batampos.co.id – Empat dari sebelas bangunan di kawasan buffer zone Jalan H Fisabilillah atau tepatnya sepanjang jalan Simpang Fly Over sampai Simpang BNI Seipanas dibongkar, Selasa (23/1). Sementara tujuh bangunan lainnya belum bisa dibongkar karena memiliki izin pengalokasian lahan (PL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Proses penertiban 4 bangunan yang terdiri dari 3 kios dan satu bangunan pemasaran menerjunkan ratusan petugas dari tim terpadu (TNI, polisi, Satpol PP dan Ditpam). Penertiban dimulai dari bangunan pemasaran Apartemen yang terletak di persimpang jalan BNI Seipanas. Manajem pemilik pemasaran sepertinya tak siap dengan pembongkaran. Hal itu terlihat dari masih lengkap barang-barang yang ada di dalam bangunan, sehingga petugas harus bekerjasama mengeluarkan barang-barang.

Begitu juga dengan beberapa kios yang ada di depan kawasan Edukits Batamcenter. Diantaranya kios bunga Gardena yang terlihat tidak siap dengan aksi pembongkaran. Puluhan petugas Satpol PP pun bekerjasama mengeluarkan bunga dan pot-pot kaca dari kios tesebut. Beberapa pot terlihat pecah dan bunga di dalam pot berserakan.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Imam Tohari mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan hingga pembongkaran sebelum turun untuk menertibkan. Namun sayang, pemilik bangunan seperti menganggap remeh pemberitahuan oleh tim terpadu. Hal itu dapat terlihat dari ketidaksiapan kios dan bangunan pemasaran yang dibongkar.

“Kami sudah kirimkan SP 1hingga 3, kemudian SP pembongkaran 1 dan pembongkaran 2. Surat pembongkaran 2 kami layangkan seminggu lalu. Namun seperti yang terlihat mereka seperti menganggap remeh pemberitahuan itu,” terang Iman disela penertiban.

Menurut dia, penertiban tetap dilakukan karena sudah terjadwal. Untuk mempercepat proses pembongkaran, timnya pun membantu untuk mengeluarkan barang-barang yang ada.

“Saat ini baru 4 yang kami tertibkan, tiga kios dan satu bangunan pemasaran. Untuk bangunan lainnya belum bisa sekarang,” ujar Imam.

Dikatakannya, tujuh kios tersebut diklaim memiliki PL dari BP Batam. Karena itu, sebelum membongkar pihaknya pun tengah berkoordinasi dengan BP Batam terkait status PL.

“Kalau dilihat PL-nya, mereka menyalahi peruntukan. Seharusnya untuk penghijauan, tapi itu dibangun kios. Setelah berkoordinasi dan memastikan kami akan membongkar bangunan itu,” imbuh Imam lagi.

Masih kata Imam, pelebaran jalan diperkirakan belangsung Februari mendatang. Karena itu, sebelum adanya pelebaran jalan pihaknya menertibkan seluruh kios yang menganggu.

Sementara Kuasa Hukum Kios bunga Gardena, James Sumihar Sibarani mengaku kliennya belum menerima surat pemberitahuan selama tahun 2018. Surat terakhir yang diterima kliennya hanya pada tahun 2017, sedangkan tahun 2018 sama sekali tak ada.

“Kalau tak salah, klien saya baru menerima hingga SP 2 itupun tahun 2017, bukan 2018,” terang James di lokasi pembongkaran.

Disela pembongkaran, James mengaku minta dispensasi waktu untuk pembongkaran sendiri kios tersebut. Namun, permintaan itu tak dieedahkan oleh tim terpadu dengan tetap melakukan pembongkaran.

“Kami paham dengan aturan yang ada, namun kami minta waktu satu minggu untuk membongkar sendiri. Namun, tak dipedulikan dan pembongkaran tetap berlanjut,” imbuh.

Ia menyayangkan sikap petugas yang tidak memberi tengang waktu kepada kliennya. Padahal akibat pembongkaran, kliennya diduga mengalami kerugian hingga puluhan juta.

“Saya tak bisa memperkirakan berapa kerugian, tapi bisa dilihat sendiri kerugian itu banyak. Mungkin sekitar puluhan juta,” pungkasnya. (she)

batampos.co.id – Pengadaan buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Batam diduga akan ditiadakan tahun ini. Anggaran Rp 93 juta yang seharusnya digunakan untuk pengadaan buku ternyata tidak ada karena kondisi keuangan Batam defisit.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aunar Karimsu membantah adanya peniadaan pengadaan buku tahun ini. Menurutnya, engadaan buku hanya ditunda dari waktu yang semestinya.

“Bukan ditiadakan, hanya ditunda dari jadwal yang seharusnya,” terang Aunar, Senin (22/1).

Dijelaskannya, pengadaan buku diajukan pada APBD 2018, namun karena kebijakan bagian keuangan, maka pengadaan buku pun ditunda. Kemungkinan ditunda pun belum pasti, tergantung dari anggaran APBD-P nantinya.

“Kalau tidak ditunda, pengadaan sekitar semester ke 2 atau bulan Juni. Jadi karena ada penundaan kemungkinan pengadaan baru bisa di bulan 9, tergantung APBD-P nantinya,” jelas Aunar lagi.

Pengadaan buku untuk Pemko Batam dirasa cukup penting, mengingat jumlah buku yang tersedia di Pemko masih minim. Apalagi, buku yang tersedia sudah cukup berumur. Karena itu tahun ini Dinas Pengarsipan dan Perpusataakn Pemko Batam menganggarkan pengadaan buku baru. Namun sayangnya, harus tertunda karena tak ada anggaran.

“Jenis buku yang dianggarkan normatif, tergantung katalog penerbit. Saat ini buku yang tersedia 27 ribu dan itu sangat kurang untuk perpustakaan,” rinci Aunar.

Menurutnya, dalam buku lintang juga sudah ada bintang untuk pengadaan buku. Yang artinya, pengadaan buku ditunda karena keuangan belum mencukupi.

“Di buku lintang semuanya ada, transparan. Anggarannya berapa dan pengadaan untuk apa saja,” pungkas Aunar.

“Dari mulai kantor sampai sekarang dinas anggarannya tak pernah berubah. Sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan buku masyarakat Batam,” komen anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo, Senin (22/1).

Menurut dia, minimnya anggaran pengadaan buku tersebut sangat menghambat kemajuan di bidang pendidikan khususnya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. “Bagaimana mungkin masyarakat bisa cerdas, sementara pengadaan buku untuk merangsang minat baca penduduk yang saat ini masih sangat rendah,” sesal Sukaryo.

Seharusnya pemerintah daerah lebih peka terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Perpustakaan sebagai wujud peradaban intelektual generasi bangsa perlu didukung dengan sarana perpustakaan sebagai gudang ilmu.

“Jangankan pengadaan buku, gedung pustaka saja sampai saat ini kita belum punya. Masih sebatas menumpang di gedung pemko. Ini yang selalu kami pertanyakan pada saat pembahasan anggaran,” sebut dia.

Padahal, kata dia, pada saat RPJMD walikota Ahmad Dahlan dulu, sudah dimasukan agar Batam memiliki gedung perpustakaan sendiri. Namun seiring perjalanan waktu pembangunan gedung perpustakaan ini dibatalkan sepihak oleh pemko Batam. Namun di RPJMD Wali Kota Rudi pengadaan gedung ini tak dimunculkan secara tegas.

“Makanya tak mengherankan anak-anak kita lebih suka ke warnet daripada membaca di perpustakaan. Karena memang peran pemerintah menumbuhkembangkan anak-anak usia dini untuk membaca memang tidak ada,” sesalnya.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa mengakui jika anggaran dinas arsip dan perpustakaan kota Batam paling kecil dibanding dinas lainnya. “Hal ini seakan-akan kita mengabaikan minat baca generasi muda. Dulu kita niat punya gedung pustaka juga ditolak dan sekarang gedung tak punya anggarannya sangat minim,” kata dia.

Diakui Musofa, pemerintah hanya sebatas mengejar pembangunan infrastruktur tapi menyiapkan SDM yang gemar membaca dikesampingkan. “Hampir tiga tahun terakhir ini anggaran dinas ini minim, hanya Rp 1 miliaran. Bayangkan sekelas dinas anggarannya segitu. Mana cukup untuk menangani arsip dan perpustakaan,” sesalnya.

DPRD Batam sendiri, sebut Musofa selalu mengingatkan dinas ini menaikan anggarannya terutama untuk pengadaan buku. Hanya saja alasannya pemerintah saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur kota.

Ia mengaku bukan membela dinas arsip dan perpustakaan kota Batam, namun pengadaan buku ini memang sudah menjadi suatu keharusan.

“Pak wali juga harus melihat ke belakang. Generasi kita kalau tak diajarkan gemar membaca bagaimana membangun SDM berkualitas. Apakah cukup dengan pembangunan infrastuktur saja,” sesalnya.

Ia menambahkan, pemko Batam harus bisa meniru daerah lain yang bisa menyediakan perpustakaan kota yang berkelas. Dikemas sedemikian menarik sehingga masyarakat yang datang menjadi betah membaca diperpustakaan.

“Yang terpenting kenyamanan dan akses, bandingkan dengan pustaka kita. Saya yakin tak semua masyarakat Batam tahu kalau kita memiliki perpustakaan. Pemko jangan hanya tutup mata untuk hal ini,” jelas Musofa. (she/rng)