pemerintahan Kota Batam, yang terus giat melakukan pelebaran jalan. “Bagus sih,” tuturnya.

Saat ini, kata Messya kegiatannya sehari mengiklankan berbagai produk melalui instagramnya. “Sudah puluhan sih, salah satunya Zapin. Saya endorse melalui instagram saya,” ucapnya.

Selain aktif di medsos. Gadis kelahiran 27 tahun yang silam itu mengatakan saat ini sibuk mengurus usaha keluarganya. “Kami punya usaha kecil-kecilan di Sei Temiang, Marina. Jual bibit buah, bunga, tanaman hias. Tokonya saya beri nama Nurseri Sereel,” tuturnya. (ska)

Opname di RSUD Batam, Infus Beli di Luar RS

Putut A
-
0
Apotek RSUD Embung Fatimah Batuaji. Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji kembali dikeluhkan warga. Banyak warga kecewa sebab stok obat-obatan di rumah sakit bertipe B itu masih banyak yang kosong.

Indah, warga Tembesi Sagulung misalkan mengaku, cukup kewalahan mendapatkan obat asma untuk kakaknya yang menjalani perawatan medis di ruangan rawat Inap. Itu karena obat asma yang dibutuhkan kakaknya tidak tersedia di apotek rumah sakit tersebut. Dia harus mencari obat tersebut ke apotek di luar.

“Dapat di Fanindo tadi. Di sini tak ada katanya,” ujar Indah saat ditemui RSUD, Selasa (16/1).

Kekosongan obat asma tersebut, diakui Indah sudah terjadi sejak awal kakanya dirawat di rumah sakit tersebut sepekan yang lalu.

“Kakak saya sudah hampir seminggu di sini. Memang dari awal tak ada obat itu. Saya juga pernah beli infus di luar buat kakak saya itu,” tuturnya.

Padahal kata Indah, kakanya itu terdaftar sebagai pasien BPJS dan seharusnya tak perlu membeli obat lagi sebab sudah ditanggung BPJS. Namun itu tidak berlaku sebab di RSUD itu tidak tersedia obat yang dibutuhkan kakak Indah.”Cuman nama saja pak pasien BPJS. Obat kita beli sendiri di luar,” keluh Indah.

Selain Indah, Batam Pos yang menelusuri informasi kekosongan obat di rumah sakit tersebut juga menemui pasien rawat jalan lainnya yang harus membeli obat di luar rumah sakit. Persoalannya sama apotek yang ada di rumah sakit tersebut tak memiliki stok obat yang dibutuhkan pasien rawat jalan. Salah satunya adalah Emanuel, warga Bengkong yang menjalani perawatan medis di klinik terapi yang ada di rumah sakit tersebut. Usai menjalani terapi, dia harus membeli obat untuk menghilangkan bengkak di lehernya di apotek di luar rumah sakit.

“Dikasih resep sama dokter tapi di sini tak ada obatnya. Saya mau cari di luar ini,” ujarnya.

Keluhan-keluhan warga dan pasien itu dibenarkan oleh petugas medis di RSUD. Sejumlah sumber Batam Pos dari petugas medis di RSUD mengakui memang belakangan stok obat khususnya untuk pasien BPJS kosong. Itu karena belum ada pengadaan lagi dari pihak manajemen.

“Sudah lama persoalan ini. Serba salah kami di sini. Pasien sering marah-marah, tapi mau gimana lagi memang tak ada kok,” ujar seorang sumber.

Sumber tesebut bahkan juga menjabarkan persoalan yang dihadapi RSUD tidak saja pada kekosongan obat-obatan, tapi juga peralatan medis yang kurang lengkap atau bermasalah. Ruangan radiologi misalkan sempat tak bisa melayani pasien beberapa waktu lalu. Itu karena peralatan medis di ruangan tersebut bermasalah.

“Tapi sekarang sudah berjalan normal,” kata sumber itu lagi.

Sebelumnya rombongan komisi IV DPRD kota Batam yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit tersebut (5/12/2017), juga menemui banyak persoalan. Selain persoalan obat banyak yang habis, rombongan anggota Dewan itu juga menemui banyak peralatan medis yang masa kalibrasi sudah habis atau expired.

Usai sidak tersebut manajemen RSUD mengklaim sudah mengatasi persoalan-persoalan itu secara perlahan-lahan. Namun belakangan persoalan serupa kembali terjadi sehingga perlu ada perhatian serius dari pihak manajemen RSUD tersebut.

Direktur RSUD Embung Fatimah Batam dr. Ani Dewiyana saat dikonfirmasi mengakui memang masih banyak stok obat yang habis di rumah sakit tersebut.

“Iya memang ada (kekosongan stok obat-obatan). Sudah beberapa pekan ini. (Anggaran) Lagi proses (audit) di BPKP makanya tak bisa diadakan serentak. Semuanya butuh prosedur dan proses,” ujar Ani.

Selain obat-obatan, Ani juga mengakui ada sejumlah peralatan medis di rumah sakit bermasalah karena belum dikalibrasi. Alat di ruangan operasi misalkan memang belum dikalibrasi sampai saat ini.

“Untuk peralatan bagian medik sudah upayakan dalam minggu ini beres. Kalau obat secepatnya diadakan lagi walaupun bertahap,” tutur Ani. (eja)

Peresmian Mal Pelayanan Publik Batam Kembali Ditunda

Putut A
-
0

batampos.co.id – Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam kembali ditunda. Padahal rencananya MPP tersebut akan diresmikan pada Kamis (18/1) ini oleh tujuh menteri dan dihadiri 12 gubernur.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Gustian Riau menyampaikan, peresmian tetap akan menunggu jadwal Presiden Joko Widodo. Menurutnya ide MPP berawal dari presiden sudah seyogyanya diresmikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Apalagi MPP Batam akan dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat. Bagusnya memang presiden langsung yang meresmikan,” terangnya.

Ia menyampaikan pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepri terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk diketahui, kementrian yang dipimpin Asman Abnur ini turut serta mengkomunikasikan jadwal peresmian MPP di pemerintah pusat.

“Kami tunggu informasi juga dari Menpan RB (Asman Abnur, red). Kehadiran presiden nanti bisa disesuaikan dengan agenda lain, ada beberapa program yang akan presiden hadiri,” imbuhnya.

Tak hanya presiden yang dijadwalkan hadir, beberapa kementrian yang berkaitan erat dengan MPP juga ikut dijadwalkan hadir.

“Kami sudah bersurat ke Kemenkumham. Soal ini, kepala Imigrasi Batam Lucky Agung Binarto juga ikut membantu kami,” ucap dia.

Gustian mengklaim persiapan peresmian hampir 100 persen dan beberapa waktu lalu sudah diujicoba. Ia mengungkapkan sembari menunggu peresmian ada beberapa intansi yang sedang menyempurnakan tata letak konter agar terlihat lebih bagus.

“Ada layanan e-samsat, mau ubah desain, agar ada penampilan baru. Samsat dan kepolisian berbenah, sehingga suasana lebih baik. ATB sudah berubah tempat jyga agar lebih modern sistemnya,

Tak hanya itu, layanan di MPP tersebut juga sudah online dan kini sedang disiapkan untuk diintegrasikan dengan layanan dari instansi lain di luar Pemko Batam. Terkait ini, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Salim mengaku walau sudah online, layanan perizinan yang baru terintegrasi hanya layanan pada masing-masing institusi, sementara antar institusi belum terintegrasi.

“Kalau dari segi tempat jelas kita sudah terintegrasi, karena sudah satu tempat. Layanan pun di internal Pemko Batam juga sudah (terintegrasi). Yang sedang kita dudukkan adalah integrasi dengan instansi lain,” ucapnya.

Ia mengaku kini pihaknya terus melakukan koordinasi terkait ini. Kelak tim teknis Pemko Batam dan instansi lain akan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.

“Tak bisa Pemko sendiri nanti,” ucapnya.

Terkait dengan pelayanan terintegrasi antar institusi di MPP itu, diakui Salim sehari sebelumnya, sudah dibahas.

“Kemarin BP berinisiatif melakukan pertemuan, terkait kemungkinan layanan terintegrasi dari aplikasi. Apakah bisa aplikasi terintegrasi atau tidak, masih kita lihat nanti,” ujar Salim.

Langkah selanjutnya, Salim mengaku jika pihaknya masih menunggu pembahasan bersama.

“Kita tunggu jadwal dari BP atau Dinas BPM dan PTSP Pemko, untuk langkah selanjutnya,” imbuhnya. (adi)

2018, Potensi Penyelundupan Elektronik masih akan Mendominasi

Putut A
-
0
Barang Selundupan Senilai Rp2,4 Miliar Dimusnahkan

batampos.co.id – Kepala Bidang (Kabid) Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Batam (BC) Batam, Sulaiman menegaskan, tahun ini jenis penyelundupan yang akan tetap marak dan menjadi favorit penyelundup adalah penyelundupan ballpress atau barang-barang bekas serta elektronik utamanya ponsel atau produk black market.

“Dua jenis komoditi itu yang akan tetap marak tahun ini. Karena apa? Ya karena dua barang tersebut yakni barang seken serta ponsel dan barang elektronik lainnya masih sangat tinggi diminati masyarakat Batam. Sebab, dari segi harga, memang jauh lebihmurah dibandingkan produk yang resmi,” ujar Sulaiman.

Sementara terkait penyelundupan narkoba, Sulaiman menegaskan hal itu tak bisa diprediksi. Namun terkait pola penyelundupan di Batam, Sulaiman menegaskan pelaku tak akan frontal melakukan perlawanan ke petugas.

“Pola penyelundupan di Batam itu kalau sudah kedapatan petugas patroli, pelaku tak mau frontal menyerang petugas. Mereka lebih memilih kabur meninggalkan kapal serta barang selundupannya. Itu yang membedakan dengan penyelundup di luar Batam, seperti di Tanjungbalai Asahan,” terang Sulaiman. (gas)

Bea Cukai Andalkan Sinergi dengan Aparat Lain untuk Cegah Penyelundupan

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Bidang (Kabid) Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Batam (BC) Batam, Sulaiman menegaskan, untuk menekan maraknya penyelundupan di Batam, antisipasi yang akan dilakukan pihaknya yakni dengan cara memperkuat sinergi dengan instansi lainnya seperti TNI AL serta pihak-pihak lain yang berkompeten.

“Jumlah personel kami dari P2 BC Batam sangat terbatas sekali untuk memback-up atau pengawasan mengenai aksi penyelundupan. Kalau hanya mengandalkan personel yang ada sekarang, tak akan mampu melakukan pengawasan dan penindakan di seluruh Batam. Personel yang ada sekarang hanya berjumlah 90 orang saja yang idealnya harusnya dua kali lipatnya jumlah sekarang atau sekitar 200 personel. Ini yang sedang kami ajukan penambahan jumlah personel ke pusat,” ujar Sulaiman kepada Batam Pos, Senin (15/1) sore.

Selain itu, lanjut Sulaiman, pihaknya juga akan memperkuat fungsi intelejen di lapangan dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan sevalid mungkin terkait misalnya keberadaan jalur tikus atau pelabuhan rakyat yang biasa digunakan oleh penyelundup, kemudian data terkait di mana landing poinnya penyelundup dalam menurunkan barang selundupan.

“Hal tersebut kami perkuat lagi untuk memfokuskan upaya penindakan dalam menekan praktek penyelundupan di Batam,” terang Sulaiman.

Selain itu P2 BC Batam tahun ini juga akan mengoptimalkan sarana yang ada seperti radar, kamera serta peralatan penunjang lainnya. Begitu juga peningkatan kemampuan personel juga akan ditingkatkan lagi untuk menekan praktek penyelundupan di Batam dengan cara memberikan pelatihan lebih intens.(gas)

Meski Diminati Investor Asing, Rempang – Galang belum Dialokasikan

Putut A
-
0
Meski Diminati Investor Asing, Rempang – Galang belum Dialokasikan
ilustrasi lahan. foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Banyaknya pernyataan dari pejabat yang menyebut lahan di Rempang-Galang (Relang) sudah menjadi KEK menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Banyak investor yang niat berinvestasi di Rempang-Galang mulai dari industri manufaktur hingga pariwisata.

“Sejak tahun lalu, Investor sangat banyak yang ingin berinvestasi di sana. Bahkan yang datang ke kami, bukan hanya dari lokal saja. Dari luar negeri banyak yang ingin investasi di sana,” kata kepala dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gustian Riau, Senin (15/1).

Ia mencontohkan perusahaan manufaktur dari Cina yang sudah bertanya kepada pemerintah daerah terkait Rempang-Galang. Juga perusahaan dari Jakarta yang ingin membuat perusahaan pengolahan ikan.

“Dari Pepang juga ada yang datang ke pemerintah daerah untuk bertanya itu. Dan bukan sekali dua kali mereka menghubungi kita.Dan memang mereka serius ingin berinvestasi di sana,” katanya.

Selain itu, menurut Gustian, ada juga perusahaan lokal yang ingin mengembangkan pariwisata di sana. “Jadi sebelum adanya pernyataan bahwa itu memang sudah KEK sudah ramai juga yang bertanya-tanya. Tetapi setelah dinyatakan KEK, semakin serius investor untuk menanamkan modalnya di sana,” tambahnya.

Ia mengatakan dalam waktu dekat, dalam pengelolaan Relang diharapkan ada koordinasi yang baik dengan BP Batam. Di mana diharapkan ada payung hukum yang sah dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah bisa langsung bergerak.

“Kami menunggu itu (payung hukum, red). Dan terkait ini, Pemko terus berkoordinasi dengan BP Batam. Ini menjadi peluang pengembangan Batam,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono. Ia mengatakan sejak dulu, memang sudah sangat banyak investor yang ingin bangun investasi di Relang. Apalagi dengan adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebut, Batam dan Rempang serta Galang akan dibuat KEK.

“Ada perusahaan dari Rusia, perusahaan dari Jepang dan Korea yang memang selalu bertanya mengenai Relang. Mereka sangat serius,” katanya.

Selain pengembang properti, perusahaan manufaktur, ada juga perusahaan yang ingin mengembangkan pariwisata di sana. Banyak perusahaan tersebut yang menanyakan status KEK yang digaungkan di Batam.

“Tetapi terkait KEK ini memang sudah digaungkan. Tetapi jujur, saya belum pernah melihat suratnya bahwa itu KEK. Makanya kami tidak bisa mengalokasikan. Harus ada payung hukum, paling tidak surat dari menteri terkait,” katanya.

Menurut Andi, kendala ini lah yang menghambat investasi di sana. Apalagi tanah yang ada di mainland sudah habis. Pengembangan Batam adalah ke arah Relang.

“Kalau ada produk hukum dari pusat bahwa itu KEK, maka sudah bisa langsung kerja. Ini hanya dikatakan lisan. Saya ulangi, belum ada saya pernah baca mengenai status KEKnya,” katanya.

Sebelumnya, beberapa pihak termasuk Walikota Batam HM Rudi, Sekda Batam, Jefridin kompak mengatakan bahwa kawasan Relang sudah jadi KEK. Ini setelah ada pertemuan kepala daerah, BP Batam dan pejabat terkait dengan Darmin Nasution.

“Barelang jadi KEK sudah ditetapkan, tinggal bagi wewenang saja,” kata Jefridin beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Jefridin mengatakan Darmin yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) menyampaikan tiga opsi tentang pengelolaan KEK Barelang.

Ketiga opsi yang diajukan tersebut diantaranya, pertama pengelolaam KEK secara keseluruhan menjadi kewenangan BP Batam (Rempang dan Galang, dan Batam), kedua pengelolaan Batam oleh BP Batam sedangkan Rempang-Galang dikelola bersama, dan opsi yang ketiga yakni BP Batam mengelola Batam, dan Rempang-Galang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

“Hasilnya kita pilih opsi yang ketiga, yang penting perekonomian Batam terus membaik, dan maju,” sebutnya.

Dia menegaskan, apapun keputusan yang nantinya dikeluarkan Menteri Perekonomian, Darmin Nasution pastinya terbaik untuk Batam, dan bisa memberikan dampak yang baik bagi perkembangan Batam ke depannya.

“Yang jelas kita ingin pengelolaan nantinya tetap bepegang pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus,” tutupnya. (ian)

Diskon untuk Pebisnis Bahari

Putut A
-
0
Ilustrasi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Proses revisi Peraturan Kepala (Perka) Nomor 17/2016 masih menunggu usulan BP Batam mengenai perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148/2016 yang menjadi landasannya disetujui Kementerian Keuangan.

Dalam usulannya, BP Batam ingin memberikan diskon kepada pengusaha pelayaran lewat revisi Perka tersebut. Namun terlebih dahulu harus menyelaraskan PMK 148 dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 15/2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan.

“Tugas kami adalah meyakinkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pengenaan diskon akan lebih fleksibel ditetapkan Kepala BP Batam setelah melihat kondisi lapangan,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Selasa (16/1).

Lukita menyadari kondisi dan fasilitas di Batam seperti Pelabuhan Batuampar tidak memadai. Sehingga pengenaan tarif jasa pelabuhan yang cukup tinggi ataupun tarif yang sesuai dengan Permenhub 15/2016 belum tepat dan pasti akan mematikan sektor maritim di Batam. Makanya pemberian diskon dinilai sebagai solusi yang tepat.

“Di PMK pengenaan diskon tersebut dibatasi. Kalau tak usulkan perubahan PMK ya tidak bisa. Apalagi saat ini situasi ekonomi terbatas dan kami harus bisa beri insentif,” paparnya.

BP Batam katanya saat ini tidak lagi berupaya memaksimalkan PNBP tapi mengoptimalkan aset-aset miliknya untuk bisa mendapatkan PNBP.

“Harapan kami wewenang pengenaan diskon bisa diberikan ke BP. Toh nanti BP juga diikat oleh suatu perjanjian komitmen kinerja,”katanya.

Sedangkan Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengatakan Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian Perhubungan segera meninjau ulang tarif PNBP-nya karena dianggap lebih tinggi dari negara tetangga.

“Presiden sudah perintahkan untuk tinjau kembali mengapa tarif di Indonesia lebih mahal dari engara lain,” katanya.

Sehingga langkah pemberian diskon pada tarif jasa pelabuhan sebagai insentif sangat didukung oleh pengusaha pelayaran. “Ya benar dari sisi tarif jika diringankan sehingga dapat menarik kapal-kapal untuk datang ke Batam,” paparnya.

Dan hal yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebih besar sehingga akan mengerek pertumbuhan ekonomi Batam.

Osman mengaku ia dan teman-teman akan bersabar menunggu proses revisi Perka 17.

“Karena proses pengubahan peraturan di pemerintah pusat itu tak mudah. Kami tak perlu galau karena yang terpenting BP Batam sudah berusaha,” pungkasnya.(leo)

Pak Wali, Jalan Berlubang Semakin Banyak

Putut A
-
0
Pak Wali, Jalan Berlubang Semakin Banyak
Pengendara ekstra hati-hati melintasi jalan rusak di Jalan Brigjen Katamso arah Pelabuhan Sagulung, Senin (15/1). Jalan di arah Pelabauhan Sagulung ini banyak yang berlubang dan membahayakan pengendara dan pemerintah diharap segera memperbaikinya sebelum memakan korban jiwa.

batampos.co.id – Kondisi Batam yang masih sering diguyur hujan menyebabkan sejumlah titik jalan berlubang. Hal itu tentunya dikhawatirkan pengendara terutama roda dua karena bisa mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang.

Mirisnya, kondisi jalan berlubangterlihat di jalan protokol besar tak jauh dari Traffic Light Simpang Kabil atau akrab disebut Simpang Kepri Mal. Jalan dari arah Simpang Mukakuning ke arah Batamcenter itu berlubang dan berkerikil. Tak jarang, pengendara harus melambatkan laju kendaraan mereka meski traffic light sudah hijau.

“Jalannya berkerikil dan berlubang. Meski sudah hijau, saya sendiri memilih melaju pelan, takut jatuh,” ujar Kiki warga Tembesi yang tiap hari melalui jalur tersebut karena bekerja di kawasan Indusri Batamcenter, kemarin.

Ia menduga, kerikil-kerikil jalanan itu muncul akibat terbawa arus air hujan. Apalagi setiap hujan turun, jalanan tersebut selalu tergena air hujan.

“Beberapa bulan lalu lubang jalannya tak terlalu besar, sekarang sudah semakin besar. Begitu juga dengan pasirnya bertambah banyak,” jelasnya.

Hal senada juga dirasakan Yulian warga Batuaji. Yulian mengaku selalu was-was ketika melaju di jalur tersebut. Apalagi jika hujan gerimis yang menyebabkan jalanan jadi licin dan beberapa pengendara pernah jatuh.

“Saya pernah juga pernah jadi korban, untungnya tak ada kendaraan di belakang. Saya hanya luka ditangan, tapi stang motor saya bengkok,” jelasnya.

Jalan berlubang juga terlihat di ruas jalan Taman Kolam yang ada di Belakang Gedung Graha Pena Batam Center. Terdapat belasan titik lubang, mulai yang kecil hingga besar. Jalanan berlubang juga menyebabkan kerikil berserakan.

“Kadang kalau sudah hujan, lubang itu tertutup. Kita yang lewat pun tak sadar dan akhirnya kendaraan masuk lubang,” terang Agus.

Sementara di perempatan Bengkong Indah juga terlihat lubang cukup besar. Lubang itu dirasa sangat menganggu pengendara karena jalur tersebut padat. Pengendara pun harus hati-hati jika tak ingin kendaraan mereka masuk lubang. (she)

1...12,59212,59312,594...14,191Halaman 12,593 dari 14,191

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000