Aktivitas Cut and Fill di Batam. Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghentikan dua opersional cut and fill di daerah Tanjunguncang, Batuaji. Alasannya, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki izin Amdal.
“Yang dua perusahaan ini adalah cut and fill perusahaan pengembang. Kita sudah memeriksa dokumen mereka dan memang tidak ada Amdalnya,” kata Kasi Pendindakan dan Unit Reaksi Cepat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH),Acep di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (20/2).
Ia mengatakan beberapa waktu sebelumnya sudah ada juga beberapa perusahaan yang distop karena tidak sesuai ketentuan.
“Rata-rata permasalahan adalah Amdal saja. Meski memang ada permasalahan lainnya,” katanya.
Demikian halnya dengan pengangkut tanah yang sering mengotori jalan juga menjadi perhatian DLH. Menurutnya Pemko Batam dari beberapa OPD harus bisa bersinergi mengatasi menyelesaikan masalah ini.
“Memang sudah ada ketentuan, misalnya untuk pengangkutan tanah harus dengan bak tertutup, tetapi di lapangan masih banyak dengan bak terbuka. Sangat mengganggu karena sering mengotori jalan,’ katanya.
Anggota komisi III DPRD Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura mendukung DLH untuk memperketat pengawasan cut and fill. Ini untuk memastikan semua perusahaan bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang melanggar ketentuan, ya memang harus ditertibkan. Kami mendukung DLH dalam hal ini. Bahkan kita berharap harus diperketat pengawasannya,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Pernyataan Pemprov Kepri yang menegaskan tak pernah mengeluarkan perizinan satupun terkait penambangan pasir di Batam ditanggapi Komisi III DPRD Batam yang akan turun langsung melakukan sidak ke sejumlah titik tambang pasir di Batam.
“Dalam waktu dekat ini kami akan turun ke lapangan melihat langsung seperti apa aktivitas penambangan pasir seperti di Nongsa, Kabil maupun Tembesi. Semua tambang pasir di Batam ini ilegal, sekali lagi ilegal keberadaannya. Kami dari DPRD Batam ingin tahu dan harus diusut terkait pembiaran aktivitas penambangan pasir ilegal di Batam,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura, Selasa (20/2) siang.
Nyanyang akan berkoordinasi dengan DLH terkait keberadaan aktivitas penambangan pasir di Batam.
“Yang kami heran, semua warga Batam ini tahu ada penambangan pasir banyak di Batam. Tapi pemerintah sendiri kok diam saja, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam. Ini yang akan kami tanyakan, ada apa ini kok tak ditertibkan. Sudah jelas ini ilegal yang harus segera dihentikan aktivitas penambangan pasirnya,” terang Nyanyang.
Sebelumnya tiap hendak ditutup aktivitas penambangan pasir di Batam, banyak beberapa pihak yang menyatakan hal tersebut akan berpengaruh pada ketersediaan pasir untuk pembangunan dan berdampak pada mahalnya harga pasir nantinya.
Namun hal tersebut dibantah Nyanyang Haris Pratamura.
“Dari tahun ke tahun alasannya itu terus tiap akan ditutup aktivitas penambangan pasir di Batam. Sebenarnya alasan itu tak logis. Kan ada dari dinas terkait seperti Disperindag dan dinas lainnya untuk menentukan harga pasir di Batam itu. Kalau alasannya selalu itu-itu saja, mustahil penambangan pasir di Batam bisa dihentikan meski keberadaannya jelas-jelas ilegal,” terang Nyanyang.
Seperti pantauan Batam Pos di daerah Nongsa, Batubesar dan sebagian Kabil, tak jauh dari Kampung Jabi. Sudah puluhan hektar lahan tersebut sekarang ini jadi kubangan raksasa karena adanya aktivitas pertambangan pasir. Dulunya mesin penyedot pasir dari pagi sudah banyak dihidupkan hingga menimbulkan suara mesin yang bising.
Saat ini, beberapa penambang pasir memilih menyedot pasir mulai sore hingga malam hari. Sedangkan pagi hari mereka memilih mengistirahatkan mesin penyedotnya.
Sebelumnya menurut anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak, sudah saatnya pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Walikota Batam mengambi sikap tegas untuk menginstruksikan penutupan tambang pasir se Batam.
“Seluruh tambang pasir di Batam itu ilegal semuanya. Tak satupun aktivitas tersebut, ataupun yang berembel-embel milik perusahaan tertentu itu legal, semua itu ilegal. Sebab, tak dibenarkan di Batam ini melakukan aktivitas pertambangan pasir,” ujar Jefri Simanjuntak.
Jefri berharap, Walikota Batam, Rudi mau dan serius untuk saatnya peduli dan memikirkan penutupan seluruh aktivitas pertambangan pasir di Batam. ‘
Penambang pasir liar di belakang Perumahan Arira, Batu Besar, Nongsa. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
“Penambangan pasir baik itu di Nongsa maupun Tembesi, saat ini mereka bebas sekali dalam beroperasi menyedos seluruh pasir darat. Padahal itu ilegal. Namun apa kenyataannya? Pemko Batam sebenarnya sudah tahu adanya aktivitas ilegal tersebut, namun hal itu seolah dibiarkan begitu saja, ada apa ini dengan Pemko Batam, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidupnya ,” tanya Jefri.
Sebenarnya, lanjut Jefri, tim saber pungli sendiri sudah bisa bertindak atau turun membongkar adanya kejanggalan terkait tetap beroperasinya aktivitas ilegal penambangan pasir darat di Batam.
“Ini penambangan pasir bukan berlansung satu atau dua tahun loh. Ini sudah berlangsung belasan tahun lamanya. Sudah saatnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian bertindak mengusut tuntas keberadaan tambang pasir ilegal di Batam,” terang Jefri.
Jefri curiga, ada setoran ke oknum-oknum di Pemko Batam terkait langgengnya aktivitas penambangan pasir di Batam ini. Justru kalau tetap dibiarkan, hal itu akan menjadi pertanyaan masyarakat Batam, ada apa ini dengan pemerintahan di Batam dan aparat penegak hukumnya, dalam hal ini kepolisian dan PPNS nya.
“Anggaran untuk pengawasan terhadap keberadaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal itu sudah ada loh. Jangan Pemko Batam beralasan, anggaran pengawasan untuk itu tak ada. Saya mencontohkan yang sederhana saja lah. Ini ada misalnya ada aktivitas ilegal seperti perjudian, atau pembuatan narkoba. Pemerintah tahu hal itu marak dan aktivitas itu sebenarnya dilarang, masak pemerintah dan aparat penegak hukum membiarkan begitu saja aktivitas ilegal yang dilarang itu beroperasi. Ini sama saja seperti itulah, membiarkan aktivitas ilegal beroperasi. Ada apa dengan Pemko Batam dan aparat penegak hukum di Batam,” tanya Jefri.
Jefri menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera membahas mengenai marakanya penambangan pasir ilegal yang tetap dibiarkan beroperasi oleh Pemko Batam selaku pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menutup aktivitas itu.
“Sudah capek kami dari DPRD meminta Pemko Batam ambil tindakan tegas. Kalau sudah didesak dan masyarakat teriak, baru turun menangkap pemain pasir yang kecil kecil, itupun pekerjanya saja. Pemodalnya tak pernah tersentuh. Nanti setelah ada deal atau setoran ke oknum pemerintah, baik truk ataupun mesin sedot pasir akan dikembalikan lagi. Jadi, itu kan sama aja bohong, sengaja dipelihara untuk diambil setorannya saja,” ujar Jefri.
Apalagi sampai saat ini dari Pemko Batam tak memiliki data yang valid berapa titik adanya penambangan pasir darat di Batam.
“Data itu saja tak dimiliki, apalagi data yang detail siapa pelaku penambang pasirnya, siapa pemodalnya. Itu yang akan kami cari dan kami akan desak Pemko Batam untuk segera menertibkan hal itu. (gas)
batampos.co.id – Kondisi jalan pemukiman di pintu satu, dua dan tiga, Mangsang, Seibeduk sangat memprihatinkan. Puluhan lubang dengan diameter 15 hingga 30 centimeter dengan kedalaman lima centimeter menganga di jalan tersebut. Pantauan Batam Pos, sejumlah pengendara roda empat maupun roda dua harus berhati-hati saat melewati, terlebih saat musim hujan.
“Jalannya licin, kondisinya juga agak menurun, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati,” ujar Dwi, warga Bidaayu, Mangsang, Selasa (20/2).
Dwi mengatakan jalan tersebut merupakan salah satu jalan alternatif untuk bisa sampai ke Perumahan Puriagung dan Bukit Kemuning. Karena peristiwa longsor di jalan Bukit Kemuning yang terjadi beberapa tahun yang lalu, banyak warga setempat menggunakan jalur ini untuk sampai ke perumahan mereka.
“Sangat ramai. Apalagi saat pagi dan sore hari,” katanya.
Oka, penjual parfum di jalan tersebut juga mengaku pengendara yang lewat cukup kerepotan, apalagi saat musim hujan berlangsung. “Genangan ada dimana-mana. Pengendara yang tidak tahu pasti terjatuh,” ujarnya.
Kondisi jalan rusak ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Warga setempat pernah menyampaikan masalah tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun, hingga kini, permintaan perbaikan tersebut belum terealisasi.
“Sampai saat ini nggak ada tanggapan. Padahal kerusakannya sangat parah,” kata Indah, warga Bidaayu.
Ia menyampaikan harusnya jalan tersebut tidak rusak parah, karena kini pemerintah Kota (Pemko) Batam sedang gencar bangun infrastruktur, apalagi kini ada anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).
“Kondisinya sudah sangat parah. Rusak dimana-mana,” jelasnya.
Sebelumnya, Camat Seibeduk, Science Taufik Riyadi mengatakan, perbaikan jalan tersebut pernah disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) namun ia tak menampik hingga kini belum ada perbaikan karena tergantung prioritas di Musrenbang tingkat kota.
“Kalau di Seibeduk pasti kita tampung semua. Semua permasalahan akan diusulkan tapi tergantung realisasi,” katanya beberapa waktu lalu. (une)
batampos.co.id – Aktivitas truk tanah di jalan Marina City kembali disorot. Pasalnya, selain membuat jalan yang baru diperbaiki dari dana APBD Kepri 2017 lalu, rusak, juga pemilik proyek mengklaim pihaknya sudah memiliki izin.
Bahkan pihak Kelurahan Batuaji saat dikonfirmasi tetap menyampaikan alasan yang sama, bahwasannya aktivitas proyek memiliki perizinan yang sah sehingga mereka tidak punya kewenangan untuk menghentikan proyek tersebut.
“Kewenangan kami hanya bisa mempertemukan warga dengan pihak proyek untuk mencari solusi yang tepat. Kalau untuk menghentikan bukan wewenang kami,” ujar Sekretaris Kelurahan Tanjunguncang Raja Febri Anugerah Putera.
Pihak proyek sendiri hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi ke lokasi proyek pekerja mengaku manajemen proyek tak ada di lokasi. Tonny yang disebut-sebut pekerja sebagai penanggung jawab proyek juga tidak bisa dihubungi sebab pekerja tidak mengaku tak memiliki nomor teleponnya.
“Kami hanya pekerja. Mereka yang sewa truk sama kami. Mereka (pihak) proyek katanya punya izin penggunaan jalan makanya kami kerjakan,” ujar Ujang koordinator kendaraan proyek di lapangan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Dishub Batam soal adanya izin proyek termasuk penggunaan jalan Marina City sebagai laluan truk proyek, mengaku belum mendapat laporan soal pemakaian jalan tersebut.
Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri menyampaikan, biasanya pengangkutan tanah hasil cut and fill ada di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Sejauh ini kami tak keluarkan izin soal itu,” ucap Yusfa, kemarin.
Ia menyampaikan, jika perusahaan terkait yang melakukan aktivitas tersebut sudah mendapat izin di BP Batam, seharusnya dilaporkan ke Pemko Batam. Namun hingga kini Dishub Batam sebagai pihak terkait belum mendapat laporan apapun.
“Harus koordinasi dengan Dishub juga,” terangnya
Dalam laporan, termasuk yang jadi pertimbangan adalah jalan mana yang akan dilalui. Tak hanya itu juga diatur tata cara angkut dari boks yang harus ditutup dan tak melebihi ketentuan tonase.
“Di kami memang ada andal lalin, kalau sudah melapor, ini (andal lalin) sesaui dengan kelas jalan, jika jalan kota yang urus Dishub Kota Batam, kalau provinsi yang urus ya Dishub Provinsi,” terangnya.
Namun demikian, ia memastikan akan menurunkan anggota Dishub Batam untuk mengecek langsung kondisi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang timbul akibta aktivitas tersebut. “Saya sudah minta anggota cek ke lapangan,” pungkasnya.
Truk pengangkut tanah melintas di Jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji, Selasa (20/2). Truck pengangkut tanah ini merusak jalan dan dikeluhkan oleh warga. F Dalil Harahap/Batam Pos
Sementara itu, ketenangan warga Marina City juga sudah mulai terusik atas aktivitas truk yang melewati jalan Marina Cyti. Sebab aktivitas truk tanah beroda 10 itu tak hanya siang tapi sampai larut malam.
Ketua RW 10 Marina View Kelurahan Tanjunguncang Ling-Ling mengakui, hal itu. Aktivitas proyek pematangan lahan itu tidak juga mengindahkan tuntutan warga sebelumnya yakni mengurangi jam kerja atau operasional kendaraan proyek dan juga menggantikan truk beroda 10 dengan roda enam agar tidak merusak aspal jalan.
“Tapi itu tidak dilakukan. Kami akan sampaikan ke kelurahan lagi,” ujar Ling-Ling, Selasa (20/2).
Bayu Dewa, tokoh masyarakat lainnya menambahkan yang lebih memprihatinkan, pihak proyek juga sepertinya enggan bertanggung jawab atas kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan proyek mereka. Warga sudah mendesak pihak proyek untuk segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut namun pihak proyek malah menyarankan warga untuk diusulkan dalam Musawarah Rencana Pembangunan (Musrembang).
“Sudah tak betul proyek itu. Klaim punya perizinan tapi kelakukannya seperti itu. Masa jalan rusak karena kendaraan proyek yang perbaik pemerintah,” ujar Bayu.
Imbas dari aktivitas kendaraan proyek itu kerusakan jalan Marina City kain bertambah parah. Hampir seluruh ruas jalan sudah penuhi lubang. Korban kecelakaan lalulintaspun berjatuhan seperti yang dialami Nursiah, warga Marina Grand yang jatuh dari sepeda motornya saat pulang menjemput anaknya dari SMPN 47, Marina, Selasa (20/2) siang.
Nursiah tak bisa mengendalikan sepeda motornya saat terjebak dalam jalan berlubang simpang Polsek Batuaji karena berusaha menghindar truk beroda sepuluh yang mengankut material tanah itu.
“Tak ada celah lagi karena dari depan ada truk tanah itu. Saya dan anak saya jatuh,” ujar Nursiah.
Atas kejadian itu Nursiah dan puterinya mengalami luka ringan di sekujur tubuh karena terbentur di aspal jalan. (adi/eja)
Petugas mengoperasikan mesin SWRO di Gedung Operasional SWRO Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Riono belum mengubah keputusannya untuk menunda pengoperasian SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). “Daripada banyak yang belum jelas? Makanya saya minta mereka (Dinas PU, red) untuk segera siapkan yang saya minta,” Riono.
Lama sudah Kota Gurindam tak diguyur hujan. Bukan hanya merindukan hujan, sebagian warga Tanjungpinang bahkan dibayang-bayangi dengan musim kemarau yang mengkhawatirkan. “Sumur mulai ngadat kadang-kadang. Kalau memang ada SWRO, dan bisa jamin air sih masih aman,” tutur ibu rumah tangga dua anak, Dedek.
Dedek tak sendiri, beberapa sumur tetangganya juga mulai sulit mensuplai air hingga penuh ke dalam tandon penyimpanan. Beberapa di antaranya bahkan sampai memerlukan waktu hingga dua jam untuk dapat mengisi penuh tandon seukuran satu kubik.
Kemarau memang belum benar-benar datang. Namun khawatir lebih dulu hinggap ke masyarakat Tanjungpinang. Berkaca dari kemarau panjang yang lalu, kesulitan mendapatkan air bersih menjadi momok tersendiri. Di sini, pemerintah daerah lantas mengupayakan cara lain, agar ketersediaan air terjamin.
Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut menjadi air bersih kemudian digaungkan pemerintah daerah. Teknologi ini dinilai mampu menjadi solusi. Mega proyek yang menghabiskan Rp 49 miliar lewat APBN 2013, lantas dibangun di Tanjungpinang.
Namun hingga saat ini, Sekda Tanjungpinang, Riono tak kunjung memberikan restu agar SWRO bisa lekas dioperasikan. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah berhubung Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang belum juga mampu memenuhi persyaratan yang diharapkan Riono.
“Saya kemarin sudah perintahkan untuk menyiapkan administrasi dan lain sebagainya. Tapi belum ada yang menyerahkan ke saya,” ungkap Riono kemarin.
Riono mengaku adanya proses hitung-hitungan biaya yang dibebankan kepada pelanggan beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, hitungan yang telah dilakukan belum dapat dikatakan lengkap. Sehingga Riono meminta pihak PU, untuk kembali melakukan penghitungan.
Kelengkapan yang dimaksudnya menghimpun seluruh biaya dari segala kemungkinan. Dari tarif yang diberlakukan pada pelanggan, tarif pemasangan baru di masa yang akan datang, biaya denda dan perbaikan. Dan termasuk pula beban biaya yang ingin diterapkan.
“Semua harus gamblang. Saya gak mau kalau mereka main terima-terima. Saber bisa masuk di situ. Saya gak mau, karena kita baru. Maka itu saya minta dari A-Z disiapkan,” tutur Riono.
Saber yang dimaksud Riono adalah Satgas Berantas Pungutan Liar yang memang punya kerja mengawasi segala pungutan kepada masyarakat yang tidak berdasarkan aturan. Jika sampai ada, bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran pidana. Dan Riono tidak mau itu sampai terjadi karena dapat mencederai kualitas pelayanan dan kerja Pemko Tanjungpinang.
Selain itu, pembahasaan mengenai hal teknis diakui Riono juga sedang dibicarakan. “Kalai sudah duduk semuanya, baru kami undang di rapat terakhir,” pungkas Riono.
Ada harapan itu benar-benar rapat terakhir. Rapat yang kelak akan jadi tabuh gong nyarin peresemian mega proyek yang sudah lama terbiarkan ini. Khawatir, seperti kerisauan banyak orang, bukan malah bisa difungsikan untuk menangkal kekeringan malah sudah terjadi kerusakan karena terlalu lama dibiarkan.(aya)
batampos.co.id – Warga perumahan Botania dan sekitarnya, meminta pemerintah daerah melakukan pelebaran Jalan Tengku Sulung, Batam Kota. Jalan tersebut dinilai sudah tidak layak lagi, karena arus kendaraan kian hari makin padat.
Masyarakat meminta penambahan lajur jalan tersebut. Saat ini jalan itu memiliki dua lajur saja.
“Melihat jumlah kendaraan yang melewati jalan ini, harusnya sudah dilebarkan lagi jalannya,” kata Igun, warga Botania yang sehari-hari melewati jalan itu, Selasa (20/2).
Pria kelahiran 41 tahun lalu itu mengatakan dulunya jalan itu masih dapat menampung kendaraan yang berlalu lalang.
“Kini kondisinya sudah beda. Dulu masih maklum pada jam sibuk, macet. Tapi kini mau jam sibuk atau tidak tetap ada sedikit kemacetan,” tuturnya.
Kemacetan ini, katanya sepenuhnya bukan karena jalan yang sempit saja. Tapi akibat angkot yang sering berhenti di badan jalan.
“Dulu perumahan hanya ada satu dan dua saja. Sekarang sudah banyak, tak terhitung lagi. Sekolah dari SD sampai SMA juga ada disini,” ucapnya.
Ia berharap pelebaran jalan secepatnya dilakukan pemerintah daerah.
Hal yang senada diucapkan oleh Neng. Wanita yang tinggal di Perumahan Nadim Raya ini menuturkan satu tahun belakangan ini kondisi Jalan Tengku Sulung makin padat.
“Ada mal botania, pasarnya murah, kadang orang yang tinggal di KDA berbelanja ke sini. Atau mau melintas ke bandara lewat sini juga,” ujarnya.
Ia mengatakan saat jam sibuk, kendaraan makin padat.
“Ada yang berhenti sedikit saja, macetnya sudah panjang,” ungkap wanita yang sehari-hari bekerja di salah satu laundry daerah Cikitsu.
Dari pantauan Batam Pos, Selasa (20/2) pukul 15.00 dalam satu menitnya sekitar 100 kendaraan yang melewati jalan ini.
Diusulkan Tahun 2019
Soal pelebaran jalan yang melintas dari Cikitsu-Botania-Simpang Bandara akan diusulkan tahun 2019 mendatang.
“Sudah masuk dalam rencana kami, pada usulan kami nanti tergantung pembahasan bisa masuk untuk dikerjakan atau tidak,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA), Yumasnur, Selasa (20/2).
Menurutnya, tahun ini Pemko Batam tengah fokus melakukan pelebaran jalan titik lain, terutama pelebaran 10 ruas jalan utama. Ia menyampaikan fokus penataan jalan merupakan salah satu program yang tengah digenjot era kepemimpinan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Amsakar Achmad.
“Ada beberapa titik lagi yang kami akan kerjakan di 2019,” kata dia.
Ditanya soal beberapa kios liar sepanjang ruas jalan tersebut, Yumasnur memastikan jika berada diatas Right Of Way jalan akan ditertibkan.
“Tapi tahun ini belum dulu ditertibkan, prioritas tempat lain (pelebaran jalan lain),” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkpakan, beberapa ruas jalan yang akan dilebarkan tahun 2019 mendatang adalah Simpang Princess Tiban I Sekupang. Jalan lurus ke arah laut di Tiban ini sebagai persiapan rencana pembangunan ring road ke arah Tanjunguma Jodoh.
Tak hanya itu, sejumlah jalan lain yang akan dilebarkan pada 2019 adalah jalan depan Kantor Camat Batuaji, ruas jalan Ahmad Yani dari Simpang Kabil ke Simpang Panbil Seibeduk, jalan dari Citra Batam ke arah jalan Dang Merdu depan Sekolah Yos Sudarso, jalan dari Bengkong Bengkel ke Bengkong Laut.
“Kami berharap warga mulai membongkar sendiri bangunannya jika ada di atas ROW jalan. Dan saya minta pada camat dan lurah tidak boleh ada izin satu pun yang dikeluarkan di atas ROW jalan yang akan dilebarkan ini, baik permanen ataupun sementara,” paparnya. (adi/ska)
batampos.co.id – Hajatan Festival Pulau Penyengat (FPP) sudah berakhir sejak akhir pekan lalu. Kendati begitu, keriuhannya masih tersisa sampai hari ini. Yang paling menyenangkan dari festival yang sudah kali ketiga digelar ini adalah keberhasilannya menggaet kedatangan wisatawan ke Penyengat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang, Reni Yusneli menyatakan sederet kegiatan perlombaan dan permainan rakyat pada 14-18 Februari lalu berhasil menggaet pelancong untuk datang dan datang lagi ke Penyengat. “Kami menaksir ada sekitar 10 ribu wisatawan datang ke Penyengat selama gelaran FPP,” sebut Reni, Selasa (20/2).
Hal ini tentu menggembirakan. Karena bagi Reni, kunjungan wisatawan bukan sekadar statistik semata. Melainkan ada dampak ekonomis yang dirasakan masyarakat setempat lewat gelaran FPP kemarin. Dan hal ini yang membuat semangatnya ke depan dalam menyelenggarakan FPP lebih tinggi.
“Kami tentu ingin tampil beda setiap tahun. Lebih besar, lebih baik, dan lebih istimewa. Kami juga akan menggandeng banyak pihak untuk tahun depan,” ujar Reni.
Sementara itu, bagi Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, gelaran FPP 2018 merupakan pembuktian bahwasanya festival yang dikemas dalam semangat kepariwisataan menjadi daya tarik bagi kedatangan wisatawan.
Ariza berharap, FPP bisa terus ada dan menjadi agenda wajib tahunan Pemko Tanjungpinang. Selain itu, sambung dia, agar tidak menimbulkan kebosanan, juga perlu dipikirkan format baru dan berbeda dalam penyelenggaraan FPP ke depannya.
“Dengan begitu, turis selalu semangat datang ke sini. Kemas festival ini dengan format baru, tanpa meninggalkan ciri khas budaya Melayu, tampilkan seni dan budaya, serta khazanah yang ada di Pulau Penyengat Tanjungpinang, sehingga FPP lebih dikenal di kancah Nasional dan Internasional,” ujar Ariza.
Bagi Ariza, FPP adalah kegiatan kepariwisataan yang spesial. Sebab festival ini, kata dia, dapat mempersatukan serumpun Melayu di Asia Tenggara di pulau Penyengat yang memang punya pertalian sejarah panjang dengan rumpun Melayu sejak berabad-abad lalu.
“Memang ini cuma sebuah pulau kecil, tetapi pulau kecil ini adalah sebuah simbol kejayaan kita pada masa lalu. Tentu, kita tidak ingin khazanah sejarah hilang begitu saja, oleh karena itu, kita harus komitmen menjaga bersama ikatan serumpun Melayu antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia,” pungkas Ariza. (aya)
Muara sungai setuik terlihat seperti seekor naga. F. Google Maps.
batampos.co.id – Muara sungai Setuik seperti seekor naga. Mungkin sebab itu di abad ke 12 di Kampung Selulan terdapat permukiman tua yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Pemukiman tua ini diperkuat dengan temuan keramik keramik, perhiasan emas, manik -manik dari lima dinasty. Yakni dinasty Sun hingga dinasty Yuan. Kawasan aliran sungai naga ini merupakan temuan tinggalan keramik terbanyak di Natuna.
Banyaknya temuan tinggalan pecah belah lima dinasty ini, Kampung Selulan yang bersebelahan kampung Sekalong adalah permukiman tua dengan jumlah penduduknya sangat padat di abad ke 12 silam.
“Tinggalan pemukiman tua ini pernah diteliti oleh Puslit Arkeologi Nasional ditahun 2015 lalu oleh tim ahli kota kuno. Penelitian itu membuktikan Kampung Selulan dan Sekalong yang bersebrangan sungai adalah pemukiman tertua di Natuna,” kata Zaharudin, Selasa (20/2).
Namun kini sejarah pemukiman tua tidak lagi terdapat tinggalan bangunan yang dapat dilihat. Hanya sedikit perkakas rumah tangga maupun pecah belah yang masih bisa dilihat, selebihnya sudah banyak dijual kepada kolektor asing.
Menurut Ketua Lembaga kajian sejarah (Lekas) Natuna Zaharudin, penyebab tidak adanya peninggalan bangunan saat itu karena diperkirakan bangunan masyarakat masa lalu menggunakan material kayu. Dan daerah tersebut adalah hamparan tanahnya sebagian besar padang pasir, yang rentan terbakar. sehingga sisa-sisa tinggalan bangunan ikut terbakar sepanjang tahun.
Tinggalan yang masih ditemui masyarakat setempat berupa batu pipisan yang pernah dipakai diabadikan ke 12, termasuk perhiasan emas dan lencana emas yang pernah ditemukan masyarakat, selain jenis keramik,” kata Zaharudin.
Metode penemuan masyarakat ini, ketika membuka lahan perkebunan dan mencari dengan memacok serta eskavasi oleh Puslit ArkeNas.
Kampung Selulan dan Sekalong, adalah temuan terbanyak tinggalan abad ke 12. Tercatat ratusan jenis dan jumlahnya tak terhitung, karena temuan warga pada waktu itu tidak terdata, dan karena LEKAS belum berdiri.
Selama ini kata Zaharudin, Lekas dan Museum Sri Serindit terus melakukan kajian bersama tim Puslit Arkenas. LEKAS Natuna akan terus melakukan kajian-kajian melestarikan tempat-tempat bersejarah di Natuna, menambah destinasi pariwisata Natuna.
“Harapan kami, untuk percepatan pembangunan pariwisata daerah, kita mesti saling mendukung dan sinergy antara pemerintah daerah dan maayarakat serta unsur-unsur terkait lainnya. Sejarah pemukiman tua ini tidak boleh terlupakan dimasa kekinian,” harap Zaharudin.(arn)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bersilaturahmi dengan masyarakat Candung Kabupaten Agam, Jumat (15/2). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Dinginnya kucuran air tak menghalangi aktivitas subuh itu. Hari masih menunjukkan pukul 04.00 WIB. Tiga puluh menit lagi beberapa orang akan bergerak dari Bukittinggi menuju Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rindu yang hendak dituju.
Ketika jarum jam menunjukkan angka 04.30 terlihat Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau bersiap menuju mobil yang hendak membawanya ke Canduang, Kabupaten Agam. Jarak dari temlat Nurdin menginap diperkirakan 30 menit perjalanan. Waktu shalat subuh saat itu, Jumat (15/2) pada pukul 05.12 WIB.
Iring-iringan mobil melaju kencang. Menerabas kabut dan dinginnya alam Sumatera Barat. Dari jalan utama yang besar akhirnya sampai ke jalanan mulai mengecil. Sekitar 30 menit meninggalkan Bukittinggi, terlihat beberapa masyarakat berjalan kaki menunu masjid.
Masjid Al Khaira, Candung, Kabupaten Agam, Sumbar inilah yang menjadi tujuan Nurdin. Beberapa jamaah sudah memenuhi masjid yang masih dalam Proses pembangunan itu. Tampak penuh. Beraktivitas sejak fajar adalah hal yang biasa bagi Nurdin. Dengan program Safari Subuh, Nurdin selalu berkeliling masjid-masjid se Kepri. Beribadah, silaturahmi dan berbelanja aspirasi. Semuanya memang bermuara untuk kemaslahatan umat.
Tapi, pertengahan Februai ini bukan Safari Subuh biasa. Senandung Silaturahmi lebih mengema di Ranah Minang. Ada pertemuan penuh kerinduan.
Usai Shalat Subuh, gorden pembatas antar jamaah lelaki dan perempuan mulai dibuka. Kata per kata mulai meluncur dari pembawa acara. Bahwa hari itu, ada seseorang yang istimewa sedang pulang kampung.
Tokoh adat negeri Candung Kabupaten Agam menyampaikan sambutan. Kata dia, hari ini Gubernur Kepri bukan datang bertamu, tapi pulang kampung ke Ranah Minang.
Dai mengingatkan kilas balik sekitar delapan tahun lalu. Saat itu, tepatnya 17 Juli 2010, Nurdin Basirun yang sedang menjabat sebagai Bupati Karimun mendapat anugera gelar adat Datuak Alam Sati. Jadi ketika Nurdin hadir di Candung, dia sedang pulang kampung.
Nurdin berterima kasih atas sambutan masyarakat Nagari Candung. Kehadirannya juga untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat Minang.
Bagi Nurdin, silaturahmi akan membawa pada keberkahan. Apalagi karakter islami begitu tampak pada masyarakat Nagari Candung.
“Karakter yang kuat ini harus kita ikuti. Manusia-manusia beriman, berbudi luhur,” kata Nurdin.
Nurdin tidak banyak memberi sambutan. Usai memberi bantuan pribadi untuk pembangunan masjid, Bupati Karimun dua periode ini tampak lebih banyak bercengkrama dengan masyarakat di tengah suasana yang masih berkabut.
Nurdin pun menyampaikan untuk bersama-sama mendoakan H TS Arif Fadillah, yang telat pada 15 Februari berusia 52 tahun.
Nurdin berbual lepas dengan masyarakat. Seperti orang yang sudah lama tak balik kampung. Disuguhi pisang goreng dan pulut, Nurdin menikmati silaturahmi pagi itu. Ditemani pula segelas teh dan secangkirkopi. Silaturahmi itu pun semakin hangat. (yan)
Anak muda antre saat memasukkan lamaran. F. Dalil Hraahap/Batam Pos
batampos.co.id – Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis kajian terkait kinerja pemerintahan Joko Widodo di sektor tenaga kerja. Mendekati Pemilu Presiden 2019, Indef mendapati adanya kelemahan dari pemerintahan Presiden Jokowi terkait penyerapan tenaga kerja.
Ekonom senior Indef Drajad Wibowo menyatakan, dari indikator penciptaan tenaga kerja, kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lebih rendah dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tetapi lebih baik dari era SBY-JK. ”Jika tahun 2005 dikeluarkan, era Jokowi-JK lebih lemah dari SBY-Boediono,” ucapnya.
Drajad menjelaskan, rata-rata pertambahan penduduk bekerja era Jokowi-JK lebih rendah ketimbang SBY-Boediono. Pertambahan penduduk bekerja tiap tahun di era Jokowi rata-rata sebesar 2.127.211 jiwa. Sedangkan era SBY-Boediono sebesar 2.868.457 pekerja.
”Rasio penciptaan kerja era Jokowi-JK juga lebih rendah dari SBY-Boediono, yakni 426.297 berbanding 467.082,” jelas Drajad.
Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho menyatakan, rata-rata penyerapan tenaga kerja di era Jokowi-JK ditopang jasa perdagangan dan transportasi. Sektor perdagangan, restoran, dan jasa akomodasi memberikan kontribusi terbesar dengan pertambahan 1.106.590 jiwa bekerja tiap tahun.
Pemerintahan Jokowi juga ’’diselamatkan’’ oleh berkembangnya transportasi online dengan kontribusi 169.137 penduduk bekerja tiap tahun, jauh lebih tinggi dari era SBY-Boediono yang mengalami minus 300 ribu pekerja.
”Sayangnya, transportasi online ini justru dipersulit di era Jokowi-JK melalui regulasi. Hal ini perlu dikoreksi apabila pemerintah ingin menambah lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Penurunan paling terasa dari serapan tenaga kerja era Jokowi-JK terjadi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuhan, dan perikanan. Jumlah penduduk bekerja berkurang 700.624 jiwa. Sektor penggalian dan pertambangan juga kehilangan 50 ribu penduduk bekerja. ”Ini melanjutkan tren minus di era SBY-Boediono,” kata Andry.
Di tempat yang sama, anggota Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun menilai, upaya pemerintah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja adalah melalui dana desa. Alokasi dana desa ke program padat karya menjadi salah satu jalan sekaligus tantangan pemberdayaan masyarakat secara umum.
”Pencairan dana desa dengan skema cash for work digadang-gadang menyerap 5,8 sampai 11,8 juta pekerja baru. Jumlah orang miskin bakal turun 355 ribu jiwa,” ujar Misbakhun.
Menurut dia, anggaran dana desa tiga tahun terakhir juga menanjak. Mulai Rp 20,67 triliun atau sekitar Rp 280,3 juta per desa pada 2015 naik menjadi Rp 60 triliun atau sekitar Rp 800,4 juta per desa pada 2017.
”Dengan demikian, bisa dikatakan secara teknis janji transfer dana desa mencapai Rp 1 milliar per desa telah diwujudkan,” ucapnya. (bay/c17/oni)
batampos.co.id – Warga perumahan Botania dan sekitarnya, meminta pemerintah daerah melakukan pelebaran Jalan Tengku Sulung, Batam Kota. Jalan tersebut dinilai sudah tidak layak lagi, karena arus kendaraan kian hari makin padat.
