Rabu, 20 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12648

Diskotek di Batam Terancam Ditutup

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam berjanji akan menindak tegas pengusaha diskotek atau tempat hiburan malam (THM) lainnya yang menjual narkotika. Sanksi tegas ini berupa pencabutan izin usaha atau penutupan secara permanen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam Gustian Riau mengatakan, selain telah diatur dalam ketentuan kepariwisataan Batam, kebijakan ini merupakan dukungan terhadap imbauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar Pemerintah Daerah (Pemda) menutup THM yang ada aktivitas penggunaan dan peredaran narkoba. Tak hanya itu, perjudian juga tak diperbolehkan.

“Jika ada, usaha akan ditutup dan tidak akan kami perpanjang lagi,” kata Gustian, Selasa (13/2).

Namun Gustian mengklaim, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan dan tidak ada diskotek atau THM di Batam yang terlibat aktivitas penyalahgunaan narkotika. Sejauh ini, kata Gustian, temuan Pemko Batam hanya berupa pelanggaran administratif seperti izin dan peruntukan yang salah, seperti panti pijat yang terindikasi menjadi tempat asusila.

“Ini sampai seratusan,” kata dia.

Meski begitu, Gustian memastikan akan kembali mengumpulkan para pengusaha THM di Batam untuk mempertegas hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu, pihaknya akan mengingatkan kembali larangan penjualan narkoba di dalam THM.

“Kami akan libatkan Dinas Pariwisata dan Satpol PP,” terangnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan hal senada. Pemko Batam akan mendukung sepenuhnya imbauan Kapolri tersebut. Bahkan Pemko Batam akan membentuk tim pengawasan internal pegawai, khususnya dalam hal kunjungan ke tempat hiburan malam.

“Tidak ada satupun pegawai Pemko yang masuk ke kelab malam. Tidak terkecuali saya, Wakil Walikota, Kepala OPD. Saya minta Satpol PP awasi, nanti kita bentuk tim, wasdal (pengawasan dan pengendalian)-nya Pak Sekda,” kata Rudi.

Selain mendukung program kepolisian, kebijakan ini dibuat menyusul tertangkapnya kapal Taiwan yang memuat 1 ton lebih sabu, pekan lalu. Rudi mengatakan posisi Batam yang berada di jalur perairan internasional berisiko menjadi lokasi transit berbagai hal termasuk barang terlarang seperti narkotika. Dan jika sebagian barang tersebut beredar di Batam, tentu akan berbahaya bagi masyarakat.

“Informasi semalam itu sangat menakutkan. Maka kita harus mulai dari kita dulu. Saya ingatkan, itu tidak ada gunanya, yakinlah,” kata dia.

Rudi menegaskan bahwa meskipun di luar jam kerja, Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang mengikat. Termasuk aturan mengenai larangan terkait penyalahgunaan narkoba.

“Karena ada aturannya, tata tertib sebagai ASN harus diikuti. Melekat sampai pensiun, harus patuh pada aturan ASN-nya, bukan berarti di luar jam kerja boleh tak patuh,” sebutnya.

Sementara Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga memastikan pihaknya akan menindaklanjuti imbauan Kapolri agar merazia dan menindak tegas THM yang mengedarkan narkoba. Dalam hal ini, kata Erlangga, Polda Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kami masih menunggu perintah resmi Kapolri,” kata Erlangga di kantornya, Selasa (13/2).

Setelah mendapat perintah resmi itu, Polda Kepri akan meneruskan ke polres-polresta di wilayah Polda Kepri untuk meningkatkan pengawasan dan razia narkoba di diskotek dan THM.

Bila nanti ditemukan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan pencabutan izin usaha. “Karena izin itu ada di pemerintah daerah, bukan kami,” ucapnya.

Selama ini, kata Erlangga, pihaknya terus menerus melakukan penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya menangkap bandar sabu, tapi juga melakukan razia di tempat hiburan malam.

Erlangga menyebutkan pihak kepolisian sangat serius dalam menumpas penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba ini merusak generasi penerus bangsa.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kepala daerah dan seluruh Polda di Indonesia meningkatkan razia narkoba di THM dan diskotek. Jika ada aktivitas penyalahgunaan narkoba di dalamnya, Kapolri meminta pemda terkait mencabut izin dan menutup THM yang bersangkutan.

Tak Pengaruhi PAD

DPRD Batam menyambut baik langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah mencabut izin tempat hiburan malam yang terlibat dalam peredaran narkotika. Langkah tersebut dirasa penting di dalam menekan angka permintaan narkoba.

“Memang harus ada tindakan tegas. Kita sepakat ditutup, meskipun itu juga termasuk sumber PAD kita,” tegas anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Selasa (13/2).

Meski begitu, politikus Hanura itu menyebut sumbangsih THM terhadap PAD Kota Batam tak terlalu signifikan. Sehingga ia memastikan, penutupan THM yang melanggar aturan tak akan membuat PAD jeblok. Sekadar diketahui, target PAD dari sektor THM tahun ini mencapai Rp 29 miliar.

“Saya kira tak ada kaitannya PAD turun. Dan saya setuju harus ada langkah ke sana,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam Sallon Simatupang menambahkan, objek pajak dan sumber PAD Batam bukan berasal dari bisnis haram. Selain itu, ditutupnya tempat hiburan malam yang dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba tidak berpengaruh kepada sumber PAD Batam.

“Kami inginnya PAD berasal dari usaha yang halal. Jangan karena menggesa dari pendapatan lalu kita melupakan kaedah hukum. Tidak ada jaminan memakai narkoba pajak naik,” ujar Salon.

Ia mengakui, pentupan tempat hiburan yang menyalahi aturan ini adalah langkah maju bagi pemerintah daerah dalam mberantas peredaran narkoba. Untuk itu dirasa perlu adanya koordinasi dengan yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Jika ditemukan oleh aparat, Pemko harus berani mencabut izin,” jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Batam Sukaryo mengatakan, pemerintah perlu menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kewajiban Tempat Hiburan, Instansi Swasta dan Semacamnya untuk mamasang stiker atau spanduk bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza).

“Pre empetif, yakni kewajiban untuk kampanye atas bahaya Napza ini diatur di Perda,” katanya. (adi/ska/rng)

Petugas Avsec Hang Nadim Kembali Menangkap Kurir Sabu

0
ilustrasi

batampos.co.id – Petugas satuan pengamanan (Avsec) Bandara Internantional Hang Nadim Batam kembali menangkap satu orang kurir narkoba, yang membawa 831 gram sabu, Senin (12/2) lalu. Kurir sabu yang diketahui bernama Edi Wibawa,30, rencananya akan membawa narkoba itu menuju Balikpapan.

“Kami amankan Edi ini saat di SCP (Security Check Point) pertama,” kata Direktur BUBU Hang Nadim, Suwarso, Selasa (13/2).

Edi, kata Suwarso sama sekali tidak memperlihatkan gelagat seperti kurir narkoba. Karena Edi berjalan dengan santainya dan mimik mukanya tenang, saat akan memasuki ke SCP satu. Saat pintu walkthroughs berbunyi, Edi juga tidak terlihat gugup. “Petugas memeriksa, namun tidak ditemukan apapun di badannya,” ungkap Suwarso.

Keanehan baru timbul, saat petugas yang mengawasai mesin X-ray melihat ada kejanggalan di tas polo hitam milik laki-laki asal Medan itu. “Petugas langsung memeriksa, awalnya tidak ditemukan keanehan seperti yang terlihat di monitor,” ujar Suwarso.

Tapi setelah diperiksa lebih teliti, petugas menemukan bungkusan sabu yang disembunyikan dilipatan celana jeans Edi. Lalu ditemukan lagi bungkusan sabu lainnya di dalam saku celana Edi yang berada di dalam koper tersebut.

“Sabu itu seluruhnya ada 7 bungkus. Awalnya Edi ini tidak mengakui itu sabu,” tutur Suwarso.

Tapi setelah Edi dibawa ke ruangan Bea Cukai, Edi akhirnya mengakui bahwa barang yang dibawanya itu adalah sabu. “Kami menduga ada temannya, mencoba mencari. Tapi tidak ada ditemukan, Edi mengakui hanya sendiri. Dan tidak mau menyebutkan teman yang menitipinya barang haram itu,” ungkap Suwarso.

Saat ini, kata Suwarso kurir sabu itu telah diserahkan ke Bea Cukai Batam, guna penyelidikan lebih lanjut. (ska)

Pedagang Ngeluh Pasar Sepi

0

batampos.co.id – Akibat sepinya pembeli yang berbelanja pedagang di Pasar Dabo Singkep mengharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga untuk segera memboyong investor yang akan menanamkan modalnya di Bunda Tanah Melayu ini. Dengan harapan, terbukanya lapangan kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

“Kami harapkan secepatnya Pemerintah dapat membuka lapangan kerja. Jika tidak manamungkin pasar ini akan ramai dengan pembeli,” kata salah seorang pedagang di pasar sayur Dabo Singkep, Selasa (13/2) pagi.

Menurut Zul, pedagang di pasar sayur hanya mengharapkan pembeli pada hari libur saja, seperti hari besar dan hari libur lainnya seperti hari Minggu dan sebagainya. Pada hari-hari tersebut pembeli sedikit meningkat, namun di saat hari-hari biasa pedagang mengeluh karena sejumlah sayur dan barang dagangan mereka tak kunjung laku.

Dalam satu hari, sambung Zul, diperkirakan cabai rawit minimal laku sebanyak seratus kilogram untuk keseluruhan cabai rawit yang dijual pedagang di pasar sayur. Sedangkan untuk cabai merah, Zul memperkirakan sebanyak 70 kilogram perharinya. Tentu jumlah tersebut dibagi ke seluruh pedagang di pasar tersebut.

Apalagi jika sayur mayur yang datang dari luar daerah ini mengalami lonjakan harga. Pada saat bersamaan pula, daya beli masyarakat semakin menurun tajam. ”Sudah empat tahun terakhir ini Dabo tidak memiliki lapangan kerja yang pasti untuk masyarakatnya,” kata Zul.

Untuk mengatasi lonjakan harga tersebut, pedagang harus pandai mencari referensi harga yang bagus. Pedagang sayur di pasar itu kebanyakan mengambil sayur berasal dari Jambi jika kondisi harga sayur mayur tinggi di Kota Batam dan Tanjungpinang.

Untuk saat ini, aku Zul, harga barang dari Jambi masih tergolong jauh lebih murah. Bawang merah saat ini dibandrol Rp 24 ribu perkilogram, jika didatangkan dari Batam atau Tanjungpinang tentu harganya jauh lebih mahal.

Begitu juga harga bawang putih, saat ini pedagang pasar Dabo menjajahkan bawang tersebut pada harga Rp 28 ribu perkilo. Sedangkan harga cabai akhir-akhir ini related menurun, seperti cabai merah dari harga Rp 58 ribu saat ini pedagang hanya menjual di harga Rp 52 ribu perkilo.

Begitu juga dengan harga cabai rawit uang mengalami penurunan. Untuk harga perkilo, sebelumnya dibandrol sebesar Rp 54 ribu, kini menjadi Rp 48 ribu. Namun ada juga sejumlah harga sayur mayur yang masih sama dengan harga sebelumnya yakni sayur tomat yang hanya dibandrol Rp 14 ribu perkilo.

“Harga tersebut yang tergolong murah juga belum dapat memikat pembeli. Tapi kondisi itu saya kira karena tidak adanya lapangan kerja yang mampu menopang hidup warga Dabo,” kata Zul. (wsa)

TNI AL Menyerahkan 1 Ton Sabu Ke BNN

0

batampos.co.id – TNI AL menyerahkan sebanyak 1 ton 37,5 kilogram sabu ke Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat, Selasa (13/2) lalu. Selain barang bukti, TNI AL juga menyerahkan empat orang tersangka warga negara Vietnam yang membawa barang haram itu dengan menggunakan kapal MV Sunrise Glory.

Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno mengatakan, kapal MV Sunrise Gloy ditangkap oleh KRI Sigurot 864 di perairan Selat Philip, Rabu (7/2) lalu sekitar pukul 14.10 WIB dengan posisi 01° 08’ 722” Lintang Utara dan 103 ° 48’ 022” Bujur Timur.

“Dari hasil pemeriksaan bersama oleh Tim WFQR IV Lanal Batam, BNN RI, Bea dan Cukai terhadap nahkoda, ABK, dokumen serta muatan diatas kapal, tim berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disembunyikan ditumpukan beras di dalam palka bahan makanan,” kata Eko.

Dikatakan Eko, pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab bersama dan sudah menjadi musuh negara. Sehingga, sinegritas dan kerja keras antara TNI AL dengan BNN, Polri serta Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba terbesar tersebut.

“Atas hasil kerja keras yang luar biasa dari prajurit di lapangan serta sinergitas dengan BNN, Polri, Bea dan Cukai serta TNI AL, pimpinan telah memberikan apresiasi atas keberhasilan ini,” tuturnya.

Untuk kedepannya Eko berharap agar sinegritas dan kerja keras seluruh instansi negara ini bisa lebih erat lagi dalam pemberantasan narkoba. Dengan sinegritas yang sudah terjalin dengan erat, menurutnya akan mempersempit ruang bagi penyelundup untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia.

“Saya berharap kepada seluruh prajurit dilapangan yang telah melaksanakan kerja dengan ikhlas supaya diberikan kekuatan dari Allah SWT, sehingga dapat berprestasi lebih baik lagi sesuai dengan tugas dan bidang matra masing-masing, dan tentunya didasari dengan niat serta tujuan yang mulia,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri Bubung Pramiadi mengatakan, penyerahan barang bukti dan tersangka itu diterima langsung oleh Penyidik Utama Direktorat P2 Deputi Bidang Pemberantasan Kombes Pol Sri Ana di Mako Lanal Batam, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 wib, empat orang tersangka dan barang bukti dibawa menuju ke Bandara Hang Nadim, dan Akan di berangkatkan langsung ke Jakarta pukul 16.40 WIB,” ujarnya singkat. (gie)

Calon PPK Tebing Mengundurkan Diri

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, mulai melakukan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah lolos tes tertulis, Selasa (13/2).

Seleksi dilakukan selama dua hari. Hari pertama untuk wilayah kecamatan Tebing, Moro, Durai, Buru, Meral dan Karimun. Kemudian hari kedua (Rabu,red) untuk Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Belat, Ungar, Kundur Barat, dan Meral Barat.

“Untuk sementara baru calon PPK asal Kecamatan Tebing yang tidak datang. Selebihnya, datang untuk tes wawancara yang kita lakukan bersama Ketua, Komisioner KPU Karimun,” jelas Ketua Pokja Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhoc KPU Karimun, Samsir.

Dalam tes wawancara tersebut, para calon PPK dilakukan berbagai pertanyaan tentang rakam jejak calon anggota PPK, pengetahuan tentang pemilu, tugas wewenang, dan kewajiban PPK. Maupun, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD, teknis pemungutan suara. Selain itu, bagaimana kemampuan bekerjasama dalam tim, bersedia bekerja separuh waktu sesuai tahapan pemilu, integritas dan indepensi.
“Waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit. Nanti, kita seleksi menjadi 3 orang untuk menjadi ketua dan anggota PPK secara resmi,” ujarnya.

Sedangkan yang lolos tes tertulis, hanya tiga kecamatan yang tidak memenuhi kuota yaitu kecamatan Durai dan Buru hanya diisi 5 orang dan kecamatan Kundur Utara hanya 4 orang. Sedangkan, selebihnya lengkap diisi 6 orang per kecamatan. Dengan latar belakang yang berbeda-beda dimulai dari kalangan mahasiswa, honorer, wirausaha, nelayan, pns, guru, karyawan swasta, dosen.

“Kalau dilihat yang lolos test tertulis ada 11 orang wanita. Mudah-mudahan mereka bisa lolos tes wawancara dan terpilih menjadi anggota PPK,” ungkapnya.

Sementara ditanya berapa yang sudah mengantarkan lamaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga penutupan pendaftaran pada Senin (12/2) lalu. Samsir mengatakan, yang sudah masukkan berkas mencapai 105 berkas. Yang langsung dilakukan penelitian berkas oleh KPU Karimun.

“Kita lihat, apakah cukup atau kurang. Sebab, penelitian administrasi sampai besok. Kesempatan masih ada untuk menjadi anggota PPS,” katanya.

Pantauan di lapangan, para calon anggota PPK sedang menunggu panggilan untuk dilakukan test wawancara. Sambil duduk-duduk, mereka saling berbincang sesama calon anggota PPK yang berasal dari kecamatan lainnya. “Coba sajalah, mencari pengalaman. Mudah-mudahan lolos test wawancara,” ucap salah seorang peserta asal Durai. (tri)

Pemkab Butuh Tenaga Teknik dan Akutansi

0
Irma Annisa. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan Irma Annisa menyampaikan, pihaknya belum mengusulkan kuota CPNS tahun 2018 ke Kemendagri. Meski demikian, tenaga yang dibutuhkan untuk tahun ini diutamakan tenaga teknik, tenaga keuangan atau lulusan akutansi dan informasi teknologi (IT).

“Tahun kemarin memang kami usulkan sekitar 500 CPNS. Namun tahun ini masih menunggu kuota karena belum disurati Kemendagri,” kata irma, Selasa (13/2).

Selain itu menurutnya, untuk kebutuhan CPNS juga sedang dilakukan penghitungan di Bagian Organisasi Setdakab Bintan karena usulan yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi nantinya. Saat ini, katanya, yang dibutuhkan adalah tenaga teknis untuk ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPera) karena Pemkab Bintan sedang melakukan pembangunan infrastruktur.

Tenaga keuangan atau lulusan akutansi diperlukan sebab banyak pelaporan keuangan yang harus dilakukan. Sedangkan kebutuhan untuk tenaga informasi teknologi, sebab pelaporan keuangan saat ini mulai menggunakan basis teknologi dan informasi.

“Tenaga administrasi sudah banyak, yang dibutuhkan saat ini tenaga teknik seperti sipil atau industri, lalu tenaga akutansi dan tenaga IT, karena tenaga honorer kita tak bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, tenaga guru dan tenaga kesehatan juga akan dibutuhkan dalam pengajuan kuota CPNS tahun 2018. Karena, saat ini tenaga guru di Kabupaten Bintan masih kekurangan. “Guru honorer kita saat ini sekitar 1.200, kalau PNS sekitar 3.229 dan honorer kontrak sekitar 1.000,” sebutnya.

Oleh karena kekurangan tenaga guru, ia belum bisa menyetujui pengajuan pindah sekitar 20 an guru ke daerah lainnya di Kepri. “Mereka sudah mengajukan pindah ke daerah lain dengan berbagai alasan mulai keluarga sampai ada yang sakit, namun belum kami setujui karena kita sendiri masih kekurangan tenaga guru,” tukasnya. (met)

PGN Tagih Utang ke Petronas Rp 409 Miliar

0

batampos.co.id – Perusahaan minyak dan gas terbesar asal Malaysia Petroliam Nasional Berhad (Petronas) menunggak utang 32,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 409 miliar kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tanggungan tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya kuota minimal penyaluran gas Lapangan Kepodang, Blok Muriah, ke PLTGU Tambaklorok.

Menurut Direktur Teknologi dan Infrastruktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dilo Seno Widagdo, total dana yang belum dibayarkan Petronas tersebut dianggap PGN sebagai piutang yang belum tertagih. Utang yang harus dibayar Petronas pada 2017 sebesar 21,5 juta dolar AS.

Kemudian, pada 2016 dan 2015 masing-masing 8,8 juta dolar AS dan 1,9 juta dolar AS.

”Dalam hal ini, Petronas belum bisa menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan GTA (gas transfer agreement, red). Kalau masalah kerugian, sesuai dengan kontrak, masih berlaku dengan asumsi kontrak berlaku dengan ada jaminan pengembalian kami di ship or pay,” imbuhnya.

Dilo melanjutkan, investasi yang dilakukan PGN telah disesuaikan dengan contract reverse capacity. PGN memerinci, pada 2015, reserve capacity sebesar 116 mmscfd dengan minimal ship or pay mencapai 104 mmscfd. Namun, realisasi penyaluran oleh Petronas ke pembangkit di Tambaklorok hanya sebesar 86,06 mmscfd.

Kondisi itu tidak banyak berubah pada 2016. Petronas hanya mampu merealisasikan pengiriman gas sebesar 90,37 mmscfd.

Dengan klaim kondisi kahar pada pertengahan tahun, Petronas melakukan pengiriman gas sejumlah 75,64 mmscfd pada 2017. ”Tahun ini juga tetap 70 mmscfd. Entah bohong (kahar, red) atau enggak,” kata Dilo.

Dia menjelaskan, diperlukan verifikasi dari pihak lain untuk bisa mengklaim kondisi kahar. ”Sesuai dengan GTA juga setelah diverifikasi pihak ketiga, kemudian ditetapkan SKK. Lalu, baru disampaikan para pihak bisa terima atau tidak,” jelas Dilo.

Selama ini Petronas mengklaim kondisi kahar di Lapangan Kepodang disebabkan adanya penurunan permanen lapangan tersebut. Kondisi itu disebabkan penurunan cadangan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan POD (Plan of Development).

Saat lapangan tersebut dikembangkan, cadangan dalam POD mencapai 354 BCF. Namun, ternyata total cadangan menurun menjadi 107 BCF sehingga mengakibatkan produksi Lapangan Kepodang hanya sampai 2019 dari rencana awal 2026.

Di samping itu, Petronas baru mengembangkan delapan sumur dari rencana sepuluh sumur yang akan dikembangkan dalam POD. Secara formal, PGN telah melayangkan surat kepada Petronas mengenai permasalahan tersebut pada 5 Januari 2018.

Surat memberikan tenggat waktu 30 hari. ”Setelah itu, masih ranah mediasi. Tetapi, mediasi juga belum ada tanda-tanda. Nah, ini kami mau masuk ranah BPH,” ujar Dilo. Jika dalam mediasi tidak ditemukan jalan keluar, PGN akan membawa persoalan tersebut ke ranah arbitrase.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait masalah tersebut. Di antaranya, PGN sebagai transporter, Petronas, maupun PLN.

”Kami akan pertemukan. Karena kalau mengacu GTA, (Petronas, Red) itu mesti bayar,” tandasnya. (vir/c25/fal/jpg)

Indonesia Tawari Inggris Kawasan Industri Luar Jawa

0

batampos.co.id – Indonesia dan Inggris berpeluang meningkatkan kerja sama komprehensif, terutama di sektor industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Inggris (British Chamber/BritCham) untuk dapat memperluas bisnis dan menambah investasinya di tanah air, terutama luar Jawa.

’’Targetnya adalah kita ekspor yang tidak diproduksi di Inggris dan yang mereka ingin masukkan ke Indonesia juga compatible,’’ kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah menghadiri Breakfast Meeting ’’British Chamber of Commerce Ministerial Series’’ di Jakarta, Selasa (13/2).

Pada pertemuan itu, menurut Airlangga, sejumlah pelaku usaha Inggris memberikan masukan dan apresiasi kepada pemerintah yang telah berupaya menciptakan iklim investasi yang baik dalam pengembangan sektor industri.

’’Ada beberapa masukan terkait dengan industry value chain agar industri kita semakin kompetitif di tingkat global,’’ ungkapnya.

Pelaku usaha Inggris juga menanyakan keterkaitan sektor industri dengan energi.

”Itu yang menjadi salah satu tantangan yang ada, pertumbuhan sektor industri harus bisa compatible dengan sektor energi,” ucap Airlangga.

Menurut Menperin, industri logam di Indonesia telah memasuki era baru dengan kemampuan memproduksi aluminium dari bauksit serta carbon steel dan stainless steel. Pada akhir 2018, industri di Indonesia akan memproduksi crude stainless steel hingga 4 juta ton. Jumlah tersebut menyamai kapasitas produksi aluminium di seluruh Eropa.

Untuk itu, Menperin menawarkan kepada para anggota BritCham untuk dapat melakukan ekspansi atau membangun pabrik baru di beberapa kawasan industri, terutama di luar Pulau Jawa. Contohnya, kawasan industri Sei Mangkei, Sumatera Utara, yang berbasis pada pengembangan industri pengolahan kelapa sawit.

’’Selanjutnya, di Sulawesi, ada klaster industri logam seperti kawasan industri Bantaeng dan Konawe. Sementara itu, yang berbasis Petrokimia, kami dorong di Bintuni dan di Masela untuk ke depannya,” ujar Airlangga.

Inggris merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia dari negara-negara Eropa dengan nilai 2,48 miliar dolar AS pada 2016. Dalam hal investasi, Inggris menempati urutan ke-2 terbesar investor asal Eropa dengan nilai 306 juta dolar AS pada 2016. Ekspor utama Indonesia ke Inggris mencakup alas kaki, mesin elektrik dan perlengkapannya, serta barang dari kayu. Sementara itu, impor dari Inggris juga didominasi produk permesinan serta peralatan medis. (agf/c20/sof/jpg)

Oknum PNS Kecamatan Bintim Terjaring OTT

0
Anggota polisi berpakaian preman ketika menginterogasi oknum PNS berinisial Wt di kantor Kecamatan Bintan Timur, Kijang, yang diduga diamankan karena kasus pungli, pada Selasa (13/2). F. Slamet/batam Pos.

batampos.co.id – Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemerintah Kecamatan Bintan Timur (Bintim), inisial Wt terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli unit 2 Satreskrim Polres Bintan.

Tiga polisi berpakaian preman menciduknya bersama salah seorang oknum pelajar yang magang di kantor Pemerintah Kecamatan Bintan Timur di Kijang, Selasa (13/2) sekitar pukul 14.00 siang.

Penangkapan ini diduga karena Wt terlibat kasus pungutan liar di kantor Pemerintah Kecamatan Bintan Timur, sebab polisi juga menyita dokumen di ruangan Seksi PMD Kecamatan Bintan Timur.

Informasi di lapangan, penangkapan Wt berlangsung singkat. Tiga polisi berpakaian preman mendatangi kantor Kecamatan Bintan Timur tersebut dan menciduk Wt di ruangannya. Selang satu jam penangkapan, ruangan PMD langsung tertutup rapat.

Kasi Pelayanan di Pemerintah Kecamatan Bintan Timur, Zul Hasmi membenarkan, seorang pegawai di Seksi PMD Kecamatan Bintan Timur dibawa tiga orang pria yang mengaku polisi. “Mereka mengaku polisi dan membawa Wt, bersama dokumen di dalam ruangan itu,” katanya.

Disinggung soal masalahnya, ia mengaku tidak tahu persis persoalan yang menimpa rekan sekantornya. “Tak tahu persoalannya, tapi di ruangan itu ada beberapa dokumen yang dibawa mereka,” kata dia.

Sementara itu, Camat Bintan Timur Rusli yang dihubungi membenarkan seorang pegawainya diciduk polisi. “Benar, namun masih belum jelas beritanya. Kami menunggu sampai ada keterangan yang jelas dari pihak kepolisian,” kata Rusli yang dihubungi, Selasa (13/2) sore.

Kasatreskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan membenarkan adanya penangkapan itu, namun dirinya masih enggan mengomentari secara detail soal kasus ini karena anggotanya masih bekerja. “Masih bekerja anggota, karena masih penyelidikan,” tukasnya singkat.

Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang juga membenarkan adanya penangkapan itu. “Benar, tapi saya masih menunggu data (dari kasat),” kata dia singkat, saat dihubungi, sore kemarin. (met)

 

Setahun, 2,9 Juta WNI Liburan ke Singapura

0
Singapura. Foto: istimewa

batampos.co.id – Wisatawan Indonesia masih menyukai Singapura sebagai salah satu alternatif wisata luar negeri. Ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia.

Tercatat di tahun 2017, sebanyak 2,9 juta orang Indonesia telah datang ke Singapura. Dalam skala persentase, jumlah ini mengingkat sebanyak 2 persen dari tahun sebelumnya.

Raymond Lim, Area Director Indonesia Singapore Tourism Board (STB) menuturkan, daerah asal wisatawan yang masih banyak mendominasi adalah ibukota Jakarta.

“Jakarta masih terus menjadi sumber kedatangan pengunjung terbanyak meskipun sebagian besar di luar Jakarta mengalami pertumbuhan yang lebih besar di tahun 2017,” ujarnya.

Pada Desember 2017, tercatat ada 330.081 orang Indonesia yang datang ke Singapura. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2017.

Raymond juga menjelaskan, bahwa rata-rata orang Indonesia yang datang ke Singapura juga berdurasi pendek. “Banyak juga orang Indonesia yang datang dari Batam dengan kapal feri. Waktu kunjungannya pun singkat, biasanya tidak menginap, atau hanya 2-3 hari saja,” katanya.

Orang Indonesia yang datang ke Singapura serta wisatawan mancanegara lainnya kini gemar untuk berwisata cruise atau kapal layar. Pelayaran dari Singapura meningkat di tahun 2017 sejumlah 421 pelayaran, 16 di antaranya merupakan maiden call atau kapal yang berangkat dari Singapura.

Karena banyaknya turis yang meningkat ke Singapura, pihak Singapore Tourism Board juga membuka kantor regional di Surabaya, untuk membantu memperluas potensi wisata Singapura di wilayah Indonesia.

Raymond menambahkan, pihaknya akan memanfaatkan potensi pertumbuhan di kota-kota di luar Jakarta untuk menjadi salah satu fokus utama di tahun 2018. Kantor regional yang baru dibuka di Surabaya pada bulan Oktober 2017 akan memungkinkan STB untuk memperkuat upaya pemasaran di pulau Jawa bagian timur, Bali, dan Sulawesi.

“Sementara kantor regional di Jakata akan fokus pada Pulau Jawa bagian tengah dan barat serta Sumatera,” tambahnya. (rdy/fay/jpg)