Jumat, 26 Juni 2026
Beranda blog Halaman 12658

Belum Semua SMA Terapkan UNBK

0
foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan serentak mulai Senin (9/3) mendatang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mempersiapkan segalah sesuatu untuk menyambut pelaksaan UN itu.

Kadisdik Kepri Arifin Nasir menuturkan, total ada 224 SMA/MA yang ada di Kepri. Dari jumlah tersebut 60 persen diantaranya akan menerabkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “40 persen lainnya masih UNBKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil),” ujar Arifin.

Untuk sekolah yang akan menerapkan UNBK kata Arifin, sudah dalam keadaan siap. Dalam arti bahwa peserta UNBK ataupun pihak sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar nantinya.

“Untuk sekolah yang UNBK, kami juga sudah surati pihak PLN untuk mengantisipasi pemadam listri. Persiapan sudah cukup matang,” ujar Arifin, Rabu (4/4).

Peneraban sistem UNBK di Kepri diakui Arifin memang belum merata sebab masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai baik komputer ataupun jaringan.

“Yang ikut UNBK pun tidak semuanya memiliki fasilitas. Beberapa sekolah masih harus numpang di sekolah lain. Ya tak apa-apa asalkan tidak terganggu saja,” ujarnya.

SMAN 5 Batam di Sagulung misalkan, memasuki tahun kedua pelaksanaan UNBK, sebanyak 475 peserta UNBK dijadwalkan mengikuti UNBK di gedung SMKN I Batam. Itu karena sekolah yang dikepalai oleh Bahtiar itu belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap.

“Belum lengkap fasilitas kami. Tahun kedua ini masih numpang di SMKN I,” ujar Bahtiar.

Sementara SMA/MA lainnya yang masuk dalam kategori 40 persen yang melaksankan UNBKP diakui Arifin memang belum bisa menerapkan UNBK karena benar-benar belum memiliki fasilitas UNBK.”Itu yang di Hinterland yang memang benar-benar tak ada jaringan internet dan komputer belum cukup,” tuturnya.

Penerapan UNBK yang belum merata ini juga dialami oleh tingkat SMK yang sudah dimulai sejak Senin (2/4) lalu. Tingkat SMK kata Arifin masih ada 30 an sekolah yang masih UNBKP.

“Baru 60 (SMK) yang UNBK. 30 masih manual (UNBKP),” tuturnya.

Meskipun demikian Arifin menjamin jika pelaksaan UNBKP di Kepri baik tingkat SMK ataupun SMA akan berjalan lancar seperti biasanya. Dia juga menjamin bahwa soal UNBKP siswa tidak bocor ataupun mengalami kendala teknis lainnya. “Semua sudah ada SOP (Standr Operasional Prosedur). Pengawasan dari proses distribusi soal sampai pada pengawasan saat ujian sudah diatur dengan baik. Insyallah semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Arifin. (eja)

Masih Banyak e-KTP yang Belum Diambil

0
Pegawai dari salah satu enam kelurahan di Kecamatan Sagulung menunjukkan KTP Elektronik yang sudah siap dicetak, Selasa (3/4). Kecamatan Sagulung mendapatkan 13 ribu KTP dari Disduk yang sudah siap dicetak. Dari enam Keluarah membuka stan bagi warga yang akan mengambil KTP nya di aula Kecamatan Sagulung. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pas belum jadi ribut mana nih KTP ku… eh setelah jadi gak diambil….

Sebanyak 13 ribu keping e-KTP sudah didistribusikan ke Kecamatan Sagulung, kendati demikian ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengambil e-KTP miliknya. Firdaus, pegawai Kelurahan Seibinti mengaku hingga saat ini baru 120 keping e-KTP yang diambil oleh warganya, dari total keseluruhan 1870 keping e-KTP.

“Iya masih belum setengahnya yang terambil,” ujar Firdaus kepada Batam Pos, Rabu (4/4).

Padahal, sambungnya, sebelum pendistribusian pihaknya sudah mengiformasikan kepada warga untuk mengambil e-KTP milik mereka. “Sudah ditelepon oleh Rw masing-masing,” katanya.

Kemungkinan warga yang belum mengambil lantaran sibuk dan tak sempat datang ke kantor kecamatan. Ia memperkirakan warga akan datang saat hari libur, Sabtu dan Minggu. “Hari libur kita buka. Kemungkinan warga akan membludak di hari ini,” jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan pegawai dari Kelurahan Seipelunggut. Dari total 2800 e-KTP, yang terambil baru 300 keping. “Waktu masih banyak. Mungkin itu alasan warga belum mau ambil,” kata Ratna Juita.

Dia mengatakan pengambilan e-KTP ini mulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dan dibuka setiap hari.

Pendestribusian e-KTP ini akan dilakukan selama satu bulan. Agar tidak terjadi penumpukan, Camat Sagulung Reza Khadafy mengimbau kepada masyarakat Sagulung untuk segera mengambil e-KTP milik mereka.

“Yang merasa sudah merekam tahun 2016 hingga 2017 silakan datang ke aula kantor Kecamatan Sagulung,” imbau Reza.

Sementara itu, kedatangan belasan ribu e-KTP tersebut membuat sebagian warga kecewa dan kesal, lantaran e-KTP nya sudah satu tahun belum juga siap dicetak.

“Gimana tak kesal, sudah dua tahun lebih belum juga keluar KTP saya. Mau urus apa-apa tidak bisa. Jaman sekarang kan semua selalu diminta KTP, ” ujar Atminah dengan nada kesal sambil berlalu. (une)

Kejahatan Jalanan Kembali Marak

0
Anggota Sat Sabhara Polresta Barelang. F. Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Akhir-akhir ini tindak kejahatan di jalanan kembali marak. Di Batuaji dan Sagulung kejahatan semacam jambret dan pemalakan masih saja terjadi dan meresahkan masyarakat. Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Delimunte mengatakan mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah menyebar anggota polisi untuk berpatroli menyisir lokasi-lokasi yang rawan tindak kejahatan.

“Kemarin ada kasus pemalakan. Anggota langsung saya suruh patroli dan menyisir ke lokasi tersebut,” ujar Syafruddin, Rabu (4/4).

Dia mengatakan di wilayahnya lokasi rawan terdapat di Taman Makam Pahlawan, Tanjunguncang, jalan Marina City dan Seitemiang. Lokasi ini menjadi titik rawan tindak kriminal seperti pencurian dengan pemerasan (curas), pemalakan, begal maupun tindak kriminal lainnya.

“Upaya yang dilakukan dengan patroli dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada,” katanya.

Selain itu kedepannya, ia berencana untuk mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap kelurahan yang ada di Batuaji. Hal tersebut untuk meminimalisir aksi pencurian yang kerap terjadi di perumahan.

“Saya maunya seperti itu. Sekarang saya sedang berkoordinasi dengan pejabat di sini,” jelasnya.

Sebelumnya sksi premanisme kembali meresahkan warga Batuaji. Segerombolan remaja memalak salah seorang siswa SMPN 38 Batam, Selasa (3/4) lalu. Kejadian tersebut bermula saat ia hendak berangkat ke sekolah.

Nahas, ditengah perjalananya ia dihadang oleh segerombolan remaja bertato dan meminta uang kepadanya. Siswa yang tak ingin disebutkan namanya tersebut mengaku remaja-remaja itu kerap terlihat nongkrong di warnet di ruko yang ada di samping Perumahan Taman Cipta Dua, Tanjunguncang. Sekelompok remaja itu memang sering meresahkan warga karena kerap menganggu anak sekolah.

“Untung anak saya tidak diapa-apain. Cuman diambil uangnya saja,” ujar Ani ibu korban.

Sementara pekan lalu, warga Batuaji, Wibowo juga mengalami nasib sial. Ia dijambret oleh orang tak dikenal saat mengendarai motor di sekitaran Perumahan RKT, Aviari, Batuaji. Akibat kejadian itu, ia kehilangan uang dan beberapa dokumen penting miliknya. Tak hanya itu, kejadian nahas itu membuat istrinya trauma. (une)

Angkutan Umum masih Banyak Berkaca Gelap

0
Angkutan umum jenis carry melintas di jalan R Suprapto, Batuaji. Angkutan umum jurusan Mukakuning Batuaji ini masih menggunakan kaca gelap dan tidak laik jalan. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Meski sudah dilarang, sejumlah mobil angkutan umum di Batam masih saja berkaca gelap. Padahal, sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Batam sudah melarang mobil angkutan penumpang menggunakan kaca gelap. Pantauan Batam Pos, angkutan jenis carry yang paling banyak dijumpai memodifikasi kaca mobil menjadi gelap. Mobil-mobil ini bebas beroperasi di jalan Batam, khususnya di Batuaji dan Sagulung.

Setelah melakukan razia beberapa waktu lalu, hingga kini dinas terkait juga belum ada tindakan lanjutan. Hal ini menjadi kekuatiran serius pengguna jasa angkutan khusus perempuan, sebab, tindakan pelecehan seksual akan mudah terjadi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Masih banyak. Kami khusus yang pulang malam masih kuatir,” ujar Dewi Lestari, pekerja di perusahaan Shimano, Mukakuning, Rabu (4/4).

Ia pun berharap agar Dishub Batam untuk kembali turun menertibkan angkot berkaca gelap tersebut. Dewi mengaku memang rutin menggunakan jasa angkutan janis carry itu. Waktu kerja yang tak menentu kadang pulang larut malam membuatnya kuatir saat berada di dalam angkot-angkot berkaca gelap tersebut. Dia kuatir oknum sopir angkot berulah seperti yang dilakukan oleh seorang sopir angkot jurusan Bengkong belum lama ini.

“Khawatir pasti ada. Soalnya ngeri juga kalau kejadian itu kita juga yang alami,” katanya.

Hal senada juga diucapkan oleh Evi Mulyani. Karyawan di PT Yeakin Mukakuning ini rutin menggunakan mobil angkutan umum jenis carry. Ia meminta kepada dinas terkait untuk tegas melarang mobil angkutan menggunakan kaca gelap.

“Saya ada jadwal shift malam. Tapi alhamdulillah belum pernah kejadian. Soalnya kami ramai,” katanya. (une)

Mal Pelayanan Publik Batam Jadi Contoh bagi Kota Lain

0
Seorang warga sedang melakukan pengurusan perizinan di dinas Penanaman Modal Kota Batam di Mall Pelayanan Pubik. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau menyebutkan Batam sebagai wilayah percontohan pelayanan perizinan. Hal ini disampaikan pada Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Pemko Batam, Rabu (4/4).

“Selain Pekanbaru, Sidoarjo, dan Surabaya, kita termasuk percontohan pelayanan perizinan,” katanya.

Selain memiliki Mal Pelayanan Publik dengan puluhan layanan perizinan. Batam juga menjadi contoh bagi daerah lain karena pelayanannya sudah bagus, paling banyak izinnya, serta sudah mendapatkan kategori A.

Menurut Gustian, perizinan yang dijalankan sendiri sudah sistem dalam jaringan (online). Lewat layanan ini tentunya mempermudah pelayanan pada masyarakat dalam memperoleh perizinan melalui sistem elektronik.

“Tentu harapan kami adalah daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan dan berkunjung ke sini kami ajarkan dari awal. Supaya semua daerah punya Mal Pelayanan Publik,” sebut Gustian.

Workshop dan Coaching Clinic ini juga bertujuan emberikan penilaian pelayanan publik. Ada 4 jenis yang akan dinilai, yakni pelayanan BPM-PTSP, RSUD, Disduk Capil, dan bina wira organisasi seluruh Indonesia.

Kategori penilaian dalam bentuk bagaimana mengimpletasikan pelayanan yang sudah diatur dalam Undang Undang (UU) dan Permenpan-RB.

“Yang diatur seperti syarat-syarat dan pelayanan publik,” sebut Gustian.

Gustian bercerita proses penggabungan pelayanan instansi-instansi selama ini, belajar dari beberapa daerah seperti Surabaya. Bahkan untuk Jakarta sendiri, belum masuk di dalam kategori pelayanan terbaik.

“Makanya lewat pertemuan ini kita ingin memberikan aspirasi kepada masyarakat. Gimana caranya mendekatkan perbedan-perbedaan yang ada diinstansi masing-masing,” tutup Gustian. (rng)

Satu Kios Liar Disewakan Rp 1,2 Juta

0
Kios liar dibangun di lahan hijau, Aviari.
| Dalil Harahap / batampos

batampos.co.id – Pembangunan kios liar terus berlanjut di daerah pasar seken aviari. Satu unit kios di sana disewakan Rp 1,2 juta sebulan.

“Kios di sini tidak dijual Bang. Disewakan saja, Rp 1,2 juta sebulan. Kalau untuk jadi hak milik tak diberikan,” kata Aris, pekerja di sana, Rabu (4/3).

Ia mengaku saat ini sudah ada sekitar 20 kios yang sudah ada penyewa. Tinggal sekitar 40 kios yang tersisa. Termasuk beberapa kios yang masih belum dibangun.

“Kalau yang arah Pemda dua itu sudah habis semua. Tapi yang sebelah sini (hadap pertokoan aviari,red) masih kosong,” katanya.

Aris mengaku tidak tahu bagaimana proses lahan tersebut bisa dijadikan tempat membangun kios liar. “Saya tidak tahu masalah itu bang. Kami hanya pekerja di sini,” katanya.

Sementara camat Batuaji, Ridwan mengaku sudah menyampaikan surat larangan pembangunan. Bahkan surat untuk pembongkaran sudah sampai kepada Satpol PP. Tetapi hal tersebut dibantah oleh pihak Satpol PP.

“Belum ada kita terima suratnya dari camat,” kata Kepala Bidtrantibum Satpol PP, Imam Tohari.

Di tempat terpisah, anggota komisi I DPRD Kota Batam Muhamad Musofa menuntut ketegasan dari pihak kecamatan dan Satpol Pp. Harusnya pembangunan baru kios liar tidak lagi ada di Batam.

“Dari dulu sudah bilang itu semua harus ditertibkan. Kalau memang sudah ada surat larangan dari camat. Apa pun ceritanya, itu harus dibongkar,” katanya.

Ia berharap agar semua pihak tak lagi menggunakan ruang terbuka hijau untuk pembangunan permanen. Di mana Batam saat ini kekurangan taman untuk ruang terbuka hijau. (ian)

Status Pengelola SWRO Harus BLUD

0

batampos.co.id – Pengoperasian layanan air bersih penyulingan air laut (SWRO) di Tanjungpinang masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Diantaranya status pengelolaan SWRO yang masih UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah).

“Kalau statusnya masih UPTD, bisa bahaya. Kalau ada kendala teknis, misalnya kerusakan alat dan butuh biaya besar, kalau tak dianggarkan di APBD tak bisa langsung beli. Layanan jadi terganggu,” ujar Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, Rabu (4/4).

Mestinya, Pemko Tanjungpinang harus cepat membahas status pengelolaan SWRO dari UPTD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status itu, pengelola bisa lebih fleksibel menggunakan dana dari hasil penjualan air bersih untuk kebutuhan operasional SWRO. Selain itu masih tetap mendapatkan anggaran dari APBD.

Persoalan lainnya adalah status lahan. Rudy menyebutkan lahan instalasi SWRO berdiri di kawasan Batu Hitam adalah milik TNI Angkatan Laut. “Apakah hibah? Atau seperti apa? Itu yang sampai sekarang sepertinya belum ada kepastian,” ucap Rudy, kemarin.

Sementara dari TNI Angkatan Laut sendiri, menurut Rudy, juga memerlukan kepastian terkait hak lahan yang dibangun ini. Tidak hanya itu saja pekerjaan rumah yang tersisa. Rudy menyebutkan, pipa sedotan air laut SWRO, yang kini berada di pangkalan TNI AL, dikhawatirkan kelak akan mengganggu jalur kapal di kawasan TNI AL itu.

“Perlu dipikirkan jangka panjangnya,” ujar Rudi. (aya)

Korban Begal Ditabrak dari Belakang

0
Polisi ketika meminta keterangan dari korban yang nyaris dibegal di Jalinbar, Senin (2/4). F. Reskrim Polres Bintan untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Kejahatan di jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar), Kabupaten Bintan makin sadis. Seorang warga Tembesi, Batam, Nafisah, 50, menjadi korban tabrak lari pada Sabtu (31/3) sekitar pukul 18.00 WIB. Kejadiannya tepat di Jembatan Ekang arah Tanjungpinang.

Ema, Anak Nafisah, kemarin mengatakan, ibunya bersama kakaknya dari Tanjunguban ke Tanjungpinang. Tiba-tiba, seorang pengendara menabraknya dari belakang dan membuat keduanya jatuh.

“Ibu langsung dibawa ke rumah sakit di Simpang Busung,” kata dia.

Akibat kejadian itu, ibunya mengalami luka cukup serius di dahi kepala dan dijahit 17 kali jahitan. “Saya tidak tahu apakah si pengendara itu mau membegal ibu dan kakak saya, tapi kenapa pelaku tak berhenti dan membantu ibu dan kakak saya,” kata dia.

Kemudian, Senin (2/4), karyawan subkon PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi, Amirul, nyaris menjadi korban begal di Jalinbar. Informasi yang diperoleh dari lapangan, pagi itu korban mau ke tempat kerjanya di Lagoi. Ia melaju dengan mengendarai motor dari Tanjungpinang.

Di Jalinbar tiba-tiba pengendara motor dengan membonceng seseorang menarik tasnya dan membuatnya jatuh di jalan. Atas kejadian itu, korban mengalami luka lecet di lutut dan sekitarnya.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Adi Kuasa Tarigan mengatakan pihaknya telah meminta keterangan korban. “Pelaku dengan ciri-ciri keterangan dari korban sedang diselidiki,” kata dia singkat. Sementara itu, warga Tanjunguban, Karlo menuturkan kasus begal di Jalinbar mulai kembali marak.

Sebelumnya anak motor dibegal di dekat Simpang Ceruk Ijuk. Ia berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli di Jalinbar. Setidaknya dengan patroli di Jalinbar mampu menekan angka kejahatan jalanan.(met)

Lima PLTS Sudah Dilelang

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, Amjon mengatakan sebanyak lima paket pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah daerah di Kepri sudah rampung dilelang. Menurut Amjon, pembangunan PLTS menyebar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Ada lima paket yang sudah selesai lelang. Nilainya sekitar Rp 13,2 miliar,” ujar Amjon , kemarin.

Disebutkan Amjon, ke lima kegiatan tersebut adalah pengadaan dan pemasangan PLTS Terpusat dengan kapasitas 15 KWP di Desa Pulau Meca, Belakangpadang, Batam dengan pagu Rp 2,09 miliar. Berikutnya pengadaan dan pemasangan PLTS Terpusat 20 KWP di Pulau Sandam, Durai, Karimun senilai Rp 2,7 miliar.

Masih kata Amjon, kegiatan yang sama dengan kapasitas 15 KWP juga dirancang di Pulau Sirai, Bintan dengan pagu Rp2,1 miliar. Pembangkit dengan kekuatan 15 KWP senilai Rp 2,6 miliar juga dilaksanakan di Teluk Kelimpan, Desa Telaga, Kabupaten Anambas.

“Ada juga PLTS dengan kekuatan 30 KWP senilai Rp 3,8 miliar dibangun di Dusun I Pasir Panjang, Desa Telaga, Anambas,” papar Amjon.

Untuk program listrik desa, pihaknya juga akan bersinergi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena Kepri juga mendapatkan prioritas untuk peningkatan kapasitas listrik di seluruh desa di Kepri. Karena target tersebut diharapkan tuntas 2019 mendatang.

“Keinginan kita juga demikian, 2019 mendatang seluruh desa di Kepri sudah menikmati program listrik desa,” tutup Amjon.(jpg)

TMMD Percepat Pembangunan Fisik Pedesaan

0
Gubernur Kepri Murdin Basirun menyerahkan peralatan kerja kepada anggota TNI dan masyarakat usai membuka program TMMD ke 101 di kecamatan Kundur Senin 4/4 kemarin

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun, secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 yang dilaksanakan di stadion mini Kelurahan Tanjungbatu, Kecataman Kundur, Rabu (4/4) kemarin.

Pembukaan TMMD ditandai dengan penyerahan peralatan kerja seperti cangkul, dan skop oleh gubernur, dan diterima dari utusan masyarakat serta anggota TNI. Kegiatan TMMD dipusatkan di Kelurahan Tanjungbatu Barat, dengan pembangunan fisik yakni semenisasi jalan panjang 1.670 meter lebar 6 meter tembus Desa Lubuk Kecamatan Kundur.

Nurdin menegaskan, TMMD merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan fisik maupun non fisik bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, melalui program TMMD merupakan sinergitas pembangunan yang dilakukan TNI dapat dirasakan langsung masyarakat. Baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dengan terselenggaranya program TMMD ini, sangat membantu pemerintah dalam membangun karakter, dan kemandirian warga masyarakat.

“Sesuai tema TMMD ke 101 tahun ini yakni TNI Manunggal Rakyat Membangun Karakter dan Kemandirian Bangsa. Untuk di Provinsi Kepulauan Riau, TNI sangat dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan tersebut, tentunya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” tegas Nurdin.

Ditambahkan program TMMD merupakan kegiatan yang membantu program pemerintah, sekaligus guna memupuk dan memberikan pemahaman terhadap ideologi bangsa kepada generasi muda. Tidak dapat dipungkiri, karena generasi muda saat ini banyak tidak memahami sejarah, sehingga mudahnya terpengaruh dengan budaya luar.
“Ini juga menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bangsa kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara Dandim 0317/TBK, Letkol Arm Rizal Analdie SH MTr sebagai Komandan Upacara melaporkan jika program TMMD ke 101 di Kundur dilaksanakan dari tanggal 4 April hingga 3 Mei mendatang. Sasaran kegiatan fisik semenisasi jalan, pembuatan satu unit jembatan, pembuatan satu unit wiker. Selain itu, sasaran non fisik yang dilakukan wisata bela negara matematika, penyuluhan tentang pemahaman radikalisme dan terorisme, penyuluhan tentang hukum, dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta penyuluhan tentang kebangsaan.

Selain itu, masih ada kegiatan olahraga bersama, pentas seni dna budaya, sosialisasi perekrutan prajurit TNI AD Kodim 017/TBK. Serta TNI KB kesehatan, penyuluhan bekerjsama dengan dinas kesehatan.

“Program TMMD ke 101 melibatkan personil 340 orang terdiri dari TNI, Polri mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini didukung dengan dana dari Mabes TNI sebesar Rp360 juta serta bantuan dari APBD pemerintah kabupaten Karimun sebesar Rp2,3 miliar,” tegas Letkol Arm Rizal Analdie. (ims)