Rabu, 13 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12703

Gubernur Yakinkan Pemprov Kepri Mudahkan Regulasi Investasi

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat meninjau Gedung Kepri Smart Province (KSP) di Jalan basuki Rahmat, Tanjungpinang, Rabu (3/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan Pemprov Kepri terus mempermudah regulasi untuk meningkatkan investasi yang masuk. Regulasi-regulasi itu dipermudah dengan tidak melanggar peraturan dan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Regulasi dari pusat pun diharapkan membuat investasi semakin cepat masuk ke Kepri.

“Seperti istilah “Tarik Jangkar Kita Langsung Berlayar” kami terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjemput peluang investasi ini,” kata Nurdin saat Rapat Persiapan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepri (Indonesia) dengan Provinsi Tianjin (RRC) di Hotel Best Western Premier, Panbil Kota Batam, Senin (15/1) malam.

Menurut Nurdin dengan masuknya investasi, maka peluang lapangan kerja akan terbuka lebar. Hal ini memberi pengaruh bagi perekonomian sehingga terus meningkat. Karena itu, Nurdin berharap Pemko Batam dan BP Batam bersinergi dalam melihat peluang investasi yang akan ditawarkan oleh Provinsi Tianjin China.

“Kita harus cepat menangkap peluang ini,” Nurdin.

Tampak hadir dalam pertemuan itu, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Asisten Ekonomi Pembangunan Prov. Kepri Syamsul Bahrum, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Yusmar Anggadinata, Kepala Dinas Perdagangan Kepri Burhanuddin, Kepala Biro Pembangunan Kepri Aries Fhariandi, Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, pengusaha Jhon Kennedy serta Perwakilan CCCTDC China Mr. Lee Gua Hui

Tentang kerja sama dan menjadi provinsi kembar, Nurdin menyebutkan Pemerintah Provinsi Kepri akan mengkaji hal ini dan mempersiapkan perjanjian untuk kedua negara serta mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat. Kerja sama ini diyakini semakin memperkuat Kepri.

Apalagi jika perjanjian itu dibuat multi sektor sehingga tidak terfokus pada salah satu pilihan. Nurdin pun memerintahkan stafnya untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kedubes China di Indonesia dan Instansi terkait.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung kerjasama ini karena akan meningkatkan pembangunan di Provinsi Kepri umumnya dan Batam, Bintan, Karimun khususnya. Lukita minta dipersiapkan dengan matang agar kunjungan tidak sia-sia. BP Batam akan membahas hal ini untuk mempersiapkan lokasi sesuai dengan investasi yang akan ditanamkan.

Perwakilan CCCTDC China Lee Gua Hui mengatakan mereka datang langsung dari Tianjin China untuk berinvestasi dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku dengan sektor unggulan dan potensi yang ada. CCCTDC merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia dan Tianjin adalah kota terbesar ketiga di China serta terdapat pelabuhan terbesar nomor empat di dunia.

“Dengan letak geografis Batam yang strategis menjadi daya tarik sendiri untuk mengembangkan dan menjadikan Kepri sebagai Kota Kembarnya Tianjin China,” kata Lee Gua Hui.

Lee menambahkan, situasi kamtibmas yang kondusif juga menjadi faktor pendukung kerjasama ini. Lee mengundang Pemprov Kepri untuk segera mengatur jadwal kunjungan ke Tianjin China dan menginformasikannya sehingga akan dipersiapkan segala sesuatu sehingga kunjungan yang singkat bisa mencapai hasil maksimal.

Pada kesempatan itu, pengusaha Jhon Keneddy mengatakan, kesuksesan CCCTDC yakni sudah meningkatkan perekonomian di salah satu negara di Afrika. Kerja sama antar dua daerah diyakini John semakin meningkatkan ekonomi Kepri.

Fasilitas SMPN 2 Siantan Rusak Parah

0
Siswa dan guru SMPN 2 Siantan gotong royong membersihkan sekolah dan menjemur buku di halaman sekolah yang masih bisa diselamatkan kemarin. F. Syahid/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Anambas hingga kini belum bisa menaksir barapa total kerugian yang dialami sekolah-sekolah yang terkena dampak banjir baik yang terjadi di Tarempa, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja serta Jemaja Timur. Sebab sampai
kini, belum ada satupun pihak sekolah yang membuat laporan secara tertulis ke Dinas.

Namun diperkirakan, kerugian dan kerusakan paling besar dialami SMPN 2 Siantan, Anambas. Pasalnya, posisi sekolah berada di samping Sungai Sugi Tarempa. Air yang masuk ke sekolah tersebut dapat menenggelamkan siswa karena rata-rata mencapai kurang lebih 160 senti meter.

Mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang perlatan drum band, ruang labolarotium, perpustakaan bahkan lap komputer semuanya terendam banjir. “Laporan secara resmi belum ada. Jadi kita belum bisa perkirakan berapa total kerugian secara keseluruhan. Sejauh ini, diperkirkan SMPN 2 Siantan paling parah sebab, semuanya tergenang banjir kecuali lantai dua,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Anambas Andi Agrial kemarin.

Saat ini, pihak sekolah dan siswa masih gotong – royong membersihkan sekolahnya. Selain SMPN 2 Siantan, sekolah yang mengalami kerusakan paling parah selanjutnya yakni TK Pembina Siantan. Sekolah ini juga mengalami kerusakan parah sebab, selain rendah loksinya juga tidak jauh dari aliran sungai Sugi Tarempa. “Sekolah ini juga terendam semuanya,” jelasnya.

Selanjutnya, SDN 007 Sedak, Desa Tarempa Timur, Siantan. Sekolah ini juga mengalami kerusakan lumayan parah. Dimana, satu ruang kelasnya roboh akibat tertimpa longsor. Selanjutnya, SMP Bayat dan TK Pituk. Dua sekolah ini juga dikabarkan miring. “Untuk sekolah yang berada di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, kita belum tahu kerusakan yang mereka alami. Tapi informasinya ada beberapa sekolah disana juga kebanjiran,” tuturnya.

Andi menambahkan, karena cuaca di Tarempa mulai membaik, pihaknya berencana akan mulai mendata semua sekolah yang terkena
dampak banjir. “Untuk sekolah yang berada di Kecamatan Siantan, besok kita akan mulai mendata. Sementara sekolah yang berada di
luar daerah, kita akan mendatanya melalui via telphon seluler karena cuaca laut masih belum bersahabat,” terangnya.

Ia juga menuturkan, jika sampai saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan kebijakan libur sekolah bersama pasca banjir melanda Anambas. “Dari kita tidak ada. Hanya saja, sekolah yang terkena dampak bajir untuk sementara waktu tidak melakukan proses belajar mengajar karena masih bersih-bersih. Sementara untuk sekolah lain, tetap sekolah seperti biasanya,” tutup Andi.

Salah satu guru olahraga SMP N 2 Siantan Roni, menyebut, tidak ada barang yang selamat dari banjir. (sya)

PDAM Rencanakan Kenaikan Tarif

0
Pengolahan air bersih milik PDAM Tirta Karimun di Desa Pongkar. F. Dok PDAM Tirta Karimun untuk Batam Pos

batampos.co.id – PDAM Tirta Karimun berencana menaikkan tarif air bersih menjadi Rp 1.200 per kubik. Namun wacana ini, masih dalam tahap pembahasan bersama anggota DPRD. Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan air bersih maupun investasi dan pembenahan administasi.

Sehingga, tata kelolaannya lebih bagus dan profesional lagi yang secara otomatis perusahaan bisa sehat dan tumbuh. Sebab, PDAM Tirta Karimun ini bukan untuk mencari profit, tapi memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

“Sekarang kwalitas air bersih tidaklah buruk sekali. Tapi masih layak dipergunakan, dengan kenaikan tarif maka akan dilakukan perbaikan kwalitas air bersih itu nantinya,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat ketika dikonfirmasi mengatakan, sangat mendukung rencana PDAM Tirta Karimun untuk menaikan tarif dasar air bersih kepada pelanggan. Sebab, sudah sekian lama tidak ada kenaikan tarif air bersih sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebagai lembaga esekutif kita mendukung. Sudah wajarlah naik tarif air PDAM Tirta Karimun, paling kisaran Rp1.800 atau Rp2000 per kubik bisalah,” singkatnya.

Selama tahun 2017, PDAM Tirta Karimun mencatat sebanyak 1.000 sambungan baru untuk wilayah Karimun, Moro, dan Kundur, dan Kundur Barat. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PDAM Tirta Karimun sebagai pelayanan air bersih begitu tinggi.

Sementara total pelanggan PDAM mencapai 7.012 sambungan. Rinciannya, wilayah Pulau Karimun sekitar 4.835 sambungan, Kundur 863 sambungan, Moro 912 sambungan, dan Kundur Barat 402 sambungan. (tri)

Jalan Desa Teluk Radang Mirip Kubangan Sapi

0
Kondisi jalan penghubung antar desa di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Barat. F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Kondisi jalan Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara yang menghubungkan Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, bak kubangan sapi. Selain aspalnya sudah banyak terkelupas, jika turun hujan jalanan becek. Hal ini cukup membahayakan setiap pengendara yang melintas.

Jani, 57, salah satu warga mengaku sedih melihat kondisi jalan di desanya banyak yang berlubang. Padahal akses jalan bagi masyarakat di pedesaan sangat menunjang aktivitas. Terlebih masyarakatnya mayoritas sebagai petani sehingga akses jalan menjadi sarana yang sangat vital. Sayangnya kondisi jalan rusak berat.

“Pak Bupati tolong perhatikan kondisi jalan kami di desa rusak. Kondisi seperti ini sudah cukup lama warga rasakan. Kapan jalan di pedesaan diperbaiki sehingga kami senang saat hendak berangkat ke tempat kerja maupun pergi ke kebun,” keluh Jani, Rabu (17/1) kemarin.

Memang diakui, warga tidak banyak menuntut pada pemerintah maupun dinas terkait. Hanya saja kondisi jalan yang rusak harus segera diperbaiki. Sehingga memudahkan dan membantu masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari terlebih bagi warga di pedesaan.
“Jalan yang rusak membuat kami para petani kesulitan membawa hasil pertanian,” keluh Jani.

Pantauan di lapangan, jalan yang rusak tersebut dari arah Simpang Kempas Kecamatan Kundur Utara sampai Desa Teluk Radang. Kondisi jalan berlubang untuk sementara warga berupaya menimbun dengan tanah merah. Sehingga saat turun hujan timbunan kembali terbawa arus dan menyisakan lubang-lubang layaknya kubangan sapi.

Sudah saatnya pemerintah dan dinas terkait segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut guna memperlancar aktifitas masyarakat sehari-hari. Meskipun sebelumnya pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan cara tambal sulam, namun upaya itu belum merata karena sebagian jalan di pedesaan banyak yang rusak. (ims)

Kepri Belum Bisa Pungut Labuh Jangkar

0
Sejumlah kapal saat labuh jangkar di perairan Batuampar.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Provinsi Kepri terus melakukan lobi ke pusat agar segera bisa memungut uang labuh jangkar yang tidak diserahkan oleh Kemenhub. Diharapkan dalam triwulan pertama akan terbit PP yang mengatur kewenangan mereka untuk memungut uang labuh jangkar tersebut.

“Kami terakhir ke pusat tanggal 28 Desember lalu. Dan memang ada sedikit angin segar. Ada indikasi akan terbitnya PP. Ini yang selalu diminta oleh Kemenhub,” kata kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (17/1).

Padahal menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah jelas arahnya.

“Di sana disebutkan mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Jadi untuk sementara, pihak Pemprov kepri hanya bisa menonton semua uang labuh jangkar diambil Kemenhub yang selalu berpedoman kepada PP nomor 15 tahun 2016 tentang PNBP.

“Ya kami tidak pungut sekarang ini. Tapi saya berharap triwulan satu ini PP sudah ada. Dan bisa kita langsung bekerja,” katanya.

Menurutnya, potensi PAD dari labuh jangkar ini sangat besar. Dan tentunya bisa mendongkrak APBD Kepri.

“Kami berharap semua pihak untuk bisa mendorong. Potensinya sangat luar biasa,” katanya.

Sementara komisi II DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan juga mengaku heran kenapa pusat masih terus memungut labuh jangkar di jarak 0-12 mil. Padahal undang-undang pemerintahan daerah sudah jelas mengaturnya. Ia berharap Peraturan pemerintah bisa segera keluar sehingga Dishub bisa lebih leluasa untuk memungut labuh jangkar tersebut.

“Ini sangat penting untuk Kepri. Potensinya sangat besar. Kalau saya bilang ratusan miliar. Ini harus dioptimalkan,” katanya.

Menurutnya, UU no 23 tahun 2014 memang sudah sangat jelas membagi kewenangan pengelolaan antara pusat dan daerah. Ia berharap pihak dari Kemenhub untuk tidak lagi memungut di area 0-12 mil.

“Tetapi menunggu kebijakan terkait ini, SDM harus disiapkan. Jangan nanti sudah bisa memungut, tetapi SDM tidak mumpuni,” katanya.

Beberapa bulan lalu, provinsi Kepri juga sudah bertemu dengan kementerian keuangan. Juga untuk meminta agar ada aturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan tersebut. Di mana paska lepas dari BP Batam, Pemprov tidak dibweikan wewenang untuk memungut. (ian)

BUP Resmi Punya Dirut Baru

0
Bupati Karimun, Anur Rafiq mengambil sumpah jabatan terhadap Dirut BUP yang baru, M Syahrizal. F.Sandi/Batam POs.

batampos.co.id – BUMD Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Kabupaten Karimun resmi mempunyai Dirut yang baru. Bupati Karimun, kemarin (17/12) resmi melantik Dirut BUP yang terpilih melalui seleksi pada akhir tahun lalu, M Syahrizal di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun.

”Seperti kita ketahui meski baru dilantik Dirut BUP menggantikan Dirut sebelumnya yang meninggal dunia. Artinya, hanya melanjutkan sisa masa kerja Dirut yang sebelumnya. Meski demikian, untuk pergantian kita tetap melakukan seleksi. Sehingga, masa kerja Dirut yang baru dilantik ini sekitar 2,5 tahun saja. Untuk itu, saya berharap Dirut yang baru dilantik benar-benar dapat melaksanakan jabatan yang dipercayakan tersebut,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Dikatakan Bupati, agar perjalanan perusahaan yang dipimpin menjadi semakin baik dan bisa memberikan kontribusi untuk PAD Kabupaten Karimun, diharapkan Dirut BUP yang baru menjalankan apa yang diucapkan dan ditandatangani di dalam fakta integritas. Terdapat tujuh point penting yang ada di dalam fakta integritas tersebut. Terutama, sebagai pucuk pimpinan dalam bersikap dan bertindak harus sesuai dengan peraturan perusahan dan peraturan lain. Khususnya, taat akan norma-norma hukum.

”Kemudian, hal penting lainnya adalah selalu jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjwab yang diberikan. Karena, BUP merupakan perusahaan milik daerah. Yang tentuinya bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. Kerja keras memang harus dilakukan untuk mencapai sasaran. Namun, harus sesuai dengan koridor yang berlaku. Bahkan, harus bisa menghindari perbuatan KKN,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Bupati, meski baru menjabat sebagai Dirut BUP, namun M Syahrizal merupakan orang lama di BUP. Sebab, sebelumnya juga bekerja di dalam perusahaan tersbeut. Untuk itu, kerja sama harus bisa dijalin dengan seluruh komponen yang ada di dalam BUP. Termasuk juga selaklu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengawas dan komisaris di BUP. Sehingga, jika ini dijalankan dapat memajukan perusahaan. (san)

Razia Rutin Tingkatkan Kesadaran Pengendara

0

batampos.co.id – Kasat Lantas Polres Lingga AKP Indra Jaya memastikan kegiatan razia yang dilakukan jajaran lantas beberapa waktu terakhir hanyalah melakukan kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berlalulintas.

“Tujuannya supaya masyarakat terutama pengendara, memahami betul kalau keselamatan itu yang utama. Karenanya mereka melengkapi segala atribut kendaraan serta kelengkapan lainnya,” ujar Indra ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/1) siang.

Namun Indra mengaku, hingga saat ini kesadaran masyarakat terkait keselamatan dalam berkendara jauh meningkat tajam. Dia mencontohkan, telah banyak pengendara yang memakai helm saat mengendarai sepeda motor di malam hari, sebelumnya tidak ada pengendara yang mengenakan helm pada malam hari.

“Helm kan bukan hanya untuk siang hari tetapi untuk perlindungan kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan,” kata Indra.

Selain di malam hari, saat ini masyarakat sudah mengerti dan faham sepenuhnya jika berkendaraan terutama yang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan tentunya memerlukan dia helm. Sehingga keselamatan pada rekan yang dibonceng juga terjamin.

Pria yang menyandang tiga balok di pundaknya ini mengingat ketika pertama kali bertugas di Bunda Tanah Melayu ini, masih minimnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalulintas. Untuk itu dia mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar mencintai diri sendiri sehingga lebih memperhatikan keselamatan.

Indra juga menambahkan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan. Tentunya hal ini menguntungkan bagi negara untuk mempercepat pembangunan.

“Saat ini pajak juga meningkat setelah kesadaran pengendara telah meningkat untuk melengkapi berkas kendaraan serta atribut kendaraan lainnya,” kata Indra. (wsa)

4 Pasien Rawat Inap Diungsikan ke Hotel

0
Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas membersihkan obat-obatan yang terendam lumpur di gudang farmasi di Jalan olahraga Tarempa, Rabu (17/1). F. Dok Kesehatan Anambas untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat meski banjir besar melanda. Bahkan untuk menjamin keamanan pasien, Puskesmas Tarempa mengungsikan empat pasien rawat inap ke hotel Tarempa Beach pada saat banjir sudah mulai masuk Puskesmas Tarempa pada Senin (15/1) dini hari. Siang harinya pasien sudah dikembalikan lagi ke Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Herianto, mengatakan mengenai urusan dengan pihak hotel dirinya belum bisa menjelaskan apakah pengungsian itu gratis apa tidak. “Kepala Puskesmas belum memberikan laporan,” ujarnya, Rabu (17/1).

 

Pihaknya juga mengaku kerepotan membersihkan obat-obatan yang ada di gudang farmasi yang ada di Jalan olahraga Tarempa. Pasalnya banyak obat-obatan yang terendam banjir terutama yang ada di lantai bawah gudang tersebut.

Pegawai Dinas kesehatan pun baru bisa gotong royong membersihkan obat-obatan hari ini pasalnya hari sebelumnya, pegawainya juga membersihkan rumah masing-masing. Dirinya sangat bersyukur karena obat-obatan tak ada yang rusak, hanya kotor terendam lumpur. Karena dilantai bawah obat yang sifatnya tertutup rapat dengan segel. Meski kemasan luar sudah rusak tapi isinya masih bagus.

Alhamdulillah untuk obat dalam kemasan tablet semua berada di lantai atas, jadi tidak ada yang rusak,” jelasnya. (sya)

Dua Koper Isi Mikol Diamankan

0

batampos.co.id – Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjungblai Karimun, kemarin (17/1) berhasil mengamankan dua koper yang berisi minuman beralkohol (Mikol) golongan C di kapal penumpang dari batam dengan rute Tanjungbalai Karimun, Selatpanjang dan Dumai.

”Pada saat kita menjalankan tugas rutin di kawasan pelabuhan, kita menemukan ada dua koper yang membawa muatan Mikol dari dua kapal yang berbeda,” ujar Kapolsek Kawasan Pelabuhan, AKP Syafruddin kepada Batam Pos.

Yang pertama di temukan dari kapal penumpang Batam Jet 2 ditemukan satu koper berwarna berisikan 26 botol mikol merek Chivas. Mikol yang dikemas di dalam koper tersbeut dipsahkan dari kemasannya. “Di dalam tas yang sama juga ditemukan kemasannya yang sudah dilipat dengan rapi sebanyak 36 kotak semuanya,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Syafruddin, pihaknya juga melakukan pemeriksaan di atas kapal penumpang lainnya. Yakni, Dumai Express 16 yang baru sampai dari Batam tujuan ke Tanjungbalai Karimun, Selatpanjang dan Tanjung Buton. Di atas kapal ditemukan satu koper berwarna biru gelap. Dan, setelah dibuka ditemukan terdapat 24 botol Mikol merek Cointreau. Puluhan Mikol tersbeut tidak disimpan di dalam kemasannya, melainkan dipisahkan. Karena, juga ditemukan 9 kotak kemasannya, namun mereknya balck lebel.

”Dengan temuan dua tas berisi Mikol golongan C ini, pihaknya belum mengetahui siapa pemiliknya. Namun, juga sudah meminta keterangan satu oprang saksi berinisial SDS, 29 yang merupakan warga Kecamatan Meral. Yang jelas, Mikol tersebut diperkirakan tujuannya ke Pekanbaru melalui. Dan, untuk selanjutnya, barang bukti sudah kita limpahkan ke Sat Reskrim Polres Karimun untuk ditindaklanjuti,” paparnya. (san)

Panwaslu Selesaikan Sengketa Dukungan Duo Edi

0
Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Edi Syafriani (kiri) dan Edi Susanto saat menggelar jumpa pers di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang bakal mengeluarkan putusan mengikat untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan pasangan bakal calon perseorangan, Edi Syafrani dan Edi S siang ini, Kamis (18/1). “Pimpinan musyawarah akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan dalil argumentasi serta alat bukti dari kedua pihak,” tutur Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, Muhammad Zaini, Rabu (17/1).

Maka pada musyawarah kelima, yang juga merupakan musyawarah terakhir ini, Panwaslu akan mengeluarkan putusan mengikat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pengambilan keputusan oleh Panwaslu ini dikarenakan tidak adanya kata sepakat dari pihak pasangan bakal calon dan KPUD Tanjungpinang.

Pada pembacaan putusan mengikat ini pula kedua pihak yang bersengketa harus dihadirkan. Baik Duo Edi selaku pemohon dan KPU selaku termohon. Zaini menegaskan bahwa hasil yang dibacakan hari ini memang punya kekuatan untuk mengikat sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 15 tahun 2017 Pasal 42.

Sebelumnya, Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria menegaskan, pihaknya hanya mengikuti aturan yang ada. KPU, kata Robby, berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada tahun ini. “Dari situ disebutkan bahwa dukungan baru bisa dikonfirmasikan jika menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan. Bukan KTP SIAK maupun KK,” tegas Robby.

Karena memang itu yang dibunyikan peraturan, Robby bersikukuh mengacu pada aturan yang tertulis dan tidak ada maksud hendak mempersulit apalagi menghadang orang yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada. Selain itu juga lantaran persyaratan ini, diakui Robby, sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari. “Jawaban ini juga sudah saya sampaikan ke Panwaslu, dan terserah mereka bagaimana mengambil keputusannya. Inginya kami tetap berharap mengacu peraturan yang ada,” kata Robby.

Lantaran mengacu pada keputusan ini, membuat lebih dari 6 ribu dukungan yang diajukan bakal calon perseorangan menjadi tidak terverifikasi. Belum lagi, sambung Robby, ada keganjalan lain ketika proses verifikasi dilangsungkan. “Malah ada beberapa pemegang KTP yang sudah meninggal tiga tahun lalu, tidak mungkin kami menerimanya juga,” ujarnya.

KPU Tanjungpinang, sambung Robby, sudah menyampaikan dalih di balik penolakan meloloskan lebih dari enam ribu dukungan yang telah diplenokan pada akhir Desember lalu. “Sekarang berpulang pada Panwaslu seperti apa akan mengambil keputusannya,” ujarnya. (aya)